Pos

Masyarakat Adat Menuntut Tindakan Tegas Pemerintah

Peristiwa kekerasan antaragama atau intoleransi masih terjadi di Indonesia. Seperti yang telah banyak diberitakan dan beredar di masyarakat, belum lama ini telah terjadi penganiayaan terhadap kelompok minoritas Syiah di Solo, Jawa Tengah dan polemik makam sesepuh Sunda Wiwitan, Kabupaten Kuningan.

Pupuhu Kabuyutan Nusantara (Kabuyutan Dayeuh Luhur Gegerkalong), Budi Hermansyah merasa prihatin dan sedih atas peristiwa yang terjadi pada masyarakat adat. Menurut Budi, tindakan tersebut bukan kejahatan biasa, hal tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan karena sikap intoleransi telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Karuhun Kabuyutan Gegerkalong, Abah Yusuf Bahtiar pun menyampaikan kekecewaannya atas ketidakadilan yang telah terjadi pada masyarakat adat. Beliau berharap kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan, oleh karena itu dituntut tindakan tegas dari penegak hukum terkait persoalan ini.

Peristiwa kekerasan antaragama dalam bentuk apapun, seperti yang telah terjadi yaitu melakukan intimidasi kepada masyarakat adat harus segera dituntaskan. Pemerintah dan aparat hukum diminta untuk segera mengambil tindakan hukum yang cepat dan tegas terhadap siapapun, perorangan maupun kelompok masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi tersebut. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan hidup damai dan menghargai perbedaan yang ada.

Enam rumah dan beberapa kendaraan roda dua mengalami kerusakan akibat serangan itu, walaupun tidak ada korban meninggal dan luka-luka, kata polisi. Sumber: CNN Indonesia

Menanti Kehadiran Negara Menumpas Intoleransi

Masih belum kering luka akibat aksi teror di Mako Brimob dan Surabaya – Sidoarjo, di tengah khusyu’nya umat Muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, telah terjadi tindak intoleransi kepada sesama Muslim. Selama 2 hari berturut-turut, tanggal 19 Mei dan 20 Mei 2018, terjadi aksi penyerangan, perusakan properti dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah di Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Kec. Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akibat penyerangan ini, setidaknya 6 rumah hancur, 4 unit sepeda motor rusak berat, dan 24 orang penduduk harus mengungsi.

Atas kejadian ini, ICRP menyampaikan duka dan keprihatinan yang sedalam-dalamnya untuk para korban. Penyerangan dan perusakan properti serta pengusiran merupakan tindakan melawan hukum yang tidak saja melukai nilai-nilai kewargaan kita, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Rasulullah Muhammad SAW sendiri telah menjamin harta pribadi dan jiwa seluruh manusia sebagai sesuatu yang suci dan tak boleh diganggu tanpa alasan yang benar.

ICRP juga mendesak aparat hukum untuk dapat menegakkan hukum seadil-adilnya, baik untuk para korban maupun pelaku. Negara melalui aparat-aparatnya harus mampu memberikan rasa aman kepada warga masyarakat, menjamin bahwa semua warga negara dapat menggunakan properti milik mereka sendiri, menjamin kemerdekaan setiap warga untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, serta menghukum siapapun yang melanggar hak-hak warga tersebut.

Aksi kejadian amuk masa ini sejatinya sudah terindikasi mulai bulan Maret 2018 dan di pertegas oleh kejadian pada tanggal 09 Mei 2018 di desa yang berbeda namun masih di Kabupaten Lombok Timur dengan motif yang sama, yaitu sikap kebencian dan intoleran pada paham keagamaan yang berbeda yang berujung pada pemaksaan untuk keluar dari komunitas Muslim Ahmadiyah atau ancaman pengusiran. Kasus penyerangan ini juga mengingatkan publik kembali, bahwa hingga saat ini Jamaah Ahmadiyah Lombok yang terusir dari rumahnya pada 2006 lalu masih terkatung-katung nasibnya di Wisma Transito.

