Pos

Andy Yentriyani: Hadirkan Perempuan dalam Meja Perundingan

Jakarta – Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriyani menyebut bahwa apa yang diperjuangkan oleh perempuan seringkali tidak mendapatkan pengakuan, makanya jarang kita lihat tokoh perempuan duduk di kursi perundingan.

“Padahal, jika ingin perdamaian lebih panjang, hadirkanlah perempuan-perempuan dalam meja perundingan. Sama halnya, ketika saya lihat mama-mama membuka ruang-ruang dialog. Itu tidak dianggap penting, padahal itulah awal mulanya ada perundingan. Tapi di tengah sedikitnya pengakuan terhadap kerja-kerja perempuan, perempuan tetap menjaga perdamaian,” ujarnya dalam peringatan World Interfaith Harmony Week (20/2)

Dalam acara yang dihelat Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini ia merasa beruntung bisa melihat bagaimana perempuan membangun memorial kerusuhan ‘98 untuk korban-korban yang tidak teridentifikasi namanya.

“Saya beruntung melihat perjuangan mama-mana di berbagai daerah. Upaya yang dilakukan mama-mama ini tidak sederhana, sekalipun ini mikro. Mereka harus menghadapi serangan dari kedua belah pihak,” terangnya.

Lebih lanjut, Andi menyebut tantangan Indonesia menjadi damai bukan saja dari intolenrasi atas nama agama, ras, kelompok tetapi ketidadilan yang terjadi dari dalam itu sendiri.

“Tantangan lain lagi adalah pandemic Covid-19. Seluruh dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja karena pandemi ini. Di berbagai negara, terjadi penurunan indeks perdamaian. Jurang perdamaian ini menjadi semakin lebar. Sebagian negara harus menghadapi konflik yang dipicu oleh pandemi Covid-19,” papar peraih gelar master dalam bidang Media dan Komunikasi di University of London ini.

Perempuan yang sejak 2006, turut mengampu kuliah Gender dalam Hubungan Internasional di Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia ini mengajak mengingat kembali salah  satu presiden pertama RI Sukarno.

“Beliau mengatakan, perjuangan mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kita akan lebih rumit karena kita akan berhadap-hadapan dengan bangsa kita sendiri. Hanya dengan persatuan lah Indonesia dapat dimaknai bukan hanya sekedar sebagai untaian pulau tetapi satu kesatuan yang damai,” terangnya.

Hanya dengan persatuan dan kedamaian lah, kata Andy, Indonesia bisa menjadi bagian dari yang memajukan peradaban dunia.

“Damai adalah hal yang mahal. Ia tidak ternilai. Kadang baru kita sadari setelah ia hilang. Hari ini damai adalah bukan hanya mimpi tetapi cita-cita kita bersama,”pungkasnya. [AN]

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan pada Pemberitaan Pernyataan Menkopolhukam tentang Restorative Justice (20 Februari 2021)

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan

pada Pemberitaan Pernyataan Menkopolhukam tentang Restorative Justice

 

Pastikan Pelaksanaan Restorative Justice Memenuhi Hak Korban Atas Kebenaran, Keadilan dan Pemulihan

Jakarta, 20 Februari 2021

Pemberitaan media massa terkait pernyataan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tentang Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dengan menggunakan contoh kasus perkosaan menuai kritik karena dinilai mencederai rasa keadilan korban. Menyikapi hal tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah meminta klarifikasi dan pada Jumat sore (19/02) telah dihubungi melalui telepon oleh Menkopolhukam. Dalam klarifikasi lisannya itu disampaikan bahwa:

  1. a)  Restorative Justiceadalah praktik yang sudah dikenali masyarakat Indonesia, dimana penekanan dalam penyelesaian kasus adalah membangun harmoni dan kebersamaan, bukan semata tentang pemidanaan pelaku;
  2. b)Contoh perkosaan dimaksudkannya untuk menangkap semangat Restorative Justice, dimana salah satu aspek yang juga diperhatikan adalah tentang pelindungan bagi korban. Contoh ini tidak dimaksudkan untuk mengarahkan penyelesaian di luar pengadilan pada kasus perkosaan, melainkan menangkap semangat untuk pelindungan korban selain pemidanaan pelaku;
  3. c)Arah penerapan Restorative Justice dengan penyelesaian di luar pengadilan hanya pada tindak pidana ringan, atau hal-hal yang sepele, dan bukan pada kasus perkosaan.

