Pos

Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) Hulu Sungai Tengah (HST) Membantu Warga Non Muslim yang Terkena Banjir

Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) Hulu Sungai Tengah (HST) membantu warga Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah, Kalimanta Selatan. Dimana pada tanggal 15 Januari 2021 Banjir yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hal yang menarik dapat diambil adalah warga yang dibantu oleh tim MDMC HST sebagian besar adalah warga non muslim, mereka memeluk agama Hindu, Kaharingan, dan Kristen.

Bagi Fuad, koordinator lapangan MDMC HST, membantu adalah sebuah kewajiban MDMC tanpa harus memandang segala perbedaan termasuk perbedaan agama karena bencana yang menimpa sudah cukup membuat warga menderita.

“Sedari awal kami membantu semua warga disini karena kami pilih sebagai desa dampingan, meskipun tidak sedikit warga non muslim. Mereka sudah cukup menderita karena bencana ini, sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk membantu mereka tanpa memandang perbedaan agama,” ungkap Fuad.

Selengkapnya terkait Peduli Kemanusiaan MDMC HST di suaramuhammadiyah.id

Imlek Virtual, Bukti Cinta untuk Keragaman Indonesia

Jakarta – Kemeriahan Imlek masih dirasakan hangatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Perayaan ini tidak hanya untuk Tionghoa dan oemeluk agama Kong Hu Cu saja akan tetapi menjadi milik bersama masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Gerakan Optimisme Indonesia (GOI) merayakan Imlek 2021 secara virtual dan disiarkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jumat (26/2).

Ketua Panitia, Michael Sebastian dalam sambutannya mengatakan bahwa Imlek merupakan perayaan keberagaman di Indonesia.

“Imlek adalah momentum merayakan keberagaman, sama dengan hari raya lainnya,” tuturnya.

Baginya, semangat Imlek ini mengingatkan akan perkataan Gus Dur bahwa Indonesia ada karena perbedaan.

Hal senada disampaikan oleh Xs. Budi S. Tanuwibowo, Ketua MATAKIN mengatakan Imlek ini menjadi perayaan bersama.

“Imlek ini adalah milik bersama. Mudah-mudahan kita tidak lagi ada perseteruan karena perbedaan politik. Saatnya memperbaharui diri menjadi lebih baik. Tidak ada lagi ujaran kebencian dan saling hina,” katanya.

Dia berharap, semoga Imlek bisa meningkatkan rasa cinta kepada Indonesia.

“Orang beriman, niscaya akan rukun dan damai. Kalau tidak bisa rukun dan damai, imannya diragukan,” tegasnya.

Acara yang bertepatan dengan Cap Go Meh ini diikuti oleh lembaga lintas iman dan dihadiri oleh peserta dari seluruh penjuru negeri. Penampilan Barongsai dari Sanggar Seni Betawi membuka acara dengan sangat meriah dan dilakukan pula doa lintas iman.

Tak hanya Barongsai, seni khas Betawi juga ditampilkan di atas Panggung Imlek Virtual tersebut yang kembali menampilkan betapa Indonesia itu sangat beragam.

Dalam sambutannya Menteri Agama, Gus Yaqut berpesan agar kita jangan bercerai berai dan harus senantiasa menjaga persatuan dan persaudaraa. [ISA]

Manado, Kota Paling Toleran Ketiga di Indonesia 2020

Manado – Setara Institute melalui Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2020 menempatkan Kota Manado di posisi ketiga.

Kota yang pimpin Walikota Dr GS Vicky Lumentut (GSVL) ini jika tahun sebelumnya berada di peringkat keempat, tahun 2020 naik satu tingkat berada di posisi ketiga dalam Laporan IKT, sebagaimana dirilis Setara Institute, Kamis (25/02/2021) lalu.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, laporan ini disusun berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh pihaknya. Dalam proses ini, dia mengatakan ternyata terdapat fakta jika pelanggaran kebebasan beragama justru terjadi di kota besar.

“80 persen apa yang kita kategorikan sebagai pelanggaran beragama itu terjadi di daerah perkotaan,” kata Bonar dalam acara Penghargaan Indeks Kota Toleran 2020 yang dihelat secara daring.