ICRP memandang bahwa negara tidak boleh lagi menunda sikap atas intoleransi dan radikalisme yang semakin merebak. Negara harus hadir untuk melindungi segenap warga negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Negara tidak boleh lagi melakukan pembiaran dan memadamkan kasus ini begitu saja. Jika kasus-kasus intoleransi terus dibiarkan, maka kita hanya akan menunggu radikalisme dan bahkan terorisme mengambil alih publik dan menciptakan kekacauan dalam hidup bernegara.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan sebagai desakan bagi Negara dan para aparat untuk bersegera menyelesaikan kasus intoleransi ini, serta sebagai ungkapan duka untuk saudara-saudara kami komunitas Ahmadiyah. Atas kerjasama rekan-rekan media kami sampaikan terima kasih banyak.

Jakarta, 20 Mei 2018

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

Musdah Mulia: Jangan Pernah Diam !

Saya sangat mengapresiasi kerja Institusi Kepolisian yang berhasil membekuk operasi teroris di Mako Brimob. Terimakasih polisi, keamanan negara dan bangsa amatlah penting. Ini adalah pelajaran penting bagi polisi agar tidak meremehkan teroris, mereka adalah penjahat luar biasa yang juga harus dihadapi dengan kekuatan ekstra.

Saya juga dengan tulus mendoakan agar para polisi yang gugur dalam tugas mendapatkan kehormatan mati syahid serta mendapatkan pahala yang setimpal dari Maha Pencipta. Demikian pula agar keluarga yang ditinggalkan dianugerahi ketabahan dan juga perlindungan dari negara.

Terorisme umumnya lahir dari gerakan radikalisme, termasuk radikalisme agama. Gerakan radikalisme agama bukan hanya dijumpai dalam Islam, melainkan ada pada semua agama, hanya saja yang mengemuka di Indonesia adalah radikalisme Islam.

Radikalisme Islam tidak lahir begitu saja. Ada konteks yang melaratbelakangi dan tidak melulu disebabkan oleh satu faktor. Sejumlah faktor ikut mempengaruhi. Dimensi politik, sosial, dan ekonomi telah menjadi konteks yang signifikan dalam membaca gerakan radikalisme Islam di Indonesia.

Perubahan politik yang berimplikasi pada kebebasan berekpresi, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan perubahan tata nilai masyarakat menjadi salah satu penyebab lahirnya radikalisme, kemudian ditopang oleh cara pandang keagamaan yang sangat tekstualis dan skripturalistik. Pemahaman keislaman yang sangat dangkal, sempit dan fanatik melahirkan perilaku radikal yang selanjutnya berpotensi melahirkan aksi-aksi teror.

Sebagai warga bangsa kita semua hendaknya jangan diam, dan jangan pernah membiarkan semua bentuk perilaku intoleran, persekusi, bullying dan ujaran kebencian merajalela di tengah-tengah masyarakat. Mari bersatu, lawan semua perilaku intoleran tersebut, termasuk pemaksaan, penghinaan, kebencian, permusuhan untuk alasan apa pun. Tentu saja kita melawan semua kebatilan dan kekejian tersebut dengan cara-cara yang santun dan damai.

Ilustrasi Jawa Barat.

[:id]Toleransi Warga Jawa Barat akan Diuji oleh Pilkada[:]

[:id]Peneliti Senior Wahid Foundation yang juga merupakan anggota Ombudsman Indonesia Ahmad Suaedy mengungkapkan bahwa kebersamaan dan toleransi warga Jawa Barat akan diuji dalam Pilkada Jawa Barat mendatang. Kampanye menggunakan motif keagamaan yang terjadi pada pilkada DKI berpotensi besar terjadi juga di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

Peneliti senior Wahid Foundation, Ahmad Suaedy. (Wahidfoundation.org)

Peneliti senior Wahid Foundation, Ahmad Suaedy. (Wahidfoundation.org)

Hal ini dikarenakan keberhasilan kampanye motif keagamaan pada Pilkada DKI yang berhasil memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno atas pasangan Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful hidayat. Keberhasilan tersebut menjadi bukti efektivitas kampanye model ini dan sekaligus berpotensi digunakan untuk digunakan kembali pada periode politik mendatang.

