Pos

Menghayati Semangat Tenggang Rasa yang Diajarkan Oleh Semua Agama

Pemerintah Republik Indonesia telah menerima Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) namun kebebasan masih belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Hanya dengan kebebasan beragama yang penuh dan utuh, keberagaman yang tulus akan bisa dihayati dan mempunyai makna bagi kehidupan manusia. Segala bentuk pemaksaan, kentara maupun terselubung, hanya akan melahirkan kemunafikan dan kepura-puraan.

Salah satu alasan mereka yang keberatan dengan kebebasan beragama yang penuh dan utuh itu adalah bahwa kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut menyiratkan suatu pemikiran bahwa agama atau paham yang tidak berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak memperoleh tempat di negeri ini. Pemikiran ini jelas tidak dianut oleh pendiri Republik Indonesia. Alasan lain adalah bahwa ide tentang HAM agaknya bernuansa barat yang lebih menonjolkan aspek kebebasan untuk masyarakat timur, dengan sendirinya bangsa dan masyarakat Indonesia lebih mendahulukan kewajiban.

Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Ketika diperjuangkan hak kebebasan memeluk agama yang kita yakini maka pada saat yang sama kita dituntut untuk memenuhi kewajiban untuk menghormati bahkan membela kebebasan orang lain untuk memeluk agama yang mereka yakini. Hak lahir sebagai imbalan kewajiban dan sebaliknya kewajiban muncul sebagai imbalan hak.

Untuk melengkapi ide yang terkandung dalam HAM kita perlu menghayati semangat tenggang rasa yang diajarkan oleh semua agama. Prinsip itu dikenal dengan “Golden Rule” atau “Undang-undang Emas”. Esensi prinsip yang ditekankan oleh berbagai agama, dalam berbagai ungkapan, akan tetapi esensinya sama. Berikut adalah kutip ungkapan dari berbagai agama yang diterima Undang-undang Emas :

Baha’I : Jangan anggap siapapun yang kalian tidak ingin anggapan itu ditujukan kepada kalian sendiri. Diberkatilah orang yang menyukai saudaranya lebih dari dirinya sendiri. (Baha’ullah)

Buddha : Jangan sakiti orang lain dengan cara apapun yang kamu sendiri merasakan rasa sakit. (Undana-Verga 5:18)

Hindu : Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang menyebabkan rasa sakit kalau hal itu dilakukan padamu. (Mahabhrata 5:1517)

Islam : Tidaklah beriman salah seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. (Al-Hadits)

Jain : Dalam bahagia dan sengsara, dalam suka dan duka, kita harus menghargai semua makhluk sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. (Lord Mahavira, Trithantara ke-16)

Kong Hucu : Jangan lakukan terhadap orang lain yang kamu sendiri tidak ingin orang loain melakukanya kepadamu. (Analects 15:23)

Kristen : Segala sesuatu yang kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. (Matius 7:12)

Shinto : Hati seseorang di hadapanmu adalah nagaikan sebuah ermin. Pandanglah perwujudanmu sendiri di situ. (Kojiki Hachimin Kasuga)

Sikh : Tak seorangpun musuhku, taka da orang asing, setiap orang sahabatku. (Guru Arjan Dev.: AG 1299)

Tao : Anggaplah keuntungan tetanggamu sebagai keuntunganmu sendiri, dan kerugian tetanggamu adalah kerugianmu sendiri. (Tai Shang Kan Ying P’ien)

Yahudi : Apapun yang menyakitkanmu janganlah lakukan terhadap orang lain. (Talmud, Shabbat 31a)

Zarasustra : Apapun yang tidak enak untuk dirimu jangan lakukan pada orang lain (Shayastna-Shayat 13:29)

Apabila penganut agama menghayati norma dan nilai yang terkandung dalam Undang-undang Emas, maka perwujudan ide HAM secara penuh dan utuh tidak akan menyebabkan keretakan social diantara penganut berbagai agama dan kepercayaan.

