Pos

Kemenag Siapkan Modul Moderasi Beragama untuk PAI di Sekolah

Jakarta I Dalam rangka penuatan moderasi beragama di Sekolah, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag tengah menyusunan modul penguatan moderasi beragama pada Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Ada empat modul yang ditargetkan selesai hingga lima bulan ke depan.

“Lima bulan ke depan, kami menargetkan terbit 4 modul ataupun pedoman untuk penguatan moderasi beragama pada PAI di sekolah,” sebut Direktur PAI Rohmat Mulyana di Jakarta, Jumat (19/2/), seperti dikutip laman kemenag.go.id.

Dalam situs resmi Kementerian Agama ini diberitakan, empat modul tersebut adalah buku saku moderasi beragama untuk guru, modul penguatan moderasi beragama bagi institusi pembina guru, modul bagi guru PAI ketika menyampaikan moderasi beragama yang terintegrasi dengan mapel, dan modul moderasi untuk kegiatan kesiswaan.

Modul ini, lanjut dalam berita tersebut,  disusun oleh Tim Pengembang Pendidikan Karakter berbasis Moderasi Beragama. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 181 Tahun 2021. Dinilai pengalaman sebagai Sekretaris Pokja Implementasi Moderasi Beragama pada Ditjen Pendidikan Islam sejak 2018, Anis Masykhur ditunjuk sebagai koordinator dan PIC program ini.

Menurut Rohmat, desain modul juga telah dikomunikasikan dengan Pusat Pendidikan Karakter Kemendikbud. Komunikasi ini penting agar ada kesepahaman dan titik temu antara pendidikan karakter dengan moderasi beragama.

Sebelumnya, dalam kesempatan rapat Steering Committee program bersama Kemendikbud-Kemenag dan INOVASI awal tahun 2021, Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani  meminta jajarannya untuk terus memperkuat karakter moderasi beragama di sekolah dan madrasah. Tindak lanjutnya adalah adanya penandatanganan kerja sama dua Kementerian ini.

Ikhtiar penguatan moderasi beragama di Ditjen Pendis sendiri sebenarnya sudah berlangsung sejak 2018 dengan dibentuknya Pokja Moderasi Beragama. Semua Direktorat bergerak bersama dalam program penguatan yang kemudian dievaluasi pada 2020.

Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini dinilai sejumlah kalangan penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang relijius meski bukan negara berdasarkan agama tertentu.

Sebagaimana disebutkan Muhammad Faizin dalam artikelnya di laman nu.or.id (16/12/20), hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. [AN/kemenag.go.id/nu.or.id]

Pernyataan Sikap Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Pengaduan KDRT yang dialami oleh NA (19 Februari 2021)

Pernyataan Sikap Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Pengaduan KDRT yang dialami oleh NA (19 Februari 2021)

Dukung Korban Memutus Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jakarta, 19 Februari 2021

 

Pada Selasa 16 Februari 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan langsung dari NA. Dalam pengaduannya, korban menyampaikan pengalaman berulang Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya selama 9 tahun pernikahan. KDRT berulang ini menyebabkan ia memilih untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya, selain melaporkan kasus KDRT yang menimpanya.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dalam pengalaman KDRT, korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, secara berulang-ulang. Kerap pula korban terbenam dalam siklus KDRT, yaitu situasi yang meliputi rangkaian peristiwa: (1) Meningkatnya ketegangan antara suami-isteri; (2) Terjadi kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi); (3) Minta maaf dan masa ‘bulan madu’; (4) Hubungan kembali “membaik”. Siklus ini dapat berputar kembali ke 1-2-3 dan seterusnya. Yang perlu diwaspadai dari  siklus ini adalah bahwa kuantitas dan kualitas kekerasan akan terus meningkat dan bahkan dapat berakhir dengan kematian korban. KDRT berulang tak mengenal kelas sosial ekonomi, tingkat pendidikan maupun profesi, bahkan perempuan pesohor pun mengalaminya.

Komnas Perempuan mengapresiasi NA atas keberaniannya menyuarakan KDRT yang dialaminya. Gugatan cerai yang diajukannya merupakan upaya NA untuk memutus siklus KDRT yang dialaminya. Siklus kekerasan pada dasarnya  bertolak dari  harapan korban bahwa pernikahannya dapat diselamatkan dengan permintaan maaf dari pelaku dan korban memaafkan dengan harapan pelaku  memperbaiki diri, namun kenyataannya KDRT berulang. Siklus kekerasan inilah yang menyebabkan banyak korban KDRT  mempertahankan relasi yang tidak sehat, karena pelaku sudah meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki diri. Memilih memutus perkawinan juga bukan merupakan pilihan yang mudah bagi perempuan, baik karena pertimbangan anak, stigma terhadap  perempuan yang bercerai dan status sebagai janda cerai maupun pandangan keagamaan terkait perkawinan dan posisi perempuan dalam perkawinan.

Hingga November 2020, Komnas Perempuan telah menerima 2.026 pengaduan, dengan pengaduan terbanyak, yaitu 1.190 kasus, adalah KDRT/Relasi Personal lainnya. Pengaduan terkait KDRT /Relasi Personal, dengan mayoritas korban adalah istri. Kondisi  ini  tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh orang-orang  terdekat  yang mempunyai relasi personal dan sangat dikenal oleh korban. Kasus kekerasan ini terutama dilakukan oleh pasangan/suami.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa  KDRT terhadap istri adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan berbasis gender sebab KDRT terhadap istri berakar dari ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang dimanifestasikan dalam institusi perkawinan dan keluarga. NA menjadi gambaran situasi kekerasan yang dialami perempuan  dalam relasi yang seharusnya merupakan ruang aman dan pelindung bagi perempuan. Mengenai hal ini, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam Rekomendasi 35 CEDAW menggarisbawahi pentingnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ditanggani secara sistemik, bukan individual, sebab telah menjadi “alat sosial, politik dan ekonomi yang fundamental untuk menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan meneguhkan stereotipe peran-peran [gender].”

Oleh karena itu, Komnas Perempuan juga mengapresiasi sikap dari penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dan petugas Pengadilan Agama, yang menurut informasi NA bertindak profesional dalam menanggapi laporannya. Komnas Perempuan mendorong agar sikap ini juga dipastikan berlaku untuk  semua kasus, tanpa kecuali, sehingga memberikan penguatan akses perempuan korban pada keadilan. Penyikapan aparat penegak hukum yang profesional sesuai dengan standar hak asasi manusia dan perspektif keadilan gender akan berkontribusi secara signifikan pada pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara. Tanggung jawab konstitusional negara tersebut adalah pada pelindungan hak konstitusional warga, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat 1 dan 28G Ayat 1 UUD NRI 1945. Dalam kasus KDRT, jaminan perlindungan hukum ini juga memungkinkan warga, khususnya perempuan korban, menikmati hak konstitusionalnya atas hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI 1945).

