Pos

Pelanggaran Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan 2017; FPI, Perluasan Wilayah, dan Pilkada

Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang baru saja diluncurkan oleh Wahid Foundation juga memunculkan fakta menarik; aktor non-negara kembali menjadi pelaku terbanyak pelanggaran hak KBB dan intoleransi, tren meluasnya “wilayah panas”, dan Pilkada.

Seperti diketahui, pada laporan kondisi KBB tahun 2015 dan 2016 terlihat adanya tren dimana negara sering digunakan sebagai perpanjangan tangan kelompok-kelompok di masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan seperti kriminalisasi atau pelarangan aktifitas keagamaan. pada tahun 2017 terjadi perubahan pola, dimana aktor pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan kembali melibatkan aktor-aktor masyarakat secara langsung. Perbandingan aktor pelanggaran oleh non-negara dan negara berskala antara 64% berbanding 36%.

Yang tidak berubah adalah bahwa FPI tetap menjadi pelaku pelanggaran tertinggi non-negara di tahun 2017. Fakta ini mengindikasikan bahwa peran organisasi ini dalam tindakan-tindakan pelanggaran KBB dan intoleransi selalu dominan dari tahun-ke tahun. Dominannya FPI dan warga masyarakat sebagai aktor pelanggaran ditengarai karena adanya pembiaran dan belum seriusnya aparat penegak hukum dari tahun ke tahun terhadap FPI. Fakta ini juga dapat menunjukkan bahwa FPI masih belum sepenuhnya tersentuh hukum. Meskipun tindakan-tindakan seperti sweeping pada bulan Ramadhan sudah jauh berkurang, namun tindakan-tindakan lain seperti ujaran kebencian dan intimidasi justru masih banyak dilakukan.

Fakta lain yang juga menarik adalah meluasnya wilayah “panas” dari Jawa Barat ke DKI Jakarta. Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran KBB tertinggi, mengalahkan Jawa Barat meskipun dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa yang terjadi adalah perluasa wilayah dan bukan pergeseran wilayah; pelanggaran KBB tetap banyak terjadi di Jawa Barat dan meluas ke DKI Jakarta. Indikasi ini juga terlihat dari laporan berbagai pihak yang menyebut gelombang massa aksi bela Islam yang menyuarakan penolakan terhadap Ahok, sebagian besar berasal dari daerah-daerah di Jawa Barat.

Laporan KBB 2017 oleh Wahid Foundation ini juga menyebut momen Pilkada sebagai faktor yang menentukan terjadinya pelanggaran KBB. Hal ini terlihat dari tingginya pelanggaran KBB di bulan Mei 2017 sebelum Pilkada DKI digelar. Temuan ini memberikan sinyalemen bahwa momen-momen politik seperti Pilkada sering mendorong meningkatnya pelanggaran dan intoleransi. Wahid Foundation mencatat tren pelanggaran KBB sejak Juni hingga Desember (7 bulan) jauh lebih rendah daripada pelanggaran KBB dari Januari hingga mei (5 bulan), yakni dengan jumlah 124 berbanding 141 peristiwa.

Suasana pertemuan ICRP dengan PMKRI

[:id] ICRP Dukung PMKRI Laporkan Rizieq Shihab[:]

[:id]Jakarta, ICRP –  Langkah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) untuk melaporkan Rizieq Shihab ke kepolisian mendapatkan dukungan dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). PMKRI telah melaporkan Rizieq ke polisi tanggal 26 Desember 2016 lalu karena dianggap mengolok-olok iman Kristen pada tablig akbar 24 Desember 2016 di Pondok Kelapa.

“ICRP mendukung  laporan tersebut. Persoalan ini bukan persoalan umat Kristen semata, tetapi persoalan kebangsaan,” ungkap Ketua Yayasan ICRP, Musdah Mulia saat menemui perwakilan PMKRI di kantor ICRP.