Sumber : Buku “Djohan Effendi – Pluralisme dan Kebebasan Beragama”

[:id]Di 2016, Kesejahteraan Dan Keadilan Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM [:]

[:id]Komnas HAM melakukan penyampaikan laporan ke publik atas pengaduan dan penanganannya sepanjang 2016

Laporan itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM M. Imdadun Rahmat disertai dengan pimpinan dan anggota Komnas HAM yang lain, di Ruang Pengaduan Komnas HAM pada 17 Januari 2017.

Berdasarkan aduan yang masuk, terdapat 7.188 berkas pengaduan sepanjang 2016. Dari aduan sebanyak itu, dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan menempati urutan teratas sebanyak 2.748 berkas, disusul dugaan pelanggaran hak atas keadilan sebanyak 2.697 berkas.

Sedangkan berdasarkan aktor atau insitusi yang diadukan, berdasarkan berkas yang masuk, kepolisian adalah yang paling banyak diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 2.290 berkas, disusul oleh korporasi sebanyak 1.030 berkas dan pemerintah daerah sebanyak 981 berkas.

Dengan gambaran data pengaduan tersebut, selama beberapa tahun berturut-turut, tiga aktor atau institusi yang paling banyak diadukan masih tetap, yaitu kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah. Demikian juga dengan klasifikasi pengaduan, terbanyak adalah hak atas keadilan dan kesejahteraan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas keadilan diatur di Pasal 17-18. Sedangkan hak atas kesejahteraan diatur di Pasal 36-42.

Penanganan atas pengaduan itu dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan mandat yang diberikan UU tentang Hak Asasi Manusia melalui empat fungsi pokok, yaitu pemantauan/penyelidikan, mediasi, pengkajian, dan pendidikan/penyuluhan. (MDH)

Sumber: komnasham.go.id[:]

Ketua Komnas HAM bersama dengan anggota komisioner lainnya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sumber: Antara/Yudhi Mahatma

[:id]Komnas HAM: Kelompok Intoleran Sudah Berani Masuk Kampus[:]

[:id]Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu komisioner Komnas HAM di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu yang menjadi fokus dalam pertemuan itu adalah maraknya gerakan intoleransi di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan, Presiden bersama Komnas HAM prihatin dengan menurunnya kualitas rasa saling menghormati antarsesama anak bangsa baik yang berbeda agama, suku, dan ras.

“Dan intoleransi itu rupanya menjalar menjadi sebab munculnya kekerasan-kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan juga kebebasan akademis,” kata Imdadun di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9 Desember 2016.

Intoleransi ini mulai dirasakan efeknya di tengah masyarakat. Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sudah mengalami penurunan drastis akibat gerakan intoleransi ini.

“Kelompok intoleran saat ini sudah berani memasuki kampus. Ini memprihatinkan kita semua,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memastikan pemerintah akan bertindak lebih tegas dalam menindak siapapun yang melanggar hukum terlebih mengatasnamakan agama. Upaya itu tentu disambut baik oleh Komnas HAM.

Untuk menanggulangi agar permasalahan ini tidak terus meluas, pemerintah berencana membentuk tim khusus. Tim ini nantinya yang akan meredam segala gerakan intoleransi dan radikal yang ada di Indonesia.

“Akan dibentuk tim khusus semacam task force untuk meng-handle penyebaran-penyebaran ideologi kekerasan, radikal, fundamentalis, dan virus-virus kekerasan. Akan ada upaya sistematis untuk membendung itu. Selain penegakkan hukum. Jadi kalau ada kelompok intoleran melakukan pelanggaran hukum maka pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk menindak,” jelas dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan tim itu memang sudah direncakan untuk dibentuk. Hanya saja, struktur dan tugas tim itu masih dalam pembahasan.

“Nanti dari Presiden yang menentukan. Dan bahkan Presiden katakan akan mencari juga dari kelompok-kelompok sipil. Dan juga dalam rangka penguatan nasionalisme dan kebangsaan. Bagaimana ideologi negara, Pancasila, jadi bersamaan dengan itu,” kata Yasonna.[:]

Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat. Sumber: Kompas

[:id]Masih Ada 97 Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Menunggu Diselesaikan[:]

[:id]

Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat. Sumber: Kompas

Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat. Sumber: Kompas

Jakarta, ICRP – Persoalan rumah ibadah di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Komnas HAM mencatat, saat ini ada 97 laporan pengaduan terkait rumah ibadah yang menunggu di tuntaskan. Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat menyatakan pengaduan terbanyak adalah terkait pembangunan Gereja dan Masjid.

