Pos

Selamat Hari Natal 2020, Selamat Tahun Baru 2021

Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Damai dan perdamaian adalah mimpi terindah semua manusia, karena perdamaian adalah syarat bagi kita, bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera. Karena itu mari kita sungguh-sungguh membangun perdamaian untuk kebahagiaan kita semua.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, para founding fathers and mothers kita telah memilih Pancasila menjadi ideologi bangsa. Sebab dengan Pancasila itulah akan menjamin kebaikan untuk seluruh warga bangsa tanpa kecuali.

Sebaiknya didalam menegakan Pancasila ini kita betul-betul mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari, terutama yang terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Sila yang ke-lima ini mengingatkan kita agar supaya kita tidak melakukan perilaku diskriminatif, perilaku eksploitatif, dan perilaku kekerasan kepada siapapun dan dengan alasan apapun, sebab dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika  para fathers and mothers kita mengingatkan kita bahwa meskipun kita berbeda-beda dalam agama, dalam kepercayaa, dalam suku bangsa, dalam tradisi, tetapi kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia.

Marilah kita menjaga rumah besar ini, rumah Indonesia ini agar tidak terkoyak oleh kepentingan-kepentingan kelompok, oleh kepentingan-kepentingan segelintir orang yang hanya memikirkan kehidupan jangka pendek mereka.

Karena itu marilah kita bersatu dan saling berempati satu sama lain agar supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini selalu terjaga. kita tidak perlu risau dengan segala macam gangguan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, karena ini adalah rumah kita, mari kita tetap optimistik untuk menjaga Indonesia, menjaga kebangsaan kita, menjaga persatuan kita.

Dalam rangka inilah saya ingin menyampaikan Selamat Hari Natal, Selamat Tahun Baru 2021.

Semoga seluruh bangsa Indonesia merasakan kedamaian dan kebahagiaan, bahkan seluruh manusia merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Amin

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Profil Musdah Mulia

Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A

Musdah Mulia merupakan dosen UIN Jakarta dan dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi. Dikenal luas sebagai intelektual Muslim, perempuan ulama dan sekaligus perempuan aktivis yang bersikap sangat kritis terhadap berbagai pandangan mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis, khususnya dalam isu-isu agama. Dia aktif di berbagai organisasi perempuan, dan juga di organisasi profesi, seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Women Shura Council (Majelis Perempuan Ulama berpusat di New York).

Bersama Gus Dur, Djohan Effendi dan sejumlah pemuka agama lainnya mendirikan ICRP (Indonesian Conference on Religions for Peace) sebuah organisasi lintas iman yang aktif mempromosikan perdamaian melalui dialog agama dan sejak 2005 menjadi Ketua Umum ICRP. Tahun 2015 mendirikan Yayasan Mulia Raya. Lembaga ini konsen di bidang pendidikan masyarakat, khususnya kalangan milenial, terutama dalam penguatan literasi agama serta literasi kebudayaan dan keindonesiaan. Gagasan Muslimah Reformis diwujudkan untuk mengedukasi perempuan agar memiliki sikap kritis, integritas, spiritualitas dan kreativitas yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Musdah Mulia menyelesaikan pendidikan dasar di Pesantren As’adiyah, Sulawesi Selatan. Kemudian menjadi perempuan pertama meraih gelar doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Jakarta (1997). Disertasi berjudul Negara Islam, merupakan hasil penelitiannya di Kairo, Mesir, lalu diterbitkan menjadi buku oleh penerbit Paramadina (2000) dan penerbit Kata Kita (2010). Dia juga perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai Profesor Riset bidang  Lektur Keagamaan di Kementerian Agama (1999) dengan pidato pengukuhan: Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis).

Mengikuti sejumlah pendidikan non-Formal, antara lain: Pendidikan Civil  Society di Universitas Melbourne, Australia (1998); Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Pendidikan Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi di Amerika Serikat (2000); Pendidikan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Pendidikan Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Dhaka, Bangladesh (2002). Visiting Professor di EHESS, Perancis (2006); International Leadership Visitor Program, USA, Washington (2007).

Sebagai Aparatur Sipil Negara, Musdah pernah menjadi Kepala Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, Kementerian Agama R.I. Staf Ahli Menteri HAM bidang Pencegahan Diskriminasi. Staf Ahli Menteri Agama bidang Hubungan Kerjasama Internasional.

Musdah juga sangat aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, baik di NGO, maupun ormas pemuda, keagamaan dan perempuan, seperti KNPI, PMII, Koalisi Perempuan Indonesia, Majelis Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia. Di lingkungan Nahdhatul ‘Ulama (NU) pernah sebagai Ketua Wilayah IPPNU Sulawesi Selatan, Pucuk Pimpinan Fatayat NU, dan Muslimat NU.

Karya-karyanya dikenal sangat vokal menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan berupa keadilan, demokrasi, pluralisme dan kesetaraan gender. Di antaranya, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Mizan (2005); Perempuan dan Politik, Gramedia (2005); Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta (2006); Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press (2007); Islam dan Hak Asasi Manusia, Naufan (2010); Muslimah Sejati, Nuansa Cendekia (2011); Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam, Gramedia (2011); Mengupas Seksualitas, Serambi (2015), dan Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi, Penerbit Baca (2020). Selain itu, menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, dan Ensiklopedi Al-Qur`an, serta sejumlah artikel disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.

Sejumlah penghargaan nasional dan internasional diraihnya, antara lain International Women of Courage Award dari Pemerintah Amerika Serikat (2007) atas kegigihannya memperjuangkan demokrasi; Yap Thiam Hien Human Rights Award (2008) atas ketekunannya membela keadilan bagi kaum rentan dan minoritas di Indonesia;  Plangi Tribute to Women dari Kantor Berita Antara (2009) karena kegigihannya mengembangkan literasi damai; International Woman of The Year 2009 dari Pemerintah Italia atas kiprahnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. NABIL Award (2012) karena gigih menyuarakan prinsip kebhinekaan dan kebangsaan. Penghargaan dari Himpunan Indonesia untuk Ilmu-Ilmu Sosial (2013) sebagai ilmuwan yang melahirkan karya-karya berpengaruh dalam bidang ilmu sosial di Indonesia. The Ambassador of Global Harmony (2014) dari Anand Ashram Foundation karena aktif memperjuangkan pluralisme dan hak kebebasan beragama di Indonesia. Humanity Award (2019) dari International Forum for Peace and Human Rights atas kiprahnya merajut perdamaian melalui upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia.