Musdah Mulia menegaskan kelompok-kelompok radikal sudah terlalu lama dan dibiarkan sejak reformasi. Atas nama demokrasi mereka mengungkapkan pandangan anti demokrasi. Tidak hanya itu, Musdah menilai, Rizieq sudah berulang kali melanggar hukum. ICRP pun pernah melaporkan Rizieq karena melakukan tindakan anarkis kepada aktivis yang sedang memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni di Monas.

Sebastian Salang  yang mendampingi PP PMKRI berkunjung ke ICRP mengatakan, PMKRI sudah mengomunikasikan hal ini dengan berbagai pihak supaya tidak disalahpahami. Sebastian berharap, persoalan ini menjadi keprihatinan bersama.

“Ini bukan urusan membela agama karena Tuhan tidak perlu dibela. Ini urusan kebangsaan kita” tegas Sebastian Salang. “Kami melihat Rizieq Shihab ini bukan representasi muslim Nusantara. Bila dibiarkan, tindakan Rizieq ini dapat memberi ruang tumbuhnya radikalisme” pangkasnya.

Sebastian menegaskan sudah ada 149 pengacara yang bersedia membantu PMKRI terkait persoalan ini. PMKRI akan dibaris depan supaya tidak ada Rizieq-Rizieq lain.

Penulis: Lucia Wenehen

Editor: Mukhlisin[:]

Masa berjaga-jaga di sekitar lokasi

Ahmadiyah Tebet: Kami Yakin Ahok Mampu Menegakkan Konstitusi

Jakarta, ICRP – Setelah digeruduk ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI), Jum’at (12/6/2015) dan Minggu (14/6/2015) lalu, kini Jemaat Ahmadiyah Tebet berharap pemerintah memberikan perlindungan dan menjadi fasilitator dengan warga yang menolak mereka.

“Kami percaya bahwa Pemda DKI di bawah kepemimpinan bapak Ahok yang tegas mampu menegakkan konstitusi, Pancasila dan UUD 1945 termasuk dalam hak setipa warga melakukan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing sebagai bagian dari kebebasan beragama” demikian tegas warga Ahmadiyah Tebet dalam siaran persnya.

Aryudi Prastowo, Ketua Ahmadiyah Bukit Duri, Tebet, menyatakan Masjid An-Nur Bukit Duri yang dikelola Jemaat Ahmadiyah telah ada sejak tahun 1980-an dan selama 30 tahun tidak pernah ada masalah dengan warga sekitar. Masjid ini juga terbuka untuk umum, tidak seperti tuduhan masa yang mendatangi mereka beberapa waktu lalu.

“Kami selalu terbuka membuka ruang dialog dengan semua pihak untuk turut menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang beradab, harmonis dan saling menghormati” tegasnya.

Tidak hanya itu, Jemaat Ahmadiyah berharap pihak Pemda melalui Bapak Walikota Jakarta Selatan untuk memfasilitasi Jemaat berdialog dengan masyarakat yang selama ini menghalang-halangi kami untuk sholat dan beribadah di Masjid Bukit Duri.

Maulana Muhammad Diantono memberikan Khotbah Jumat. (Media Center JAI)

FPI Geruduk Ahmadiyah Tebet, Berikut Kronologinya

Jakarta, ICRP –  Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi rumah di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu No 13, RT 2 RW 8, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang diduga menjadi markas Jemaah Ahmadiyah. Masa meminta jemaah untuk keluar dan mengosongkan rumah dijadikan sebagai mushalla tersebut.

Anggota dan pengurus Jemaah Ahmadiyah yang sedianya akan melaksanakan Shalat Jumat dirumah tersebut bersedia untuk keluar. Karena tidak bisa kembali masuk ke dalam rumah, belasan Jemaah Ahmadiyah pun melaksanakan shalat jumat di jalanan dekat rumah tersebut.

Berikut kronologi kejadiannya di kutip dari mediacenter JAI:

Masa berjaga-jaga di sekitar lokasi

Masa berjaga-jaga di sekitar lokasi

Pukul 10.30. Pak Lurah Mardi Youce, Bu RW Azhari, Ustadz Syakir, DPD FPI Jaksel Habib Fadri, dan beberapa warga sudah berumpul di depan pagar Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri.