Selanjutnya, Komnas Perempuan mendorong masyarakat, khususnya warganet  agar memahami kepelikan yang dihadapi korban KDRT dan siklus kekerasan yang dialaminya,  sehingga tidak menyalahkan  korban atas pilihannya untuk keluar dari kekerasan melainkan mendukung korban untuk memutus rantai kekerasan. Komnas Perempuan mengajak media massa dan warganet  untuk membantu  masyarakat  memahami korban  dan memberikan dukungan kepada korban KDRT dalam memutus siklus KDRT dan memulihkan diri dari kekerasan yang dialaminya.

 

Narasumber

  1. Andy Yentriyani
  2. Siti Aminah Tardi
  3. Theresia Iswarini
  4. Rainy Hutabarat

 

Narahubung

Chrismanto Purba (chris@komnasperempuan.go.id)

 

Sumber berita: https://komnasperempuan.go.id/

Beragama Secara Terbuka

Islam adalah agama yang terbuka (inklusif). Terbuka terhadap kritik, dan terbuka untuk bergaul dan bersahabat dengan (pengikut) agama lain. Penegasan dalam al-Quran, “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku” merupakan cermin dari keterbukaan itu. Islam mengakui keberadaan agama lain dan antaragama yang berbeda harus saling menghormati. Makanya, dalam Islam, dilarang untuk menjelek-jelekkan atau menghina agama lain. Dalam al-Quran disebutkan: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS, Al An’am:108)

Untuk memaknai agama secara terbuka, kita harus melihat kebenaran dalam perspektif yang luas. Dalam agama (Islam), ada dua cara memperoleh kebenaran, yakni  dengan rasio (akal) dan melalui wahyu Tuhan (al-Quran). Kebenaran yang diperoleh melalui rasio sifatnya relatif. Sementara kebenaran wahyu bersifat  mutlak. Namun,  harus pula digarisbawahi bahwa, meskipun kebenaran wahyu itu  mut­lak, tapi  interpretasi terhadap wahyu bersifat relatif,  karena  kegiatan interpretasi sudah melibatkan rasio (akal) yang menjadikan kebenaran wahyu menjadi relatif. Di sini perlu ditegaskan bahwa kebenaran wahyu (ayat) Tuhan kemutlakannya hanya pada tataran teks.

Sementara itu, kebenaran teks wahyu harus “berbunyi” dan bahkan harus berfungsi. Bagaimana agar wahyu Tuhan bisa “berbunyi” dan berfungsi membutuhkan interaksi dengan manusia, yakni dengan dibaca, dipahami dan diamalkan. Manusia dapat berinteraksi dengan wahyu Tuhan (al-Quran) melalui kaidah-kaidah yang telah disepakati. Kaidah ilmu tajwid untuk membaca, kaidah ilmu tafsir untuk memahami serta kaidah syariat, akhlak dan etika sosial untuk mengamalkannya. Tapi meskipun terdapat kaidah-kaidah, tidak menutup kemungkinan bacaan, pemahaman dan amalan manusia terhadap wahyu Tuhan berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam bacaan misalnya, meskipun ada kaidah ilmu tajwid, tidak menutup kemungkinan berbeda satu sama lain. Adanya istilah “tujuh bacaan” (al-qiraat as-sab’ah) menunjukkan kebenaran ini. Kalau membaca saja sudah berbeda, apalagi memahami dan mengamalkannya, tentu akan lebih beragam lagi searah dengan keberagaman kreatifitas manu­sia.

Keberagaman itu, apakah semuanya benar? Jawabannya tidak mutlak, bisa ya, bisa juga tidak. Kebenaran yang berasal dari hasil pemahaman manusia itu relatif. Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Yang jelas-jelas salah adalah ketika yang satu menyalahkan yang lain, atau saling menyalah­kan dengan tanpa argumentasi yang akurat. Menyalahkan (menuduh) tanpa argumentasi dalam term al-Quran disebut dzan (sakwasangka). Allah mela­rang orang-orang yang beriman untuk bersakwasangka, karena sebagian sakwasangka adalah dosa (QS;49:12). Sebaliknya menganggap diri paling benar atau paling suci juga tidak diperkenankan. Al-Quran surah An-Najm (53:32) di antaranya mengisyaratkan  akan  hal ini. Terhadap orang yang menganggap diri paling benar dan cenderung menyalahkan orang lain, Nabi Muhammad SAW pernah meny­indir secara tajam melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Apabila kamu mendengar seseorang mengatakan: Manusia telah rusak atau binasa, maka orang itulah yang paling rusak di antara mereka.”

Namun demikian, bukan berarti kita harus berdiam diri terhadap (kemungkinan) kesalahan orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Kita harus tetap kritis, melakukan koreksi terhadap segala bentuk patologi sosial. Dalam doktrin Islam sikap kritis dan korektif ini diekspresikan melalui gerakan dakwah “amar ma’ruf nahi munkar.” Dakwah dan saling berwa­siat kepada kebenaran dan kesabaran. Bagi umat Islam hal ini merupakan kewajiban, tapi tentu saja dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah dan penuh kebijaksanaan, dan bila perlu dengan argumentasi secara baik dan benar (akurat), tanpa ada perasaan benar sendiri (memonopoli kebenaran), tanpa sikap menghakimi dan menuduh orang lain tersesat, apalagi menuduh kafir. Dan, yang lebih penting, dalam berdakwah tidak ada paksaan untuk mengikuti apa yang kita dakwahkan. Sasaran utamanya harus diarahkan terle­bih dahulu pada diri sendiri dengan keikhlasan dan  kejujuran. Keikhlasan dan kejujuran pada diri sendiri akan berdampak pada sikap ikhlas dan jujur pula ketika melihat kebenaran yang ada dan diekspresikan orang lain.

Agama, apapun namanya, bertujuan untuk membawa kedamaian dan  kebaha­giaan hidup baik di dunia (kini) maupun di akhirat (kelak). Islam misalnya, ia hadir di pentas sejarah kemanusiaan untuk membawa rahmat bagi kesemes­taan (rahmatan lil-‘alamin). Namun subyektivitas manusia (pemeluk  agama) acap  kali membuat agama menjadi destruktif. Beberapa kasus kerusuhan yang terjadi di tanah air dan pelosok dunia tak jarang dipicu karena sentimen agama. Agama dijadikan “alat” untuk membenci atau bahkan untuk melawan golongan lain yang tidak seagama. Ibarat pisau bermata dua, agama bisa berfungsi ganda, satu sisi bisa menumbuhkan solidaritas dan integrasi, tapi pada sisi lain juga potensial melahirkan disintegrasi.

Nah, setelah sedikit “berdiskusi” tentang makna kebenaran –khususnya dalam Islam, dan saya yakin, kebenaran menurut agama lain pun tidak jauh berbeda, untuk tidak dikatakan sama persis– maka ada baiknya bagi umat beragama, terutama para tokoh agamawan, untuk melihat kebenaran dan ekspre­si keberagamaan bukan semata dari standar pemahaman pribadinya sebagai hasil produk interpretasi dari kitab suci yang diyakini kebenarannya. Karena ekspresi kebenaran khususnya dalam sikap keberagamaan kiranya berwa­jah plural dan sangat inklusif. Kesadaran akan hal ini kiranya akan  menum­buhkan toleransi yang lebih arif dalam melihat dan merespon ekspresi kebe­naran (keberagamaan) orang lain, apapun “nama” agama yang dipeluknya.