Komnas Perempuan menyambut baik klarifikasi oleh Menkopolhukam dan mendorong agar klarifikasi disampaikan secara resmi guna mencegah salah persepsi lebih lanjut mengenai arah pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini genting karena praktik mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan ataupun mengusir korban dari komunitasnya masih banyak terjadi atas nama keharmonisan komunitas dan nama baik korban (dan keluarga). Praktik ini  ditengarai lebih untuk menghentikan proses hukum sehingga meneguhkan impunitas pelaku. Secara khusus, praktik mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan merupakan pemaksaan perkawinan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap  korban. Selain masih mengalami trauma sehingga  memerlukan proses pemulihan, praktik ini juga menempatkan korban terus dalam kerentanan pada kekerasan di dalam perkawinannya. Dengan demikian, praktik mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan menyumbang pada semakin tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mengenali bahwa Restorative Justice merupakan  penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, dan bukan pembalasan. Prinsip dasar Restorative Justice adalah pemulihan  korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang dialaminya.

Berkaitan dengan itu, Komnas Perempuan berpendapat bahwa Menkopolhukam perlu memberikan perhatian serius dalam mendorong penguatan pedoman pelaksanaan Restorative Justice oleh aparat penegak hukum, khususnya  kepolisian. Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, perlu diharmonisasi dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Umum. Harmonisasi termasuk mengenai jenis tindak pidana untuk mencegah celah multitafsir pada pelaksanaan Restorative Justice  saat penerimaan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan.

Selain itu, Menkopolhukam perlu mendorong Kepolisian untuk menyusun kebijakan yang memastikan akses keadilan bagi perempuan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai langkah memperkuat upaya dari Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Kejaksaan dan Mahkamah Agung ini menjadi pedoman sikap dan perilaku di institusi terkait dalam menangani perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban,  maupun tersangka/terdakwa.

Lebih lanjut, membangun akses keadilan bagi perempuan melalui kebijakan internal institusi penegak hukum di atas, merupakan upaya berbagai pihak untuk memenuhi hak-hak korban agar mendapatkan keadilan dan pemulihan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP). Karenanya upaya-upaya Kejaksaan dan Pengadilan penting dijadikan dasar untuk segera mendorong pembaharuan hukum acara pidana (RUU KUHAP) dengan memastikan kepentingan korban termasuk mekanisme Restorative Justice mendapatkan penguatan di dalamnya.

Komnas Perempuan juga menggarisbawahi bahwa klarifikasi ini adalah sekaligus menegaskan dukungan Menkopolhukam pada upaya penegakan hukum dalam kasus perkosaan dan  memastikan perlindungan bagi perempuan korban perkosaan, termasuk pemulihannya. Untuk itu, Menkopolhukam perlu turut mengawal pembahasan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas) hingga selesai, dimana upaya pelindungan dan pemulihan korban merupakan bagian dari 6 elemen kunci di dalam rancangan UU tersebut.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa RUU Pungkas akan berkontribusi pada penyelenggaraan tanggung jawab konstitusional negara, khususnya  jaminan hak atas perlindungan hukum, hak atas rasa aman dan hak atas kehidupan yang bermartabat (Pasal 28D Ayat 1 dan Pasal 28G Ayat 1 UUD NRI 1945). Juga menjadi langkah mewujudkan komitmen negara dalam meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), mengingat kekerasan seksual pada perempuan memiliki dimensi khas yang berakar pada diskriminasi berbasis gender.

