Pos

Ilustrasi pencatatan pernikahan. Sumber: www.dailymoslem.com

[:id]Kawin Tanpa Pencatatan?[:]

[:id]Oleh: Musdah Mulia[1] 

Pendahuluan

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang diajukan Tim PUG Departemen Agama tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan (Pasal 6). Tanpa pencatatan (Akta Nikah), perkawinan batal secara hukum dan pelakunya harus mendapatkan sanksi karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Hanya saja, draft CLD KHI belum sampai merumuskan secara konkret sanksi hukum terhadap pelanggar.

Karena itu, dapatlah dipahami respon yang sangat kuat terhadap Rancangan Undang-Undang Materiil Peradilan Agama (RUU MPA) di bidang perkawinan akhir-akhir ini. Sebab, RUU tersebut merumuskan sanksi pemidanaan bagi mereka yang menikah tanpa pencatatan atau dikenal dengan kawin sirri (pasal 143).

Spirit ketentuan baru tersebut adalah memberikan proteksi terhadap isteri dan anak-anak. Selama ini merekalah paling banyak merasakan kesengsaraan akibat tiadanya pencatatan perkawinan yang menjadi bukti legal bagi pemenuhan hak-hak mereka. Bahkan, juga memproteksi laki-laki dari tuntutan orang-orang yang mengaku isteri atau anak.

Tanpa pencatatan (Akta Nikah) berarti tak ada proteksi hukum bagi isteri dan anak-anak. Hal ini seharusnya menyadarkan masyarakat untuk tidak menikah secara sirri. Sebab, jika terjadi masalah dalam perkawinan, maka sangat sulit bagi isteri dan anak-anak untuk memperoleh hak-haknya, seperti hak nafkah, hak tunjangan, hak waris, dan hak isteri atas harta gono-gini, serta sejumlah hak lainnya.

Karena itu, pencatatan perkawinan bukan dimaksudkan sebagai intervensi negara terhadap masalah agama, melainkan harus dilihat dalam konteks pemenuhan hak-hak sipil warga. Adalah kewajiban negara melindungi warganya dengan melakukan pencatatan perkawinan dan peristiwa vital lain dalam kehidupan warganya.

 

Apa itu Perkawinan Tanpa Pencatatan?

Perkawinan tanpa pencatatan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni KUA (Kantor Urusan Agama) bagi umat Islam dan KCS (Kantor Catatan Sipil) bagi non-Muslim. Ada sejumlah alasan mengapa perkawinan tidak dicatatkan. Namun, alasan mengemuka adalah: 1) karena mempelai laki-laki masih terikat perkawinan. Jadi, dia ingin melakukan poligami tanpa diketahui isteri terdahulu. 2) karena mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, umumnya karena dia pendatang atau orang asing; 3) karena mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya; 4) karena mempelai laki-laki -dan ada juga perempuan- hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan untuk tujuan membentuk keluarga sakinah yang penuh mawaddah wa rahmah; 5) karena mempelai laki-laki kawin dengan perempuan di bawah umur atau anak-anak (pedofili);  6) dan untuk tujuan trafficking (penjualan manusia). Perkawinan merupakan cara paling mudah merenggut anak-anak perempuan dari keluarganya.

Selain itu, ada pula karena alasan teologis. Mereka melakukan perkawinan tanpa pencatatan ini karena meyakini demikianlah syariat Islam. Dalam Syariat yang mereka yakini, pencatatan bukanlah sebuah keharusan agama. Tidak sedikit pula yang menolak mencatatkan perkawinannya dengan alasan keuangan. Mereka mengaku tidak punya cukup uang untuk membayar biaya administrasi pencatatan di kantor pemerintah. Menurut mereka biaya administrasi sangat mahal. Demikian juga, ditemukan sekelompok masyarakat tidak mencatatkan perkawinan mereka karena terhalang oleh peraturan pemerintah, seperti kelompok penghayat kepercayaan dan penganut agama di luar 6 agama yang diakui pemerintah. Contohnya, komunitas Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan Parmalim di Sumatera Utara, juga tidak mencatatkan perkawinan karena agama mereka tidak diakui pemerintah. Mereka ditolak di KUA dan di KCS.

Kalau laki-laki dan perempuan sungguh-sungguh punya niat baik untuk membangun keluarga sakinah sebagaimana dianjurkan Islam, mengapa mereka menghindari pencatatan? Karena itu, dapat dipastikan bahwa kawin sirri hanya dilakukan oleh mereka yang bermasalah atau punya motivasi tidak terpuji.

 

Mengapa Kawin Tanpa Pencatatan?

Paling tidak, ada tiga argumentasi mengemuka dari kelompok pro kawin sirri atau mereka yang setuju kawin tanpa pencatatan. Pertama, menurut mereka, negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya. Kalau kawin sirri dilarang, dan apalagi dianggap perbuatan kriminal, maka prostitusi semakin menjadi marak. Menurut mereka, kawin sirri adalah sah dalam ajaran Islam.

Menurut saya, pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk  mencampuri urusan agama masyarakat. Sebab, pencatatan sejatinya merupakan kewajiban negara dengan tujuan memproteksi warga. Pencatatan ditujukan kepada semua warga negara tanpa melihat agamanya. Dokumen HAM internasional menggariskan kewajiban negara mencatat seluruh peristiwa vital dalam kehidupan warga, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Itulah yang disebut catatan sipil. Semakin maju dan modern sebuah negara semakin tertib dan rapi catatan sipilnya.

Sejumlah negara Islam, seperti Yordan mewajibkan pencatatan perkawinan dan bagi mereka yang melanggar terkena sanksi pidana. Undang-undang Perkawinan Yordan, tahun 1976, pasal 17 menjelaskan bahwa mempelai laki-laki berkewajiban mendatangkan qadhi atau wakilnya dalam upacara perkawinan. Petugas yang berwenang sebagaimana ditunjuk oleh qadhi mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka semua pihak yang terlibat dalam upacara perkawinan, yaitu  kedua mempelai, wali dan saksi-saksi dapat dikenakan hukuman berdasarkan Jordanian Penal Code dan denda lebih dari 100 dinar.

Kedua, alasan mereka bahwa jika kawin sirri dilarang, dan apalagi dianggap perbuatan kriminal, maka perzinahan akan semakin merebak. Menurut saya, ini adalah pandangan yang sangat dangkal dan juga keliru. Sebagai makhluk bermartabat, manusia dianugerahi pilihan bebas. Manusia memiliki banyak pilihan dalam hidupnya, bukan hanya kawin sirri dan prostitusi. Manusia dapat memilih kawin sesuai hukum; atau menunda kawin dan menyibukkan diri dengan aktivitas sosial; atau berpuasa agar dapat mengelola syahwat. Dan sejumlah pilihan positif lainnya.

Sebaliknya, menurut saya, dengan dibolehkannya kawin sirri, maka prostitusi terselubung semakin merebak. Bahkan, sebagian orang menyebut kawin sirri sebagai prostitusi dengan ijab-qabul. Secara kasat mata di masyarakat banyak dijumpai “mafia” yang menawarkan paket kawin sirri, di dalamnya sudah termasuk oknum penghulu liar (bukan dari KUA), saksi dan wali yang semuanya serba dibayar. Lalu, apakah perbuatan rekayasa demikian masih pantas disebut perkawinan yang dalam Islam mengandung nilai ibadah? Apakah pantas disebut ibadah jika proses dan prosedurnya sarat dengan tindakan manipulasi dan menghalalkan segala cara? Belum lagi, akibat dari kawin sirri banyak menimbulkan mudarat, khususnya bagi isteri dan anak.

Ketiga, alasan mereka bahwa perkawinan secara Islam tidak membutuhkan pencatatan. Memang betul soal pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Sebab, ketika itu kehidupan masyarakat masih sangat sederhana, pencatatan belum menjadi kebutuhan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan yang demikian pesat akibat kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat sesuai tuntutan zaman. Kehidupan manusia semakin kompleks dan rumit. Pencatatan menjadi suatu kebutuhan demi kemaslahatan manusia dalam hidup bermasyarakat.