Dari sejarah kita dapat berkaca, akibat ekspresi keberagamaan yang monolitik dan eksklusif, antarsesama pemeluk Islam pun tak jarang terjadi konflik dan benturan kepentingan, apalagi dengan  pemeluk  agama lain. Menyebut sekedar contoh, dalam sejarah Islam, mengapa Al-Hallaj, Syeh Siti Jenar dan mungkin banyak lagi yang lain menemui ajal di ujung pedang umat Islam sendiri, semua itu akibat dari sikap keberagamaan  yang tidak toleran — untuk tidak dikatakan picik.

Ekspresi kebenaran dalam beragama yang ditampilkan secara  monolitik dan eksklusif harus kita waspadai. Karena, sekali lagi, sikap yang demikian itu tidak menutup kemungkinan terjadi ketegangan atau bahkan tabrakan antara satu “kebenaran” dengan “kebenaran” yang lain. Jika hal ini terjadi, kemungkinan konflik dan perselisihan atau bahkan pertikaian (bersenjata) antarsesama pemeluk agama terasa menjadi sulit untuk dihindarkan. Kewajiban kita tentu  meng­hindarinya semaksimal mungkin, melalui upaya pemahaman agama secara kompre­hensif,  dan dengan ekspresi keberagamaan yang inklusif, ikhlas, adil  dan toleran.[]

 

(Ust. Abd. Rahim Ghazali, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah)

Eti Kurniawati Guru Kristen Pertama yang Mengajar Madrasah di Tana Toraja

Tana Toraja – Lingkungan madrasah (sekolah Islam) selalu identic dengan busana muslim. Baik siswa-siswinya maupun guru-guru di dalamnya. Namun, ada pemandangan berbeda di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Tana Toraja. Sejak Januari 2021 lalu madrasah ini diwarnai dengan kehadiran seorang guru beragama Kristen yang mengajar mata pelajaran umum yakni Geografi.

Dia adalah Eti Kurniawati. Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) ini menerima SK pengangkatannya pada 26 Januari 2021 bersama beberapa rekannya. Dia ditempatkan di MAN Tana Toraja. Eti tampak berbaur dan sangat diterima oleh rekan guru-guru di sekolah di mana dia ditempatkan.

Kepala Sekolah MAN Tana Toraja Sampe Baralangi menyebut,  pihak sekolah juga telah menerima SK dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulawesi Selatan terkait penempatan Eti Kurniawati sebagai guru geografi di MAN Tana Toraja.

“ Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI tentang pengangkatan guru madrasah khususnya Bab VI Pasal 30. Dimana guru mata pelajaran umum tidak jadi masalah mengajar di Madrasah karena bukan membawahi mata pelajaran agama,” jelasnya, seperti dikutip sindonews.com, awal Februari (3/2) lalu.

Sementara itu, masih dalam ulasan sindones.com,  Eti Kurniawati mengaku bahagia bisa mengajar di MAN Tana Toraja. Dia tidak menolak tugas negara tersebut. Bahkan Eti Kurniawati langsung beradaptasi dengaan keadaan di MAN tersebut dengan memakai baju berlengan panjang dan rok panjang.

“Sebagai orang asli Toraja bahwa bagi masyarakat toraja ini sudah menjadi hal biasa yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama,” ujarnya.

Mulanya Eti Kurniawati kaget bukan kepalang ketika menerima SK Pengangkatan menjadi guru CPNS di Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). Guru beragama Kristen ini tak menduga ditempatkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tana Toraja.

“Awalnya saya kaget ketika menerima SK dan mengetahui bahwa saya ditempatkan di MAN Tana Toraja. Saya pikirnya akan ditempatkan di sekolah umum sesuai agamaku,” ujarnya dalam keterangan resmi di situs Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel seperti dikutip detik.com awal Februari (1/2) lalu.

Atas pengangkatan dan penempatannya tersebut Eti Kurniawati menerimanya dengan penuh syukur dan akan menjalaninya sebaik mungkin.

“Tapi ya karena saya yakin ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya, maka akan saya jalani sebaik mungkin dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru nantinya,” tuturnya kepada detik.com.

 

Kemenag: Tak Langgar Aturan

Atas keberadaan guru nonmuslim yang mengajar di madrasah tersebut, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama , Muhammad Zain menegaskan halk itu tak melanggar aturan untuk mengajar di madrasah.

Hal itu ia sampaikan untuk merespon kabar viral di media sosial yang menunjukkan seorang Guru Mata Pelajaran Geografi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tana Toraja non muslim.

“Penempatan CPNS guru Geografi yang non muslim di MAN Tana Toraja, tidak melanggar aturan,” terang Zain dalam keterangan resminya, awal Februari (3/2) lalu.

Namun demikian, Zain memberikan catatan bahwa guru pengampu mata pelajaran agama di Madrasah wajib beragama Islam. Sebab, Madrasah merupakan sekolah dengan ciri khas Islam.

Mata pelajaran yang diwajibkan diampu oleh guru beragama Islam itu yakni pelajaran agama itu antara lain Aqidah Akhlak, Al-Qur’an Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

“Tapi, untuk guru mata pelajaran umum di madrasah, pembantuan bahwa itu bisa juga diampu oleh guru non muslim,” jelas Zain.

Zain, seperti diberitakan sindonews.com (3/2),  nenandaskan, kebijakan tersebut sudah sejalan dengan regulasi sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Kebijakan itu juga tak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Aturan itu tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Permenpan No 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 , dan Perka BKN No 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.

Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan-Tentang Definisi Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa

Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Tentang Definisi Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa

 

Pemutakhiran Definisi Perempuan Untuk Mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Jakarta, 18 Februari 2021

 

Menanggapi polemik definisi kata perempuan yang viral baru-baru ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penting peran bahasa termasuk kamus eka bahasa KBBI Pusat Bahasa, dalam membangun nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bahasa tidak bebas nilai, melainkan bagian dari budaya yang mengandung nilai-nilai tertentu dan turut membentuk pandangan dunia seseorang dan masyarakat. Bahasa juga berkembang dan arti kata bisa bergeser seturut dinamika masyarakatnya.