“Perpecahan antara agama dan kelompok keagamaan yang terjadi di Jakarta juga bisa terjadi di Jawa Barat ketika Pilkada nanti,” ujar Suaedy kepada wartawan di sela-sela Halaqah Nasional Pemenuhan Hak-Hak Kewarganegaraan di Hotel Swiss-Bellresidences Kalibata, Jakarta (3/5).

Mengaca dari Pilkada DKI Jakarta, Suaedy menunjukkan adanya peningkatan kasus intoleransi di Indonesia. Hal yang paling menjadi pembeda antara Pilkada kali ini dengan Pilkada sebelumnya adalah tingkat kerasnya konflik yang dihasilkan.

“Dalam Pilkada DKI 2017 kerusakan yang ditimbulkan oleh kampanye agama atau sektarianisme lebih dahsyat, sebab sampai merusak mekanisme sosial masyarakat,” jelasnya.

Ia menyontohkan masjid dan musalla yang dalam konteks sosial menjadi intrumen sosial untuk pemersatu masyarakat, dalam Pilkada DKI menjadi ajang kampanye negatif yang merusak komponen kemasyarakatan hingga level paling rendah.

Perpecahan Harus Diantisipasi

Akan tetapi, Suaedy mengatakan bahwa ancaman tersebut dapat dihindari dengan melakukan kerja-kerja antisipatif dari berbagai elemen, termasuk masyarakat luas, misalnya dengan mengantisipasi adanya kampanye politik di dalam masjid dan musalla.

“Masjid harus diamankan. Masjid milik sendiri dijaga dan masjid kelompok lain dibantu untuk menjaga agar tidak digunakan untuk kampanye Pilkada,” ujarnya.

Hal itu diungkapkan Suaedy saat menjadi pembicara Halaqah Nasional Wahid Foundation yang dihadiri oleh puluhan tokoh umat Islam dan pemerintahan baik naisonal maupun lokal Jawa Barat, seperti Sukabumi, Kuningan, Cirebon dan Tasikmalaya.

Halaqoh kali ini akan membahas upaya semua pihak dalam mendukung pemerintah untuk pemenuhan hak-hak kewarganegaraan.  “Pemenuhan hak-hak kewarganegaraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tugas negara, meski demikian hal ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat salah satunya tokoh agama. Sinergisitas antara tokoh agama dan pemerintah sangat penting dalam mengemban tugas ini,” ujar ketua panitia halaqah, Faiqoh.

Sumber: WahidFoundation.org [:]

Ketua Komnas HAM bersama dengan anggota komisioner lainnya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sumber: Antara/Yudhi Mahatma

[:id]Komnas HAM: Kelompok Intoleran Sudah Berani Masuk Kampus[:]

[:id]Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu komisioner Komnas HAM di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu yang menjadi fokus dalam pertemuan itu adalah maraknya gerakan intoleransi di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan, Presiden bersama Komnas HAM prihatin dengan menurunnya kualitas rasa saling menghormati antarsesama anak bangsa baik yang berbeda agama, suku, dan ras.

“Dan intoleransi itu rupanya menjalar menjadi sebab munculnya kekerasan-kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan juga kebebasan akademis,” kata Imdadun di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9 Desember 2016.

Intoleransi ini mulai dirasakan efeknya di tengah masyarakat. Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sudah mengalami penurunan drastis akibat gerakan intoleransi ini.

“Kelompok intoleran saat ini sudah berani memasuki kampus. Ini memprihatinkan kita semua,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memastikan pemerintah akan bertindak lebih tegas dalam menindak siapapun yang melanggar hukum terlebih mengatasnamakan agama. Upaya itu tentu disambut baik oleh Komnas HAM.

Untuk menanggulangi agar permasalahan ini tidak terus meluas, pemerintah berencana membentuk tim khusus. Tim ini nantinya yang akan meredam segala gerakan intoleransi dan radikal yang ada di Indonesia.