Bonar menjelaskan, hal ini bisa terjadi karena adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Dua hal ini membuat sebuah kota dipaksa bertumbuh dengan cepat dari yang tadinya homogen menjadi heterogen.

Fenomena ini, sambungnya, tak dipungkiri mempengaruhi dinamika dan kompetisi tingkat politik lokal. Sehingga, pemerintah daerah banyak yang mulai berkomitmen membangun kebersamaan dan kemajemukan di wilayahnya masing-masing.

Bagi Kota Manado, ini merupakan keempat kalinya secara berturut-turut masuk dalam 10 besar kota toleran di Indonesia. Bahkan, di tahun 2017, Kota Manado mendapatkan peringkat pertama kota Toleran.

Meskipun hanya berada pada posisi tiga di bawah Salatiga dan Singkawang, namun penilaian ini menunjukan konsistensi ibukota Provinsi Sulut sebagai wilayah majemuk.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Manado, Pdt Renata Ticonuwu mengaku bangga dengan capaian ini.

Menurut Renata Ticonuwu, prestasi tersebut karena budaya masyarakat Manado yang selalu hidup rukun dan menjunjung tinggi toleransi umat beragama.

Selain itu, kata dia, peran Pemkot Manado mengawal kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi faktor penting.

“Sejak turun-temurun, orang Manado menerima dan menyambut baik siapa saja. Kami bersama dan hidup berdampingan dalam kasih,” ujar Ticonuwu, seperti dikutip beriramanado.com (25/2). [AN/berbagai sumber]

Singkawang Kota Paling Toleran Kedua se-Indonesia

Singkawang – Setara Institute menempatkan menempatkan Kota Singkawang berada di peringkat dua sebagai kota tertoleran se-Indonesia tahun 2020 dengan skor 6.450. Setara Institute bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Wali Kita Singkawang, Tjhai Chui Mie mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan stakeholders yang ada di Kota Singkawang, terutama FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri serta jajaran Pemkot Singkawang yang telah bekerja keras, sehingga Kota Singkawang masih bisa mempertahankan predikat kota tertoleran peringkat kedua.

Kita bersyukur karena berdasarkan penilaian dari Setara Institute bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tahun ini Singkawang kembali mendapatkan penghargaan sebagai kota tertoleran se-Indonesia 2020,” kata Tjhai Chui Mie, Jumat (26/2).

Bagi Tjhai, capaian ini dapat memberikan semangat hidup harmonis, saling hormat menghormati dan saling menjaga satu sama lainnya karena toleransi merupakan pengamalan Pancasila.

Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Maka dari itu, masyarakat Kota Singkawang patut berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Setara Institute yang mengadakan kegiatan ini.

“Yang mana tujuan utamanya adalah bisa menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia,” Tjhai menjelaskan.

Tahun ini Kota Singkawang memasuki usia ke-20. Pada tahun 2018, Kota Singkawang untuk yang pertama kalinya mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Selain itu, Kota Singkawang meraih penghargaan Ki Hajar Dewantara Award 2018 untuk bidang pendidikan berbasis teknologi Informasi serta Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia selama dua tahun berturut-turut, yaitu 2016 dan 2017.

Toleransi di kota itu merupakan keharmonisan yang terus dijaga. Setiap tahun, sebelum pabdemi Civid-19 melanda, pimpinan pemda melepas pawai takbir keliling yang dipusatkan di panggung takbir halaman Mesjid Raya Singkawang.

Di kota ini juga digelar Festival Cap Go Meh secara meriah tiap tahunnya. Festival Cap Go Meh 2018 lalu, misalnya, juga dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. [AN]

Merayakan Perbedaan, Mensyukuri Keberagaman, GOI Adakan Imlek Indonesia Virtual

Jakarta Dalam rangka menebarkan optimisme dan merayakan perbedaan di tengah suasana pandemic,

Gerakan Optimisme Indonesia (GOI) menyelenggarakan Panggung Budaya Imlek Indonesia tahun 2572
Kongzili yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (26/2), setelah sebelumnya mengadakan Natal Virtual
2020.