Penelusuran Komnas Perempuan terhadap pertumbuhan kamus eka bahasa Indonesia mencatat bahwa Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) yang disusun oleh WJS Poerwadarminta dan diterbitkan pertama kalinya pada 1953 dan dicetak ulang sepuluh kali sampai tahun 1989 merupakan kamus eka bahasa Indonesia yang pertama. KUBI kemudian dikembangkan oleh Pusat Bahasa menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang edisi pertamanya terbit tahun 1988. Hingga kini, penerbitan KBBI Pusat Bahasa sudah memasuki edisi kelima.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa sebuah kata di dalam kamus mengalami perluasan dan atau pergeseran arti, penambahan lema (bentuk baku dari sebuah kata) dan sublema seturut perkembangan bahasa dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Tim Penyusun dalam rilisnya bahwa kata perempuan terdaftar dalam KBBI sejak edisi pertama (1988). Saat itu, kata perempuan diberi padanan kata saja, yaitu ‘wanita’ dan ‘bini’. Pada edisi pertama sudah dicantumkan beberapa gabungan kata berinduk kata perempuan, seperti: “perempuan geladak”, “perempuan jahat”, “perempuan jalan”, “perempuan jalang”, “perempuan jangak”, “perempuan leach”, dan “perempuan nakal”. Baru dalam edisi-edisi selanjutnya, arti kata ditambahkan sebagai “orang (manusia) yang memiliki puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui”. Kata ‘wanita’ dan ‘bini’ dipertahankan sebagai padanan.

Sejak edisi kedua sampai seterusnya, definisi kata ini ditambah lagi dengan ‘betina’ yang dilengkapi penjelasan ‘khusus untuk hewan’. ‘Perempuan lacur’ masuk dalam KBBI edisi kedua dan ‘perempuan simpanan’ dalam KBBI edisi ketiga. Sampai KBBI edisi kelima tidak ada lagi penambahan gabungan kata untuk lema perempuan. Namun, penyesuaian beberapa kali dilakukan terutama penggantian kata pendefinisi pada lema ini, yaitu ‘puki’ yang terekam dalam edisi I dan II diubah menjadi vagina pada edisi III dan selanjutnya. Pengertian dan penggabungan kata perempuan tersebut tidak memiliki ungkapan yang positif  dan belum mengalami pemutakhiran sesuai dengan situasi Indonesia yang semakin demokratis dan memahami kesetaraan serta hak-hak asasi perempuan. Bandingkan dengan lema dan sublema laki-laki yang positif semua, baik definisi maupun gabungan kata berinduk laki-laki, seperti laki-laki jemputan, yang artinya “laki-laki yang dipilih dan diambil menjadi menantu”, atau arti positif lain seperti “orang yang mempunyai keberanian dan kegagahan.”

Mandat utama Komnas Perempuan adalah membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu upayanya adalah dengan menyusun Tesaurus Kekerasan Terhadap Perempuan. Tesaurus menjadi sarana atau alat yang digunakan untuk mengawasi kosa kata dalam proses penyusunan indeks dokumen yang memuat khasanah kata maupun singkatan/akronim terkait kekerasan terhadap perempuan, penjelasannya maupun kontruksi kata-kata baru dan tafsir yang mendukung hak-hak asasi perempuan. Sebagai contoh, istilah “sunat perempuan” yang mengandung aspek normalisasi praktik kekerasan terhadap perempuan diganti dengan kata-kata “Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan” (P2GP) sering dengan gerakan hak-hak perempuan global yang mengganti istilah female circumcision dengan female genital mutilation untuk menggarisbawahi aspek kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mengakui bahwa arti kata dalam sebuah kamus mengalami perjalanan yang menunjukkan penafsiran atas kata, baik kata pinjaman dari bahasa asing maupun yang berasal dari khasanah budaya-budaya Nusantara sendiri. Selain itu, sebuah kamus juga disusun berdasarkan sumber-sumber data bahasa yang kriterianya telah ditetapkan oleh Tim Penyusun. Pada dasarnya, sebuah edisi kamus tak pernah selesai karena masyarakat pengguna bahasa juga berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, agar memutakhirkan arti kata “perempuan” melalui antara lain, penambahan sublema perempuan dan memperluas arti.  Juga memperluas sumber-sumber data bahasa dengan menyertakan publikasi yang relevan antara lain dari lembaga-lembaga hak asasi manusia;
  2. Organisasi Masyarakat Sipil agar turut mensosialisasikan kata-kata yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap asasi perempuan serta inklusif (disabilitas, minoritas seksual, suku, agama dan ras, lansia, dll);
  3. Media massa turut mendukung dengan membangun narasi dan memilih ungkapan yang mendukung kesetaraan dan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
  4. Organisasi-organisasi agama agar membangun narasi dan menggunakan kosakata yang menjunjung kesetaraan dan keadilan gender serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
  5. Pekerja seni budaya baik individu maupun organisasi agar terus memantau konstruksi teks-teks kultural yang bias gender maupun bias lainnya di lingkungan industri kreatif. Komnas Perempuan mengapresiasi upaya  memviralkan  kritik terhadap definisi lema  perempuan yang bias serta sublemanya yang negatif semua di media sosial.

 

Narasumber:

Rainy Hutabarat

Siti Aminah Tardi

Mariana Amiruddin

Andy Yentriyani

 

Narahubung

Chrismanto Purba (chris@komnasperempuan.go.id)

Sumber: https://komnasperempuan.go.id/

SKB 3 Menteri, Guru dan Wali Murid Tanggapi Penolakan Walkot Pariaman

Jakarta – Penolakan Wali Kota Pariaman Genius Umar terhadap Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam sekolah ditangapi oleh berbagai kalangan. Diantaranya adalah guru dan wali murid.

Guru Sekolah Global Mandiri Ade Irawan menyebut bahwa SKB 3 Menteri yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2021 sudah tepat dan sesuai dengan amanah UUD 1945 mengenai jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta UU Sisdiknas No 20/2003.

“SKB ini mengembalikan fitrah sekolah negeri sebagai sekolah yang terbuka dan membuka diri terhadap keragaman yang ada dari peserta didik, termasuk seragam sekolah nasional. Tidak mewajibkan atau tidak melarang mengenakan seragam sekolah saja atau dengan atribut keagamaan mencerminkan amanat undang-undang tersebut dijalankan,” tutur Ade secara tertulis memalui pesan singkat kepada kabardamai/id.

Hal demikian, menurutnya,  bukan berarti membuat jarak antara pendidikan nasional dengan pendidikan agama.

“Sudah sejak lama pendidikan agama masuk dalam pendidikan nasional sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Namun demikian, perlu dipahami kembali, apakah mewajibkan atribut keagamaan pada peserta didik merupakan pembentukan karakter bangsa, apakah ini merupakan hal yang pokok dalam agama, bagaimana jika peserta didik dan keluarganya memiliki pandangan yang berbeda mengenai atribut keagamaan,” ujar Ade mempertanyakan.

Mengenai kearifan lokal, fasilitator di Yayasan Guru Kebinekaan ini menanggapi sejauh mana atribut keagamaan tersebut dijadikan kearifan lokal?

Sedang dapat kita ketahui bahwa dengan sumber rujukan yang sama tidak berubah, masyarakat dan pemuka agama punya pemahaman atribut keagamaan yang berbeda dan tidak sekaku saat ini, ungkapnya.

Ade juga mengajak untuk  dipikirkan kembali pengajaran agama di sekolah negeri yang berbasis dogma dan ritual semata. Jarang mengadakan ruang perjumpaan, akan sulit menumbuhkan pribadi yang memiliki kecakapan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif.