 

Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Persoalan pencatatan perkawinan dalam Draft UU Materiil Peradilan Agama mengacu kepada UU Perkawinan Tahun 1974, pasal 2: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;  (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakikatnya kedua ayat dalam pasal tersebut bermakna satu, yakni sahnya perkawinan adalah dicatatkan. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut negara dan pengertian itu pula yang diperpegangi oleh para hakim di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun agama. Akan tetapi,  masyarakat umumnya memahami sahnya perkawinan adalah jika sudah dilakukan berdasarkan hukum agama meskipun tidak dicatatkan.

Pemahaman masyarakat tersebut mengacu kepada pandangan mazhab Syafi`i yang meyakini syarat sahnya perkawinan apabila tersedia lima unsur, yaitu, adanya kedua mempelai, ijab qabul, saksi, wali, dan mahar. Berdasarkan pandangan fiqh tersebut pencatatan dianggap bukan merupakan rukun atau syarat sahnya perkawinan. Karena itu, di masyarakat banyak dijumpai perkawinan yang tidak tercatatkan yang dikenal dengan istilah kawin sirri atau kawin bawah tangan. Bahkan, data Kementerian Agama R.I, tahun 2013 menjelaskan sekitar 40% perkawinan di masyarakat tidak tercatatkan.

Untuk perbaikan ke depan kedua ayat dalam pasal KHI tersebut hendaknya digabungkan saja sehingga berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disertakan sanksi yang ketat bagi mereka yang melanggar aturan, dan sanksi itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga efektif menghalangi munculnya kasus perkawinan bawah tangan (tidak dicatatkan).

Akan tetapi, meskipun soal pencatatan itu tidak dimasukkan sebagai salah satu rukun nikah dalam KHI, namun harus diakui bahwa pencatatan perkawinan dalam KHI telah diatur lebih rinci, seperti terbaca dalam pasal-pasal  4,5,6 dan 7. Berbagai ketentuan dalam pasal tersebut sesungguhnya telah mengarah kepada pengertian bahwa pada hakikatnya fungsi pencatatan perkawinan merupakan “keharusan” hukum. Keharusan itu didasarkan pada pengembangan “illat ketertiban” perkawinan di lingkungan komunitas Muslim. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan, apalagi jika dilakukan di luar PPN adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Secara teknis yuridis, setiap perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dianggap tidak pernah ada (never existed).

Dengan demikian, meskipun KHI tidak secara tegas menempatkan pencatatan sebagai faktor formal keabsahan perkawinan, namun ditinjau dari segi teknis yuridis maka ketentuan pasal-pasal 5, 6 dan 7 sudah cukup jelas menempatkan fungsi pencatatan sebagai syarat yang menentukan kekuatan hukum suatu perkawinan.

Hanya perkawinan yang dicatat PPN yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, selain itu dipandang “tidak memiliki kekuatan hukum”  atau tidak sah secara hukum. Tuntutan persyaratan formal berupa pencatatan perkawinan yang sudah menjadi kelaziman di masa modern sekarang ini harus diterima sebagai persyaratan dalam konteks hukum Islam. Hal itu didasarkan pada ketentuan hukum: “jika ada ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formal itu di samping syarat materiil, maka keduanya hendaklah dipahami sebagai hukum Islam”.

Pembahasan lebih luas, bukan hanya di kalangan pemikir dan kasus Indonesia, tetapi juga pemikir dan kasus negara lain tentang status pencatatan perkawinan, berikut diuraikan pandangan sejumlah cendekiawan dan pemikir. Di antara mereka adalah Ahmad Safwat, seorang pakar hukum asal Mesir. Safwat mengharuskan pencatatan perkawinan berdasar pada pemikiran bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (efisien). Artinya, kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan, cara itulah yang lebih diutamakan. Kehadiran saksi dalam akad nikah, menurut Ahmad Safwat, bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai (publik). Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal (official registration)[2] Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan bagi Safwat sebagai ganti dari kehadiran saksi, sebuah rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah.

Untuk perbaikan RUU Materil Peradilan Agama ke depan, tawaran revisi yang diberikan adalah: Pertama, pencatatan perkawinan ditegaskan sebagai salah satu rukun atau syarat sahnya perkawinan disertai sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang menikahkan tanpa pencatatan. Kedua, pencatatan  merupakan kewajiban negara, dan sebaliknya menjadi hak warga negara. Kemudian, agar tidak menjadi sumber korupsi bagi oknum-oknum tertentu yang akan menyengsarakan rakyat, pencatatan perkawinan hendaknya dilakukan secara gratis di kelurahan.

 

Dalil Syar’i Pencatatan Perkawinan

Mendukung pandangan tersebut, sejumlah argumentasi teologis dapat dikedepankan, di antaranya:

  1. Surah al-Baqarah, 2: 228: berisi perintah menuliskan transaksi atau perjanjian utang-piutang.
  2. Hadis Nabi: … jangan melacur dan jangan melakukan pernikahan sirri” (Lihat Kitab an-Nikah, Sunan at-Tirmizi, hadis no. 1008;  Kitab an-Nikah Sunan an-Nasai no. 3316-3317;  Kitab an-Nikah, Sunan Ibn Majah, hadis no. 1886).
  3. Terdapat sejumlah hadis menghimbau agar mengumumkan perkawinan (Lihat as-Sarakhsi, al-Mabsut; V:31; Sunan at-Tirmidzi no. 1009;  Sunan Ibn Majah no. 1885; dan Musnad Ahmad no. 15545)  dan hadis-hadis  yang menghendaki hadirnya empat unsur dalam akad nikah demi sahnya sebuah perkawinan.
  4. Atsar Umar yang tidak mengakui sahnya perkawinan jika hanya dihadiri satu orang saksi.

Terlihat jelas bahwa Al-Baqarah, 2:282 sangat bisa dijadikan dalil untuk pencatatan perkawinan. Berdasarkan mafhum muwafaqat dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa urusan perjanjian utang-piutang saja sudah disyariatkan untuk dituliskan, tentu akan lebih penting lagi mencatatkan perjanjian atau akad yang mengikat kehidupan dua insan dalam bentuk perkawinan. Apalagi, perkawinan dalam Qur’an dianggap perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan).

Qiyas yang digunakan tersebut dalam istilah ushul fikih disebut qiyas al-aulawi (analogi yang hukumnya pada furu’ lebih kuat dari pada yang melekat pada asalnya). Perkawinan sejatinya merupakan transaksi yang penting, bahkan jauh lebih penting dari transasksi lainnya dalam kehidupan manusia. Kalau suatu transaksi hutang saja harus dicatat, bukankah transaksi perkawinan merupakan hal yang lebih krusial untuk dicatatkan?

Terakhir, sangat relevan diungkapkan di sini pernyataan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, ahli fikih Mazhab Hanbali. Dia menulis dalam kitabnya, I`lan al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin: “Syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kemaslahatan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, seperti keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri.”

 

Dampak Buruk Perkawinan Tanpa Pencatatan

Muncul pertanyaan kritis, mengapa pencatatan perlu dijadikan salah satu rukun sehingga menentukan sah tidaknya suatu perkawinan? Jawabnya demi kemaslahatan manusia. Sebab, perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anak. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah tidak dianggap sebagai istri yang sah karena tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti hukum yang otentik. Akibat lanjutannya, istri  tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia; istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Di dalam akta kelahiran akan dicantumkan “anak luar nikah”. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah (ps. 42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Tambahan lagi bahwa ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya. Selain berdampak hukum, perkawinan ini juga membawa dampak sosial yang sangat buruk bagi perempuan. Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan “kumpul kebo” (tinggal serumah tanpa menikah).

Jika disimpulkan ada sejumlah problem  sosial sebagai dampak perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu: maraknya poligami sebab hampir semua perkawinan poligami tidak dicatatkan; Maraknya perkawinan bawah tangan (perkawinan sirri), dan nikah kontrak; Maraknya prostitusi terselubung; Ketiadaan Akta Nikah menyebabkan pengabaian dan penelantaran hak-hak istri dan anak, serta penghilangan status mereka secara hukum;   dan Ketiadaan Akta Nikah menyulitkan pengambilan Akta Lahir bagi anak, dan itu akan berimplikasi buruk dalam kehidupan anak kelak.