Mengingat beragam praktik atas nama Restorative Justice dapat menempatkan perempuan korban kekerasan terpuruk dalam ketidakadilan berlapis, Komnas Perempuan mengajak Kemenkopolhukam dan semua pihak untuk terus melakukan pengawasan pada pelaksanaan Restorative Justice, baik yang diselenggarakan melalui institusi penegak hukum maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Juga, untuk bersama-sama melakukan kajian yang lebih menyeluruh  tentang Restorative Justice,  termasuk menyangkut upaya penanganan pelanggaran HAM masa lalu, untuk menguatkan konsep, kebijakan dan pedoman pelaksanaannya. Penguatan ini dibutuhkan agar dalam kerangka Restorative Justice, selain membangun keharmonisan warga, juga mengutamakan pemenuhan hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan, atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Narasumber:

Andy Yentriyani

Siti Aminah Tardi

Rainy M. Hutabarat

Theresia Iswarini

Mariana Amiruddin

Narahubung:
Chrismanto Purba (chris@komnasperempuan.go.id)

Sumber: https://komnasperempuan.go.id/

Pernyataan Sikap Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Pengaduan KDRT yang dialami oleh NA (19 Februari 2021)

Pernyataan Sikap Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Pengaduan KDRT yang dialami oleh NA (19 Februari 2021)

Dukung Korban Memutus Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jakarta, 19 Februari 2021

 

Pada Selasa 16 Februari 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan langsung dari NA. Dalam pengaduannya, korban menyampaikan pengalaman berulang Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya selama 9 tahun pernikahan. KDRT berulang ini menyebabkan ia memilih untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya, selain melaporkan kasus KDRT yang menimpanya.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dalam pengalaman KDRT, korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, secara berulang-ulang. Kerap pula korban terbenam dalam siklus KDRT, yaitu situasi yang meliputi rangkaian peristiwa: (1) Meningkatnya ketegangan antara suami-isteri; (2) Terjadi kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi); (3) Minta maaf dan masa ‘bulan madu’; (4) Hubungan kembali “membaik”. Siklus ini dapat berputar kembali ke 1-2-3 dan seterusnya. Yang perlu diwaspadai dari  siklus ini adalah bahwa kuantitas dan kualitas kekerasan akan terus meningkat dan bahkan dapat berakhir dengan kematian korban. KDRT berulang tak mengenal kelas sosial ekonomi, tingkat pendidikan maupun profesi, bahkan perempuan pesohor pun mengalaminya.

Komnas Perempuan mengapresiasi NA atas keberaniannya menyuarakan KDRT yang dialaminya. Gugatan cerai yang diajukannya merupakan upaya NA untuk memutus siklus KDRT yang dialaminya. Siklus kekerasan pada dasarnya  bertolak dari  harapan korban bahwa pernikahannya dapat diselamatkan dengan permintaan maaf dari pelaku dan korban memaafkan dengan harapan pelaku  memperbaiki diri, namun kenyataannya KDRT berulang. Siklus kekerasan inilah yang menyebabkan banyak korban KDRT  mempertahankan relasi yang tidak sehat, karena pelaku sudah meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki diri. Memilih memutus perkawinan juga bukan merupakan pilihan yang mudah bagi perempuan, baik karena pertimbangan anak, stigma terhadap  perempuan yang bercerai dan status sebagai janda cerai maupun pandangan keagamaan terkait perkawinan dan posisi perempuan dalam perkawinan.

Hingga November 2020, Komnas Perempuan telah menerima 2.026 pengaduan, dengan pengaduan terbanyak, yaitu 1.190 kasus, adalah KDRT/Relasi Personal lainnya. Pengaduan terkait KDRT /Relasi Personal, dengan mayoritas korban adalah istri. Kondisi  ini  tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh orang-orang  terdekat  yang mempunyai relasi personal dan sangat dikenal oleh korban. Kasus kekerasan ini terutama dilakukan oleh pasangan/suami.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa  KDRT terhadap istri adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan berbasis gender sebab KDRT terhadap istri berakar dari ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang dimanifestasikan dalam institusi perkawinan dan keluarga. NA menjadi gambaran situasi kekerasan yang dialami perempuan  dalam relasi yang seharusnya merupakan ruang aman dan pelindung bagi perempuan. Mengenai hal ini, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam Rekomendasi 35 CEDAW menggarisbawahi pentingnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ditanggani secara sistemik, bukan individual, sebab telah menjadi “alat sosial, politik dan ekonomi yang fundamental untuk menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan meneguhkan stereotipe peran-peran [gender].”