 

Tiga Kesalahan Mendasar

Sementara itu, Johanes Lam, orang tua murid di Surabaya mengatakan bahwa melalui SKB 3 Menteri tersebut justru meninggikan hubungan warga negara dengan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Dengan mengembalikan hak asasi warga negara dalam memeluk dan meyakini agama dan kepercayaannya, tanpa campur tangan pemerintah, tetapi justru pemerintah bertindak sebagai fasilitator netral atas semua agama dan kepercayaan yang ada di negara Indonesia, ujar pencetus komunitas Keluarga Bineka ini kepada kabardamai.id.

Menanggapi  ketiga alasan penolakan yang dilakukan oleh Walikota Pariaman, menurut Johanes, setidaknya membuat Wali Kota Pariaman membuat 3 kesalahan mendasar sebagai pejabat publik yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pertama, dengan menggunakan alasan UU Otonomi Daerah, Walikota Pariaman sudah melakukan tindakan indisipliner, yakni menentang secara terbuka perintah dari pejabat di tingkat yang lebih tinggi, hanya untuk meraih popularitas politis di daerahnya.

“Padahal, UU Otonomi Daerah seharusnya dipakai untuk mendukung kebijakan nasional, bukan untuk menentang, karena itu disebut UU Otonomi Daerah, bukan UU Negara Bagian,” ungkap lelaki yang biasa disama Mas Jo ini,

Kedua, pemahaman tentang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam UU Sistem Pendidikan Nasional diartikan secara sempit hanya untuk golongan agama tertentu.

“Jelas ini menyalahi semangat kebebasan beragama sebagaimana yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia, yang merupakan UU tertinggi,” tandasnya.

Ketiga, imbuh Johanes, alasan pemisahan kehidupan beragama dengan lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan, sudah menjadi alasan klise bagi orang-orang yang berjiwa intoleran untuk mendeskreditkan orang lain yang tidak segolongan.

“Hal ini melanggar pasal kebebasan beragama dalam UUD NKRI dan sekali lagi adalah penyalahgunaan wewenang dari pejabat publik untuk ikut campur dalam kehidupan beragama di masyarakat, dimana sudah jelas harusnya pejabat publik menjadi pengayom yang menjaga dan melindungi kebebasan beragama setiap warga Negara,” tandasnya.

Hal ini menurut Johanes bisa menjadi preseden buruk bagi kelangsungan semangat toleransi di negara bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika ini.

“Dan juga bisa menjadi preseden buruk bagi semangat kedisiplinan menjaga hirarki kepemimpinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. [AN]

Walkot Pariaman Tolak SKB 3 Menteri, Alamsyah: Kesempatan Pemerintah Edukasi Publik

Jakarta – Secara terbuka Wali Kota Pariaman Genius Umar menentang Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang peraturan seragam sekolah berbasis keagamaan. Genius menilai, penolakan atas aturan seragam sekolah itu memiliki dasar. Bahkan, ia mengatakan siap jika harus bertemu dan berdiskusi dengan tiga menteri yang membuat surat keputusan bersama.

Penolakan Wali Kota Pariaman tersebut mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya peneliti senior Wahid Foundation Alamsyah M. Dja’far.

Lelaki kelahiran Pulo Tidung Kepulauan Seribu ini mengatakan bahwa penolakan tersebut menjadi  kesempatan bagi pemerintah pusat khususnya Mendikbud, Mendagri, dan Menag melakukan dialog dan mendengarkan pandangan sang Wali Kota.

Pandangan dan sikap Wali Kota, menurut Alamsyah,  bisa saja mewakili pandangan satu wali Kota, tapi bisa juga pikiran dari beberapa Wali Kota laonnya. Pandangan Genius bisa juga dilihat sebagai pikiran yang muncul dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

“Forum ini juga menjadi kesempatan pemerintah pusat untuk melakukan edukasi publik dan mensosialisasikan mengapa SKB penting,” ujarnya kepada kabardamai.id.

Menurut Alamsyah, kita bisa mendiskusikan tiga alasan wali kota tersebut.

“Saya kira ini menarik untuk pemebelajaran bersama. Salah satu alasan Wali Kota mengatakan SKB dinilai tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan ini memisahkan antara kehidupan beragama dengan lingkungan pendidikan,” terangnya.

 

Tanggapan terhadap Argumen Walkot Pariaman

Terkait 3 alasan Wali Kota Pariaman tersebut Alamsyah memberikan komentar sebagai berikut.

Pertama, menurur alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, pandangan sang Wali Kota tersebut bukan isu baru. Ini mewakili perdebatan lama yang sudah muncul sejak disusunnya UU Sisdiknas pada tahun 2000-an.

Kedua, Alamsyah mempertanyakan, apakah benar SKB 3 Meneri itu memisahkan kehidupan beragama dengan lingkungan pendidikan? Apakah dengan SKB, pelajar perempuan yang memilih berjilbab tidak dapat mengenakan jilbab.

“SKB hanya menegaskan tidak boleh melarang atau mewajibkan busana tertentu berdasarkan agama. Tapi, jika pelajar mau melakukannya sesuai keyakinan, sekolah tidak boleh melarang,” tandas penulis buku Sebab Aku Memilikimu ini.

Ketiga, Alamsyah menyebut, bukankah SKB 3 Menteri ini hanya berlaku untuk sekolah negeri umum saja? Sementara sekolah sekolah negeri agama dapat membuat kebijakan sesuai agama masing-masing. Artinya sekolah-sekolah swasta dapat membuat aturan sendiri sesuai ondisi, visi dan misi dari sekolah tersebut.

Keempat, Alamsuah  membenarkan bahwa tujuan pendidikan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi tidak berarti penerjemahannya diskriminatif untuk satu agama tertentu.

“Bukankah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dimaksudnya untuk semua agama dan keyakinan di Indonesia? Jika logika beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa diartikan kewenangan sekolah mewajibkan berdasarkan agama tertentu, maka seharusnya sekolah di daerah lain dengan mayoritas agama tertentu di luar Islam dapat melakukan hal sama. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai Pancasila dan prinsip layanan publik yang non-diskriminatif,” pungkasnya.

 

Gubernur Bisa Beri Sanksi

Atas penolakan Wali Kota Pariaman, Kabiro Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hendarman mengatakan yang bersangkutan dapat disanksi oleh Gubernur Sumatera Barat.

“Kalau bupati/wali kota menolak ya gubernur-nya yang mengambil tindakan dan (diberi) sanksi,” ujar Hendarman seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (16/2).

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan bahwa dirinya sudah menegur langsung Wali Kota Pariaman, Genius Umar yang menolak menerapkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah.

“Kemarin saya telepon yang bersangkutan langsung, saya ingatkan kepala daerah itu tugasnya mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. SKB itu peraturan perundang-undangan,” ujar Akmal dalam konferensi pers, Rabu, 17 Februari 2021.

Ia berharap teguran lisan itu membuat Wali Kota Pariaman segera menjalankan SKB 3 Menteri tersebut. “Dengan komunikasi yang baik, kami harapkan tidak perlu sampai ada sanksi,” ujar Akmal seperti dikutip tempo.co (17/2). [AN]

Sudahi Kebingungan Masyarakat Mengenai Imlek

Saat saya bersekolah dulu, setiap sincia atau Tahun Baru Imlek senantiasa meminta izin atau membolos.
 