Selama ini berkembang anggapan, nikah yang dilakukan tanpa pencatatan (nikah sirri) bisa di-itsbat-kan. Anggapan ini sangat keliru, karena nikah sirri berada di luar konteks sebab itsbat. Nikah sirri bukan merupakan salah satu sebab dibolehkannya itsbat. Solusi bagi mereka yang terlanjur menikah tanpa pencatatan adalah datang menghadap ke kantor KUA dengan membawa para saksi yang masih hidup disertai bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa mereka betul telah menikah. Di sana mereka disumpah dengan sanksi yang tegas jika melanggar sumpah. Lalu, KUA dapat mencatatkan perkawinan dan selanjutnya menerbitkan Akta Nikah bagi mereka.

Menurut Abu Hasan al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, pemerintah dalam hukum Islam memiliki kewajiban melindungi warganya dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketenteraman dan kedamaian. Sebagai uli al-amr pemerintah mempunyai dua fungsi utama, yaitu fi harasah al-din (menjaga agama) dan fi siyasah al-dunya` (mengatur urusan dunia).

Dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut, pemerintah wajib ditaati oleh warganya,[3] sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. Dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang-undangan dalam bidang siyasah al-syar’iyah. Siyasah al-syar’iyah adalah seperangkat aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka menunjang keberlakuan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, meskipun belum pernah dirumuskan oleh ulama sebelumnya.

Oleh karena itu, negara berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi adanya perilaku diskriminasi dan eksploitasi  yang merugikan rakyatnya. Kewajiban negara ini, antara lain didasarkan pada kaidah-kaidah fikih berikut: tasharruf al-imam ala ar-ra’yah manutun bi al-maslahah dan inna li waliyyi al-amr an ya’mura bi al-mubah lama yarahu min al-maslahah al-‘ammah wa mata amara bihi wajabat tha’atuhu.  Kaidah fiqh tersebut menurut Al-Suyuthi berangkat dari pernyataan Imam Syafii bahwa: manzilah al-imam min ar-ra’yah manzilah al-waliy min al-yatim. [4]

Akhirnya, ke depan sangat perlu desakan kuat kepada pemerintah untuk melarang pernikahan tanpa pencatatan, dengan menghukum para pelanggarnya. Selain itu, yang penting juga dilakukan adalah melakukan pemberdayaan komponen pelaksanaan hukum (structure of law). Wallahu a’lam bi as-shawab.

 

[1] Profesor riset bidang lektur agama dan Ketua Umum ICRP (Indonesian Conference on Religions for Peace)

[2]Ahmat Safwat, “Qa’idat Islah Qanun al-Ahwal asy-Syakhsiyyah,” Makalah pada Pertemuan bar Association di Alexandria, Mesir, tanggal 5 Oktober 1917, hlm 20-30, seperti dikutip Farhat J. Ziadeh, Lihat Farhat J. Ziadeh, Lawyers, the Rule of and Liberalism in Modern Egypt (California: Stanford University,  1968), hlm. 126.

[3] Abu Hasan al-Mawardi, Ahkam al-Sulthaniyyah, Dar al-Fikr, t.th,  Beirut, h.5. Lihat juga Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar`iyah, Dar al-Kitab al-Gharbi, 1951, h. 22-25.

 

[4] Lihat Al-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu’, t.th, h. 83-84;  Ibn Nujaim, Al-Asybah wa an-Nadzair, al-Halabi, Kairo, 1968, h. 123;  dan Ali Ahmad an-Nadwi, Al-Qawaid al-Fiqhiyah, Dar al-Qalam, Damsyiq, 1986, h. 122-123 dan 138.[:]

Sumber: rakyatku.com

[:id]Tetap Akur Meski Beda Agama[:]

[:id]MAKASSAR – Agama dan keyakinan pada dasarnya adalah hubungan personal antara manusia dengan Tuhannya. Tapi, di Indonesia, hal prinsip tersebut sering kali dijadikan bahasan bahkan bisa menjadi masalah oleh manusia di sekelilingnya. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah banyaknya gunjingan masyarakat sekitar ketika mengetahui ada pasangan yang menikah beda agama.

Pengalaman itulah yang terjadi pada pasangan Bro Nusa Wibawa dengan istrinya Binti Wibawa. Berawal dari SMS seorang teman kepada istrinya yang muslim tentang apakah sang istri masih memeluk agama Islam, Nusa Wibawa yang beragama Hindu menulis klarifikasi sekaligus kisah harmonisnya Ia bersama istrinya tersebut di akun Facebook pribadinya, Jumat (29/1/2016).

“Saya hanya ingin menegaskan bahwa istri saya seorang muslimah, dan sangat muslim, bahkan dia lebih muslim daripada sebelumnya,” tegas Nusa terkait pertanyaan teman istrinya.

Nusa menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak mau memaksa istrinya untuk mengikuti keyakinannya meski istrinya akan patuh jika Ia menyuruh istrinya berganti keyakinan.

“Pernah suatu ketika istriku bertanya kepada saya, “Bli, kenapa Bli tidak pernah memintaku untuk masuk Hindu, bukankah Bli adalah kepala keluarga, dan seorang istri harus mengikuti agama suami? Aku gak keberatan kok kalo harus mengikuti keyakinan Bli,” tulisnya.

Tapi bagi Nusa, dirinya beranggapan bahwa agama itu bukan lagi masalah keyakinan atau kepercayaan, tapi masalah kecocokan dan kenyamanan saja. Meski begitu, Ia mengatakan bahwa dia yakin pada semua agama dan Ia pun merasa nyaman dan cocok dengan apa yang sudah diajarkan oleh leluhurnya.

“Buat saya beragama bukan lagi kebutuhan spiritual, namun kebutuhan bermasyarakat dimana kita bisa memiliki tempat pergaulan yang positif. jalan spiritual itu bersifat pribadi, dan setiap orang memiliki jalan yang berbeda dari yang satu dengan yang lainnya walaupun agama dan keyakinannya sama,” lanjut Nusa dalam tulisan yang sudah di Like 435 kali dan dibagikan oleh 65 pengguna.

Sebagai contoh harmonis dan romantisnya hubungan cinta mereka, Nusa tidak pernah keberatan ketika diminta menemani istrinya pergi ke masjid, entah itu hanya untuk shalat ataupun mengantarkan zakat. Begitu juga dengan sang istri, dia tidak pernah merasa terpaksa ataupun merasa telah mengkhianati agamanya ketika pergi ke Pura untuk mengikuti upacara agama ataupun upacara adat. Bahkan setiap bulan purnama istrinya mengingatkan Nusa untuk pergi ke pura. Tak jarang pula dirinya ingin diajak meditasi bersama tiap malam.

“Ketika kita bisa hidup harmonis dengan siapa saja dan lingkungan dimana kita berada, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah beragama yang benar,” tutupnya dalam status tersebut.

Sumber: Rakyatku.com[:]

Ilustrasi. Sumber: naqsdna.com

[:id]Teologi Apofatik[:]

[:id]Oleh Ahmad Nurcholish

Dalam tulisan sebelumnya saya mengajak Anda untuk membahas tentang Tuhan. Bahwa, ternyata Tuhan yang selama ini kita kenal, bukan Tuhan yang sebenarnya, tetapi Tuhan yang kita ciptakan. Saya menutup tulisan itu dengan menguti sabda Nabi Saw: “Berpikirlah tentang ciptaan Allah, tetapi jangan berpikir tentang Dzat Allah”.

Dari situlah kemudian muncul persoalan teologis-mistis yang selalu menggoda untuk dijawab, yakni bagaimana cara mendekati dan mencintai Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat mendekati dan mencintai yang tidak kita ketahui? Bagaimana mungkin Tuhan yang sama sekali berbeda dengan alam dan manusia dapat hadir dalam alam dan manusia? Bagaimana mungkin Tuhan yang transenden terhadap alam dan manusia adalah immanen dalam alam dan manusia?