Dapat dihubungi via

m-mulia@indo.net.id dan musdah.mulia@blogspot.co.id atau  http://muslimahreformis.org

Beasiswa Pelatihan Muslimah Milenial Reformis

Yayasan Mulia Raya bekerjasama dengan Magdalene akan menyelenggarakan Pelatihan Muslimah Milenial Reformis di 6 kota di Indonesia, dengan tujuan untuk mencetak kader-kader Muslimah yang Reformis di Indonesia. Pelatihan akan dilakukan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Syarat untuk mengikuti pelatihan ini yaitu:

  1. Muslimah berusia 25-35 tahun
  2. Berdomisili di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek)
  3. Aktif di berbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah
  4. Aktif di media social (memiliki followers Instagram minimal 500 atau memiliki basis komunitas/ organisasi sebagai tempat berbagi pemikiran)
  5. Memiliki kemampuan dasar menulis
  6. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan

Cara untuk mengikuti pelatihan ini:

  1. Mengisi formulir pendaftaran di http://tiny.cc/mmrJKT (batas pendaftaran 8 Desember 2020 – 8 Januari 2021)
  2. Peserta akan mengirimkan tulisan popular 500-700 kata dengan pilihan tema: Perempuan Ulama, Islam, dan Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Milenial di Indonesia.
  3. Peserta terpilih akan dihubungi oleh panitia.

Keuntungan yang kalian dapat jika mengikuti pelatihan ini:

  1. Fee Transport
  2. E-sertifikat
  3. Materi yang keren dari narasumber yang kece
  4. Praktik menulis dan membuat konten yang dibimbing oleh para mentor keren
  5. Tulisan akan diterbitkan jadi buku

Kalau kalian masih bingung, untuk informasi lebih lanjut silahkan cek Instagram @muslimahreformisfoundation atau narahubung di 085282810418.

 

Pemikiran Musdah Mulia

Pada tayangan Cokro TV yang di publish pada tanggal 10 November 2020 pada channel Youtube CokroTV. Ade Armando sebagai host pada acara tersebut mengobrol dengan Musdah Mulia yang merupakan Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Melalui tayangan tersebut saya hendak menuangkan dalam tulisan ini dan menganggap sebagai Pemikiran Musdah Mulia.

Bagi Musdah Mulia, interpretasi terhadap teks-teks suci, terhadap Qu’ran ataupun hadist-hadist selalu terbuka, karena interpretasi adalah ciptaan manusia. Sehebat apapun seseorang melakukan interpretasi akan ada celah-celah yang mungkin sudah tidak relevan.

Menurut Musdah Mulia, interpretasi yang ada pada masyarakat hari ini adalah interpretasi yang dibuat para ulama pada abad ke 9M, Islam turun pada abad ke 7M, dan Ia sangat mengapresiasi hal itu dengan luar biasa. Namun interpretasi tersebut kemudian dianggap masyarakat sudah tidak bisa diubah lagi. Padahal kondisi sosial, politik yang dihadapi umat Islam atau Ulama-Ulama pada abad tersebut berbeda dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya yang dihadapi masyarakt kita di abad ke-21 ini.

Musdah Mulia menggangap bahwa para ulama terdahulu melalui interpretasi yang mereka lakukan telah menetapkan landasan bagi bangunan peradaban Islam. Tapi kemudian, Ia mempertanyakan apa kontribusi kita, manusia yang datang sesudah itu? Ia terus mencari, kontribusi apa yang bisa ia berikan. Oleh karena itu ia mencoba untuk terbuka dan melihat kembali, dan melakukan pembacaan yang berulang, lalu kemudian mengemukakan.

Ali bin Thalib mengatakan teks-teks Qu’ran, teks-teks hadist itu bisu tergantung siapa yang membacanya. Karena itu sekarang mari kita membangun sebuah kecerdasan. Dimana Musdah Mulia selalu mengajak untuk melakukan penguatan literasi agama. Kenapa Al-Qu’ran itu dimuali dengan Iqro, kata-kata Iqro bukan sekedar membaca atau menulis. Musdah melihat Iqro itu berarti membaca, mengerti, memahami, lalu kemudian menghayati, dan mengambil pesan-pesan moral yang ada dibalik ayat-ayat itu untuk diimpelementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Islam bagi Musdah Mulia telah membuka mata peradaban  bahwa perempuan itu adalah makhluk mulia yang juga harus diperlakukan sebagai subjek dan Islam datang membawa pesan-pesan kesederajatan, kesetaraan semua manusia.

Sayangnya, saat ini agama bukan membuat kita lebih wise tapi agama sering diperjualbelikan untuk kepentingan-kepentingan kapitalistik, kepentingan-kepentingan politik identitas, dsb.

Beragama itu seharusnya lebih mengedepankan hati nurani, karena itulah yang disebut dengan takwa. Rasa beragama harus dibangun dengan kasih sayang dan cinta kasih.

Dalam tayangan tersebut Musdah Mulia banyak bercerita yang kemudian banyak pesan yang jarang terungkap di masyarakat, beberapa diantaranya seperti berikut:

Nabi Muhammad ketika datang ke Thaif untuk berdakwah, masyarakat Thaif meresponnya dengan kekejian, melempari dia dengan batu, dsb. Lalu Malaikat Jibril turun mengatakan “Kamu mau saya timpakan azab kepada masyarakat Thaif yang memperlakukan kamu secara keji? Saya bisa mengangkat gunung-gunung disekitar sini untuk ditimpakan kepada mereka.” Tetapi Rasulullah tidak mau penyelesaiannya dengan kekerasan. Rasulullah mengatakan “Jangan, jangan melakukan itu! Saya tidak ingin mereka itu ditimpakan azab karena saya masih percaya bahwa generasi mereka nanti akan menerima dakwah Islam.”