“Akan dibentuk tim khusus semacam task force untuk meng-handle penyebaran-penyebaran ideologi kekerasan, radikal, fundamentalis, dan virus-virus kekerasan. Akan ada upaya sistematis untuk membendung itu. Selain penegakkan hukum. Jadi kalau ada kelompok intoleran melakukan pelanggaran hukum maka pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk menindak,” jelas dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan tim itu memang sudah direncakan untuk dibentuk. Hanya saja, struktur dan tugas tim itu masih dalam pembahasan.

“Nanti dari Presiden yang menentukan. Dan bahkan Presiden katakan akan mencari juga dari kelompok-kelompok sipil. Dan juga dalam rangka penguatan nasionalisme dan kebangsaan. Bagaimana ideologi negara, Pancasila, jadi bersamaan dengan itu,” kata Yasonna.[:]

[:id]Kontroversi Pernyataan Sikap PGGJ yang Intoleran Kepada Muslim di Kabupaten Jayawijaya [:]

[:id]

Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua dan Dosen dosen studi perdamaian di Jurusan Hubungan Internasional USTJ Papua, Ridwan Al-Makassary. Sumber: Dok. Ridwan Al-Makassary

Staff Ahli Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua dan Dosen dosen studi perdamaian di Jurusan Hubungan Internasional USTJ Papua, Ridwan Al-Makassary. Sumber: Dok. Ridwan Al-Makassary

Ridwan al-Makassary

Hari-hari ini saya banyak menerima pesan pendek (SMS) melalui Handphone, Whatsapp, BBM dan Facebook yang mempertanyakan kebenaran berita tentang Pernyataan Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PGGJ), tertanggal 25 Februari 2016, yang berisi 9 poin yang menyudutkan umat Islam setempat. Di antaranya adalah meminta pembatalan ijin pembangunan Masjid Raya Baiturrahman, dilarang pembagunan masjid baru di Kabupaten Jayawijaya, dilarang menggunakan toa, dilarang menggunakan busana ibadah (jubah/jilbab) di tempat-tempat umum, dst. Bahkan, untuk beberapa derajat, berita tersebut dengan cepat tersebar di medsos dan jadi pergunjingan sebagian kalangan, yang kalau tidak hati-hati menyikapinya akan menimbulkan ketegangan dan keresahan. Bahkan, yang terburuk tidak menutup kemungkinan meledak konflik bernuansa agama.

Saya mendapatkan informasi dari sumber yang  terpercaya bahwa surat pernyataan itu memang benar adanya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa surat bernada intoleran begini bisa keluar dan bagaimana menyikapi dan menyelesaikan hal tersebut supaya tidak mengarah pada hal-hal yang mengancam kerukunan. Mungkin kita masih ingat dengan jelas insiden berdarah Tolikara 2015, yang juga bermula dari Surat Edaran yang isinya hampir sama dengan yang beredar saat ini.

Perlu dikedepankan bahwa penyelesaian masalah mesti dengan cara-cara damai dan kekeluargaan. Mengingat sejauh ini di Wamena kerukunan dan toleransi sudah cukup lama terjalin baik. Saya ingat tahun lalu saya mengisi materi dialog lintas Iman di Wamena, pak  Pdt. Abraham Ungirwalu, STh (pak Bram), dari PGGJ, dengan berterus terang mengatakan bahwa persoalan kerukunan beragama di Wamena cukup baik. Namun, bukan berarti tidak ada benih-benih anti kerukunan terutama antara Muslim dan Kristen, akibat pemahaman yang cenderung menganggap bahwa ajaran agamanya yang paling benar dan menolak agama lain. Intinya dia mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kasih kepada sesama. Pak Bram saat itu mengakhiri presentasinya yang singkat dengan mengatakan bahwa “kerukunan di Papua adalah harta terakhir yang dimiliki Papua, tanpa itu habislah Papua”, kira-kira demikian poin yang ingin disampaikan beliau, yang sudah sepuluh tahun mengabdi sebagai pelayan Tuhan.