Menurut Thomas Merton (1915-1968), seorang teolog dan mistikus Katolik Roma berkebangsaan Amerika, seperti dinukil Kautsar Azhari Noor (1998: 142), para teolog mistris menghadapi persoalan ini sebagai persoalan “mengatakan apa yang sesungguhnya tidak dapat dikatakan” (“saying what cannot really be said”).

Persoalan tersebut, dalam pandangan Kautsar, dapat pula dideskripsikan dengan ungkapan-ungkapan paradoksikal lain, seperti “membicarakan yang tidak dapat dibicarakan” (“speaking of the unspeakable”), “mengetahui Tuhan Yang tidak Dapat Diketahui” (“knowing the Unknowwable God”), “menamai yang tidak dapat dinamai,” “menamakan yang tidak dapat dinamakan” (“naming the unamable”), “mengungkapkan yang tidak dapat diungkapkan” (“expressing the inexpressible”), “memikirkan yang tidak dapat dipikirkan” (“thinking of the unthinkable”), “memahami yang tidak dapat dipahami” (“comprehending the incomprehensible”), “membayangkan yang tidak dapat dibayangkan” (“conceiving the inconceivable”), dan “melukiskan yang tidak dapat dilukiskan”(“describing the indescribable”).

Salah satu cara terbaik untuk memecahkan persoalan ini, menurut Kautsar, adalah dengan suatu teologi yang disebut “teologi apofatik” (“apophatic theology”), teologi “tidak mengetahui” (the theology of “unknowing”), yang melukiskan pengalaman transenden tentang Tuhan dalam cinta sebagai suatu “mengetahui dengan tidak mengetahui” (“knowing by unknowing”) dan suatu “melihat yang bukan melihat” (“seeing that is not seeing”).

Seorang mistikus dan penulis spiritual Inggris abad ke-14, penulis anonym The Cloud of Unknowing, adalah salah satu contoh terbaik wakil teologi apofatik karena kecenderungan teologinya itu menekankan bahwa Tuhan paling baik diketahui dengan penegasian: “kita dapat mengetahui lebih banyak tentang apa yang bukan Tuhan ketimbang tentang apa yang adalah Dia” (“we can know much more about what God is not than about what He is”). (Justin McCann, ed., 1952: 125: 11).

Bagi penulis The Cloud of Unknowing, Tuhan dapat dicintai, tetapi tidak dapat dipikirkan. Meskipun jiwa manusia tidak dapat menembus misteri Tuhan dengan pemehaman rasional, ia dapat bersatu dengan-Nya dengan cinta. “Karena mengapa, Dia dapat dicintai dengan baik, tetapi tidak dapat dipikirkan. Dengan cinta Dia dapat dicapai dan dipegang, tetapi tidak dapat dipikirkan. Dengan cinta Dia dapat dicapai dan dipegang, tetapi dengan pikiran tidak”.

Dalam pandangan mistikus Inggris anonym tersebut, jika sang hamba mengosongkan pikirannya dari segala sesuatu dan segala gambaran, akan tumbuh dalam kalbunya “getaran buta dari cinta” (“the blind stirring of love”) yang menembus “awan tidak mengetahui”, “awan ketidaktahuan” (“the cloud of unknowing”), yang membawa sang hamba kepada suatu pengetahuan yang suprakonseptual dan gelap; itulah kebijakan tertinggi.

Bahasa apofatisme yang jauh lebih tua dapat ditemukan dalam Upanisad. Suatu bagian Kitab Suci ini berbunyi: Orang yang dengan benar mengetahui Brahman adalah orang yang mengetahui-Nya sebagai di luar pengetahuan; orang yang mengira bahwa ia mengetahui[-Nya], tidak mengetahui. Orang bodoh mengira bahwa Brahman diketahui, tetapi orang bijak mengetahui-Nya di seberang pengetahuan” (Kena). Ini berarti bahwa pengetahuan yang benar tentang Tuhan adalah pengetahuan negative: “mengetahui Tuhan dengan tidak mengetahui-Nya.

Menurut Ibn al-‘Arabi, pengetahuan tentang Tuhan sebagaimana Dia sebenarnya, Tuhan pada diri-Nya, Dzat Tuhan, harus diperoleh dengan “peniadaan pengetahuan”. Ini berarti bahwa mengetahui Tuhan tidak mengetahui-Nya; pengetahuan positif tentang Tuhan adalah mustahil. Ia berkata: “Orang yang tidak memunyai pengetahuan membayangkan bahwa ia mengetahui Tuhan, itu tidak betul”, karena “pengetahuan kita tentang Tuhan adalah mustahil”. “Orang yang tidak mengetahui Tuhan tidak melampaui batas tingkatannya sendiri. Ia mengetahui apa yang ia ketahui bahwa ia adalah salah seorang di antara orang-orang yang tidak mengetahui”. (Futuhat, 2: 552).

Dengan demikian, teologi apofatik menegaskan kemustahilan pengetahuan manusia tentang Tuhan sebagaimana Dia pada diri-Nya, Tuhan yang sebenarnya. Pengetahuan yang benar dan tertinggi tentang Tuhan adalah pengetahuan dengan “tidak mengetahui” atau “ketidaktahuan” karena Tuhan di luar jangkauan pengetahuan manusia dan tidak dapat diperoleh dengan pikiran, tetapi adalah pemberian Tuhan kepada hamba-Nya yang telah mempersiapkan diri untuk nenerimanya dengan doa dan penyucian.

Semua orang yang percaya kepada Tuhan tentu saja ingin mencintai Tuhan. Cinta seorang hamba kepada Tuhan pasti dibalas. Tuhan mencintai hamba yang mencinya-Nya. Jika sdang hamba mencintai Tuhan, ia harus megikuti Tuhan dan panutan yang diutus-Nya.

Teologi apofatik adalah suatu cara berpikir atau aktivitas mental yang digunakan oleh banyak mistikus atau Sufi untuk menempuh perjalanan menuju Tuhan dan sekaligus untuk menyuarakan protes keras terhadap kelancangan dan keangkuhan para teolog dan para filsuf yang menganggap bahwa mereka mempunyai konsep, ide, atau gagasan tentang Tuhan sebagaimana Dia pada diri-Nya.

Teologi apofatik adalah peringatan bagi orang yang mereduksi Tuhan menjadi sesuatu yang rasional belaka. Teologi apofatik menunjukkan bahwa orang yang memandang bahwa dengan nalarnya ia memunyai pengetahuan yang memadai tentang Tuhan adalah orang yang membatasi Tuhan dalam bentuk khusus menurut pengertian yang ditentukan oleh akalnya. Padahal, seperti dituturkan Kautsar, Tuhan tidak dapat dibatasi.

Bentuk Tuhan yang diungkapkannya adalah bentuk yang dicocokkan dengan “kotak” akalnya. Ia menolak bentuk Tuhan yang tidak cocok dengan bentuk dan ukuran “kotak” akalnya. Ia bahkan menyalahkan orang lain yang mempercayai Tuhan dalam bentuk lain. Ia tidak menerima apa pun sebagai kebenaran jika bertentangan dengan akalnya. Ia telah mempertuhankan akalnya. Orang seperti ini, oleh Ibn ‘Arabi, disebut sebagai “hamba nalar” (‘abd nazhar), bukan “hamba Rabb” (‘abd rabb). [ ]

Ahmad Nurcholish, hamba Tuhan.[:]

[:id]Tuhan yang Kita Ciptakan[:]

[:id]

Oleh Ahmad Nurcholish

Suatu hari di bulan Oktober tahun 2000 silam, dalam acara workshop Forum Generasi Muda Antar-iman (GEMARI) saya berdiskusi hangat dengan sesama peserta yang beragama Buddha. Kami membahas secara serius tentang Tuhan. Dalam diskusi tersebut saya mengkritik ketidakjelasan konsep Buddha tentang Tuhan.