Kenapa sikap rasul yang anti kekerasan ini tidak menginspirasi kita? Tidak mesti juga menyelesaikan masalah dengan kekerasan, saya selalu ikut pada Rasulullah. Seperti ini yang tidak banyak terungkap di masyarakat kita.

Di dalam Qu’ran ada larangan menikah dengan orang kafir, larangan menikah dengan orang-orang musrik, tidak ada yang mengatakan larangan menikah dengan orang beda agama. Cuma diinterpretasi bahwa yang dimaksud dengan kafir adalah beda agama, ini problem besar buat saya.

Seorang sahabat saya almarhum Prof. Harifuddin Cawidu dalam disertasinya, beliau menemukan kafir dalam Al-Qu’ran mempunyai 48 makna. Pertanyaannya kenapa dibawa-bawa ke beda agama? Arti kafir dalam Bahasa inggris itu cover yaitu menutupi. Bagi saya orang kafir adalah orang yang tertutup hatinya dari kebenaran, bagi saya koruptor adalah kafir yang betul-betul kafir, nyata kafirnya, karena itu saya setuju orang tidak menikah dengan kafir.

Jangan-jangan kita, saya, sudah kafir!

Tidak mensyukuri nikmat Tuhan itu kafir, karena tertutup hati kita untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Tuhan.

-Admin

Kebijakan Asimilasi Sistemik yang Gagal?

Catatan Terbunuhnya Seorang Guru di Perancis

Ridwan al-Makassary

Pengantar
Perancis menjadi pusat perhatian dunia akhir-akhir ini, oleh karena seruan boikot barang-barang Perancis berkumandang dan beresonansi kuat di sejumlah negara seperti Kuwait, Qatar, Turki, untuk menyebut beberapa. Seruan tersebut sebagai respon atas pembelaan secara terbuka yang dilakukan Presiden Perancis Emmanuel Macron, yang membela kartun Nabi Muhammad SAW, yang dinilai menista agama Islam. Macron menyampaikan pembelaannya pada sebuah acara penghormatan atas terbunuhnya Samuel Paty, guru Sekolah Menengah Pertama Conflans-Sainte-Honorine, yang dibunuh secara keji dalam perjalanan pulang usai mengajar di sebuah bagian kota Paris.

Paty dibunuh karena memperlihatkan gambar kartun Nabi Muhammad di kelasnya sebagai bagian dari diskusi tentang kebebasan berpendapat. Seorang pemuda asal Chechnya berusia 18 tahun, bernama Abdullakh Anzorov, yang marah atas tindakan tersebut memenggal kepala guru nahas tersebut. Usai melakukan tindakan keji tersebut, Abdullah mengunggah jasad tanpa kepala korban di Twitter. Tidak lama kemudian, Anzorov menemui ajal di tangan polisi. Sama halnya, kematian Paty membuka luka lama Perancis tentang pembantaian di kantor Charlie Hebdo tahun 2015, ketika 12 orang meregang nyawa usai dihujani peluru oleh para pelaku yang merupakan anggota kelompok teror Islamis.

Tidak diragukan, pembunuhan atas Paty memantik ketegangan antara sekularisme, Islamisme dan Islamophobia di Perancis, namun pembelaan Macron tersebut menjadikan isu ini berimbas pula pada sektor ekonomi, dengan diboikotnya barang-barang dari Perancis. Tulisan ini ingin mengkaji persoalan ini dari sebuah perspektif yang lebih luas mengenai apakah kebijakan asimilasi sistemik dan sekularisme di Perancis telah gagal menyatukan warga Muslim sebagai bagian dari warga Perancis yang utuh.

Kehadiran Muslim di Perancis
Secara historis, kehadiran Muslim di negeri Napoleon Bonaparte, Perancis, terjadi pada rentang abad ke 12 dan ke-14, pada masa era Andalusia. Bahkan, Muslim sejatinya telah menetap di Perancis Selatan sejak abad ke-8, terutama bermukim di wilayah Avignon. Namun, kehadiran Muslim kontemporer di Perancis baru terjadi kemudian tepatnya pada masa kekuasaan kolonisasi Perancis di bumi Afrika, dan juga kehadiran gelombang baru Muslim di Perancis, awalnya mereka tiba pada fajar abad ke-20, dan kemudian datang lagi mengikuti pembebasan perang Afika (1954-62).

Meskipun imigran Muslim telah tiba sejak akhir 1800-an, gelombang migrasi signifikan Muslim baru berlangsung setelah Perang Dunia II berakhir, khususnya pada masa 1950-an, hingga 1980-an.

Faktor pedorong gelombang imigrasi ini mencakup hancur lumatnya kekuasaan kolonial Perancis sekitar pungkasan 1950-an hingga 1960-an, dan juga kebutuhan kronis Perancis terhadap tenaga kerja akibat kehilangan banyak kelas pekerja selama perang dunai II berkecamuk. Saat itu, kebanyakan Muslim di Perancis berasal dari bekas negara koloni Perancis di Afrika Utara (Sub-Saharan Afrika).

Namun paska perang, imigran berasal dari Aljazair, Tunisia, Marokko di Utara dan Senegara, Mali dan Mauritania di Utara. Pada tahun 1960-an, Turki dan Perancis menandatangani perjanjian pekerja migran dan imigran Muslim Turki meningkat pesat di Perancis. Sebelum 1970-an, kebanyakan migran Muslim hanya pekerja lelaki single (jomblo) yang meninggalkan keluarga di negara asalnya, dan setelah 1970an ada aturan reunifikasi keluarga migran sehingga terjadi peningkatan jumlah perempuan dan anak-anak, dan juga kemudian memicu lahirnya anak-anak Muslim migran di Perancis.

Sekularisme dan dinamika Muslim di Perancis
France is all the French”, ujar Charles de Gaulle, Presiden Perancis, yang merujuk kekuatan penyatu dari sekularisme nasional. Namun, beberapa penduduk Perancis adalah Muslim. Karenanya, dalam menjaga idealitas Republik Perancis untuk keadilan dan kesetaraan bagi semua penduduk, sejak 1872, Perancis telah melarang pendataan penduduk berdasar latar- belakang ras, etnik dan agama. Akibatnya, sulit mengetahui jumlah pasti jumlah keseluruhan Muslim di Perancis, saat ini diperkirakan sekitar 8-10 juta jiwa.

