Pos

Menag: Sangat Strategis, Pengarusutamaan Moderasi Beragama melalui Lembaga Pendidikan

Jakarta – Penguatan moderasi beragama (MB) telah dilakukan berbagai pihak, terutama oleh lembaga pendidikan keaganaan di Indonesia.

Bahkan pemerintah sudah menaasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kementerian Agama ditunjuk sebagai leading sector implementasi penguatan MB ini di Indonesia.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam penguatan MB.

“Pengarusutamaan prinsip moderasi beragama melalui peran lembaga pendidikan keagamaan menjadi sangat strategis,” tegas Gus Menteri, sapaan akrabnya, saat memberikan sambutan pada Webinar Diseminasi Hasil Penelitian tentang “Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim: Kasus Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta),” Kamis (25/2).

Helat daring ini digelar  Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Hadir sebagai pembahas dalam acara antara lain: Dewan penasehat PPIM UIN Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, dan Plt. Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, MA.

Dalam penjelasannya, seperti diberitakan dalam situs Kemenag, Menag menyebut pada 2019, Balitbang-Diklat Kementerian Agama telah melakukan penelitian terkait pengembangan moderasi beragama pada lembaga pendidikan keagamaan.

Kajian ini, jelasnya, dilakukan pada 14 lembaga pendidikan keagamaan di tujuh provinsi. Hasilnya, lanjutnya, disimpulkan bahwa terdapat dua kategori praktik moderasi beragama pada 14 lembaga pendidikan keagamaan.

Yang pertama, kata Menag, moderasi beragama pasif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama, namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan personal individu pemeluk agama sebagai landasan pandangan hidup dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, terang Menag Yaqut, moderasi beragama aktif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama dan menjadikannya sebagai modal dasar menginisiasi serta membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif, baik untuk tujuan keagamaan itu sendiri maupun tujuan kebangsaan secara luas.

“Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sikap moderat dalam beragama belum menjadi kesadaran bersama untuk dijadikan modal dasar menginisiasi dan membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif , baik untuk tujuan keagamaan itu sendiri maupun tujuan kebangsaan yang lebih umum,” tutur Gus Menteri, dikutip kemenag.go.id (25/2).

Hasil penelitian tersebut, kata Gus Yaqut, juga menemukan adanya keterbatasan narasi ajaran agama untuk memaknai dan mendefinisikan konsep moderasi secara utuh dan dapat disepakati. Perbedaan termonilogi adalah faktor lain yang juga masih menjadi kendala dalam menyemai semangat moderasi di tengah umat beragama.

Kalau kita melihat faktanya, masing-masing agama masih memiliki tafsir yang berbeda atas moderasi beragama itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Gus Menteri, riset ini lalu merekomendasikan perlunya perumusan yang tepat tentang moderasi beragama. Konsep moderasi beragama perlu diinternalisasikan secara terstruktur kepada peserta didik, pada setiap lembaga pendidikan keagamaan.

“Rekomendasi ketiga adalah sosialisasi moderasi beragama perlu dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat luas, utamanya di lembaga-lembaga pendidikan,” tandasnya.

Dalam acara ini Direktur PPIM UIN Jakarta, Ismatu Ropi menuturkan, salah satu latar belakang dari penelitian tersebut adalah karena kegelisahan banyaknya kalangan, akibat munculnya model relasi sosial dan keberagaman yang cenderung intoleran, terutama di kalangan anak muda.

“Beberapa survei yang dilakukan oleh PPIM dan lembaga-lembaga lain menunjukkan, kecenderungan tersebut jika dibiarkan, maka tentu saja gambaran tentang indonesia sebagai negara yang heterogen serta negara yang plural atau majemuk, sedikit demi sedikit tentu akan terkikis,” tuturnya. [AN/kemenag.go.id]

Foto: Tribun Jambi

Muncul Buku Pelecehan Sahabat Nabi, Menag Minta Polisi Mengusut

Jakarta, ICRP – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mendesak polisi segera mengusut kasus peredaran buku yang melecehkan sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Peredaran buku itu dinilai memicu reaksi keras dari masyarakat.

Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam semester genap siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 di Kota Jambi, memuat silsilah keluarga salah satu Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, dengan gambar babi. Gambar itu termuat di halaman 12 buku Lembar Kerja Siswa yang diterbitkan Rahma Media Pustaka.

“Polisi harus mengusut dan membawanya ke proses hukum,” ujar Lukman lewat keterangan persnya, Minggu 29 Maret 2015.