SD sampai SMP saya bersekolah di sekolah Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian berganti nama menjadi Swadaya.
 
Tak terlalu masalah saat saya meminta izin, sekolah tersebut pada dasarnya didirikan untuk menampung orang-orang Tionghoa yang tak dapat lagi bersekolah di sekolah Tionghoa, karena sekolah Tionghoa ditutup paksa pada tahun 1966 pasca G30S PKI. Namun demikian tetap saja ketika itu siswa beragama Konghucu dipaksa untuk mengikuti pendidikan agama Kristen.
Persoalan mulai timbul saat saya bersekolah di SMA Katolik. Bukan hal yang mudah untuk membolos atau izin untuk bersembahyang dan merayakan Tahun Baru Imlek ketika itu. Setiap Tahun Baru Imlek senantiasa diadakan ulangan dengan ancaman kalau tidak mengikuti ulangan akan diberi nilai nol.Ketika itu, kawan-kawan saya yang telah beralih agama, saat ditanyakan apakah merayakan sincia? Mereka selalu mengatakan tidak merayakan sincia karena sudah tidak beragama Konghucu. Itulah realita yang ada ketika itu. Beriringan dengan dikeluarkan larangan merayakan Tahun Baru Imlek secara terbuka di tempat umum oleh pemerintah Orba.
 
Dapat dikatakan orang-orang Tionghoa ketika itu ‘tiarap’. Perayaan Sincia dijauhi dan dianggap sebagai hal membahayakan yang harus disingkirkan jauh-jauh.
 
Bagaimana dengan umat Konghucu? 
 
Umat Konghucu yang memegang teguh keyakinannya tetap melakukan persembahyangan dan merayakan sincia di rumah dan bersembahyang di kelenteng/bioKong MiaoWen Miao, atau litang.
 

Yang berpaling dari Agama Konghucu dengan tegas mengatakan sudah tidak merayakan sincia.

Kondisi seperti itu tak mengherankan karena tak mudah menjadi penganut Agama Konghucu, pelajaran agama Konghucu dicabut dari kurikulum Nasional, berangsur-angsur dalam KTP tidak dapat mencantumkan agama Konghucu, kelenteng dilarang untuk dibangun atau diperbaiki kecuali berganti nama menjadi vihara atau TITD, dan secara bertahap pernikahan secara agama Konghucu tak dapat dilangsungkan artinya umat Konghucu tak dapat mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.

Banyak lagi perlakuan tidak adil terhadap umat Konghucu baik oleh pejabat pemerintah, sekolah, RW, RT, relasi, dan kolega. Hal tersebut saya alami di masa-masa kecil, remaja hingga beranjak dewasa. Bahkan di rapor SMA saya, setelah nomor induk siswa diberi garis miring KHC dengan nada ancaman dari salah seorang guru. Benar-benar bentuk intimidasi dan perlakuan tidak adil terhadap seorang siswa yang jujur mengakui agama yang dianutnya. Dalam KTP saya juga dipaksa untuk mencantumkan agama yang tidak sesuai dengan agama yang saya yakini atau dengan tanda (—).

Kondisi mulai berubah dengan dikeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres 14 Tahun 1967. Walau pada faktanya perlu pergantian dua presiden sebelum perkawinan secara Agama Konghucu dapat dicatatkan dan pendidikan Agama Konghucu mulai bisa diajarkan di sekolah dan Perguruan Tinggi. Walaupun sebenarnya hambatan terus dilakukan hingga kini yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu karena khawatir umatnya beralih.

Keppres dikeluarkan oleh Presiden Gusdur karena izin perayaan Tahun Baru Imlek Nasional dan Capgome Nasional yang akan diselenggarakan pertama kalinya setelah era reformasi oleh MATAKIN terganjal Inpres 14 Tahun 1967.

Sekarang semua berubah, sejarah perjuangan umat Konghucu untuk memulihkan hak-hak sipil yang berimplikasi pada seluruh kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa seakan dengan sengaja dilakukan pengaburan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Dengan tanpa malu-malu orang-orang Tionghoa yang sudah tidak beragama Konghucu ikut merayakan sincia/Tahun Baru Imlek. Tapi celakanya dengan sistematis berupaya mengubah penanggalan Khong Tjoe (Kongzili)—yang sejak ratusan tahun yang lalu digunakan di Indonesia—dengan penanggalan Masehi atau HE.

Tanpa malu-malu pula klaim inkulturasi dan klaim-klaim lain digembar-gemborkan beberapa kelompok keagamaan dengan misi yang diusungnya dengan tujuan Hari Raya Tahun Baru Imlek bukan sebagai hari raya keagamaan—walaupun sejarah, kitab suci dan perundangan menyatakan sebaliknya.

Tujuannya tentu agar mereka bisa mempertahankan umat dari kalangan Tionghoa yang pada dasarnya mempunyai akar agama, tradisi dan way of life Konghucu. Dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan di kelompoknya dihembuskan isu bahwa Konghucu adalah kepercayaan, bukan agama.

Lengkap sudah semuanya berpadu dengan upaya kelompok Tionghoa yang sejak tahun 2007 berupaya merebut perayaan tingkat Nasional Tahun Baru Imlek dari tangan MATAKIN sehingga terkesan ada dualisme penyelenggaraan tingkat Nasional: perayaan Tahun Baru Imlek tingkat Nasional dan perayaan capgome Nasional pada tahun 2008.

Padahal perayaan capgome tingkat Nasional tersebut dapat terselenggara atas seizin Ketua Umum Matakin ketika itu yang ditelpon oleh Menteri Agama ketika itu atas nama Presiden. Ketua Umum atas dasar perasaan tidak enak dan menjaga persatuan dengan kelompok pengusaha Tionghoa memberi lampu hijau.

Akhirnya sejak 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2019 perayaan Tahun Baru Imlek tingkat Nasional yang dihadiri presiden berhasil direbut dari Matakin—setelah sebelumnya selama 4 kali Presiden RI tidak menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek tingkat Nasional yang diselenggarakan MATAKIN dengan berbagai alasan yang awalnya masuk akal tapi pada akhirnya kita tahu bahwa alasan yang dikemukakan adalah alasan yang dibuat-buat, karena ada pihak-pihak tertentu yang terus berupaya mengganjal dan merebut.

Kenapa saya mengatakan alasan yang dibuat-buat? Karena pada tahun 2017 Presiden berjanji kepada saya dan beberapa pengurus MATAKIN yang ketika itu beraudiensi dengan Presiden di Istana Negara akan hadir pada perayaan Tahun Baru Imlek tingkat Nasional 2569 Kongzili yang diadakan MATAKIN, namun pada saat penyelenggaraan, ternyata presiden memilih menonton film Dilan. Sungguh luar biasa. Ngono yo ngono nanging ojo ngono.

