Pos

KH. Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus

[:id]Gus Mus Angkat Bicara Soal Label Halal MUI[:]

[:id] 

Tokoh Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri mempersoalkan rebutan sertifikasi halal antara Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Roudlatuth Tholibin, Rembang, Jawa Tengah, ini yang mengherankan adalah bagaimana bisa sertifikasi halal diterbitkan oleh MUI yang notabene bukan lembaga pemerintah. Sedangkan Kementerian Agama justru tak mengeluarkan label halal.

“Perkara gitu saja kenapa, kok rebutan?” kata Gus Mus, panggilan akrab Mustofa Bisri, dalam wawancara dengan Majalah TEMPO, Kamis malam, 5 Januari 2017. Wawancara lengkap baca Majalah Tempo edisi 15-22 Januari 2017.

Gus Mus semakin heran pada saat mengetahui solusi penyelesaian atas gegeran label halal tersebut, yakni dengan model Indonesia berupa kompromi. “Yang fatwa tetap MUI, yang mengeluarkan label Kementerian Agama. Hehehe… Kok ada seperti itu ngapain?

Soal MUI, Gus Mus menyatakan, keberadaannya tidak jelas. “Apakah MUI itu instansi pemerintah, ormas, parpol, bagian dari Kementerian agama, kawan kementerian agama, rekanan kementerian agama, atau apa?” katanya.

Menurut Gus Mus, MUI hanya organisasi yang berdiri di era Presiden Soeharto dengan tujuan menyatukan ormas-ormas Islam. Gus Mus menyebut almarhum Soeharto sebagai ahli strategi. Sama halnya ketika pada zaman Orde Baru organisasi kepemudaan disatukan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atau organisasi profesi wartawan disatukan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan partai politik Islam dijadikan satu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lebih jauh, Gus Mus menyebut bahwa proses rekrutman pengurus MUI tidak jelas. Padahal, kini MUI juga mengeluarkan fatwa.

“Siapa yang bisa memasukan seseorang menjadi pengurus MUI. Siapa yang menetapkan orang tertentu bisa masuk ke MUI,” jar Gus Mus.  Ia membandingkannya dengan rekrutmen pengurus di berbagai jabatan publik, seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki pola rekrutman dan persyaratan yang jelas.

“Kalau mau dicari solusi, ditegaskan dulu. MUI itu mahluk apa?” kata Gus Mus.

Sumber: Tempo.co[:]

Ketua Setara Institute, Hendardi. Sumber: Antara

[:id]Hendardi: Fatwa MUI Hendaknya Tidak Dikeluarkan untuk Kepentingan Politik[:]

[:id][JAKARTA] Ketua Setara Institut Hendardi berharap fatwa MUI tidak dikeluarkan untuk kepentingan politik. Apalagi dipakai sebagai penegakan hukum.

“Setahu saya Fatwa MUI dikeluarkan hanya apabila ada yang meminta. Tidak dijadikan alat politik apalagi penegakan hukum,” kata Hendardi di Jakarta, Rabu (21/12).

Ia menjelaskan fatwa hanya berlaku untuk orang yang meminta. Domainnya adalah agama.

“Kalau Mall atau Pasar itu ruang publik. Yang berlaku di situ domain hukum negara,” tuturnya.

Dia menegaskan jika ada yang menggunakan fatwa MUI di ruang publik apalagi dengan tindakan kriminal, urusannya dengan hukum pidana. Maka polisi tidak perlu ragu-ragu untuk menindak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu melakukan koordinasi lebih dulu dengan pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah fatwa. Hal itu supaya fatwa yang dikeluarkan tidak menimbulkan kegaduhan dan pertentangan dalam masyarakat.

“Saya sudah minta Menteri Agama dan Kapolri untuk melakukan koordinasi yang tetap kepada teman-teman MUI. Supaya pada saat mengeluarkan fatwa apapun, seyogyanya melaksanakan koordinasi dulu,” kata Wiranto di Jakarta, Selasa (20/12).

Ia menanggapi aksi “sweeping” oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) pasca diterbitkannya fatwa MUI No 56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember tentang hukum menggunakan atribut non-Muslim bagi umat Islam.

Menurut Wiranto, koordinasi antara Pemerintah dan MUI harus dilakukan agar fatwa yang dikeluarkan bisa menghasilkan kebaikan dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Di sisi lain, fatma MUI harus berdasarkan berbagai pertimbangan dari berbagai perspektif sebelum mengeluarkan fatwa.

“Pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu persepsi atau satu sumber pertimbangan. Harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif sehingga fatwa itu tidak meresahkan masyarakat,” tutupnya. [R-14]

Sumber: beritasatu[:]

Laman Change.org yang menampilkan Petisi yang menuntut audit terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI)

[:id]Ribuan Orang Petisi MUI Untuk di Audit[:]

[:id]Jakarta, ICRP  – Seorang warga bernama Andi Hajrin memulai membuat sebuah petisi untuk melakukan audit terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI). Petisi tersebut ditulis pada laman petisi online change.org. Saat ini sudah 4,769 orang yang mendukung dan menandatangani petisi tersebut.

Petisi tersebut ditujukan kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Keuangan, Komisi Informasi dan  Kementrian Agama.

“Masyarakat  meminta agar MUI lebih transparan soal keuangannya, mengingat mereka adalah organisasi publik yang mendapatkan dana dari pemerintah (APBN dan kementerian) plus dana dari masyarakat (salah satunya lewat sertifikasi halal). Intinya, jangan sampai kita curiga duit yang diterima MUI gak bisa dipertanggungjawabkan.” Demikian petikan petisi yang tertulis di Change.org.