Oleh karena itu, Komnas Perempuan juga mengapresiasi sikap dari penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dan petugas Pengadilan Agama, yang menurut informasi NA bertindak profesional dalam menanggapi laporannya. Komnas Perempuan mendorong agar sikap ini juga dipastikan berlaku untuk  semua kasus, tanpa kecuali, sehingga memberikan penguatan akses perempuan korban pada keadilan. Penyikapan aparat penegak hukum yang profesional sesuai dengan standar hak asasi manusia dan perspektif keadilan gender akan berkontribusi secara signifikan pada pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara. Tanggung jawab konstitusional negara tersebut adalah pada pelindungan hak konstitusional warga, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat 1 dan 28G Ayat 1 UUD NRI 1945. Dalam kasus KDRT, jaminan perlindungan hukum ini juga memungkinkan warga, khususnya perempuan korban, menikmati hak konstitusionalnya atas hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI 1945).

Selanjutnya, Komnas Perempuan mendorong masyarakat, khususnya warganet  agar memahami kepelikan yang dihadapi korban KDRT dan siklus kekerasan yang dialaminya,  sehingga tidak menyalahkan  korban atas pilihannya untuk keluar dari kekerasan melainkan mendukung korban untuk memutus rantai kekerasan. Komnas Perempuan mengajak media massa dan warganet  untuk membantu  masyarakat  memahami korban  dan memberikan dukungan kepada korban KDRT dalam memutus siklus KDRT dan memulihkan diri dari kekerasan yang dialaminya.

 

Narasumber

  1. Andy Yentriyani
  2. Siti Aminah Tardi
  3. Theresia Iswarini
  4. Rainy Hutabarat

 

Narahubung

Chrismanto Purba (chris@komnasperempuan.go.id)

 

Sumber berita: https://komnasperempuan.go.id/

Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan-Tentang Definisi Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa

Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Tentang Definisi Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa

 

Pemutakhiran Definisi Perempuan Untuk Mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Jakarta, 18 Februari 2021

 

Menanggapi polemik definisi kata perempuan yang viral baru-baru ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penting peran bahasa termasuk kamus eka bahasa KBBI Pusat Bahasa, dalam membangun nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bahasa tidak bebas nilai, melainkan bagian dari budaya yang mengandung nilai-nilai tertentu dan turut membentuk pandangan dunia seseorang dan masyarakat. Bahasa juga berkembang dan arti kata bisa bergeser seturut dinamika masyarakatnya.

Penelusuran Komnas Perempuan terhadap pertumbuhan kamus eka bahasa Indonesia mencatat bahwa Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) yang disusun oleh WJS Poerwadarminta dan diterbitkan pertama kalinya pada 1953 dan dicetak ulang sepuluh kali sampai tahun 1989 merupakan kamus eka bahasa Indonesia yang pertama. KUBI kemudian dikembangkan oleh Pusat Bahasa menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang edisi pertamanya terbit tahun 1988. Hingga kini, penerbitan KBBI Pusat Bahasa sudah memasuki edisi kelima.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa sebuah kata di dalam kamus mengalami perluasan dan atau pergeseran arti, penambahan lema (bentuk baku dari sebuah kata) dan sublema seturut perkembangan bahasa dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Tim Penyusun dalam rilisnya bahwa kata perempuan terdaftar dalam KBBI sejak edisi pertama (1988). Saat itu, kata perempuan diberi padanan kata saja, yaitu ‘wanita’ dan ‘bini’. Pada edisi pertama sudah dicantumkan beberapa gabungan kata berinduk kata perempuan, seperti: “perempuan geladak”, “perempuan jahat”, “perempuan jalan”, “perempuan jalang”, “perempuan jangak”, “perempuan leach”, dan “perempuan nakal”. Baru dalam edisi-edisi selanjutnya, arti kata ditambahkan sebagai “orang (manusia) yang memiliki puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui”. Kata ‘wanita’ dan ‘bini’ dipertahankan sebagai padanan.