Tapi, ketika saya mendapatkan surat edaran tersebut saya merasa apakah ini memang ditandatangani secara sadar oleh pak Bram, karena surat edaran tersebut sangat melawan dan bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan tentang kerukunan ketika itu. Keluarnya surat ini mesti ada diskusi dan rasionalisasi dibaliknya. Meski, untuk derajat tertentu saya juga bisa memahami bahwa persoalan keadilan dan minoritisasi yang dirasakan umat Kristen di luar Papua mungkin juga penyebab keluarnya surat ini. Terlepas dari bagaimana perumusan surat itu dilakukan oleh PGGJ surat tersebut, hemat saya, muatannya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia di dalam beragama yang dilindungi oleh UUD 1945.

IMG-20160229-WA0002 IMG-20160229-WA0001 IMG-20160228-WA0006

Secara kesejarahan, konflik komunal pernah merundung Indonesia pada saat Era Reformasi bergulir. Kran demokrasi yang dibuka selebar-lebarnya telah meretas ruang bagi semua kelompok termasuk kelompok radikal untuk menyuarakan tuntutannya dengan kuat. Persoalan ketidakadilan, deprivasi relatif, perebutan kepemimpinan politik dan conflict entrepreneur telah mencipta konflik  antara Muslim dan Kristen di Ambon dan Poso; konflik antara etnik Dayak dan Madura di Sambas dan Sampit.  Konflik tersebut telah mengancam kesatuan bangsa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi  “Negara Balkan yang pecah berkeping-keping”. Bahkan, baru setahun yang lalu insiden berdarah Tolikara terjadi, Aceh Singkil terjadi dan penolakan masjid di kota Manokwari terjadi, sekarang kita sedang di ambang keretakan yang membawa kerukunan Bergama dalam jurang bahaya.

Mungkin juga perlu adanya kearifan bahwa tahun ini tahun politik, sehingga tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Muslim dan Kristen sehingga mereka bisa mengambil keutungan dan tersenyum penuh kemenangan. Tetapi mesti dicamkan bahwa tidak ada konflik yang murni agama di Indonesia. Agama dalam kasus Ambon dan Poso, bahkan insiden Tolikara 2015 lebih karena miskomunikasi, di mana  agama hanya dimanipulasi oleh kelompok elit kepentingan yang berharap meraup untung dengan terjadinya konflik tersebut.

Saya sering menulis dan menyampaikan bahwa erdasarkan laporan dari International Crises Group (ICG) beberapa faktor kunci konflik di Papua:  migrasi kelompok Muslim ke Papua; kemunculan kelompok-kelompok eksklusif baru dalam Islam dan Kristen; akibat sisa-sisa ekslusifitas lama dari konflik Maluku; akibat dari pembangunan yang ekstensif di luar Papua. Sementara itu, terdapat empat tantangan kerukunan di Tanah Papua (FKPPA dan Dian Interfidei, 2014): Fanatisme Agama; Primordialisme etnik; Marjinalisasi orang Asli Papua; Perubahan Sosial Akibat Bonus Demografi. Apa yang terjadi hari ini di Jayawijaya adalah manifestasi dari fanatisme agama berlebih-lebihan.

Lantas apa yang bisa dilakukan? Saya berpandangan bahwa kita mesti mengsupport penyelesaian secara damai di tingkat lokal, di mana Bupati dan FKUB setempat bisa menjadi mediator, karena saya dengar surat pernyataan PGGJ tanpa sepengetahuan FKUB setempat. Dalam hal ini, mesti adanya dialog untuk mencari titik temu dan semua pihak menahan diri serta mengembalikan persoalan tersebut ke jalur perundang-undangan yang berlaku dalam pembangunan rumah ibadah.