Lukman sudah melakukan komunikasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terkait hal ini. Mereka sepakat untuk menarik buku ini dari peredaran. Selain itu, Kemenag sudah melayangkan instruksi kepada seluruh kantor wilayah supaya madrasah-madrasah tidak menggunakan LKS tersebut.

Sekelompok Orang Serang Az-Zikra, Menag: Jangan Terprovokasi

Jakarta, ICRP – Sekelompok orang menyerang kampong Az-Zikra Arifin Ilham di Sentul, Jawa Barat. Penyerangan terjadi karena sekelompok orang tersebut keberatan dengan pemasangan spanduk yang menolak alirah Syiah di komplek tersebut, Rabu malam (11/2/2015).

Mengganpi hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengecam penyerangan tersebut. Lukman menegaskan, Islam tidak menggunakan cara-cara kekerasan seperti itu, dia juga menghimbau kepada masyarakat dan tokoh agama supaya tidak terprovokasi dengan kejadian tersebut.

“Begini ya, tentu yang pertama, saya dan kita semua khususnya umat Islam Indonesia sangat mengecam kepada sekelompok orang atau mereka-merea yang menggunakan cara-cara kekerasan seperti itu,” jelas Lukman dalam detikcom, Kamis (12/2/2015).

Selain itu, Lukman juga menegaskan hendaknya umat muslim di Indonesia tidak terprovokasi dengan Sunni-Syiah.

Dalam kejadian tersebut, Polisi sudah mengamankan para pelaku yang berjumlah 40-an orang. Pelaku sudah diamankan di Mapolres Bogor. Hingga saat ini Polisi masih mendalami kasus tersebut.

Menag Lukman Hakim Saifuddin ketika menyampaikan sambutan pada Kongres Umat Islam Indonesia ke-VI di Yogyakarta. (foto:dm/dm/antara).

Menag Harap KUII Lahirkan Kerukunan Umat Beragama

Yogyakarta, ICRP – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengharapkan pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke enam dapat memberikan sumbangsih berupa model kerukunan umat beragama. Hal tersebut Lukman sampaikan sesaat setelah pembukaan KUUI VI di Yogyakarta, Senin (9/2/2015).

“Saya harapkan di sini KUII bisa memberikan acuan atau panduan agar supaya kehidupan bersama bisa tetap terjaga dan terpelihara di tengah tantangan global,” kata Menteri Agama.

Lukman menegaskan meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak, namun Indonesia adalah negara yang plural dengan beragam agama, suku, bahasa, dan budaya. Oleh sebab itu, hendaknya KUII VI ini juga menguatkan jaminan perlindungan terhadap seluruh agama di Indonesia.

Selain itu, Lukman juga menyampaikan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, hasil kongres KUII VI ini tidak hanya dinantikan oleh warga muslim di Indonesia. Melainkan saudara-saudara muslim yang ada di luar negeri juga menantikannya. Oleh sebab itu, semoga hasil kongres ini juga menyikapi persoalan-persolan umat Islam secara global, seperti persoalan di Timur Tengah.

Menteri Agama Lukman Hakim

Menag Tegaskan 5 Isu Penting Soal Agama Ministers of Religion State 5 Important of Religious Issues

Jakarta, ICRP – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, ada lima isu penting di bidang agama yang saat ini jadi perhatian pemerintah. Isu-isu ini penting karena menyangkut kelangsungan hajat hidup orang banyak.

“Pertama tentang posisi penganut agama di luar agama yang diakui pemerintah,” ujar Lukman di Balikpapan, Minggu (24/11/2014), seperti dikutip Antara.

Para penganut agama selain Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, berharap keyakinan mereka juga bisa disebutkan di dalam kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, buku nikah, dan dokumen lain yang mencantumkan kolom agama.

Mereka juga ingin praktik-praktik ritualnya mendapat tempat sewajarnya di tengah masyarakat.

Kedua, adalah pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah. Menurut Lukman, sampai hari ini pendirian tempat ibadah selalu memiliki potensi konflik, baik di kalangan para pengikut sesama agama maupun antarumat beragama.

Hingga tahun 1980-an misalnya, masyarakat yang berbeda afiliasi organisasi keagamaan saja bisa berujung pada pembangunan tempat ibadah yang berbeda walaupun mereka tinggal di lingkungan yang sama.