Dalam petisi tersebut juga disebutkan, jika MUI mau transparan terhadap keuangan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran hal tersebut akan menambah kepercayaan terhadap lembaga agama plat merah tersebut.

“Seharusnya MUI merasa tertolong dengan upaya ini (permintaan transparansi keuangan) agar kecurigaan-kecurigaan orang bahwa MUI terima uang dari Saudi Arabia atau MUI menerima dana untuk meloloskan proses sertifikasi halal, itu bisa hilang seandainya MUI bersedia diaudit secara publik.” Kutip petisi tersebut.

Sementara itu, masyarakat yang turut mendukung petisi tersebut terlihat geram dengan tingkah MUI yang selama ini tidak transparan. Akun Gusti Devitto dari Semarang, Jawa Tengah menuturkan tindakan MUI yang tidak mau transparan bisa membuat malu orang Islam.

” Kalau ngaku suci, seharusnya gak masalah mau diaudit sampai ke sudut manapun. kalau banyak alasan, berarti diasumsikan ada yang ditutup-tutupi. jangan bikin malu orang islam, jangan coba2 makan duit rakyat!” tegas Gusti

Komentar cukup keras datang dari akun Iman Fattah. Dia minta MUI dibubarkan saja karena sudah membohongi rakyat mengatasnamakan agama.

“Cukup sudah rakyat dibohongi mengatasnamakan agama. Bubarkan MUI!” geram Iman.

Hingga saat ini, petisi tersebut masih terus berjalan dan masih banyak masyarakat yang mendukung. Petisi tersebut dapat ditemukan di link berikut:

https://www.change.org/p/komisi-pemberantasan-korupsi-audit-mui[:]

Ketua MUI Pusat, KH Ma'ruf Amin. Sumber: Republika

[:id]Terima Gelontoran APBN, MUI Aktifkan Kembali Tim Penanggulangan Terorisme[:]

[:id]Jakarta, ICRP -Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendapatkan gelontoran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Umum MUI pusat, KH Ma’ruf Amin mengatakan dana itu akan digunakan untuk menangani persoalan terorisme dan persoalan sosial.

Ma’ruf Amin juga menyatakan MUI kembali mengaktifkan peran dari Tim Penanggulangan Terorisme atau TPT untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi, mencegahan dan menanggulangi paham radikal dan terorisme di Indonesia.

“Mulai sekarang diaktifkan kembali, terlebih banyak pihak termasuk Pak Wapres meminta agar kami menghidupkan kembali TPT,” kata Ketua MUI Maruf Amin, usai pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Jawa Barat masa khidmat 2015-2020, di Bandung, Kamis, seperti dilansir antaranews.com (17/3/16).

MUI memang pernah membentuk TPT pada tahun 2005 lalu. Namun karena sudah ada lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dikelola pemerintah, maka TPT dinonaktifkan.

“Dulu kita sempat melakukan sosialiasi ke pondok-pondok, pesantren-pesantren. Setelah itu kita tidak bergerak lagi. Tapi sekarang karena melihat dorongan berbagai pihak maka sekarang kita hidupkan lagi,” kata Ma’ruf Amin.

Ditanya soal berapa dana yang akan dipakai MUI untuk penanggulangan terorisme ini, Ma’ruf menjawab kebutuhan tersebut menyesuaikan yang disediakan pemerintah.

“Kalau ditanya berapa kebutuhannya, banyak lah, bisa lebih Rp 30 miliar. Tapi, ini nanti anggarannya sesuai yang tersedia saja,” ujar Ma’ruf dalam republika.co.id (17/3/16).

 [:]

MUI Selenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia ke VI di Yogyakarta

Yogyakarta, ICRP – Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama 8-11 Februari 2015 melaksanakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) di Yogyakarta. Kongres yang telah dilaksanakan ke enam kalinya ini mengusung tema “Penguatan Peran Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Umat Islam untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berperadaban.” Ketua Umum MUI sekaligus penanggung jawab kongres, Din Syamsuddin menyatakan bahwa KUII VI tersebut merupakan upaya untuk menguatkan peran umat Islam.

“Kami akan membicarakan gatra bangsa, yakni politik, ekonomi, dan budaya, dikaitkan dengan ke-Indonesia-an. Jadi lebih untuk melakukan evaluasi kritis terhadap perjalanan bangsa, dan otokritik terhadap keberadaan dan peran umat Islam dalam kehidupan bangsa. Sebab, Islam dan Indonesia merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Maju-mundurnya Indonesia akan ikut ditentukan dengan maju-mundurnya umat Islam. Dalam konteks demikianlah Kongres Umat Islam VI ini kami selenggarakan” ungkap Din Syamsudin dalam wawancara bersama Kompas (6/2/2015).

Din juga menyatakan dalam KUII VI ini ada evaluasi kritis terhadap perjalanan bangsa sekaligus otokritik terhadap umat Islam sendiri. Umat Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari y bangsa, tegas Din, harusnya menjadi problem solver. Namun kini ada umat Islam yang justru menjadi problem.

“Umat Islam yang seyogianya bisa menjadi kekuatan Indonesia untuk menghadapi liberalisasi pasca reformasi, justru tidak luput dari arus itu. Padahal, arus liberalisasi, baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya, masuk secara deras ke Indonesia. Sementara Indonesia tak cukup siap dengan strategi kebudayaan menghadapinya. Rakyat gagap, gamang, galau menghadapi tantangan itu, sementara di dalamnya ada umat Islam” ungkap Din Syamsuddin.