Imdad menegaskan kondisi demikian mengindikasikan sikap intoleransi di masyarakat masih tinggi. Dan sebaliknya, toleransi masih menjadi barang yang mahal di negeri ini. Menurutnya, belum semua umat beragama menghargai, menghayati, dan menghormati perbedaan sehingga masalah rumah ibadah sering dijadikan alasan bagi kelompok mayoritas untuk menindas minoritas.

Imdad menuturkan sebagian besar umat beragama saat ini mengalami hemofili atau kecenderungan untuk menerima yang sama dengan dirinya.

“Kalau ada rumah ibadah yang berbeda seolah-olah ada ancaman besar, akan membuat dia masuk neraka,” ujarnya.

Ketua Komnas HAM ini mengingatkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang berat dalam menghadapi kondisi keberagaman.

“Intoleransi tidak boleh dibiarkan dan harus jadi perhatian,” pungkas Imdad seperti dilansir tempo.co.[:]

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Sumber: Bisnis.com

[:id]Komnas HAM Desak Obama Buka Dokumen Kasus 65[:]

[:id]Washington – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Khoiron pekan lalu bertandang ke Amerika Serikat dan bertemu pejabat Departemen Luar Negeri AS. Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM membuat permintaan resmi untuk Obama untuk mengeluarkan dokumen-dokumen dari CIA, Badan Intelijen Pertahanan dan badan-badan lain untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di Indonesia tahun 1965.

Komnas HAM tahun 2012 melaporkan adanya bukti terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan selama perburuan 1965-1966, namun jaksa agung tidak mengambil tindakan.

“Kami perlu AS untuk segera merilis dokumen-dokumen tersebut untuk membantu upaya-upaya kami,” Ujar Nurkhoiron dalam sebuah wawancara. Ia mengatakan saat Obama tidak menjabat lagi tahun depan, momentum untuk tindakan AS bisa hilang.

Myles Caggins, juru bicara Dewan Keamanan Nasional, mengatakan pihaknya akan mempelajari permintaan Komnas HAM. Ia mengatakan pemerintah AS mendukung deklasifikasi dokumen manapun yang relevan dari periode yang tidak memberikan risiko keamanan nasional. AS sudah merilis banyak dokumen terkait periode tersebut, tapi menyimpan yang lainnya.

Pembunuhan terjadi pada Oktober 1965, tak lama setelah kudeta berdarah yang membunuh enam jenderal sayap kanan. Soeharto, mayor jenderal tak dikenal saat itu, mengisi kekosongan kekuasaan dan menyalahkan pembunuhan itu kepada Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saat itu merupakan terbesar di luar Uni Soviet dan China, degan sekitar tiga juga anggota. Tidak ada bukti konklusif yang menyatakan keterlibatan komunis dalam kudeta tersebut.

Pada memoar laris tahun 1995, “Mimpi dari Ayahku,” Obama mengenang bagaimana ibunya, yang memindahkan mereka ke Jakarta setelah menikahi seorang pria Indonesia, mengetahui tentang pembunuhan tersebut melalui “bisik-bisik.” Dalam kata-kata yang masih relevan, Obama menulis: “Jumlah korban jiwa merupakan hasil tebakan: beberapa ratus ribu, mungkin; setengah juta.”

Pada saat itu, Perang Vietnam semakin intensif, dan ketakutan Washington akan pengambilalihan Asia Tenggara oleh komunis sangat tinggi. Sebelumnya, dokumen-dokumen Departemen Luar Negeri mengindikasikan bahwa Kedutaan Besar AS di Jakarta mengirim nama-nama puluhan pemimpin PKI ke angkatan darat Indonesia.

Catatan-catatan rapat yang telah diedit dari komite rahasia Dewan Keamanan Nasional yang dideklasifikasi bulan lalu, berdasarkan permintaan kebebasan informasi 2004 dari seorang sejarawan AS, menunjukkan bahwa AS mendorong “tindakan obstruktif” melawan PKI.