Sejak edisi kedua sampai seterusnya, definisi kata ini ditambah lagi dengan ‘betina’ yang dilengkapi penjelasan ‘khusus untuk hewan’. ‘Perempuan lacur’ masuk dalam KBBI edisi kedua dan ‘perempuan simpanan’ dalam KBBI edisi ketiga. Sampai KBBI edisi kelima tidak ada lagi penambahan gabungan kata untuk lema perempuan. Namun, penyesuaian beberapa kali dilakukan terutama penggantian kata pendefinisi pada lema ini, yaitu ‘puki’ yang terekam dalam edisi I dan II diubah menjadi vagina pada edisi III dan selanjutnya. Pengertian dan penggabungan kata perempuan tersebut tidak memiliki ungkapan yang positif  dan belum mengalami pemutakhiran sesuai dengan situasi Indonesia yang semakin demokratis dan memahami kesetaraan serta hak-hak asasi perempuan. Bandingkan dengan lema dan sublema laki-laki yang positif semua, baik definisi maupun gabungan kata berinduk laki-laki, seperti laki-laki jemputan, yang artinya “laki-laki yang dipilih dan diambil menjadi menantu”, atau arti positif lain seperti “orang yang mempunyai keberanian dan kegagahan.”

Mandat utama Komnas Perempuan adalah membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu upayanya adalah dengan menyusun Tesaurus Kekerasan Terhadap Perempuan. Tesaurus menjadi sarana atau alat yang digunakan untuk mengawasi kosa kata dalam proses penyusunan indeks dokumen yang memuat khasanah kata maupun singkatan/akronim terkait kekerasan terhadap perempuan, penjelasannya maupun kontruksi kata-kata baru dan tafsir yang mendukung hak-hak asasi perempuan. Sebagai contoh, istilah “sunat perempuan” yang mengandung aspek normalisasi praktik kekerasan terhadap perempuan diganti dengan kata-kata “Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan” (P2GP) sering dengan gerakan hak-hak perempuan global yang mengganti istilah female circumcision dengan female genital mutilation untuk menggarisbawahi aspek kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mengakui bahwa arti kata dalam sebuah kamus mengalami perjalanan yang menunjukkan penafsiran atas kata, baik kata pinjaman dari bahasa asing maupun yang berasal dari khasanah budaya-budaya Nusantara sendiri. Selain itu, sebuah kamus juga disusun berdasarkan sumber-sumber data bahasa yang kriterianya telah ditetapkan oleh Tim Penyusun. Pada dasarnya, sebuah edisi kamus tak pernah selesai karena masyarakat pengguna bahasa juga berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, agar memutakhirkan arti kata “perempuan” melalui antara lain, penambahan sublema perempuan dan memperluas arti.  Juga memperluas sumber-sumber data bahasa dengan menyertakan publikasi yang relevan antara lain dari lembaga-lembaga hak asasi manusia;
  2. Organisasi Masyarakat Sipil agar turut mensosialisasikan kata-kata yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap asasi perempuan serta inklusif (disabilitas, minoritas seksual, suku, agama dan ras, lansia, dll);
  3. Media massa turut mendukung dengan membangun narasi dan memilih ungkapan yang mendukung kesetaraan dan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
  4. Organisasi-organisasi agama agar membangun narasi dan menggunakan kosakata yang menjunjung kesetaraan dan keadilan gender serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
  5. Pekerja seni budaya baik individu maupun organisasi agar terus memantau konstruksi teks-teks kultural yang bias gender maupun bias lainnya di lingkungan industri kreatif. Komnas Perempuan mengapresiasi upaya  memviralkan  kritik terhadap definisi lema  perempuan yang bias serta sublemanya yang negatif semua di media sosial.

 

Narasumber:

Rainy Hutabarat

Siti Aminah Tardi

Mariana Amiruddin

Andy Yentriyani

 

Narahubung

Chrismanto Purba (chris@komnasperempuan.go.id)

Sumber: https://komnasperempuan.go.id/

Konferensi Pers untuk Pencegahan Penyiksaan

Komnas Perempuan, 15 Februari 2021

Pada hari Senin/15 Februari 2021, pukul 10.30 -12.00 WIB telah berlangsung konferensi pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan yang terdiri dari 5 lembaga diantaranya Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM RI. Konferensi pers yang berlangsung secara hybrid ini merupakan kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati (daring), Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution (daring), Komisioner Komnas HAM RI/Koordinator KuPP Sandra Moniaga, Komisioner KPAI Putu Elvina, Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, dan Direktur TI dan Kerja Sama Ditjen PAS Dodot Adikoeswanto.