Saya katakan kepadanya bahwa konsep agama Buddha tentang Tuhan tidak jelas sebagaimana dimiliki oleh agama-agama yang lain. Buku-buku tentang Budhisme, pada umumnya, tidak memuat uraian dan pembahasan tentang Tuhan. Siddharta Gautama, sebagaimana ditulis Kautsar Azhari Noor (1998: 129), juga tidak memberikan penjelasan dan doktrin tentang Tuhan. Penolakan Gautama terhadap pembicaraan tentang Tuhan telah “memiskinkan” Buddhisme dalam pembicaraan tentang Tuhan. Dari situlah saya menyimpulkan bahwa agama Buddha tak memunyai konsep yang jelas tentang Tuhan.

Seorang peserta yang kemudian menjadi teman akrab saya itu balik mengkritik konsep Islam (atau orang-orang Islam) tentang Tuhan. Ia mengatakan bahwa orang-orang Muslim telah membuat kesalahan besar dalam memahami Tuhan. Kesalahan itu, menurutnya, terletak pada pemahaman dan keyakinan orang-orang Muslim bahwa Tuhan adalah “begini” dan “begitu”. Penganut agama Islam mengatakan bahwaq Tuhan memiliki 20 sifat dan  99 nama.

Umat Islam juga mengatakan bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Raja, Maha Besar, Sang Pencipta, Maha mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan maha-maha lain untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Ini berate bahwa orang-orang Muslim membuat konsep, ide, atau gagasan tentang Tuhan. Mereka mengungkapkan Tuhan yang tidak terbatas dengan kata-kata dan bahasa manusia yang terbatas.

Rekan saya tersebut mengatakan bahwa Tuhan dalam konsep, ide, atau gagasan bukanlah Tuhan yang sebenarnya karena Tuhan yang sebenarnya di luar konsep, ide, atau gagasan. Tuhan seperti itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan tak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan bahasa. Tuhan adalah misteri yang tidak dapat diketahui, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia. Karena itu, Tuhan tidak dapat dikatakan “begini” dan “begitu”.

Menyimak kritik dan paparannya tersebut saya terdiam, mematung, dan tak dapat melanjutkan diskusi lebih lanjut. Saat itu saya masih duduk di bangku kuliah semester awal dan sedang giat-giatnya beraktifitas di Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar, Jakarta Selatan.

Melalui tulisan ini saya hendak mengajak Anda mendiskusikan kembali persoalan tersebut. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: Sejauh mana manusia dapat mengetahui Tuhan yang transenden dan absolut itu? Bagaimana pengetahuan manusia yang benar tentang Tuhan? Jika Tuhan tidak dapat dinamai, dibicarakan, dan diungkapkan, lantas bagaimana mungkin kita dapat mengetahui dan berhubungan dengan-Nya?

Salah seorang Sufi terbesar, Ibn al’Arabi (560-638/1165-1240), sebagaimana dinukil Kautsar Azhari Noor, mengritik orang yang memutlakkan, atau, jika boleh, “menuhankan”, kepercayaannya kepada Tuhan, yang menganggap kepercayaannya itu sebagai satu-satunya yang benar dan menyalahkan kepercayaan orang lain. Orang seperti itu memandang bahwa Tuhan yang dipercayainya itu adalah Tuhan yang sebenarnya, yang berbeda dengan Tuhan yang dipercayai orang lain yang dianggapnya salah.

Ibn al-‘Arabi menyebut Tuhan yang dipercayai manusia “Tuhan kepercayaan” (ilah al-mu’taqad), “Tuhan yang dipercayai” (al-ilah al-mu’taqad), “Tuhan dalam kepercayaan” (al-ilah fi al-I’tiqad), “Tuhan kepercayaan” (al-haqq al-I’tiqadi), “Tuhan dalam kepercayaan” (al-haqq al-ladzi fi al-mu’taqad), dan “Tuhan yang diciptakan dalam kepercayaan” (al-haqq al-makhluq fi al-I’tiqad).

Kepercayaan seorang hamba kepada Tuhannya ditentukan dan diwarnai oleh kapasitas pengetahuan sang hamba. Kapasitas pengetahuan itu tergantung kepada “kesiapan particular” (al-isti’dad al-juz’i) masing-masing individu hamba sebagai bentuk penampakan “kesiapan universal” (al-isti’dad al-kulli) atau “kesiapan azali” (al-isti’dad al-azali) yang telah ada sejak azali dalam “entitas-entitas permanen” (al-a’yan al-tsabitah), yang merupakan bentuk penampakan diri (tajalli) al-Haqq (yaitu Tuhan).

Tuhan menampakkan diri-Nya kepada hamba-Nya sesuai dengan kesiapan sang hamba untuk mencapai pengetahuan tentang Tuhan yang akhirnya “didikat” atau “dibatasi” oleh dan dalam kepercayaannya sesuai dengan pengetahuan yang dicapainya. Dengan demikian, Tuhan yang diketahui oleh sang hamba adalah identic dengan Tuhan dalam kepercayaannya. Dapat pula dikatakan bahwa Tuhan yang diketahuinya adalah identic dengan kepercayaannya.

Tuhan memberikan kesiapan (al-isti’dad), sesuai dengan firman-Nya, “Dia memberi segala sesuatu ciptaannya” (Q.s. Thaha/20:50). Maka Dia mengangkat hijab antara Dia dan hamba-Nya. Sang hamba melihat-Nya dalam bentuk kepercayaannya; jadi Tuhan adalah identic dengan kepercayaannya sendiri. Baik kalbu maupun mata tidak pernah melihat sesuatu kecuali bentuk kepercayaannya tentang Tuhan. Tuhan yang ada dalam kepercayaannya itu adalah Tuhan yang bentuk-Nya diliputi oleh kalbu; itulah Tuhan yang menampakkan diri-Nya kepada kalbu sehingga Dia dikenal. Maka mata tidak melihat selain Tuhan kepercayaan. (Ibn ‘Arabi, Fushul al-Hikam, 1:121).

“Tuhan kepercayaan” adalah gambar atau bentuk Tuhan, atau pemikiran, konsep, ide, atau gagasan tentang Tuhan yang diciptakan oleh akal manusia atau taklidnya. Tuhan seperti itu bukanlah Tuhan sebagaimana Dia sebenarnya, Tuhan pada diri-Nya, Zat-Nya, tetapi Tuhan yang diciptakan oleh manusia sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, penangkapan, dan persepsinya. Tuhan seperti itu adalah Tuhan yang “ditempatkan” oleh manusia dalam pemikiran, konsep, ide, atau gagasannya dan “diikat”-nya dalam dan dengan kepercayaannya.

Tuhan dalam kepercayaan Islam adalah seorang “laki-laki”, atau, lebih tepatnya, disimbolkan dengan seorang “laki-laki”. Tuhan dalam kepercayaan islam, seperti Tuhan dalam keperceyaan-kepercayaan Yahudi dan Kristen, adalah Huwa (“He”), bukan Hiya(“She”). Tuhan dalam kepercayaan Islam selalu dipahami dengan kata maskulin. Dengan demikian, Tuhan dalam kepercayaan Islam, sebagaimana dalam kepercayaan-kepercayaan yahudi dan Kristen, adalah seorang “person”, seorang “pribadi”. Itulah sebabnya mengapa dikatakan bahwa Tuhan agama-agama monoteistik atau teistik, termasuk Islam, adalah “personal”, “berpribadi”. Tuhan dalam arti ini bukan “impersonal”, bukan “tak-berpribadi”, dan, karena itu, Dia bukan “Itu” (“It”).

Lantas seperti apakah Tuhan yang sebenarnya? Tuhan sebagaimana Dia sebenarnya, Tuhan pada diri-Nya, Zat Tuhan, tidak diketahui dan tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Tuhan dalam arti ini oleh Ibn ‘Arabi disebut “Tuhan Yang Sebenarnya”, “the Real God” (al-ilah al-haqq); “Tuhan Yang Absolut”, “the Absolute God” (al-ilah al-majhul). Tuhan dalam arti ini adalah munazzah(tidak dapat dibandingkan [dengan yang lain]), sama sekali berbeda dengan alam, transenden dengan alam. “Tidak sesuatu pun serupa dengan-Nya (Q.s. al-Syura/42: 11). “Penglihatan tidak dapat mempersepsi-Nya, tetapi Dia mempersepsi semua penglihatan” (Q.s. al-An’am/6: 103).