Panggung Budaya tersebut mengusung tema “Menebarkan Optimisme untuk Indonesia” dengan
menghadirkan ucapan-ucapan sejumlah pejabat Kementerian, tokoh, penampilan budaya Tionghoa, musik religi, serta penampilan live musik.

Menurut ketua panitia, Michael Sebastian, tema yang diusung dalam Imlek GOI sangat relevan “Saat ini di tengah pandemi, di tengah masih ada keributan antarsesama anak bangsa, energi Optimisme indonesia kami lihat makin meredup. Padahal Indonesia punya energi yang sangat baik yang ini harus ditularkan,” lanjutnya.

Sementara itu, Tim Pengarah GOI Nia Sjarifudin mengungkapkan, kegiatan tersebut terselenggara atas
komitmen GOI untuk merayakan perbedaan serta mensyukurinya sebagai karunia Tuhan yang luar biasa.

“Karena keberagaman itu jati diri bangsa yang tak boleh dilemahkan apalagi dihilangkan. Maka penting kita merawat dan mempertahankan tradisi silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antarsesama anak bangsa,” lanjut Nia

“Ini juga sebagai strategi dalam mengelola keberagaman menjadi harmoni kehidupan yang tidak saja akan melahirkan toleransi semata, tapi juga mempertahankan karakter solidaritas atau gotong royong bangsa Indonesia,” tegasnya.

Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan MATAKIN dan BAKTI Keminfo RI yang juga mendapat
dukungan dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti Kementerian Agama RI, Ditjenbud Kemendikbud,

Deputi Moderasi Beragama Kemenko PMK, juga tokoh parlemen dan 80 organisasi atau komunitas
diantaranya ANBTI, Puan Amal Hayati, Duta Damai, GEMAKU, PGI, KWI, PHDI, MLKI, PERMABUDHI, ICRP, JAI,

Percik Salatiga, Jaringan NU, Jaringan Ahmadiyah Indonesia, PERADAH dan masih banyak lagi.
Sementara itu secara terpisah, Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sekaligus

Tim Pengarah GOI Pdt. Jimmy Sormin berharap dengan terselenggaranya acara tersebut, masyarakat
bersama-sama semakin solid dalam merajut persaudaraan, dan terbangun optimisme dalam menghadapi berbagai krisis yang melanda.

“Sehingga ke depan apapun yang akan kita hadapi, dengan semangat kebersamaan dan optimisme, kita
dapat menghadapinya dengan tangguh, juga semakin terdorong untuk memastikan keadilan dan perdamaian di masyarakat kita,” jelasnya.

Konsolidasi ini menurut Pdt. Jimmy merupakan salah satu upaya yang sangat baik dan perlu dikembangkan baik dalam berbagai kegiatan berikutnya maupun dalam hal-hal yang tidak langsung diperlihatkan kepada publik– demi kemajuan bangsa, keadilan dan perdamaian di negara kita.

Terakhir, GOI akan melanjutkan kegiatan dengan perayaan Nyepi Indonesia Virtual pada 20 Maret 2021
mendatang.

Gerakan Optimisme Indonesia, Hotline: +628164245749

Bekasi Nomor 10 Kota Paling Toleran

Bekasi – Kota Bekasi masuk 10 besar kota/kabupaten toleransi 2020 versi Setara Institute. Penghargaan ini menambah prestasi Kota Bekasi sebagai kota yang menjaga kerukunan umat beragama, seperti penghargaan yang pernah diberikan oleh Kementerian Agama, awal Januari 2021 lalu.

Atas posisi tersebut, Eko Praptanto, warga Kampung Sawah, Bekasi menyampaikan pandangannya pada kabardamai.id.

“Setelah mencermati skor yang dirilis oleh Setara Institute, sesungguhnya skor toleransi Kota Bekasi, mengalami peningkatan. Namun bila dibandingkan dengan beberapa kota lain yang naik peringkat, kota-kota lain tersebut mengalami peningkatan skor toleransi yang lebih tinggi dari Kota Bekasi. Kondisi ini tentu saja melecut semangat kami untuk terus menggerakkan banyak elemen komunitas dan masyarakat Kota Bekasi agar semakin melek toleransi,” ungkapnya.