Tidak seluruh Muslim Perancis adalah pendatang baru. Generasi pertama imigran Muslim masih memiliki ikatan yang kuat dengan negara asal (meskipun jarang balik) dan telah mengadopsi kewarganegaraan Perancis, namun situasi sedikit berbeda dengan generasi Muslim kedua, yang lahir di Perancis dan mendapatkan jus soli, kewarganegaran Perancis (birthright citizenship).

Generasi yang lahir di Perancis menjadikan Perancis sebagai bahasa ibu mereka dan juga budaya mereka. Namun dalam realitas, sebagian Muslim Perancis menemukan diri mereka sebagai warga yang tidak diangap sepenuhnya sebagai orang Perancis. Misalnya, Kebanyakan orang Afrika Utara terperangkap dalam labirin pengangguran, diskriminasi rasial dan pertentangan dengan polisi. Muslim yang tinggal di wilayah Ghetto di Perancis sedang mengalami apa yang dialami orang Afro-Amerika yang mengalami deprivasi dan frustasi di Ghetto perkotaan di Amerika Serikat. Beberapa peneliti mengkalim bahwa Perancis tidak pernah bisa menerima imigran Afrika Utara dan generasi kedua ini merasa mereka tidak diterima seutuhnya di Perancis seperti generasi pertama.

Perancis bersikukuh membela dan melestarikan sistem sekuler (pemisahan agama dari ruang publik), Muslim berusaha hidup dalam sebuah bangunan masyarakat yang mengalami relasi kuasa yang memperkuat kembali status ekonomi mereka yang lemah. Tampaknya gagasan inferioritas sebagai warga bekas terjajah masih kuat mengakar untuk beberapa derajat. Kenyataan ini menggugat konsep asimilasi yang diterapkan sebagai kebijakan negara Perancis. Asimilasi secara sederhana adalah kelompok minortas diharapkan menyesuaikan dengan satu budaya dominan dan mengadopsi nilai-nilai budaya dominan tersebut dalam tindakan dan prilakunya.

Praktik Muslim sebagai bagian dari kebebasan beragama seperti mengenakan hijab, pemakaman terpisah dan label makanan halal acap dipandanga akademisi dan pjabat di Perancis sebagai indikasi ekstremisme dan fundamentalisme atau bahkan memicu Islamophobia. Murungnya, pemakaman terpisah dan label makanan halal bagi Yahudi Perancis tidak berlaku sehingga memunculkan anggapan adanya standar ganda. Selain itu, ada pandangan umum bahwa populasi Muslim tidak berasimilasi dengan baik. Sehingga meskipun Perancis menganut multikulturalisme namun dalam praktik hal tersebut tidak terwujud, yang terjadi adalah subordinasi kelompok Muslim minoritas.

Meskipun Perancis dilihat sebagai satu negara Eropa yang menawarkan sebuah iklim yang kondusif bagi lintas Iman, namun Perancis juga kuat dipengaruhi oleh Kristen di Masa lalu. Di atas kertas, Perancis menghormati semua kelompok agama dan menerima semua bentuk peribadatan, tanpa secara resmi mendukung satu dari agama tertentu. Termasuk memberi ruang bagi kaum ateis. Akibatnya, karena perbedaan sejarah, politik, budaya dan agama, Kristen, Yahudi dan Muslim tidak menempati status setara dalam politik Perancis dan masyarakat. Ini menyisakan ruang pertanyaan dan kesangsian bagi kebijakan asimilasi resmi tersebut.

Sebagian peneliti Islam di Perancis mengkategorisasikan Islam di Perancis dalam beberapa kategori.

Pertama, pemuda Muslim yang memandang diri mereka secara total adalah Perancis, yang mengidetifikasi diri mereka dan menerima budaya Perancis dibandingkan generasi orang tua mereka.

Kedua, warga Muslim dan warga negara yang baik yang menilai adanya hubungan antara negara asal dan negara terkini dan menerima perancis dan segala nilai-nilainya sebagai realias yang diterima.

Ketiga, para individu sekuler Muslim yang berbicara Bahasa asal mereka namun melihat kebijakan kewargaan sebagai bagian dari budaya yang hidup di Perancis.

Keempat, para isolationist, mereka yang berasal dari minoritas yang lebih kecil dari Muslim di Perancis yang berpandangan merteka bukanlah orang Perancis, namun Muslim dalam pengertian budaya. Kebanyakan orang dari kategori ini mengisolasikan diri mereka dari pergaulan masyarakat dan juga budaya Perancis. Bahkan, mereka memandang terdapat satu konflik anatara Muslim dan Perancis yang tidak bisa direkonsiliasi.

Kematian Samuel Paty di tangan Abdullah sedang menggugat kemapanan sistem sekuler dan praktik asimilasi yang terjadi di Pernacis. Dalam hal ini, Abdullakh (dan mungkin masih banyak Abdullakh-Abdullakh lain) mungkin masuk dalam kategori isolationist, orang yang tidak bisa menerima sistem budaya Perancis atau justru dia termarjinalkan dan tidak tersertakan dalam sistem tersebut.

Penulis adalah: Peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) UWA di Australia.

Sumber ilustrasi: @ajenglish – Twitter

Pernyataan Sikap Keluarga Besar dan Mitra ICRP Atas Penetapan UU CIPTAKER

PERNYATAAN SIKAP KELUARGA BESAR DAN MITRA ICRP
ATAS PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menuai beragam reaksi dari masyarakat. Demonstrasi yang terjadi masif di negeri ini menunjukkan ada persoalan yang harus direspons secara bijak oleh pemerintah agar tidak berkepanjangan dan semakin menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Kami menyadari serta mengapresiasi niat baik pemerintah melalui UU Ciptaker agar negara kita tercinta ini memiliki iklim investasi yang kondusif dan segera melewati masa resesi ekonomi. Namun, proses pembahasan RUU Ciptaker yang memiliki cakupan luas dan menyangkut harkat hidup orang banyak ini terkesan terburu-buru di tengah konsentrasi kita bersama untuk selamat dari ancaman Covid-19. Demikian pula kondisi dan harapan masyarakat agar UU yang kompleks ini ditunda pengesahannya seakan tidak diindahkan. Gelombang demonstrasi dan kritik dari berbagai penjuru tanah air perlu dilihat dalam konteks akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas abainya pemerintah terhadap suara serta harapan tersebut.