Bagi saya itu merupakan tindakan diskriminatif yang merendahkan MATAKIN dan umat Konghucu yang tidak seharusnya dilakukan oleh Kepala Negara sebuah negara Pancasila. Mudah-mudahan tidak sengaja dilakukan.

Berbeda sekali dengan Presiden sebelumnya yang selalu hadir pada perayaan Tahun Baru Imlek tingkat Nasional. Pada tahun 2007 ketika upaya merebut perayaan Tahun Baru Imlek tingkat Nasional oleh kelompok orang Tionghoa dengan tagline Perayaan Tahun Baru Imlek Indonesia Bersatu sebagai perayaan Imlek pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan gencar dipromosikan di sebuah stasiun TV.

Satu hari sebelum penyelenggaraan Tahun Baru Imlek Nasional oleh MATAKIN, Presiden mengumpulkan dua pihak berbeda, yaitu MATAKIN dan kelompok tersebut.  Dengan tegas Presiden SBY mengatakan akan hadir pada perayaan Tahun Baru Imlek Nasional MATAKIN sebagai Hari Raya Keagamaan Konghucu seperti beliau menghadiri Waisak Nasional umat Buddha, Hari Raya Nyepi Umat Hindu, Hari Natal umat Kristiani, dan hadir pada perayaan Hari Raya Umat Islam.

Di lain pihak beliau akan hadir pada perayaan kelompok tersebut sebagai Peringatan Commemoration 50 tahun hubungan dagang RI-Tiongkok. Saya bersyukur menjadi satu di antara lima orang MATAKIN yang hadir di Istana ketika itu mendengarkan secara langsung. Sejarah akhirnya mencatat sejak tahun 2008 di Indonesia ada perayaan Tahun Baru Imlek Tingkat Nasional dan perayaan Capgome Nasional. Satu jalan tengah yang diambil. Hal yang aneh tapi itulah Indonesia.Berdasarkan rumor yang beredar, presiden sekarang beranggapan penyelenggaraan dua perayaan ini adalah dualisme perayaan Tahun Baru Imlek tingkat Nasional, akhirnya entah siapa pembisiknya, beliau lebih memilih tidak hadir di perayaan Tahun Baru Imlek tingkat Nasional yang diselenggarakan MATAKIN dan memutuskan hadir di perayaan Tahun Baru Imlek tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh kelompok lain, seolah-olah tidak ada lagi dualisme.

Kita tahu perayaan tersebut bukanlah perayaan keagamaan tapi perayaan etnis. Kehadiran Presiden dalam perayaan Tahun Baru Imlek tersebut seakan mempertegas pandangan sebagian kalangan bahwa presiden lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dengan mengorbankan bidang lainnya yang sadar atau tidak, apa yang dilakukan mengabaikan keadilan dan sebetulnya—maaf—memalukan.

Keputusan kurang pas karena tak pernah berdasarkan informasi seimbang, hanya mendengarkan orang-orang di lingkaran terdekat beliau. MATAKIN tak pernah diajak bicara mengenai benar atau tidaknya ada dualisme serta mengapa ada perayaan Tahun Baru Imlek Nasional dan Capgome Nasional.

Bagaimana sikap saya?

Saya kasihan pada Presiden yang telah membuat keputusan kurang pas tersebut. Bukan tak mungkin dalam kasus-kasus ketidakadilan pada penganut agama lain, presiden juga mendapat informasi yang salah sehingga membuat keputusan keliru – karena orang-orang di lingkaran terdekat beliau – tanpa pernah mencoba menggali informasi sendiri kepada pihak-pihak termarjinalkan. Berbeda dengan yang beliau lakukan dengan blusukan saat menggali informasi dalam pembangunan infrastruktur atau hal-hal lain.

Saat Munas MATAKIN saya berupaya agar presiden hadir pada acara pembukaan seperti beliau hadir dalam pembukaan Munas, Muktamar, Kongres, HUT ormas, dan organisasi massa dan majelis agama lain. Tapi sekali lagi nampaknya Presiden tidak cukup memahami mengenai keadilan dan UU, mungkin MATAKIN di mata beliau tak begitu besar manfaatnya bagi kepentingan seorang politisi dan seorang presiden dalam mengerek elektabilitas atau pembangunan ekonomi. Entahlah.

Padahal agama bukanlah diabdikan bagi kepentingan politik atau kepentingan lain, agama bertujuan membimbing umat manusia hidup dalam dao.

Apakah saya kesal? Secara manusiawi tentu saja kesal karena tidak diperlakukan adil.

Tapi apa gunanya merasa kesal? Toh hak Presiden mengatur dirinya dan mengambil keputusan. Setiap manusia tentu punya prioritas sendiri. Tak bisa dipaksa.

Bagaimana langkah yang perlu diambil?

Menurut saya lupakan untuk mengharap kehadiran presiden yang sekarang dalam perayaan Tahun Baru Imlek Nasional MATAKIN. Buang-buang energi, toh ketidakhadiran presiden dalam perayaan Tahun Baru Imlek Nasional MATAKIN tidak mengurangi makna agamis dan kegembiraan dari perayaan Tahun Baru Imlek yang telah diselenggarakan MATAKIN sejak tahun 2000.

Untuk apa memaksa orang yang tidak mau hadir? The show must go on. Ketidakhadiran presiden tidak dapat menghapus hak-hak sipil umat Konghucu di negara Pancasila yang kita cintai.

Daripada berebut Tahun Baru Imlek dengan kelompok-kelompok yang menginginkan sebagai perayaan etnis, saya pikir usulkan saja Hari Lahir Nabi Kongzi sebagai hari libur keagamaan Konghucu dan biarkan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur etnis, sambil kita berdoa mudah-mudah tidak akan menimbulkan gejolak tuntutan dari etnis dan suku bangsa lain karena merasa diperlakukan tidak adil dan terkesan Tionghoa adalah etnis istimewa di Indonesia.

Jangan sampai persoalan berlarut-larut ini mengurangi kegembiraan kita dalam merayakan Tahun Baru Imlek dan menyebabkan keretakan hubungan dengan sesama kita. Jangan sampai Tahun Baru Imlek mendorong pemimpin kita menjadi bingung. Dalam hal Tahun Baru Imlek, umat Konghucu lebih bijak mengalah. Umat Konghucu sudah biasa dipaksa mengalah.

Bagi kita, umat Konghucu, apakah Tahun Baru Imlek menjadi hari libur etnis atau bukan, kita tetap beribadah, memberi penghormatan pada orang tua, dan bersilaturahmi dengan kerabat serta kawan tetap kita lakukan seperti saat kita ditekan dan dimarjinalkan pada zaman orba. Pesta hanyalah pinggiran dan pernak-pernik, bukan inti dari sincia. Selamanya, umat Konghucu tak akan menukar inti dengan yang pinggiran.

Usul perlu diajukan agar umat Konghucu dapat tenang beribadah memperingati Hari Kelahiran Nabi Kongzi dan untuk melihat apakah pemerintah di negara Pancasila ini menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran atau tidak?

Atau keadilan dan kebenaran di negeri ini hanya slogan dan utopia nun jauh di sana?