Komnas Perempuan dalam konferensi pers tentang pencegahan penyiksaan di tempat-tempat penahanan dan serupa tahanan ini mengingatkan temuan-temuannya tentang kerentanan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya yang mengalami kekerasan, penyiksaan termasuk kekerasan seksual dalam tahanan maupun serupa tahanan. Konferensi pers  juga mengapresiasi Menko Polhukam, dan berbagai Kementerian dan Lembaga atas respon positif terhadap rencana meratifikasi Protokol Pilihan Konvensi Anti Penyiksaan (Optional Protocol CAT).

Konferensi pers ini merupakan langkah publikasi kerja sama KuPP dan Ditjen PAS dalam upaya pencegahan penyiksaan di tempat-tempat penahanan di lingkungan Ditjen PAS yang sudah berlangsung sejak 2019. Kerja sama ini dirasakan sebagai good practices dan melalui proses dialogis, meskipun tetap berpikir kritis. Salah satu bentuk kerja sama adalah ToT yang dijalankan mulai hari ini sampai 19 Februari 2021. KuPP dan Ditjen PAS sepakat ToT ini akan ditindaklanjuti oleh Ditjen PAS.

 

Sumber: https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/konferensi-pers-untuk-pencegahan-penyiksaan

Kasus Aisha Wedding, Komnas Perempuan Apresiasi Langkah Sigap Masyarakat dan Pemerintah

Hingga saat ini Aisha Wedding sebuah wedding organization (WO) masih menjadi perbincangan hangat di berbagai media dan di masyarakat. sepekan ini, hampir semua media memberitakan  bahwa konten situs Aisha Wedding baru diperbaharui pada 9-10 Februari 2021. Namun meski konten belum lengkap sudah meluncurkan layanan pernikahan dengan adanya spanduk-spanduk yang sudah terpasang di beberapa lokasi.

Wedding Organizer ini menjadi viral karena layanannya yang mengundang kontroversial, dimana keterangan di dalam situs tersebut Aisha Wedding menganjurkan seorang perempuan menikah pada usia 12-21 tahun, yang mana usia tersebut masih dalam kategori usia anak. Banyak narasi-narasi lainnya dalam situs tersebut yang menuai kontroversial.

Menanggapi berita yang sedang ramai tersebut, Komnas Perempuan mengapresiasi banyak pihak karena sigap merespon persoalan ini, baik masyarakat sipil maupun dari pihak KPPPA ikut melaporkan dan mengeluarkan pernyataan.

“Kesigapan berbagai pihak menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat kita semakin peduli, paham dan berkomitmen dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, melibatkan diri secara aktif dalam upaya menentang perkawinan anak, dan juga dalam upaya memperjuangkan keadilan bagi perempuan korban. Secara khusus, langkah sigap dari pemerintah akan membantu pelaksanaan Pasal 28G Ayat 1 UUD NRI 1945 tentang jaminan atas rasa aman, selain tentang hak anak (Pasal 28B Ayat 2),” papar Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan mendukung langkah kepolisian melakukan penyelidikan yang utuh mengenai pelaksana iklan (Aisha Wedding), karena hal tersebut mendorong pelanggaran hukum terkait usia minimum pernikahan dan memiliki indikasi perdagangan orang melalui modus perkawinan anak.

Situs tersebut juga menawarkan layanan yang mendorong perkawinan lebih dari satu tanpa memperhitungkan pengalaman kelam perempuan. Komnas Perempuan melihat bahwa paling sedikit ada tiga persoalan yang muncul yaitu perkawinan anak, indikasi perdagangan orang, dan perkawinan poligami. Hal tersebut menempatkan perempuan dalam risiko tinggi mengalami kekerasan berkelanjutan.

Andy juga mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat untuk terus memperkuat langkah-langkah pendidikan dan transformasi budaya terkait perkawinan anak, dan mendorong relasi yang setara anatara perempuan dan laki-laki dalam sebuah rumah tangga dan keluarga.

“Peristiwa ini juga perlu jadi pengingat untuk memperkuat langkah-langkah pendidikan dan transformasi budaya terkait perkawinan anak dan untuk mendorong relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga dan keluarga,” terang Andy. [ ]