Sebagai anak-anak bangsa, kami memandang penting bagi pemerintah untuk mengedepankan aspirasi publik atau partisipasi masyarakat luas dalam membahas berbagai produk legislasi. Pendekatan yang humanis di tengah perjuangan kita menghadapi masa darurat keselamatan jiwa ini sangatlah dibutuhkan ketimbang pemenuhan prosedur-prosedur administratif maupun mekanisme yang ada di
pemerintah.

Pada sisi lain, kami juga memandang bahwa demokrasi memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menyampaikan hak berpendapatnya secara bebas, namun tentu tidak dengan anarkis dan merugikan anak-anak bangsa lainnya. Tindakan represif, kekerasan dan anarkis dari pihak manapun tentu tidak akan menghasilkan hal yang positif, melainkan sebaliknya.

Selain aksi demonstrasi, petisi dan/atau kritik yang bisa disampaikan, kita juga memiliki jalur hukum untuk melakukan Judicial Review dengan membawa UU yang dipandang bermasalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, kami berharap sekaligus mengundang seluruh warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa dan duduk bersama mengupayakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara yang bermartabat. Pada saat yang sama pemerintah juga diminta agar semakin membuka hati dan ruang untuk berdialog dengan masyarakat.

Terhadap situasi bangsa pasca penetapan UU Ciptaker, dari hati nurani kami menyampaikan beberapa pokok yang menjadi sikap keluarga besar dan mitra ICRP.

  1. Kami memahami sikap penolakan dari banyak pihak terhadap UU Ciptaker. Meskipun demikian, kita semua juga harus waspada terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat menunggangi situasi ini demi kepentingan jangka pendek mereka. Jangan biarkan para “penumpang gelap” demokrasi menyalahgunakan kondisi ini untuk kepentingan yang justru antidemokrasi dan kesatuan bangsa.
  2. Unjuk rasa atau demonstrasi sah dilakukan di negera demokrasi ini, namun tetap harus disesali pelaksanaan demonstrasi yang mengeksploitasi anak-anak berusia sekolah. Kita perlu mengecam setiap demonstrasi yang dilakukan secara anarkis, semua demonstrasi yang direkayasa demi kepentingan segelintir orang. Demikian pula kita mengecam sikap kepolisian yang represif dalam menangani aksi unjuk rasa masyarakat di beberapa tempat. Pembiaran atas benturan dan kekerasan telah membuktikan bahwa lingkaran kekerasan dapat terus berulang dan menimbulkan korban yang sia-sia dari masyarakat maupun kepolisian.
  3. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara patut mengedepankan empati terhadap masyarakat serta upaya persuasif dalam rangka meredam aksi penolakan yang dapat menyebabkan krisis yang lebih buruk. Kami menghargai respons Presiden terhadap situasi bangsa pasca penetapan UU Ciptaker–melalui media, pada Jumat, 9 Oktober 2020. Sebagai tindak lanjutnya, kami sangat mengharapkan kebesaran hati Presiden untuk membuka ruang-ruang dialog solutif dan komunikasi lebih luas dengan pihak-pihak terkait. Untuk maksud tersebut, diharapkan pula pemberlakuan UU Ciptaker ini dapat ditunda oleh Presiden dengan mekanisme yang berlaku–sampai terlaksananya proses dialog dimaksud dan situasi menjadi lebih kondusif
  4. DPR RI dan seluruh Pemangku Kebijakan hendaknya lebih membuka diri, melakukan refleksi dan introspeksi terhadap berbagai kebijakan diskriminatif dan eksploitatif. Sikap mendengar dan kerendahan hati sangat dibutuhkan dalam setiap proses pembuatan peraturan atau kebijakan yang berlaku untuk seluruh rakyat. Kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia harus selalu menjadi prioritas utama para wakil rakyat yang dipercaya untuk memimpin negara ini. Dalam hal rencana sinkronisasi UU Ciptaker terhadap berbagai masukan, perubahan serta peraturan lainnya, sepatutnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan transparansi agar dapat diterima oleh rakyat secara luas.
  5. Dengan semakin meningkatnya angka penderita Covid-19, kami memandang semestinya pemerintah lebih fokus dan mendorong percepatan penanggulangan masalah pandemi yang belum menunjukkan penurunan signifikan.
  6. Kami mengajak seluruh tokoh agama dan masyarakat untuk tidak terjebak pada gerakan yang ekstrem ke kanan ataupun ke kiri. Sebagai anak-anak bangsa yang dikaruniai kepemimpinan dan kemampuan untuk memengaruhi banyak umat dan masyarakat, hendaknya para tokoh dapat mengedepankan sikap kritis-prinsipil dan moderasi demi terwujudnya keutuhan, kedamaian dan kesejahteraan bangsa.

Demikian penyampaian kami sebagai anak-anak bangsa. Semoga bangsa kita terhindar dari segala musibah, dan mimpi-mimpi kita untuk perubahan yang lebih baik ke depan bagi pemerintah, rakyat, dan seluruh sumber daya Indonesia dapat terwujud.

Jakarta, 10 Oktober 2020

Keluarga Besar dan Mitra ICRP

Prof. Musdah Mulia
Ulil Abshar Abdalla
Pdt. Gomar Gultom
Prof. Philip K. Wijaya
Mgr. Yohanes Harun Yuwono
Budi Santoso Tanuwibowo
Johannes Hariyanto, SJ
H. Denny Sanusi
Pdt. Jimmy Sormin
Astono Chandra Dana
Endang Retno Lastani
dr. Rahmi Alfiah Nur Alam
Naen Soeryono, SH. MH.
Engkus Ruswana
Pdt. Frenki Tampubolon
Ust. Ahmad Nurcholish

Narahubung:
Pdt. Jimmy Sormin (085228385610)
Pdt. Frenki Tampubolon (0811138816)

 

Unduh file PDF:

https://tinyurl.com/pernyataansikapICRP

ICRP Tanda Tangani MoA Dengan Sosiologi UNM

Indonesian Conference On Religion And Peace (ICRP) menandatangani MoA dengan Klinik Sosiologi Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan Indonesian Conference On Religion And Peace (ICRP) dengan sosiologi UNM ini dengan maksud dan tujuan untuk berkolaborasi dengan klinik sosiologi khususnya dalam pengembangan riset dan kajian sosiologi agama, gender dan Pluralisme yang menjadi konsen dari lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negera. Ungkap Prof. Musda Mulia Selaku Ketua umum ICRP, Senin (5/10/20).