Sejarawan tersebut, Brad Simpson dari University of Connecticut, mengatakan AS mengorganisir operasi-operasi rahasia yang bertujuan memprovokasi bentrokan dengan kekerasan sehingga angkatan darat Indonesia dapat menghancurkan para komunis. Begitu pembunuhan dimulai, AS mengirim bantuan teknis dan menghapus sinyal-sinyal bahwa mereka mendukung pembunuhan itu, ujarnya.

Namun Simpson mengatakan pelepasan informasi yang lebih rinci kemungkinan besar akan memperjelas bahwa tanggung jawab utama pembunuhan ada pada militer Indonesia dan negara, bukan Amerika Serikat.

Hal itu dapat memberi titik terang mengenai struktur komando dan kontrol dari angkatan bersenjata Indonesia, yang sebenarnya melakukan pembunuhan di tempat-tempat khusus, dan tingkat koordinasi antara angkatan darat Indonesia dan para pendukung serta afiliasi dari kalangan sipil.

“Semakin banyak dokumen yang dirilis, teori-teori konspirasi mengenai peran AS akan semakin kurang bisa dipertahankan,” ujar Simpson.

Thomas Blanton, direktur LSM Arsip Keamanan Nasional, mengatakan pemerintahan Obama memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam deklasifikasi dokumen untuk akuntabilitas HAM, seperti yang dilakukan Oktober lalu untuk Chile, yang mengungkap bahwa mantan diktator Augusto Pinochet memerintahkan pembunuhan seorang diplomat Chile tahun 1976.

Namun ia mengatakan AS sepertinya tidak akan bertindak tanpa dorongan kuat dari pemerintah Indonesia, terutama karena beberapa dokumen yang diinginkan adalah dokumen-dokumen operasional CIA yang dijaga ketat.

Hal itu sepertinya tidak mungkin, karena pertumpahan darah 50 tahun lalu itu, yang telah mengorbankan banyak orang yang memiliki kaitan yang lemah dengan komunis, tetap menjadi topik yang sensitif di Indonesia.

Pihak berwenang pada beberapa kasus telah melarang pemutaran publik dua film dokumenter peraih nominasi Oscar karya Joshua Oppenheimer, yang melacak mantan anggota tim algojo pembantaian tersebut. [hd]

Sumber: voaindonesia.com[:]

Ada Indikasi Pelanggaran HAM, Komnas HAM Kesulitan Temui Tersangka Kasus Az-Zikra

Jakarta,ICRP – Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat menyatakan komnas HAM sudah membuat tim untuk menyelidiki dugaan penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok warga Syiah ke komplek Az-Zikra, Sentul, Bogor.Namun, pihaknya mengakui mengalami kesulitan untuk menemui tersangka yang sudah berada di tahanan Polres Bogor.

“Kami sudah membuat tim untuk menyelidiki ke Bogor. Namun kepolisian setempat melarang untuk bertemu dengan tersangka. Sehingga kami belum bisa memastikan penyebab dari kejadian tersebut” ungkap Imdad saat menerima pengaduan sekelompok warga syiah, Kamis (12/3/2015).

Warga Syiah yang tergabung dalam The Organization of Ahlulbayt for Social Support & Education (OASE), bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komnas HAM untuk melakukan klarifikasi bahwa peristiwa 11 Februari 2015 lalu tersebut bukanlah penyerangan atau penculikan seperti yang berita-berita yang tersebar selama ini.

OASE juga melaporkan adanya tindakan pelanggaran HAM dalam menangani tersangka yang sekarang mendekam di tahanan polres Bogor. Tersangka dianggap melenceng dari ajaran agama Islam, bahkan sempat dirukyat oleh warga yang sangat mudah keluar masuk tahanan Polres.

Komnas HAM berjanji akan menangani kasus ini dengan serius sebagai bagian dari komitmen Komnas HAM dalam menegakkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM juga menyatakan, jika benar terjadi tindakan pelanggaran HAM terhadap tersangka di tahanan seperti tindakan rukyah tersebut, akan diusut sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Tindakan rukyah paksa tersebut, merupakan bagian dari pemaksaan kepercayaan. Itu tidak boleh” Pungkas Imdad.