Wakil Katolik di FKUB Kota Bekasi ini melihatnya secara introspektif. Komitmen toleransi Kota Bekasi dikehuinya termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Namun, kata dia, mungkin daerah lain memperlihatkan komitmen yang lebih tajam dalam perencanaannya.

Kedua, imbuh Eko, gerakan-gerakan massal yang beraroma toleransi yang rajin dilakukan masyarakat Kota Bekasi seperti Deklarasi Kebangsaan yang menghadirkan 40.000 masyarakat dari pelbagai komunitas agama (2016), sepanjang 2020, karena pendemi, tak dapat dihelat kembali.

“Ketiga, Majelis Umat Beragama (MUB) yang telah berdiri sejak tahun 2016 di semua kelurahan (56) dan kecamatan (12) se-Kota Bekasi, juga karena pendemi tak dapat memperlihatkan kegiatan yang signifikan,” terang Eko.

Guna mengejar ketertinggalan tersebut, Eko mengaku memiliku modal cukup banyak. Di antaranya, kata dia adalah kkomitmen toleransi Kota Bekasi yang senantiasa ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, sudah terbentuknya MUB (yang hanya ada di Kota Bekasi), dan para pemuka agama yang cukup sering berkumpul dalam kegiatan dialog.

“Ketiga elemen itu perlu kami pertajam dan kembangkan kegiatannya. Tentu juga dengan cara yang lebih inovatif dan memperhatikan protokol kesehatan mengingat pendemi masih berlangsung,” jelas Eko melalui pesan WatsApp.

Bagi Eko yang juga penulis buku-buku bertema kebinekaan ini, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi, upaya kreatif untuk mengajak para pemuka agama berdialog, termasuk kaum mudanya perlu ditingkatkan, meski lewat pertemuan daring.

“Selain itu, tentunya mengajak kaum muda dari pelbagai komunitas agama untuk bergerak secara kreatif, sementara online, untuk ikut menggerakkan masyarakat dalam pelbagai kegiatan bernuansa keberagaman,” pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi capaian Kota Bekasi, yang kembali meraih menjadi kota toleran tahun 2020, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkap karena hasil kerjasama.

“Ini berkat kerjasama seluruh elemen masyarakat yang telah menjadikan Kota Bekasi yang harmonis dengan tidak membedakan suku, bahasa, budaya dan agama,” ujarnya, Kamis (25/2).

Dia mengaku, penghargaan tersebut sebagai bukti nyata hadirnya pemerintah daerah di tengah masyarakat sebagai pengayom dan menjadi perekat kerukunan umat beragama.

“Pemimpin harus bisa memberikan sebuah harapan dan kepastian. Terpenting, mari kita pertahankan prestasi ini,” harapnya. [AN]

Menag: Sangat Strategis, Pengarusutamaan Moderasi Beragama melalui Lembaga Pendidikan

Jakarta – Penguatan moderasi beragama (MB) telah dilakukan berbagai pihak, terutama oleh lembaga pendidikan keaganaan di Indonesia.

Bahkan pemerintah sudah menaasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kementerian Agama ditunjuk sebagai leading sector implementasi penguatan MB ini di Indonesia.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam penguatan MB.

“Pengarusutamaan prinsip moderasi beragama melalui peran lembaga pendidikan keagamaan menjadi sangat strategis,” tegas Gus Menteri, sapaan akrabnya, saat memberikan sambutan pada Webinar Diseminasi Hasil Penelitian tentang “Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim: Kasus Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta),” Kamis (25/2).

Helat daring ini digelar  Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Hadir sebagai pembahas dalam acara antara lain: Dewan penasehat PPIM UIN Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, dan Plt. Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, MA.

Dalam penjelasannya, seperti diberitakan dalam situs Kemenag, Menag menyebut pada 2019, Balitbang-Diklat Kementerian Agama telah melakukan penelitian terkait pengembangan moderasi beragama pada lembaga pendidikan keagamaan.

Kajian ini, jelasnya, dilakukan pada 14 lembaga pendidikan keagamaan di tujuh provinsi. Hasilnya, lanjutnya, disimpulkan bahwa terdapat dua kategori praktik moderasi beragama pada 14 lembaga pendidikan keagamaan.