Selanjutnya, pada tingkat provinsi melalui kanwil kemenag Papua telah dilangsunkan rapat untuk membahas persoalan termasuk solusi untuk kasus tersebut tidak meluas. Di dalam rapat yang penuh dinamika tersebut terdapat Muslim Wamena yang menyatakan mereka siap untuk berperang kalau tidak ada penyelesaian. Tapi saya kira itu karena emosional sehingga dia menyatakan seperti itu. Ini tentu tidak kita inginkan terjadi. Untungnya,  pernyataan sikap Ikatan Keluarga Wilayah Walesi Jayapura  (26-2-2016) yang meminta Bupati menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai dan semua stakeholder menjaga diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu kekisruhan sosial.

Pada akhirnya, kesepakatan yang diambil di rapat 27 Februari 2016 di kantor Kemenag Papua adalah membentuk tim yang turun lapangan untuk mencari data dan fakta. Selain itu, menyerukan secara moral agar semua pihak menahan diri serta mencari penyelesaian secara damai dan melalui dialog, dan jangan sampai ada tuntutan kepada pembuat surat pernaytaan melalui jalur hukum untuk tindak penghasutan  kebencian kepada satu agama tertentu (hate speech), jika dengan surat itu terjadi tindak kekerasan.

Kabar terakhir yang saya dengar dari sumber terpercaya, kondisi di Wamena kondusif. Bahkan, hari ini (1 Maret 2016) perwakilan PGGJ bertandang ke kantor Polda untuk menyampaikan pernyataan mereka. Dialog yang terjadi menunjukkan bahwa miskomunikasi juga memainkan peran terjadinya pembuatan surat edaran. Semoga pada akhirnya pemerintah daerah setempat beserta strategic stakeholders dapat merumukan penyelesaian yang win-win solution untuk terciptanya kerukunan yang jenial di jayawijaya dan Papua secara keseluruhan. Dalam konteks ini, semua pihak mesti menahan diri untuk tidak membuat “gerakan tambahan” agar suasana rukun dan harmonis dapat tercipta.

Semoga tantangan kerukunan di Jayawijaya segera teratasi dan Papua Tanah Damai adalah visi  dan common denominator yang selalu dikedepankan. Damai Papua Damai Indonesia.

Penulis: Staf khusus FKUB Papua dan Dosen Jurusan Hubungan Internasional USTJ Papua.[:]

[:id]Intoleransi (Radikalisme) Agama Merusak Tatanan Negara[:]

[:id]

Melkior Sedek. Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Melkior Sedek. Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Oleh: Melkior Sedek (Mahasiswa Prodi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Sikap intoleransi membawa manusia pada situasi destruktif yang mengakibatkan mundurnya toleransi kemanusiaan. Keberadaan negara, pertama-tama adalah melindungi warga negara dari setiap ancaman kemanusiaan yang di dalamnya mencakup setiap aspek kehidupan. Aspek kehidupan itu antara lain; kenyamanan, kesejahteraan, dan kebebasan

Indonesia, dengan Jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki tantangan besar dalam memenuhi ketiga hal di atas. Namun jika disederhanakan ketiga aspek di atas sebenarnya datang dan dikendalikan oleh masyarakat sendiri. Negara hadir sebagai penegak sejati bukan memihak atau takut pada kelompok tertentu. Dengan demikian, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebebasan tercapai ketika pemerintah dapat mengendalikan dan menghilangkan semua kecenderungan yang menghambat tercapainya tiga aspek ini.

Salah satu masalah yang saya angkat adalah radikalisme. Sikap ini memberi dampak negatif pada tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Radikalisme terjadi dalam berbagai bidang baik dunia politik, sosial, dan ekonomi. Dalam dunia politik dapat dilihat pada pemilu presiden 2014-2015 di mana kedua kubu sempat bersih  kukuh menganggap diri sebagai pemenang tanpa melalui Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang dalam memberi keputusan. Tentu, masih banyak contoh dari dunia ekonomi ataupun dunia sosial.