Itulah Tuhan yang tidak bisa dipahami dan dihampiri secara absolut, yang kerap disebut Dzat Tuhan. Itulah Yang Absolut dalam keabsolutan-Nya yang terlepas dari semua sifat dan relasi yang dapat dipahami manusia. Dia adalah “yang paling tidak tentu dari semua yang tidak tentu”, “yang palig tidak diketahui dari semua yang tidak diketahui” (ankar al-nakirat). Dia adalah selama-lamanya suatu misteri, yang oleh Ibn ‘Arabi disebut “Misteri Yang Absolut” (al-ghayb al-mutlaq) atau tajalli) Tuhan, dikatakan bahwa Yang Absolut dalam keabsolutan-Nya adalah tingkat “keesaan” (ahadiyah).

Karena Tuhan, yaitu Dzat Tuhan, tidak dapat diketahui oleh siapa pun, maka Nabi Saw melarang orang-orang beriman untuk memikirkan Tuhan. “Berpikirlah tentang ciptaan Allah, tetapi jangan berpikir tentang Dzat Allah,” demikian sabda Nabi. Hadits ini cukup terkenal di kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu tawhid. Larangan ini diperkuat oleh Ibn ‘Arabi dengan firman Tuhan yang berbunyi: “Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya” (Q.s Ali ‘Imran/3: 28). [ ]

Ahmad Nurcholish, pengajar Studi Agama di Universitas Pembangunan Jaya & pengajar Studi Agama dan Perdamaian ICRP.

[:]

[:id]Gus Dur, Tak Sekedar Pahlawan[:]

[:id]Oleh Ahmad Nurcholish

Penetapan gelar pahlawan nasional untuk Gus  Dur  atau Abdurrahman Wahid telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, Kamis, 5 November lalu. Gelar tersebut diberikan setelah mendapat persetujuan oleh Dewan Gelar. Namun, penganugerahan gelar tersebut belum diberikan pada tahun ini. (detik.com, 9/11)

Saya tidak akan mempertanyakan gelar pahlawan untuk Gus Dur tersebut dan kapan akan dianugerahkan. Bagi saya, dan mungkin juga sebagian besar dari Anda, apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur untuk bangsa dan Negara ini sudah lebih dari cukup untuknya mendapatkan gelar pahlawan nasional. Akan tetapi saya juga yakin bahwa sesungguhnya Gus Dur tak pernah memikirkan gelar tersebut.

Gagasan-gagasan Gus Dur yang bernas semasa hidupnya tak sekadar ide yang mengawang. Ia juga sekaligus mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Salah satu contohnya adalah pembelaannya terhadap kaum “minoritas” di negeri ini, khususnya warga keturunan Tionghoa, dan lebih khusus lagi penganjut agama Khonghucu di Indonesia.

Berkat perjuangan dan keputusan politik Gus Dur lah warga keturunan Tionghoa dan penganut agama Khonghucu dapat kembali merasakan kebebasannya dalam mengekspresikan dan melestarikan kebudayaannya dan juga memeluk dan mengamalkan agamanya. Atas jasa Gus Dur itulah maka sebagian umat Khonghucu selalu menyebut Gus Dur sebagai nabi bagi mereka.

Tentu penyebutan tersebut bukanlah tanpa alasan, meski mungkin terdengar berlebihan. Tetapi beberapa kali saya mendengar sejumlah umat Khonghucu menyebut Gus Dur adalah nabi,  saya melihat hal tersebut bukan basa-basi. Julukan tersebut keluar dari lubuk hati terdalam sebagai penghormatan atas perjuangan Gus Dur semasa hidupnya.

Selain dikenal pembela hak-hak kaum minoritas, Gus Dur juga kita kenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Julukan ini disematkan karena ia secara total mengabdikan hidupnya untuk membela keragaman di negeri ini. Ia tak pernah membeda-bedakan orang atau kelompok dari sisi ras, suku, etnis, budaya dan juga agama. Di matanya mereka adalah setara. Mereka sama-sama punyak hak untuk hidup dan berkarya serta menjalankan keyakinan agama dan kepercayaannya.

Tak hanya pembela keragaman, Gus Dur sejatinya juga merupakan pejuang perdamaian. Toleransi Gus Dur tak berhenti pada wacana tetapi mengejawantah dalam kehidupan sehari-harinya.

Mencermati pemikiran Abdurrahman Wahid memang menarik sekaligus menyulitkan. Menarik karena gagasan-gagasannya sangat sederhana, tetapi dinilai banyak kalangan mampu memberikan wawasan tersediri dalam menganalisis persoalan, baik di Indonesia maupun di ranah internasional. Menyulitkan karena pemikirannya terkadang keluar dari kultur lingkungan yang membesarkannya, yakni NU dan pesantren.

Namun  demikian, secara umum ide-ide Gus Dur telah menjadi wacana public yang terus menggulir dan dipahami serta ditafsir oleh sejumlah kalangan sesuai latar belakang disiplin intelektual mereka. Salah satu disiplin itu adalah dalam soal pendidikan perdamaian seagaimana yang saya ulas dalam tesis saya, yakni Pendidikan Perdamaian Abdurrahman Wahid. (segera terbit dalam bentuk buku).

Toleransi yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Gus Dur tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tetapi juga disertai adanya kesediaan menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain. Dalam sebuah tulisannya berjudul Intelektual di Tengah Eksklusifisme, Wahid memaparkan:

“…Saya membaca, menguasai, menerapkan al-Qur’an, al-Hadits, dan kitab-kitab Kuning tidak dikhususkan bagi orang Islam. Saya bersedia memakai yang mana pun asal benar dan cocok sesuai hati nurani. Saya tidak memedulikan apakah kutipan dari Injil, Bhagawad Gita, kalau bernas kita terima. Dalam masalah bangsa, ayat al-Qur’an kita pakai secara fungsional, bukannya untuk diyakini secar teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi adalah soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis, melainkan sudah menjadi masalah pemikiran”.

Wahid tidak hanya dapat menerima kebenaran yang berasal dari ajaran agama lain, tetapi juga menganggap penganutnya sebagai saudara. Persaudaraan sesama manusia meski berbeda agama inilah yang menjadi salah satu pilar perdamaian. Dalam pidato perayaan Natal pada tanggal 27 Desember 1999 di Balai Sidang Senayan Jakarta, misalnya, Gus Dur menuturkan:

“Saya adalah seorang yang menyakini kebenaran agama saya, tapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara dengan orang yang beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesame umat beragama. Sejak kecil itu saya rasakan. Walaupun saya tinggal di lingkungan pesantren, hidup di kalangan keluarga kiai, tak pernah sedikitpun saya merasa berbeda dengan yang lain”. (Khamami Zada (ed), Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan, h. 144).

Pernyataan Gus Dur tersebut menandaskan bahwa dirinya tak pernah merasakan berbeda dengan penganut agama lain. Bagi Wahid, perbedaan keyakinan seyogyanya tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antar-agama. Dengan ungkapan lain, prinsip pemenuhan klebutuhan berlaku dalam hal ini, seperti adagium ushul fiqh(teori legal hukum Islam): “Sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula (Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun)”. Kerjasama tidak akan terlaksana tanpa didahului dengan adanya dialog. Oleh karena itu dialog antar agama juga menjadi kewajiban. (Islamku Islam Anda Islam Kita, h. 133-134).

Dari uraian di atas dan kajian saya terhadap tulisan-tulisan Gus Dur dapat kita simpulkan bahwa definisi sekaligus konsepsi pendidikan perdamaian menurut Gus Dur adalah adanya toleransi yang ditandai dengan penerimaan atas keberadaan orang atau peganut agama lain yang berbeda dibarengi dengan sikap menghormati dan menghargai sebagai sesama manusia. Konsep inilah yang dapat direalisasikan dan diaplikasikan dalam pembelajaran baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal agar peserta didik saling toleransi, menghargai dan menghormati antar umat beragama sehingga terwujud perdamaian.