Pukul 10.35. Mereka mulai memasuki halaman Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri.

 

DPD FPI Jaksel Habib Fadri. (Media Center JAI)

DPD FPI Jaksel Habib Fadri. (Media Center JAI)

Pukul 10.40. DPD FPI menanyakan kepada Diantono apakah benar Jamaah Muslim Ahmadiyah akan melakukan shalat jumat di Bukit Duri. Diantono bersikeras untuk tidak menjawab sebelum ada Ketua Jamaah Muslim Ahmadiyah Jaktim Aryudi. Namun karena dipaksa untuk berbicara, akhirnya Diantono menjawab bahwa telah memberikan pemberitahuan sebelumnya ke Polda.

Habib Fadri menyampaikan bahwa warga “Menolak aktivitas apa pun yang berbentuk agama ataupun ibadah.” Habib Fadri, mewakili warga Bukit Duri, menyampaikan bahwa “Harga mati! Tidak ada ibadah di sini!”

Pukul 10.55. Lurah Mardi, Bu RW Azhari, Ustadz Syakir, Habib Fadri, dan beberapa warga meninggalkan halaman Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri.

Pukul 11.00. Ketua Jamaah Muslim Ahmadiyah Jaktim Aryudi masuk ke dalam rumah Diantono, bertemu dan berbicara dengan beberapa orang perwakilan dari pemerintah—Polda, RT, RW, dan Kelurahan. Mereka menyampaikan agar Jamaah Muslim Ahmadiyah ikut menjaga keamanan Bukit Duri.

Pukul 11.30. Spanduk yang terpasang di dekat tempat JAI Bukit Duri dipindahkan ke depan pagar tempat Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri hingga menutupi pintu masuk.

Pukul 11.35. Ketua Jamaah Muslim Ahmadiyah Jaktim meminta agar spanduk tersebut dilepas namun malah ditanyakan KTP apakah warga Bukit Duri atau bukan. Kemudian datang Muballigh Diantono dan isterinya, kembali meminta untuk melepaskan spanduk yang telah terpasang namun tetap tidak dipedulikan hingga terjadi adu mulut dan tarik-menarik spanduk.

Pukul 11.40. Anggota-anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah mulai datang ingin memasuki tempat JAI Bukit Duri namun dihalangi di depan pagar. Hingga beberapa orang pemuda membentuk barisan agar tidak ada Anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah yang bisa masuk ke dalam.

Pukul 11.45. Terjadi adu mulut dan saling dorong antara anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah dengan orang yang berbaris menghalangi di depan pagar. Anggota berusaha masuk ke dalam namun tetap dihalangi.

Pukul 12.00. Memasuki waktu Ṣalāt Jumat, Anggota-anggota kembali untuk tetap berusaha bisa melakukan Ṣalāt Jumat di dalam namun tetap terus dihalangi, hingga akhirnya memutuskan untuk ṣalāt di jalan depan tempat Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukti Duri. Mereka tetap menghalangi dan berniat untuk memarkir mobilnya di depan tempat Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri agar anggota tidak dapat melakukan shalat jumat.

Pukul 12.05. Jamaah Muslim Ahmadiyah mengumandangkan adzan. 12 jamaah dipimpin oleh Muballigh Diantono memulai melakukan Ṣalāt Jumat di jalan depan tempat Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri.

Maulana Muhammad Diantono memberikan Khotbah Jumat. (Media Center JAI)

Maulana Muhammad Diantono memberikan Khotbah Jumat. (Media Center JAI)

Pukul 12.10. Muballigh Diantono mulai menyampaikan khotbah.

Pukul 12.20. Khotbah selesai kemudian melakukan Ṣalāt Jumat.

Pukul 12.28. Jamaah Muslim Ahmadiyah telah menyelesaikan Ṣalāt Jumat.

Pukul 12.30. Masjid Al-Islah selesai melakukan Ṣalāt Jumat.