“Melihat situasi kebangsaan tidak lepas dari berbagai tantangan konflik berbagai aspek termasuk sosial keagamaan maka sangat penting menggandeng klinik sosiologi sebagai laboratorium kajian sosial di kawasan timur Indonesia” Tambah Bu Musdah, Cendekiawan Muslim Indonesia.

“Kami sangat senang dan bersemangat dalam menyambut penandatangan MoA ini. Klinik Sosiologi yang terbilang masih baru mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Ini adalah kesempatan berkolaborasi dalam kegiatan riset dan kajian ilmu sosial khususnya dalam merespon fenomena gender dan sosial keagamaan” Demikian Pernyataan Sopian Tamrin, Pengelola Klinik Sosiologi.

Ketua Program Studi Sosiologi Dr. (Cand) Idham Irwansyah, S.Sos.,M.Pd. menyampaikan bahwa kerjasama ini masih lanjutan dari implementasi level ketiga dari klinik sosiologi yakni kerjasama dan pendampingan kerja sosial kemasyarakatan.

Selain itu Dekan FIS UNM, Prof. Dr. Jumadi, M.Si. menyambut baik kerjasama tersebut dan beliau akan mensupport realisasi penandatanganan MoA tersebut. Menurut beliau ini menjadi langkah konkret pengembangan tridharma perguruan tinggi khususnya dalam kegiatan penilitian.

Sumber: https://sulawesiekspos.com/2020/10/05/icrp-tanda-tangani-moa-dengan-sosiologi-unm/

Hari Kesaktian Pancasila, Ketua Umum Yayasan ICRP Sebut Demokrasi Indonesia Masih Minus Toleransi

Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia mengatakan demokrasi Indonesia sejauh ini masih prosedural, belum menyentuh soal substansif terutama terjaminnya toleransi. Padahal, kata dia, demokrasi tak bisa ditegakkan tanpa fondasi toleransi yang kokoh.

“Di negeri ini, intoleransi benar-benar berkembang dengan mengatasnamakan demokrasi. Yang paling sering kita dapatkan, intoleransi itu diekspresikan oleh suara mayoritas untuk mengecam atau bahkan menistakan suara minoritas,” kata Siti dalam seminar daring bertajuk Pancasila dan Isu Aktual Kebangsaan yang digelar Vox Point Indonesia, Kamis 1 Oktober 2020, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Menurut Siti, hambatan utama penegakan demokrasi adalah lemahnya kultur demokrasi. Artinya, demokrasi Indonesia berjalan nyaris tanpa penegakan nilai-nilai demokrasi itu sendiri yang intinya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kesetaraan dan keadaban.

Siti menyebut sejumlah indikasi seperti masih adanya hambatan kebebasan sipil, khususnya terkait kebebasan beragama, ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi yang masih tajam, pelayanan publik belum menjangkau seluruh rakyat, kerusakan dan pencemaran lingkungan, minimnya perlindungan terhadap buruh, kaum perempuan dan anak serta belum optimalnya fungsi institusi demokrasi.

“Jadi demokrasi belum mampu menjawab problem bangsa secara signifikan, tepat, dan menyentuh akar masalah,” katanya, seraya menambahkan hal ini disebabkan karena kecenderungan proses demokratisasi di Indonesia hanya mengadopsi lembaga dan aturan main demokrasi Barat tapi penerapannya masih disesuaikan dengan kondisi setempat.

Menurut Siti, seringkali relasi kekuasaan antara aktor politik tidak didasarkan atas faktor strategis rasional tapi diselubungi oleh faktor-faktor lain, seperti primordial (etnisitas), relijiusitas, dan bahkan hal-hal bersifat takhayul dan mitos.

Survei ICRP, katanya, mengafirmasi keresahan umum di kalangan masyarakat tentang meningkatnya trend intoleransi sosial. Sejumlah kasus intoleransi dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian hukum yang tegas.

“Peristiwa kekerasan antara kelompok masyarakat terkait isu agama dan suku dalam pilkada, isu LGBT, dan sejumlah persoalan terkait hambatan menjalankan ibadah ramai dibicarakan,” katanya.

Sementara pemerintah juga belum menunjukkan upaya-upaya konkret mengikis semua bentuk intoleransi yang sangat menodai wajah demokrasi kita, kata Siti.

Masyarakat pun, tambahnya, gagal dalam melindungi dan menegakkan semangat toleransi dan pluralisme sebagai basis demokrasi yang sehat. Modal sosial dan tingkat dukungan terhadap toleransi, khususnya terkait kebebasan beragama kita relatif rendah.

Siti mengungkapkan, masyarakat diliputi pandangan abu-abu terhadap perlindungan kebebasan beragama dan permisif terhadap penggunaan kekerasan. Pada level personal, masyarakat enggan hidup bertetangga dengan mereka yang berbeda agama.

Fatalnya, kecenderungan ini terlihat pada semua kelompok masyarakat dalam semua kategori pendidikan. Bahkan, dalam hubungannya dengan afiliasi terhadap partai politik, pendukung partai nasionalis dan partai Islam juga tidak menunjukkan perbedaan berarti. Artinya, ideologi partai khususnya nasional, gagal beresonansi dengan pemilihnya.

Walau negara tetap merupakan pihak paling bertanggung jawab melindungi prinsip-prinsip negara demokrasi ideal, termasuk dalam monopoli kekerasan, menurut Siti persepsi masyarakat tentang pluralisme juga penting.

“Indonesia terlalu penting untuk diserahkan kepada penjahat demokrasi. Indonesia juga terlalu berharga dipertaruhkan sepenuhnya kepada pemerintah dan politisi,” kata Siti.