Yang pertama, kata Menag, moderasi beragama pasif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama, namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan personal individu pemeluk agama sebagai landasan pandangan hidup dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, terang Menag Yaqut, moderasi beragama aktif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama dan menjadikannya sebagai modal dasar menginisiasi serta membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif, baik untuk tujuan keagamaan itu sendiri maupun tujuan kebangsaan secara luas.

“Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sikap moderat dalam beragama belum menjadi kesadaran bersama untuk dijadikan modal dasar menginisiasi dan membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif , baik untuk tujuan keagamaan itu sendiri maupun tujuan kebangsaan yang lebih umum,” tutur Gus Menteri, dikutip kemenag.go.id (25/2).

Hasil penelitian tersebut, kata Gus Yaqut, juga menemukan adanya keterbatasan narasi ajaran agama untuk memaknai dan mendefinisikan konsep moderasi secara utuh dan dapat disepakati. Perbedaan termonilogi adalah faktor lain yang juga masih menjadi kendala dalam menyemai semangat moderasi di tengah umat beragama.

Kalau kita melihat faktanya, masing-masing agama masih memiliki tafsir yang berbeda atas moderasi beragama itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Gus Menteri, riset ini lalu merekomendasikan perlunya perumusan yang tepat tentang moderasi beragama. Konsep moderasi beragama perlu diinternalisasikan secara terstruktur kepada peserta didik, pada setiap lembaga pendidikan keagamaan.

“Rekomendasi ketiga adalah sosialisasi moderasi beragama perlu dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat luas, utamanya di lembaga-lembaga pendidikan,” tandasnya.

Dalam acara ini Direktur PPIM UIN Jakarta, Ismatu Ropi menuturkan, salah satu latar belakang dari penelitian tersebut adalah karena kegelisahan banyaknya kalangan, akibat munculnya model relasi sosial dan keberagaman yang cenderung intoleran, terutama di kalangan anak muda.

“Beberapa survei yang dilakukan oleh PPIM dan lembaga-lembaga lain menunjukkan, kecenderungan tersebut jika dibiarkan, maka tentu saja gambaran tentang indonesia sebagai negara yang heterogen serta negara yang plural atau majemuk, sedikit demi sedikit tentu akan terkikis,” tuturnya. [AN/kemenag.go.id]

Teladan Kearifan Imam Al-Ghazali

 KH Mahbub Ma’afi Ramdlan

Hentikan lidahmu (menuduh kafir atau sesat) kepada ahli kiblat (umat Islam) selama mereka masih mengucapkan lâ ilâha illallâh muhammadur rasûlullâh (Imam Ghazali).

 Pernyataan Imam Al-Ghazali di atas bukan lahir di ruang hampa, tetapi karena kegalauannya terhadap sikap para teolog (ahlul kalâm) saat itu yang acapkali mengkafirkan dan menyesatkan pihak-pihak yang dianggap berbeda secara ideologi, madzhab, aliran atau tafsir keagamaan, padahal masih sama-sama pemeluk Islam.    

Sebagaimana dimaklumi bersama, istilah kafir lazim disematkan untuk mereka yang berbeda agama. Kendati demikian, beberapa pihak Islam sendiri ada yang gemar mengafirkan orang atau kelompok Islam lain yang tidak sepaham dengan mereka. Dari sinilah kemudian Imam al-Ghazali mewanti-wanti kepada umat Islam untuk tidak mengkafirkan kepada sesama Muslim sepanjang mereka menyakini bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya.  

Imam Al-Ghazali adalah sosok ulama besar yang hidup pada abad ke-11 M. Beliau dikenal dengan pandangan moderatnya. Banyak karya beliau yang dijadikan pegangan oleh umat Islam Indonesia, sehingga  umat Islam Indonesia mempunyai semangat moderatisme yang begitu tinggi dan mendalam.

Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, perbedaan cara pandang dalam memaknai agama hendaknya jangan sampai menimbulkan sikap saling mengkafirkan dan menyesatkan. Beliau juga melancarkan kritik pedas kepada orang-orang yang terlibat dalam pengkafiran dan penyesatan semata-mata karena hasutan orang lain.