Pukul 12.33. Beberapa Anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah langsung meninggalkan lokasi dan Pak Dian serta beberapa anggota lainnya kembali ke dalam Tempat Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri. Pemuda yang berbaris didepan pagar sudah tidak menghalangi hanya berdiri saja.

Pukul 12.35. Spanduk yang terpasang di pagar tempat JAI Bukit Duri dilepas. Ketua JAI Jaktim melakukan wawancara dengan beberapa reporter stasiun TV di jalan depan tempat JAI Bukit Duri.

Jalanan di sekitar tempat Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri bertambah ramai, Ustadz Syakir datang dan terjadi adu mulut serta aksi dorong-mendorong dengan massa. Hingga akhirnya, Ketua Jamaah Muslim Ahmadiyah Jaktim kembali ke dalam tempat Jamaah Muslim Ahmadiyah Jaktim.

Beberapa orang memasuki halaman tempat JAI Bukit Duri hingga pagar tempat Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri roboh. Polisi menyuruh Anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri yang bukan warga setempat untuk meninggalkan lokasi.

Pukul 12.38. Wira dari KontraS meninggalkan lokasi. Anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah yang bukan warga Bukit Duri meninggalkan lokasi. Massa mengerubungi Anggota-anggota yang ingin meninggalkan lokasi. Ada satu Anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah yang terkena sundutan rokok oleh massa.

Pukul 12.50. Polisi membubarkan massa. Spanduk dipasang kembali ke jalan dekat tempat Jamaah Muslim Ahmadiyah Bukit Duri, tempat semula spanduk terpasang.

 

Demonstran FPI Lakukan Pelecehan Seksual Pada Awak Media

JAKARTA, ICRP – Kebiadaban kembali dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI).  saat mendemo Wakil Gubernur DKI Jakarta, salah seorang demonstran “Tolak Ahok Jadi Gubernur” melakukan tindakan pelecehan terhadap awak media. Dilaporkan Seorang wartawati dari salah satu media nasional, P (22), mengalami pelecehan seksual saat meliput unjuk rasa Front Pembela Islam  (24/9).

“Pas tadi itu padahal aku sudah cari tempat yang aman di atas trotoar (jauh dari titik kerumunan pengunjuk rasa). Tapi, tiba-tiba, dari arah belakang, ada yang megang pinggang aku dengan dua tangan,” ujar P sebagaimana ditulis kompas.com

Pelaku diduga merupakan seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan perawakan pendek, yang saat kejadian tampak mengenakan kemeja hitam putih garis-garis.

Menurut P, insiden itu terjadi saat para pimpinan pengunjuk rasa baru saja keluar dari Gedung DPRD DKI setelah sebelumnya sempat mengadakan dialog dengan para pimpinan DPRD DKI. Saat itu, banyak pengunjuk rasa yang mencoba mendekati para pimpinannya itu.

Sesaat setelah itu, P mengaku sempat melihat pria yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya itu sedang bersalaman dengan Ketua Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al-Khaththath.

Merasa tak terima, P pun langsung melabrak terduga pelaku. Namun, pria tersebut mengaku tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan P. Perdebatan pun terjadi. “Dia enggak mau mengaku. Malah dia menuduh aku provokator. Aku bilang ke dia, ‘Pak, saya wartawan’. Dia justru bilang begini: ‘Ya wartawan sengaja mau manas-manasin suasana nih’,” kata P.

Tak lama kemudian, akhirnya petugas kepolisian datang melerai keduanya. Menurut P, petugas kepolisian memintanya untuk mengalah karena kejadian itu berpotensi memancing keributan massa. “Yang bikin aku tambah sakit hati itu, Ketua FUI-nya malah bilang, ‘Ini situasional. Kalau enggak mau kepegang, mending di dalam rumah saja,” ucap P. (sumber : Kompas.com)

Partai Islam Dinilai Abai Tangani Persoalan HAM

ICRP, Jakarta – Hubungan Islam dan Negara di tanah air senantiasa dinamis. Orde Baru mengawali kekuasaan dengan merangkul kelompok islam. Bersamaan militer menghabisi orang-orang kiri menjadi episode sejarah muslim di tanah air yang kelam.