Jika ditelusuri secara mendalam, konsep pendidikan perdamaian Gus Dur yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang humanis adalah pengaruh para kiai yang mendidik dan membimbingnya sejak ia remaja hingga dewasa.

Ia meneladani kisah tentang Kiai Fatah dari Tambak Beras, KH. Ali Ma’sum dari Krapyak dan Kiai Chudhori dari Tegalrejo telah membuat pribadi Gus Dur menjadi orang yang sangat peka pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Seseorang dapat menjunjung perdamaian karena memiliki sikap humanitarian, kecintaan kepada manusia yang membuatnya memunyai sikap menghormati kepada yang lain yang berbeda. [ ]

 

Ahmad Nurcholish, penulis buku Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur (segera terbit).[:]

[:id]Agnostik Sebagai Pilihan[:]

[:id]

Oleh Ahmad Nurcholish

“Mas, anak gadisku itu menyatakan diri sebagai agnostic. Gimana sebaiknya sikap saya, ya?”

Pertanyaan tersebut dilontarkan seorang ibu kepada saya, kemarin siang saat berada di sebuah hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sang ibu yang juga aktivis LSM/NGO yang sudah saya kenal sebelumnya ini nampak belum siap menerima kenyataan tersebut.

Tak lama kemudian seorang pendeta juga menuturkan kepada saya bahwa anaknya yang tengah kuliah di Yogyakarta juga memilih menjadi agnostic. Sang pendeta tersebut pun tidak siap menerima kenyataan tersebut. Posisinya sebagai pemimpin agama dan gembala umat membuatnya sulit menerima pilihan anaknya tersebut.

Sorenya, dalam perjalanan pulang dari bandara Soekarno-Hatta menuju rumah, seorang guru di sekolah Islam di Jakarta juga mengungkapkan bahwa ada beberapa muridnya di SMA kelas 2 dan 3 juga ada yang memilih menjadi agnostic.

Untuk yang terakhir ini saya belum menggali apa alasan murid-murid tersebut memilih menjadi agnostic. Tetapi dua remaja dari rekan saya dan sang pendeta tersebut menyampaikan alasannya bahwa agama tak menjamin pemeluknya untuk menjadi orang baik. Sebaliknya, dengan agama yang dipeluknya justru mereka saling bermusuhan, konflik, bahkan saling membunuh.

Fakta tersebutlah yang membuat para remaja tersebut tak bersimpatik terhadap (umat ber-)agama yang kemudian mendorongnya untuk memilih sebagai agnostic. Pilihan serupa dan alasan yang sama  juga disampaikan oleh seorang mahasiswa saya beberapa waktu lalu. Ia memilih agnostic bahkan setelah melalui perjalanan panjang spiritualnya. Ia mengaku telah mempelajari ajaran dari berbagai agama, berguru kesana kemari dan akhirnya mantab untuk memilih jalan sebagai agnostic.

Ada hal menarik dari latar belakang merka yang memilih menjadi agnostic tersebut. Mereka justru berada dalam lingkungan yang sangat religious: orang tua pemuka agama, belajar di sekolah agama, juga mempelajari secara intensif ajaran agama-agama. Sebelum terlalu jauh perbincangan kita mari sekilas kita simak apa itu sebetulnya agnostic?

Dalam laman Wikipedia (tentu sumber ini bisa kita diskusikan lebih lanjut), Agnostisisme berasal dari perkataan Yunani gnostein(artinya “tahu; mengetahui”) dan a (artinya “tidak”). Arti harfiahnya “seseorang yang tidak mengetahui”. Agnostisisme bukan sinonim dari ateisme.

Menurut filsuf William L. Rowe, dalam arti populer seorang “agnostik” adalah seseorang yang tidak percaya atau mendustakan keberadaan dewa atau Tuhan. Sedangkan teis dan ateis masing-masing adalah orang percaya dan tidak percaya akan Allah, tetapi bahwa dalam agnostisisme arti sempit adalah pandangan bahwa akal manusia tidak mampu secara rasional membenarkan keyakinan tentang apa yang dilakukan Allah atau juga apakah Allah itu ada atau tidak. (Rowe, William L. (1998). “Agnosticism”, dalam Edward Craig. Routledge Encyclopedia of Philosophy).

Agnostik (dari Yunani Kuno ἀ-(a-), yang berarti “tanpa”, dan γνῶσις (gnosis), berarti “pengetahuan”) digunakan oleh Thomas Henry Huxley dalam pidatonya pada pertemuan Metafisika Masyarakat pada tahun 1869, untuk menggambarkan filsafat yang menolak semua klaim pengetahuan spiritual atau mistis. Para pemimpin gereja Kristen awal menggunakan kata Yunani “gnosis” (pengetahuan) untuk menggambarkan “pengetahuan spiritual”.

Agnostisisme tidak sama dengan pandangan keagamaan menentang gerakan keagamaan kuno “Gnostisisme” pada khususnya, Huxley menggunakan istilah dalam lebih luas, pengertian yang lebih abstrak  Huxley mengidentifikasi “agnostisisme” bukan sebagai “kredo” melainkan sebagai “metode penyelidikan skeptik, berbasis bukti”. (Aphorisms and Reflections. Kessinger Publishing. 2004).

Dalam perkembangan selanjutnya, Agnostisisme dapat dibagi menjadi beberapa kategori, beberapa di antaranya dapat diperdebatkan. Variasinya antara lain sebagai berikut:

Agnostik ateisme, yakni mereka yang tidak percaya pada keberadaan dewa/Tuhan apapun, tetapi tidak mengklaim tahu apakah dewa itu ada atau tidak ada. (Smith, George H (1979),  Atheism: The Case Against God).

Agnostik teisme, mereka yang tidak mengaku tahu konsep keberadaan dewa/Tuhan apapun, tapi masih percaya pada keberadaan tersebut. Model ini yang kerap saya jumpai. Mereka percaya atas keberadaan Tuhan, tetapi tidak mau menginduk dalam agama tertentu.

Apatis atau agnostisisme pragmatis, yakni mereka yang memiliki pandangan bahwa tidak ada bukti baik ada atau tidaknya dewa/Tuhan apapun, tapi karena setiap dewa yang mungkin saja ada itu dapat bersikap tidak peduli kepada alam semesta atau kesejahteraan penghuninya, pertanyaan ini lebih bersifat akademik. (B.A. Loftus. “Ontario Consultants on Religious Tolerance: Apatheism: “Does God exist? I don’t know & I don’t really care”).

Menjawab pertanyaan sang ibu teman saya di atas, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya katakan bahwa saya selalu memberikan apresiasi terhadap siapa saja yang telah memilih jalan hidupnya, termasuk kepada mereka yang agnostic maupun atheis. Bagi saya itu adalah pilihan berani sebagai sikap dalam menentukan pilihan.

Kedua, bagi saya, agama bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebenaran. Agama bukan jalan yang memonopoli pemeluknya untuk mendapatkan kebenaran. Agama juga bukan jaminan bagi pemeluknya untuk menjadi manusia baik. Kenyataannya memang demikian, bahwa terlalu banyak mereka penganut agama, yang bahkan saleh secara religious, tetapi belum tentu saleh secara social. Ketaatan beribadah acap kali tidak berbanding lurus dengan perilaku social mereka.

Ketiga, saya lebih sependapat dengan guru Miswanto yang saya temui di Batu, Malang beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa yang membuat baik seseorang itu bukan agamanya, melainkan nuraninya. Jadi, sumber kebaikan sejatinya berasal dari nurani. Agama hanyalah menuntun pemeluknya untuk menemukan kebaikan-kebaikan,  baik yang bersifat particular maupun yang bersifat universal. Tetapi sumber kebaikan itu sendiri berasal dari nurani. Oleh karena itu, seseorang yang tak beragama sangat mungkin bisa mendapatkan kebaikan asal ia selalu mendengar nuraninya.

Dengan demikian, fenomena agnostisisme tidak mesti kita pandang dengan kacamata negative. Keberadaan mereka justru “menyelamatkan” keberadaan agama, yang meminjam ungkapan A.N. Wilson, tak pernah absen atas adanya konflik dan pembunuhan antar umat manusia. Para pemilih jalan agnostic telah mengurangi wajah buruk agama yang telah lama ternoda. [ ]

Ahmad Nurcholish, peneliti dan pemerhati masalah social-keagamaan.