Fenomena yang sifatnya cukup destruktif adalah radikalisme dalam kehidupan beragama. Radikalisme agama menjadi salah satu penghalang dalam mencapai kenyamanan, kesejahteraan, dan kebebasan masyarakat. Munculnya kelompok pembela agama tertentu memberi ruang bagi terjadinya radikalisme. Dalam situasi ini, negara  sepertinya lupa akan tugasnya  sebagai satu-satunya penjamin hak bagi rakyatnya. Misalnya, nasib yang dialami oleh saudara-saudarai Ahmadiyah di Bangka. Bukankah bunyi sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”?, dengan demikian jaminan kebebasan dalam beryakinan menjadi prioritas pertama. Maka, negara dalam konteks ini berkewajiban dalam memberi kebebasan  untuk berkeyakinan bagi masyarakatnya. Memang, Indonesia bukan negara yang digolongkan dalam kelompok sekuler atau nonsekuler, tetapi Pancasila menjadi jawaban dalam kebimbangan ini.

Pancasila tidak memutlakkan suatu keyakinan tertentu namun justru sebaliknya Pancasila menghargai setiap keyakinan itu yang tersirat dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Artinya, perbedaan keyakinan mesti menghadirkan semangat persatuan justru karena kita hidup dalam sebuah negara. Hadirnya kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, Bahai, Syikh atau kelompok minoritas lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk berkontra dengan kelompok mayoritas. Negara dalam hal ini Pemerintah mesti jeli apakah kelompok minoritas itu sudah mengganggu kenyamanan, kesejahteraan, kebebasan bagi kelompok lain? Atau itu hanya pada sebatas persepsi dari kelompok  atau keyakinan lain terhadap keyakinan atau kelompok minoritas.

Radikalisme agama sangat jelas merusak tatanan Negara karena telah melanggar apa yang menjadi ideologi bangsa yaitu Pancasila. Tindakan Radikalisme, khususnya dalam konteks agama, memberi warna buruk bagi wewenang Pemerintah yang mengatur warganya. Kita dapat kembali pada zaman rimba, seperti yang digambarkan Thomas Hobbes, di mana tidak ada keteraturan dan hukum. Kelompok A dapat menyerang kelompok B demi alasan tertentu. Wibawa negara benar-benar dilecehkan sehingga tatanan negara itu pun menjadi rapuh. Oleh karena itu, beberapa hal penting yang mesti diperhatikan oleh pemerintah dan kita semua Pertama, setiap keyakinan yang ada pada dasarnya membawa pengikutnya pada sebuah kehidupan yang menuntut adanya kenyamanan, kesejahteraan dan kebebasan. Kedua, keberadaan manusia sebagai makhluk yang bermartabat menjadi dampak dari apa yang menjadi keyakinan kita, dengan demikian semua tindakan yang mencabut hak dan martabat orang lain akan menjauhkan manusia itu dari ajaran yang diyakininya.

Ketiga, pemerintah harus memprioritaskan pada hak dan martabat masyarakat sebagai warga Negara tanpa harus takut memberi hukuman pada setiap oknum yang mencabut hak dan martabat orang lain sebagai warga negara. Keempat, kehadiran agama harus memberi dampak  pada perdamaian bukan pada perpecahan dan kalau belum maka langkah yang mesti dilakukan adalah usaha preventif dalam menghilangkan konflik akibat perbedaan keyakinan itu.

Sebagai penutup dari tulisan ini, saya mau mengajak kita untuk kembali ke fakta masa lalu bangsa Indonesia. Bukankah para pendahulu kita menerima setiap keyakinan yang kita miliki dari kelompok yang tidak berakar budaya Indonesia? Nenek moyang kita menerima  setiap keyakinan tanpa adanya “persepsi buruk” terhadap keyakinan itu sekalipun itu bukanlah budaya Indonesia. Sebut saja, Hindhu-Budha, keyakinan yang berkembang di sungai Hindus, Islam adalah keyakinan yang berkembang dalam budaya Arab dan Kristen keyakinan yang berkembang dalam budaya Arab dan Eropa. Oleh karena itu, marilah kita belajar pada Nenek Moyang bangsa Indonesia yang telah terbuka terhadap budaya dan keyakinan lain sekalipun itu bukan keyakinan yang berakar budaya kita, sehingga Indonesia dapat bertumbuh dan berkembang sampai sekarang ini.[:]

Aksi tolak radikalisme dan terorisme. Sumber: liputan6.com

[:id]Pembiaran Intoleransi Sebabkan Terorisme[:]

[:id]Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menyatakan, intoleransi yang terjadi di Indonesia selama kurang lebih 9 tahun ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Akibatnya, menimbulkan radikalisasi dan berujung pada aksi-aksi terorisme.

“Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi menjadi titik awal dari munculnya radikalisme dan terorisme,” katanya dalam jumpa pers Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan di Indonesia 2015 di Jakarta, kemarin.

Tidak adanya perhatian dan ketegasan pemerintah terhadap intoleransi menimbulkan anggapan pembenaran terhadap intoleransi tersebut. Hendardi mengingatkan, dalam Nawa Cita dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Jokowi-JK berjanji akan menegakkan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Namun sejauh ini tidak ada bukti nyata apa yang dilakukan pemerintah, gagasan Nawa Cita gagal diter­jemahkan oleh para menteri kabinet kerja hingga para kepala daerah,” ujarnya.

Peneliti Setara Institute, Halili menuturkan, pada 2015 terjadi 197 peristiwa dan 236 tindakan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2014 di mana terjadi 134 peristiwa dan 197 tindakan. Dalam satu peristiwa, bisa terjadi banyak tindakan pelanggaran, misalnya kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dilakukan dengan cara mengusir, membakar properti, hingga kekerasan fisik.

Berdasarkan sebaran wilayah, lima daerah dengan kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi adalah Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan DIY. Aktor pelaku negara antara lain, pemerintah kota/kabupaten, Kepolisian, dan Satpol PP, sementara pelaku nonnegara antara lain warga masyarakat, ormas, hingga tokoh agama.

“Sungguh ironi, aparatur negara yang harusnya melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, ternyata menjadi pelaku pelanggaran, ini mem­buktikan pengaruh Nawa Cita tidak sampai ke tingkat daerah,” sebutnya.

Halili melihat, saat ini tingkat intoleransi masyarakat Indonesia sudah luar biasa. Sedikit pemicu saja bisa menimbulkan ledakan masalah yang sangat besar. Dia mengimbau pemerintah dan masyarakat ntuk berhenti pura-pura toleran, rukun, dan menghargai perbedaan.

“Pemerintah tidak punya grand design untuk mencegah intoleransi. Kita mengingatkan isu intoleransi tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata tapi harus tampak dalam kebijakan pemerintah,” tandasnya.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menerangkan, negara adalah subjek utama dalam penegakan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pihaknya terus menagih janji Jokowi-JK soal pemajuan HAM dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Maraknya intoleransi semakin mendukung tranformasi radikalisme jadi terorisme. “Untuk menjadi teroris, orang akan mengalami radikalisasi, ini sudah tampak dari sejumlah pelaku teror,” katanya.

Pembiaran kasus-kasus intoleransi akan berujung pada kegagalan program deradikalisasi yang dibuat pemerintah. Sementara regenerasi aktor terorisme terus terjadi. “Kita perlu mendorong energi sosial antiterorisme menjadi gerakan nyata untuk mengembangkan toleransi,” imbuhnya.

Rohaniawan Romo Benny Susetyo menekankan, setiap rantai kekerasan harus diputus. Dia mengusulkan agar pemerintah mengembangkan mata pelajaran pendidikan agama yang biasa mengajarkan kemajemukan dan kebhinnekaan. “Selama ini ruang publik cenderung dikuasai kelompok ekstrim, tidak ada counter ideologi,” katanya.

Pihak Kepolisian juga harus menindak tegas setiap kekerasan atas nama agama agar para pelakunya tidak merasa kebal hukum.

Dia mengajak pemerintah dan masyarakat untuk keluar dari kepalsuan dan kepura-puraan dengan terus menyatakan bangsa Indonesia rukun, cinta damai, dan antikekerasan, na­mun antikeragaman. “Kita harus menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di semua ruang hidup masyarakat,” tandasnya.

Sumber: rmol.co[:]