Hasut, iri dan dengki adalah penyakit hati yang sangat sulit disembuhkan dan merupakan bentuk dari kemaksiatan hati. Semua itu harus dibersihkan dari dalam hati dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT secara intens. Selama hati diliputi rasa hasut, iri dan dengki, seseorang tidak akan sampai kepada hakikat keimanan. Sebab orang beriman adalah orang yang mencintai orang lain laiknya dia mencintai dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, lâ yu’minu ahadukum hattâ yuhibba li akhîhi mâ yuhibbu li nafsihî (seseorang tidaklah beriman secara sempurna kecuali dia mencintai orang lain laiknya mencintai diri sendiri), HR. Bukhari.

Karenanya, menurut Imam Al- Ghazali, adalah bodoh jika seseorang beranggapan bahwa hadd at-takfîr (batas pengkafiran) adalah manakala berbeda dengan aliran yang diikuti, baik itu aliran Asy’ariyah, Mu’tazilah, Hanbali dan lain sebagainya.

Dewasa ini, pengkafiran tehadap kelompok yang dipandang berbeda seolah-olah telah dianggap lumrah. Sikap ini muncul untuk mendiskreditkan pihak yang dianggap sebagai lawan. Padahal, menuduh seseorang kafir atau sesat sama halnya dengan menghalalkan darah dan harta orang yang bersangkutan.

Pada zaman terdahulu, aksi pengkafiran dan penyesatan telah memakan korban yang tak terhitung. Sebut saja sebagai misal, Imam Syafii pernah dituduh sesat karena dianggap sebagai pengikut Syi’ah Rafidlah, Imam Abu Hanifah dianggap sebagai pembid’ah dan kafir. Bahkan salah seorang pengikut Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Bakar Asy-Syarkhasi harus dipenjara gara-gara tuduhan sesat.

Secara teologis, aksi pengkafiran dan penyesatan jelas bertentangan dengan prinsip ketauhidan yang menjadi dasar utama seluruh ajaran Islam. Kesaksian seorang muslim bahwa, “Tidak ada Tuhan selain Allah” mengandaikan bahwa tidak ada kebenaran mutlak kecuali kebenaran-Nya.

Di dalam Al-Quran ditegaskan, Sesungguhnya Tuhanmulah yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan Dialah yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. Al-Qalâm: 7).

Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir-nya mengatakan, pengertian ayat ini adalah bahwa Allah SWT mengetahui dua golongan dari kalian; yang mendapat petunjuk dan yang sesat. Karena itu, manusia tidak memiliki wewenang untuk menghakimi dan mengintervensi keimanan seseorang, menganggap kelompok lain kafir, sesat atau salah. Sebab, hanya Allah-lah yang berhak memberikan label keimanan atau kekufuran kepada orang lain.

Apakah ada perbuatan yang lebih buruk dari tuduhan kafir atau sesat kepada orang lain? Pengkafiran dan penyesatan merupakan bentuk kazaliman dan harus dihentikan. Mengkafirkan dan menyesatkan orang lain karena perbedaan tafsir terhadap suatu ajaran agama sama halnya dengan membunuh orang tersebut, sebagaimana dikatakan Al-‘Alla bin Ziyad (seorang tabi’in), Tidak ada bedanya antara mengkafirkan seorang muslim dengan membunuhnya.

Sesama muslim adalah saudara. Selama masih mengatakan lâ ilâha illallâh muhammadur rasulullâh,” seseorang tidak layak disebut kafir atau sesat, karenanya darah dan hartanya tetap haram dan harus dihormati.

Pengkafiran dan penyesatan adalah hak prerogatif Allah SWT sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan kata lain, tanpa disadari pengkafiran dan penyesatan telah menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kemusyrikan. Padahal kemusyrikan adalah musuh utama kemanusiaan dan merupakan dosa paling besar.

Pengkafiran dan penyesatan akan menimbulkan iklim yang tidak sehat bagi keberislaman. Karena pengkafiran akan menimbulkan sikap saling curiga, permusuhan, kekerasan, dan lain sebagainya.