Ketiga, Menteri Agama juga melihat banyaknya muncul gerakan keagamaan baru, yang semakin lama semakin menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan semakin terbukanya masyarakat karena informasi global.

“Keempat kekerasan antarumat beragama, terutama terhadap kelompok minoritas,” ucap politisi PPP itu.

Lukman menambahkan, sebutan mayoritas dan minoritas tidak hanya berdasar wilayah geografis tertentu, tapi bisa hingga dalam ruang lingkup organisasi atau kelompok tertentu. Seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan yang pemiliknya atau mayoritas karyawan lainnya beragama berbeda, juga bisa rawan mendapatkan perlakuan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.

Hal kelima, tambah Lukman, adalah penafsiran keagamaan yang sempit yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda. Penafsiran sempit ini bisa mengancam toleransi, malah sampai pada aksi kekerasan, baik kepada antarumat beragama, maupun antara sesama penganut agama yang sama.

Ia mencontohkan, ada kelompok yang memahami jihad sebagai perang terhadap musuh-musuh yang memiliki keyakinan berbeda atau yang mendukung musuh berkeyakinan berbeda itu.

“Padahal, berperang di jalan Allah, hanya satu hal dari jihad. Setiap usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah adalah jihad,” ucap Lukman.

Sumber: kompas.com

“Komitmen Jokowi Terhadap Keberagaman Sudah on The Track!”

JAKARTA, ICRP – Koordinator Sekretariat Nasional (SekNas) Gusdurian, Alysa Wahid menilai ada “new hope” di kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengentaskan intoleransi antar umat beragama. Hal ini, ucap Alissa, bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut anak sulung presiden keempat ini, secara tegas Jokowi  dalam visi misi yang dituangkan di Nawa Cita menyertakan kondisi intoleransi sebagai persoalan kebangsaan utama yang menghambat kemajuan. Demikian ucapnya dalam seminar nasional bertajuk “Perlindungan Agama & Aliran Kepercayaan di bawah Presiden Joko Widodo”, Jumat (17/10) di Hotel Sofyan Betawi Jakarta Pusat.

Selain Alissa, turut hadir selaku pembicara dalam diskusi siang itu menteri agama, Lukman Hakim Saifudin, dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari. Peserta diskusi siang itu membludak. Banyak hadirin yang tak terpaksa berdiri. Selain kedua politisi, nampak juga terlihat tokoh toleransi antar umat beragama di antarnya, Guntur Romli dan Nong Darol Mahmada.

Alisa mengungkapkan sebelum seminar siang ini, diselenggarakan pula expert meeting dengan tajuk yang sama. Menurutnya, dalam lokakarya yang dihadiri aktivis-aktivis toleransi antar umat beragama tercapai beberapa kesamaan pandang. “Kami menyoroti ada peningkatan kultur intoleransi di masyarakat dan diskriminasi pelayanan pada agama-agama minoritas,” kata Alisa mengutip hasil lokakarya.

Lebih lanjut Alissa, menekankan pentingnya keseriusan Jokowi terhadap isu keberagaman perlu diimplementasikan dalam dunia pendidikan. “Pak Jokowi harus mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan non diskriminasi di dunia pendidikan,” imbuhnya.

Sorotan dari hasil expert meeting  itu diamini oleh Eva Kusuma Sundari. B. Eva meyakini 70% mesjid-mesjid di tanah air telah dikuasai oleh kelompok kanan. Hal tersebut, nilai Eva, sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.

Bahkan Eva menemukan di birokrasi pun gejala intoleransi muncul“Saya terima laporan dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) bahwa perwakilan dari kemendagri dan kemenag  yang kerap dikirim itu kanan banget! ,” ucapnya.

Padahal, kata Eva, birokrasi adalah simbol dari negara. Tak jarang, Eva menemui birokrasi malah mengakomodasi pandangan-pandangan yang menyulut konflik di masyarakat. “Tolong lah uang negara jangan dipakai untuk visi misi yang tidak sesuai dengan semangat kebangsaan,” sambungnya.

Berbicara mengenai komitmen Jokowi terhadap kebhinekaan, Eva tidak pernah sedikitpun ragu. Anggota dewan yang concern terhadap isu ini mengaku pernah mendengar pandangan Jokowi perihal isu ini. “Kalau bisa dipermudah, kok dipersulit tok mbak?,” ucap Eva meniru perkataan Jokowi.

“Saya jamin komitmen Jokowi terhadap isu keberagaman sudah on the track,” ucap Eva penuh keyakinan.