 
 
Uung Sendana Linggaraja
Dosen, Pemuka Agama Khonghucu, dan Ketum Matakin (2014-2018)
 
Tulisan ini pernah dimuat di gentarohani.com

Batik Indonesia: Faktor Politik, Ekonomi dan Seni Budaya dalam Batik sebagai Ikon Kebangsaan Indonesia

William Kwan Hwie Liong

Sampai saat ini dalam sejarah perkembangan batik Indonesia, istilah ‘Batik Indonesia’ mengacu pada hasil karya Panembahan Hardjonagoro (Go Tik Swan), seorang budayawan besar, empu sekaligus desainer batik yang hebat dari Surakarta.

‘Batik Indonesia’ diartikan sebagai batik yang bebas dari pakem batik yang bersifat kedaerahan. Ia mencitrakan desain batik yang mampu memadukan aneka pakem batik dari berbagai daerah tersebut. Dengan kata lain, sebagai contoh, ‘Batik Indonesia’ harus mampu memadukan gaya batik Pedalaman (a la Surakarta dan Yogyakarta) dan gaya batik Pesisiran (Pekalongan, Cirebon, Lasem dan sebagainya).

Berbekal kriteria di atas, kita dapat memeriksa aneka desain batik klasik Hindia Belanda dan Indonesia untuk mencari jejak ‘Batik Indonesia’.

Sebagai hasilnya, kami pribadi berkesimpulan bahwa ‘Batik Indonesia’ sudah ada sejak akhir abad 19, Mereka muncul sebagai hasil pengaruh dari 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

a) ‘Batik Indonesia’ hasil POLITIK KEBANGSAAN.
Visi politik dari seorang pemimpin level nasional Republik Indonesia yang ingin melihat batik dengan desain kombinasi pakem batik berbagai daerah.
Contoh: Batik Sawung Galing karya Go Tik Swan atas instruksi Presiden Soekarno sekitar tahun 1955 – 1960an.

b) ‘Batik Indonesia’ hasil JARINGAN EKONOMI ANTAR DAERAH.
Intuisi bisnis dari seorang pengusaha batik yang mampu melihat peningkatan nilai tambah produk batik yang dihasilkannya dengan cara membangun kerjasama produksi antar pengusaha berbagai daerah sentra batik untuk mengkombinasikan aneka desain batik berbasis kedaerahan yang saling berbeda menjadi sebuah kesatuan desain yang baru, baik dari sisi kombinasi warna maupun motif.

Contoh: Batik Tiga Negeri dari berbagai daerah (Solo, Lasem, Batang Pekalongan) yang semula dirintis oleh batik Tiga Negeri Solo yang diciptakan desain, produksi dan pemasarannya oleh keluarga Ny. Tjoa Giok Tjiam, Solo sejak tahun 1910. Batik Tiga Negeri Solo ini dibuat melalui kerjasama produksi antara perusahaan batik ‘Tiga Negeri’ milik keluarga Tjoa Giok Tjiam dengan beberapa perusahaan di Lasem. Popularitas batik Tiga Negeri Solo ini berimbas pada pengembangan batik Tiga Negeri di Lasem dan batik Tiga Negeri di Batang-Pekalongan dengan ciri khas masing-masing.

c) ‘Batik Indonesia’ hasil EKSPRESI SENI BUDAYA.
Cita rasa seni budaya dari seorang desainer atau pengusaha-desainer batik yang mencoba meramu aneka motif dan warna yang dijumpainya, baik berasal dari desain daerah tempat tinggalnya maupun desain batik daerah lain, sehingga akhirnya tanpa sengaja menghasilkan kombinasi batik pedalaman dan pesisiran sedemikian rupa sehingga cukup layak disebut sebagai ‘batik Indonesia’.

Contoh: Batik-batik yang memiliki warna tiga negeri (merah, biru, soga) dengan elemen ornamen dari batik klasik Pesisiran (parang, kawung, isen ukel, dll) dan batik klasik pesisiran (buket bunga, burung hong/ phoenix, bunga seruni, dll). Sebagian batik dari sanggar batik milik pengusaha Peranakan Belanda dan Peranakan Tionghoa di Pekalongan, sebagai contoh, memperlihatkan ciri ‘Batik Indonesia’ ini. MIsal: karya batik Lien Metzelaar, +/- tahun 1900.

Catatan:
1. Berdasarkan ciri kombinasi desain Batik Pedalaman dan Batik Pesisiran, terdapat 3 (tiga) macam ‘Batik Indonesia’ seperti tersebut di atas.

2. Mengingat Republik Indonesia baru merdeka sejak 17 Agustus 1945, tentu hanya ‘Batik Indonesia’ yang dibuat berdasarkan visi politik kebangsaan Indonesia dari seorang pemimpin nasional dapat disebut sebagai Batik Indonesia. Dengan demikian, desain batik karya Panembahan Hardjonagoro (Go Tik Swan) atas permintaan Presiden Soekarno adalah sesungguhnya sebuah Batik Indonesia (batik dengan jiwa kebangsaan Indonesia secara utuh bersatu dalam ke-bhineka tunggal ika-an.).

Salam ke-Indonesia-an dalam batik..

William Kwan Hwie Liong, pendiri Institute Pluralisme Indonesia

Konferensi Pers untuk Pencegahan Penyiksaan

Komnas Perempuan, 15 Februari 2021

Pada hari Senin/15 Februari 2021, pukul 10.30 -12.00 WIB telah berlangsung konferensi pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan yang terdiri dari 5 lembaga diantaranya Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM RI. Konferensi pers yang berlangsung secara hybrid ini merupakan kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati (daring), Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution (daring), Komisioner Komnas HAM RI/Koordinator KuPP Sandra Moniaga, Komisioner KPAI Putu Elvina, Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, dan Direktur TI dan Kerja Sama Ditjen PAS Dodot Adikoeswanto.

Komnas Perempuan dalam konferensi pers tentang pencegahan penyiksaan di tempat-tempat penahanan dan serupa tahanan ini mengingatkan temuan-temuannya tentang kerentanan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya yang mengalami kekerasan, penyiksaan termasuk kekerasan seksual dalam tahanan maupun serupa tahanan. Konferensi pers  juga mengapresiasi Menko Polhukam, dan berbagai Kementerian dan Lembaga atas respon positif terhadap rencana meratifikasi Protokol Pilihan Konvensi Anti Penyiksaan (Optional Protocol CAT).

Konferensi pers ini merupakan langkah publikasi kerja sama KuPP dan Ditjen PAS dalam upaya pencegahan penyiksaan di tempat-tempat penahanan di lingkungan Ditjen PAS yang sudah berlangsung sejak 2019. Kerja sama ini dirasakan sebagai good practices dan melalui proses dialogis, meskipun tetap berpikir kritis. Salah satu bentuk kerja sama adalah ToT yang dijalankan mulai hari ini sampai 19 Februari 2021. KuPP dan Ditjen PAS sepakat ToT ini akan ditindaklanjuti oleh Ditjen PAS.

 

Sumber: https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/konferensi-pers-untuk-pencegahan-penyiksaan