Citra Islam sebagai agama yang toleran dan anti kekerasan ternodai  oleh aksi pengkafiran. Untuk menghindarinya mutlak diperlukan adanya kearifan, kesantunan, dan kedewasaan dalam melihat perbedaan, termasuk juga perbedaan dalam memahami agama dan menafsirkan kitab suci.

Imam Al-Ghazali telah memberikan teladan baik kepada kita semua agar tidak mudah mengafirkan atau menuduh sesat orang lain yang tidak sepaham. Sebagai pengikut Imam Al- Ghazali, umat Islam Indonesia sejatinya meneladani keteladanan beliau. Yaitu keteladanan yang mengedepankan kerukunan, perdamaian dan menghormati perbedaan.

 

(KH Mahbub Maafi Ramdlan, pengurus MUI Pusat)

Salatiga, Kota Paling Toleran 2020

Jakarta – Setara Institute menobatkan Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai kota paling toleran di Indonesia tahun 2020.

Kota Salatiga mendapat poin 6.717 mengalahkan Singkawang, Manado, Tomohon, Kupang, Surabaya, Ambon, Kediri, Sukabumi, dan Bekasi.

Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengatakan penyerahan penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta pada Kamis (25/2/2021) dan diterima Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris.

“Alhamdulillah, hari ini kita mendapat predikat sebagai Kota Tertoleran, ini membanggakan tapi juga menjadi tantangan untuk dipertahankan,” kutip Kompas.com (25/2).

Yuliyanto, seperti diberitakan Kompas.com, mengungkapkan faktor pendukung keberhasilan Salatiga mendapat predikat sebagai Kota Paling Toleran adalah tidak adanya diskriminasi dalam pembuatan kebijakan.

“Semua Forkompinda, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat saling sinergi. Semua satu tujuan demi toleransi,” terangnya.

Selain itu, menurut Yuliyanto, karena kesadaran dan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi, maka masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang memecah belah persatuan.

Dijelaskan, meski mendapat predikat sebagai kota paling toleran, tapi Salatiga tetap berusaha belajar dari daerah lain.

“Sebagai City of Harmony, kita harus saling menjaga, baik dari internal Salatiga maupun luar daerah,” tandas Yuliyanto.

Pada November 2020 lalu, Yuliyanto menyebut kunci terwujudnya toleransi yang tinggi adalah karena adanya sinergi yang tinggi antar organisasi masyarakat, tokoh agama dan perguruan tinggi sangat menentukan terwujudnya toleransi di Kota Salatiga.

Hal itu ia sampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tangerang di kota Salatiga pada akhir November (25/11/2020) lalu.

“Nilai kebersamaan itu diantaranya dengan pemberian peluang yang seluas-luasnya oleh pemerintah, untuk segala bentuk kegiatan agama, budaya, seni dan lain-lain tanpa terkecuali,” kata Yulianto di hadapan tamu undangan dari Kabupaten Tangerang, seperti dikutip gatra.com (25/11/2020).

Toleransi di kota Salatiga telah diakui secara luas, hal ini dibuktikan dengan perolehan Predikat Kota Salatiga sebagai Kota Tertoleran se-Indonesia dari Setara Institut selama 4 periode berturut-turut. [AN/kompas.com/gatra.com]

Niat Baik yang Dinistakan

Empat petugas forensik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, sempat menjadi tersangka akibat memandikan jenazah perempuan bernama Zakiah, pasien yang terinfkesi Covid-19, yang bukan muhrimnya. Pihak keluarga mempersoalkan kejadian ini karena menganggap prosedur penanganan jenazah Zakiah dianggap tak sesuai dengan syariat Islam fardu kifayah: jenazah dimandikan pria yang bukan muhrim. Fauzi Munthe, suami Zakiah, melaporkan para petugas medis itu pada 20 November 2020 silam.

Para tenaga medis ini dijerat Pasal 156 Huruf a Juncto Pasal 55 Ayat 1 tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Mereka lantas ditetapkan sebagai tahanan kota sejak Kamis (18/2/2021) hingga 20 hari ke depan. Namun, petugas tidak melakukan penahanan karena tenaga empat pria tersebut dibutuhkan di ruang instalasi jenazah forensik. Meski tak ditahan, para nakes itu diharuskan wajib lapor.