Namun, saat Orde Baru menguat islam dianggap ancaman. Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari yang dikabarkan merenggut 200-500 jiwa menggambarkan ketegangan negara dan islam.

Memasuki Orde Baru kekerasan tidak lagi dimonopoli Negara. Organisasi kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Forum Umat Islam (FUI) dll mewarnai rentetan persekusi terhadap komunitas minoritas di tanah air.

Alur ini lah yang tengah dipotret oleh Maarif Institute dalam diskusi bertemakan “Islam sebagai Subjek atau Objek Kekerasan?”di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Senin (12/5). Kali ini lembaga yang digawangi Buya Syafii Maarif ini menghadirkan Peneliti Asian Public Intellectuals (API) Wahyudi Akmaliah, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Muhammad Daud Beureuh, dan peneliti LIPI Ahmad Najib Burhani.

Wahyudi Akmaliah mengawali sesi diskusi dengan mempertanyakan komitmen publik muslim terhadap agenda HAM di tanah air. Menurut peneliti yang mendalami peristiwa di Talang Sari ini, kasus Talang Sari di Lampung Timur pada 1989 merupakan kekerasan berat yang jarang dibahas.

Dalam catatan Wahyudi, tidak ada satupun yang mendukung pengusutan kasus pembantaian di Talang Sari secara serius. Hal ini menurutnya berbanding terbalik dengan perhatian umat muslim terhadap kasus-kasus kemanusiaan di luar negeri.

“kalau teriak soal Suriah, soal Rohingya, soal Palestina saja keras suaranya”, Kata Wahyudi menyinggung perilaku muslim di tanah air.

Menurut Wahyudi  terlepas dari varian ideologi, umat muslim belum memiliki kepekaan terhadap masalah HAM di tanah air. Dalam pengamatannya, faktor ini lah yang menjadi penyebab kini sebagian muslim tidak kritis terhadap parpol yang mempunyai jiwa-jiwa kekerasan.

“Parpol Islam hanya omong kosong bicara atas nama Islam jika tak pernah advokasi kasus ini (Talang Sari)”, Pungkas Wahyudi mengakhiri 15 menit yang tersedia.

Sementara itu, Daud Beureuh mengakui adanya kesulitan KontraS dalam mengubah persepsi publik tentang korban Talang Sari. Menurut Daud Beureuh Korban masih kerap diidentifikasi sebagai anggota teroris. “Pada tahun 2012 KontraS dalam pertemuan dengan beberapa kementerian meyakinkan kepada pemerintah bahwa kasus Talang Sari tidak memiliki kaitan dengan terorisme”, Ujar Daud Beureuh mengisahkan upaya kontraS menjernihkan duduk perkara Talang Sari.

Lain halnya dengan kasus Tanjung Priok. Penanganan peristiwa yang tak kalah memilukan ini menurut Beureuh terhambat dengan adanya politisasi Islah antara militer dengan pihak korban. Menurut penelusuran KontraS, dalam poin-poin yang tertuang dalam Islah salah satu kesepakatan yakni tidak boleh korban mengajukan kembali duduk perkara Tanjung Priok ke pengadilan.

Hal ini berakibat pada kegagalan  pengadilan HAM untuk menyeret pelaku-pelaku kekerasan kemanusiaan kasus Tanjung Priok ke Jeruji Besi.

Berkaitan dengan pemilihan presiden dua bulan mendatang, kontraS mengingatkan publik untuk memperhatikan rekam jejak HAM calon presiden. “Pemerintahan SBY terbukti abai melihat kejahatan HAM”, kata Beureuh.

Hingga kini, Prabowo yang diduga kuat terkait dengan kasus 98 belum memberikan klarifikasinya kepada KOMNAS HAM. “Tahun 2006 Komnas HAM panggil Prabowo, tapi dia tidak datang”, imbuh Beureuh.

 

Penulis: Erton