Masyarakat perlu segera mengambil sikap. Ketika isu intoleransi dan diskriminasi masih diabaikan, masyarakat dituntut lebih banyak berkontribusi menegakkan nilai-nilai demokrasi. Masyarakat pun harus lebih aktif mencegah timbulnya sikap intoleransi.

“Jangan sampai kelompok-kelompok intoleran yang justru lebih terorganisasi berhasil menggiring pemikiran masyarakat menjadi intoleran. Selama ini, masyarakat yang mendukung toleransi lebih mengambil sikap diam, terciptalah silent majority dan sikap ini merupakan bencana dalam kehidupan demokrasi,” pungkasnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati. Menurut Handojo, toleransi masih jadi soal keramat karena masih banyaknya pihak yang menghalangi sesamanya untuk beribadah.

Karena itu, tambahnya, negara harus tegas menegakkan hukum ketika praktek-praktek intoleransi terjadi. Pancasila dan Konstitusi adalah acuan utama. Para penegak hukum harus berani bersikap netral dan adil, meski bertentangan dengan keinginan dan kepentingan mayoritas.

Bagi Handojo, demokrasi harus berujung pada kesejahteraan, kemashlahatan dan kedamaian seluruh anggota masyarakat, tanpa kecuali. Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya-upaya penguatan di akar rumput, salah satunya melalui pendidikan politik secara massif seperti yang dilakukan Vox Point.

Narasumber lain seminar itu adalah Muhammad Sabri, Direktur Pengkajian BPIP dan Frederikus Fios, Direktur Pancasila Vox Point Indonesia.

Muhammad Sabri mengungkapkan pentingnya refleksi mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila. Minimnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai common platform berbangsa dan bernegara, membuat warga amat mudah dipecah belah, katanya.

Sementara Frederikus Fios menegaskan pendidikan Pancasila perlu diarahkan pada refleksi kritis kaum muda, sehingga mendorong pada pengambilan sikap yang tepat dan terwujud dalam tindakan yang Pancasilais.

Alexander AN

Sumber:https://katoliknews.com/2020/10/01/hari-kesaktian-pancasila-ketua-icrp-sebut-demokrasi-indonesia-masih-minus-toleransi/

Muslimah Reformis, Membuka Pemahaman Kekininan nan Keren Perempuan Dalam Islam

Saya ingat ketika buku setebal 700 halaman itu datang. Saat itu saya tengah didera deadline. Dalam bayangan saya, tulisan di dalamnya bakal dipenuhi beragam telusuran ayat-ayat dan surah-surah dalam Al Quran, yang tentunya memerlukan pemahaman mendalam.

Ternyata, setelah membaca buku itu di bab pertama. Saya terus kepo menelusuri halaman demi halaman selanjutnya. Terutama membaca bab perempuan dan ekonomi. Mengigilkan sekujur tubuh saya menahan haru. Mungkin saya lebay. Tapi saya menangis membacanya. Ini adalah penjelasan paling komprehensif dari centang perenang pemahaman keliru soal perempuan dan feminism dalam Islam.

Ada banyak kesalahpahaman mengenai feminism. Feminisme itu ateis, feminisme ini benci laki-laki, feminisme melemahkan laki-laki, feminism hanya mendukung perempuan saja, feminisme hanya untuk perempuan, feminisme tidak menikah, membenci kecantikan, atau upaya budaya barat melemahkan Islam. Kalian mesti baca ini. Serius. Bahkan untuk aktivis feminism sekalipun, ini adalah literature keren.

Saya mengutip perkataan Prof. Musdah, bahwa arti kata muslimah dari kata al-salam. Dalam Bahasa arab artinya damai, tenang, aman, dan sejahtera. Kata-kata muslimah pun merupakan kata kerja aktif. Sehingga, bisa dikatakan peran muslimah sejatinya adalah aktif merajut damai, mulai dari diri sendiri, dan bukan hanya untuk sesama muslim saja, tapi juga sesama manusia, bahkan semesta alam. Cool kan?

Ini panduan kita beraksi. Jadi manusia wanita kekinian, namun sesuai dengan ajaran Islam. Islam itu pun sangat keren. Hal ini juga pasti diatur dalam ajaran agama lain, yang sama kerennya. Namun sejatinya, semakin kita beragama, seharusnya kita menjadi semakin manusiawi.

Musdah menekankan bahwa ajaran agama yang mengedepankan prinsip-prinsip konservatif, intoleran, dan radikal pada akhirnya akan membangun sebuah belenggu yang menghambat tumbuhnya peradaban manusia.

Bahkan, Prof Musdah mendorong agar muslimah berjihad dengan menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi esensi ajaran Islam, dan berdialog aktif mengenai persoalan-persoalan kemanusiaan. Di buku ini juga dijawab mengenai stereotype HAM yang banyak dipahami sebagai budaya asing. Prof Musdah mengajak orang yang menilai penegakan HAM sebagai nilai asing, untuk mengkaji konsep Tauhid.

Dalam buku ini disebutkan, konsep Tauhid Islam itu menerapkan prinsip keseteraan manusia, dimana kesetaraan manusia merupakan pijakan utama dalam prinsip penegakan HAM. Saya bangga Indonesia punya perempuan keren seperti Ibu Musdah.

 

Penulis : Aseanty Pahlevi (Jurnalis Tempo dan Aktivis Perempuan)

Siaran Pers RUU Perlindungan PRT

Siaran Pers berdasarkan hasil diskusi daring RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diinisiasi oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada 1 Spetember 2020, sebagai berikut :

Siaran Pers
TOKOH AGAMA DUKUNG PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN PRT
(RUU P-PRT)

UU Perlindungan PRT merupakan bentuk kehadiran negara dalam perlindungan situasi kerja warga negara yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di Indonesia yang berjumlah lebih dari 5 juta dengan 84% adalah perempuan. (Data Survei ILO dan Universitas Indonesia tahun 2015 jumlah PRT di Indonesia 4,2 juta). Suatu angka
besar yang menunjukkan bahwa Pekerja Rumah Tangga sangat dibutuhkan. PRT juga bagian dari soko guru perekonomian lokal, nasional dan global. PRT adalah invisible hand yang selama ini membuat aktivitas publik di semua sektor berjalan.