[:]

nikah beda agama

Berikut Ini Alasan Nikah Beda Agama Masih Bisa Dilaksanakan di Indonesia

Jakarta, ICRP – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Jum’at (19/6/2015), telah menolak resmi permohonan uji materi (Judicial review) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 2 ayat 1 terkait nikah beda agama. Meskipun putusan ini diskriminatif, namun praktik nikah beda agama di Indonesia masih bisa dilaksanakan.

Konsultan pernikahan beda agama, Ahmad Nurcholish menyatakan pasca putusan MK pernikahan beda agama masih bida dilakukan sama seperti sebelum judicial review dilakukan.

“Masih tetap ada peluang untuk bisa dilaksanakan, sebab MK hanya menolak permohonan untuk memberikan kewenangan tafsir atas Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tersebut kepada mereka yang akan menikah. Artinya tafsir itu dikembalikan pada lembaga agama, seperti MUI, Muhammadiyah atau NU” ungkap Nurcholish.

Lantas bagaimana pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan beda agama?

Nurcholish menjelaskan, dalam UU No. 1/1974 hanya mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan menurut hukum dan agamanya masing2 (Pasal 2:1), tetapi tidak ada satupun pasal atau ayat yang melarang menikah karena berbeda agama. Jadi pasangan beda agama tetap bisa menikah, meski berbeda agama

Jadi pernikahan beda agama masih bisa dilaksanakan di Indonesia dengan alasan tidak ada UU atau peraturan yang  melarang nikah beda agama. Selain itu, meskipun secara kelembagaan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), termasuk Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) melarang pernikahan beda agama, namun sejumlah  agamawan di lembaga tersebut ada pula yang membolehkan.

“Ini akan menjadi peluang bagi mereka yang berbeda agama tetap bisa menikah” ungkap Nurcholish

Pernikahan NBA tetap bisa dilaksanakan dengan dua cara seperti yang selama ini dilakukan, hanya yg akan dicatat hanya salah satunya saja, yakni yang secara non-Islam, entah itu Kristen, Katolik, Buddha atau Khonghucu. Dan yang terpenting mereka bisa menikah dengan dua cara itu tanpa perlu pindah agama. Masing-masing tetap pada keyakinannya.

“Jadi putusan MK hy menutup pintu (sementara) bagi aspirasi untuk mengamandemen UU No. 1/1974 tersebut. Selanjutnya jika ada bukti-bukti baru terkait implementasi UU tersebut banyak merugikan warga negara tentu kita bisa mengajukan JR kembali” pungkas Ahmad Nurcholish

 

Ilustrasi Sidang MK

Jadi Saksi, Nurcholish Paparkan Kisah Nikah Beda Agamanya di Hadapan Hakim MK

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rabu (22/10/2014). Dalam sidang tersebut, MK mendengarkan pembacaan beberapa saksi di antaranya adalah Ahmad Nurcholish. Dia adalah pelaku, peneliti, dan konselor pernikahan beda agama.

Dihadapan majelis hakim konstitusi, pria yang pernah nyantri di ‎Pondok Pesantren Al-Faqih, Grobogan, Jateng tersebut menceritakan kisahnya mendapatkan diskriminasi saat akan melaksanakan pernikahan dengan istrinya yang beragama Konghucu.

Berikut petikan kisah yang diutarakan oleh ayah dari dua anak, hasil dari pernikahan beda agama, tersebut:

“Sebagai pelaku pernikahan beda agama yang menikah pada 8 Juni 2003 silam,[1] saya mengalami hambatan dan diskriminasi ketika hendak mencatatkan pernikahan kami di Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta Pusat. Saya Muslim menikah dengan perempuan Khonghucu. Kami menikah dengan dua cara: Akad Nikah secara Islam di Yayasan Paramadinan, Pondok Indah, Jakarta Selatan dan Perestuan (pernikahan secara Khonghucu) di Litang (tempat ibadah agama Khonghucu) Matakin (majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia), Sunter, Jakarta Utara. Dari pernikahan tersebut kami mendapatkan 2 (dua) surat keterangan, yakni: Surat Keterangan Nikah Islam dari Paramadina dan Surat Perestuan Khonghucu dari Litang Matakin.

Meskipun mengantongi dua surat pengesahan dari masing-masing agama, namun saya tidak mencatatkan pernikahan kami ke KUA (kantor Urusan Agama). Sebab yang saya satu saat itu, bahkan hingga kini, KUA masih menolak pasangan Islam dan non-Islam.Kemudian saya memilih mencatatkan pernikahan kami ke KCS Jakarta Pusat.Tetapi  pihak KCS menolaknya pula dengan alasan Khonghucu merupakan agama yang masih dipertanyakan, sehingga Surat Perestuan yang dikeluarkan oleh Matakin tidak diakui sebagai bukti sah pernikahan. Padahal berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan dikukuhkan dengan UU No. 5 Tahun 1969 Khonghucu merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Pada pemerintahan KH.Abdurrahman Wahid, tahun 2000, juga ditandaskan bahwa Khonghucu merupakan salah satu agama yang berhak hidup dan dianut oleh warga Negara yang menganutnya.

Dari peristiwa tersebut jelas bahwa kami telah mengalami hambatan dalam hal pencatatan sekaligus pula mendapatkan diskriminasi dalam dalam memeroleh hak-hak kami sebagai warga Negara. Dengan tidak dicatatkannya pernikahan kami maka secara otomatis hak-hak kami sebagai suami-istri akan terabaikan, juga anak-anak yang lahir dari pernikahan kami ini. Mencermati konsekuensi tersebut, setelah setahun lebih membiarkan diri dalam perlakuan diskriminatif tersebut maka saya kembali berupaya untuk mencatkan kembali pernikahan kami, mengingat anak pertama kami akan segera lahir.

Namun dalam upaya tersebut masih mengalami hal yang sama dalam usaha untuk dapat dicatat pernikahan kami oleh Negara. Akhirnya atas saran dari salah seorang petugas KCS, yang menyarankan agar kami mengurus adanya Surat Nikah Buddha, (mengingat di kolom agama istri tertulis Buddha), maka dengan sangat terpaksa kami mengikutinya.Surat Nikah Buddha dibantu pengurusannya oleh petugas tersebut yang tanggal pernikahannya disamakan dengan saat kami menikah di Paramadina dan Matakin. Dengan surat itulah akhirnya kami mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KCS Jakarta Pusat. Dengan demikian hak kami agar dicatat pernikahan kami sesuai tata cara Islam atau sesuai dengan tata cara Khonghucu tidak dapat diberikan oleh Negara. Negara (melalui petugas KCS) justru mengarahkan kami untuk melakukan manipulasi keyakinan agar dapat dicatat oleh Negara.[2]

 


[1] Lihat, “Pernikahan Mei Menuai Kontroversi” (GATRA, 21 Juni 2013); “Kesaksian Pasutri Islam dan Khonghucu” (islamlib.com, 22 Juni 2003); “kalau Menikah Beda Agama: ‘Cinta Bertaut di Paramadina’” (Wanita Indonesia, 30 Juni – 6 Juli 2003); “Balada Perkawinan Beda Agama: Ahmad Nurcholish – Ang Mei Yong” (Radar Surabaya, 20, 21 & 22 Juli 2003); “Ahmad Nurcholish & Ang Mei Yong, Punya Landasan Teologis” (Syir’ah, No. 20/III/Juni 2003); “Pernikahan Campuran” (Republika, 15 Agustus 2003); “Fakta Empiris Nikah Beda Agama” (Jawa Pos, 22 Juni 2003); “Kisah Ahmad Nurcholish dan Ang Mei Yong” (Lisa, No. 44/IV, 1-7 November 2003).

[2] Ulasan lebih mendalam tentang hal ini dapat dibaca dalam Ahmad Nurcholish, Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama (Yogyakarta: LKiS, 2004). Buku ini diberi pengantar oleh KH.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Djohan Effendi, mantan Mensesneg era Gus Dur.