MUI Kota Pematangsiantar yang diminta keterangan oleh Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar AKP Edi Sukamto menerangkan perbuatan tersebut termasuk kategori penistaan agama. Keterangan inilah yang menjadi pegangan penyidik.

Kasus ini mestinya ditangani dengan sangat hati-hati, sebab merupakan isu sensitif, berpotensi melibatkan massa, dan karena ada unsur norma agama yang beririsan dengan norma hukum.

Dalam kasus penodaan agama, ada dua poin penting yang diperhatikan sungguh-sungguh. Pertama, “harus ada unsur kesengajaan dengan maksud melakukan penodaan agama di muka umum”. Kedua, perlu ada “unsur yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau, penodaan terhadap suatu agama” dari perbuatan tersebut.

Dalam konteks perbuatan para nakes, terlampau sulit dibuktikan bahwa perbuatan mereka itu diniatkan atau secara sengaja memandikan jenazah perempuan dan atau sengaja menimbulkan permusuhan. Situasinya darurat. Sebab faktanya, selain empat nakes tadi, tidak ada petugas lain yang ditugaskan memandikan. Apalagi, pihak rumah sakit sudah memberitahu ke pihak keluarga bahwa tidak ada petugas lain yang bisa memandikan jenazah tersebut.

Dari kabar yang beredar, para petugas kesehatan mengaku hanya membersihkan kotoran atau najis yang menempel di bagian tubuh pasien akibat terbalut oleh pempers sebelumnya.

“Sebenarnya kami tidak memandikan. Hanya membersihkan jenazah karena ada najis (kotoran) pada pempers yang melekat pada bagian tubuh jenazah. Dan setelah bersih lalu kami semprot seluruh tubuh jenazah dengan cairan disinfektan,” tutur salah seorang petugas nakes seperti dilansir dari Tagar.id. “Intinya, kami membersihkan jenazah.”

Apa yang dilakukan para petugas medis membersihkan kotoran yang menempel di bagian tubuh jenazah adalah niat baik yang harus diapresiasi agar pengurusan jenazah berlangsung cepat dan segera. Namun, mempersoalkan kerja mereka dengan tuduhan menodakan agama tentu sangat memprihatinkan.

Syukurlah, Kejari Pematangsiantar telah menghentikan tuntutan kasus tersebut karena tidak memiliki cukup bukti. Kejaksaan tidak menemukan unsur kesengajaan untuk melakukan penistaan agama dalam kasus tersebut, karena keempat petugas forensik itu hanya menjalankan tugasnya.

Penetapan penghentian penuntutan ini perlu menjadi refleksi bagi pihak aparat penuntut hukum agar lebih cermat dalam mengajukan tuntutan. Apalagi, pihak Kejaksaan mengaku ada ketidakcermatan jaksa peneliti dalam meneliti berkas perkara. Padahal, ketelitian sangat penting dalam perkara hukum ini sebab akan berdampak kepada nasib seseorang ke depan.

Ke depan memang perlu koordinasi dan penyebaran panduan hal-hal yang harus dilakukan terkait pemulasaran jenazah muslim agar peristiwa serupa tak terjadi lagi. Sebab, hukum Islam selalu memberikan jalan keluar atas satu peristiwa hukum yang muncul ke permukaan.

Dalam konteks pemulasaran jenazah, pemandian harus dilakukan oleh yang berjenis kelamin sama. Jika tidak memungkinkan (tak ada petugas berjenis kelamin sama), jalan keluarnya adalah jenazah dimandikan dengan tetap menggunakan penutup (kain/baju) lalu menyiramkan air ke tubuh jenazah. Lalu, jika tidak memungkinkan, karena kondisi tertentu, maka dilakukan dengan tayamum.

Perkara atau tata cara inilah, sepertinya, belum serempak diketahui berbagai pihak di rumah sakit terkait pemulasaran jenazah Covid-19. Karena itu, sosialisasi tata cara dan harus dimasukkan di dalam panduan pengurusan jenazah Covid-19, agar para nakes tak lagi jadi korban tuduhan menistakan agama.

Wallaua’lam bi al-shawab.

 

Fachrurozi Majid

Direktur Eksekutif Nurcholish Madjid Society