Akibat ketiadaan payung hukum tentang PRT, sampai saat ini PRT rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan seksual, perdagangan orang, dan kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk tidak dipenuhinya hak-haknya sebagai pekerja seperti upah, beban kerja, cuti, waktu istirahat dan peningkatan kapasitas. Disisi lain, pemberi kerja tidak mendapatkan kepastian hukum akan haknya untuk memperkerjakan PRT yang cakap, bekerja sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan kepastian keamanan tempat tinggal dan/atau anak-anak atau manula atau binatang yang dirawat oleh PRT.

Rapat Baleg DPR tanggal 1 Juli 2020 menetapkan Draft RUU Perlindungan PRT diajukan ke Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Kita semua sangat mengapreasiasi langkah maju DPR melalui Baleg DPR dan Tim Panja RUU PPRT untuk membawa Draft RUU PPRT ke Rapat Paripurna DPR RI.

Namun, melihat perkembangan yang ada, masih belum jelas kemana arah RUU Perlindungan PRT ini akan dibawa dan belum ada kepastian disahkan meski sudah mangkrak selama 16 tahun. Hal inilah yang menarik perhatian para tokoh agama yang secara khusus mengadakan diskusi yang dimotori oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada hari Selasa, 1 September 2020 secara daring untuk membahas urgensi RUU Perlindungan PRT.

Diskusi daring ini diikuti oleh Pdt. Gomar Gultom (Ketua Umum PGI), Bambang Subagyo, SH, MM, MH (Tokoh Penghayat), Dr. Zulkifli (FKUB Kalimantan Barat), Drs. Nyoman Udayana (Tokoh Agama Hindu), Romo Andang Binawan (Tokoh Agama Katolik), Dharmanadi Chandra (Tokoh Agama Buddha), Liem Liliany Lontoh,
SE, M.Ag (Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama MATAKIN), Dr. Nora Kartika Setyaningrum, SE,M.Si (Plt. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri), Lita Anggraini (JALA PRT), Satyawanti Mashudi (Komnas Perempuan), dan Prof. Musdah Mulia (Ketua Umum Yayasan ICRP).

Dalam diskusi ini yang penting tersebut, secara bulat semua tokoh agama mendukung dan akan mengawal secara khusus agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dapat disahkan oleh DPR.

Pendeta Gomar Gultom yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) menegaskan bahwa sesama ciptaan Tuhan kita harus memuliakan sesama manusia karena manusia adalah citra Allah. Ada tertulis dalam kitab suci, ”Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah
seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku (Matius 25:40). Begitu pula dengan para pekerja rumah tangga, kita harus memperlakukan mereka dengan layak,”.

Hal serupa juga dikatakan oleh Dharmanadi Chandra, tokoh Agama Buddha. “Ada prinsip yang diajarkan oleh Sang Buddha bawasannya kita harus selalu saling mengasihi, melakukan sesuai dengan hak dan kewajiban. Begitu pula dengan RUU Perlindungan PRT ini, semua sudah sesuai dengan nilai-nilai Buddhis,” katanya.

Romo Andang Binawan menyampaikan bahwa 16 tahun yang lalu Gereja Katolik sampai sekarang melalui Perempuan Katolik telah melakukan advokasi agar RUU Perlindungan PRT ini segera disahkan.

Liem Liliany Lontoh, tokoh agama Kong Hu Cu sekaligus Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama MATAKIN mengatakan bahwa RUU Perlindungan PRT  ini sangatlah penting untuk segera disahkan. “Biasanya kita sudah menganggap para PRT ini sebagai keluarga, sehingga luput pada hak mereka untuk mendapatkan hak kesehatan, gaji yang sesuai dengan keahlian dan lain sebagainya sehingga setelah membaca RUU Perlindungan PRT ini, kami sangat mendukung dan setuju agar RUU ini segera disahkan,”.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, Zulkifli mengatakan bahwa dalam Islam juga diajarkan untuk mengangkat harkat dan martabat sesama manusia. “ Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalani kehidupan yang diinginkannya tanpa ada gangguan dari siapapun. Dengan kata lain setiap manusia dilarang oleh Tuhan untuk saling merendahkan, menyakiti, mengeksploitasi dan menzalimi”.

Dari diskusi daring tersebut, semua tokoh agama bersepakat untuk mendukung dan mengawal RUU Perlindungan PRT untuk menjadi Undang-Undang. ICRP bersama tokoh agama melihat bahwa RUU Perlindungan PRT ini menjadi penting untuk segera disahkan dengan 3 alasan penting:

  1. Bahwa sesuai sila pertama Pancasila, nilai-nilai teologis atau keimanan masing-masing agama maupun kepercayaan di Indonesia mengajarkan tentang kebaikan, kesetaraan dan saling menghargai sesama manusia tanpa terkecuali.
  2. Kepada pimpinan DPR perlu disampaikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari RUU Perlindungan PRT ini. Perlindungan akan diperoleh bagi pemberi kerja maupun penerima kerja yang akan menguntungkan kedua belah
    pihak.
  3. Nilai-nilai kekeluargaan di Indonesia telah disalahgunakan sebagai dasar memberi pekerjaan bagi PRT sehingga hak-hak pekerja seperti upah, beban kerja, cuti, waktu istirahat dan peningkatan kapasitas pekerja tidak terpenuhi, di sisi lain pemberi kerja tidak mendapatkan kepastian hukum akan haknya untuk mempekerjakan PRT yang cakap.
  4. Melalui pengesahan RUU Perlindungan PRT akan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No 59 tahun2017, khususnya tujuan ke 8, “melindungi hak-hak pekerja dan  mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting”.

Dengan alasan tersebut, maka, ICRP dan semua tokoh agama menyerukan kepada Badan Legislasi untuk membawa ini kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibawa kedalam sidang paripurna dan selanjutnya ditetapkan sebagai Undang Undang Perlingungan PRT.

 

Jakarta, 1 September 2020
Indonesian Conference on Religion and Peace

 

link download file Siaran Pers RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)

https://drive.google.com/file/d/1j0ptnz90osz1tcBZKjCTE5FO68tM6Buf/view?usp=sharing

 

Narahubung:

Nosen Carol (0822-9864-6010)

Isa Oktaviani (0857-8715-2995)