Pos

Ribut-Ribut Ekstremisme Kekerasan

Setelah diskusi dengan para senior dan teman-teman di Rahima soal ekstremisme kekerasan, saya jadi bergairah untuk menuliskan kerumitan definisi dan unsur-unsurnya. Rahima tengah menyusun modul untuk sekolah tentang pencegahan ekstremisme kekerasan.

Hal pertama yang saya dan mungkin Anda perlu insafi adalah setiap definisi mengandaikan pembatasan-pembatasan. Karenanya, ia seringkali menyimpan kelemahan dan keterbatasan. Rasanya, hampir tak ada definisi atau istilah di kolong langit ini yang tak dipersoalkan. Dulu kita mengenal istilah fundamentalisme. Ia dikritik lalu muncul revivalisme, kemudian neo-fundamentalisme, lantas islamisme, muncul lagi radikalisme, lalu terorisme, lantas ekstremisme kekerasan. Istilah intoleransi dan konservatisme juga dipersoalkan.

Saya belajar banyak dari perdebatan dan pro-kontra tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN). Salah satu perdebatan yang muncul adalah ketidakjelasan definisi dan ukuran ekstremisme kekerasan.

Seperti takdir istilah baru, ia selalu akan mengahadapi pernyataan dan kritik. Sebuah studi menyebut, sebelum 2014, kata ini disebut dalam artikel-artikel berbahasa Inggris hanya kurang dari 500 artikel. Tapi, pada 2015 jumlahnya melesat hingga 7000 artikel.

Jadi, kita tak perlu bersedih karenanya. Bukankah kita biasa menarik iktibar dan pelajaran pengalaman lebih dari selusin negara yang juga dibikin pening akibat definisi. Hingga akhir 2019, terdapat lebih dari selusin negara yang menerbitkan RAN PE: Denmark, Finlandia, Prancis, Norwegia, Maroko, Nigeria, Kosovo, Somalia. PBB sendiri menghindar untuk memberikan definisi. Lembaga ini menyerahkan kepada negara pihak mendefinisikannya.

Mendengar omongan orang meributkan soal definisi ekstremisme kekerasan dalam RAN PE, saya jadi berpikir keras. Apakah unsur dalam definisi ekstremisme kekerasan betul-betul kabur dan sulit ditangkap seperti memegang bayang-bayang. Bukankah pasal 1 ayat (2) Perpres ini setidaknya menjelaskan tiga unsur: “keyakinan dan atau tindakan”, “penggunaan cara-cara kekerasan”, “ancaman kekerasan ekstrem”.

Saya beranggapan tiga unsur itu berusaha mengatasi berbagai perdebatan yang muncul seputar perumusan istilah ini. Mungkin saja akan ada unsur yang masih menimbulkan pertanyaan. Tapi, apa dengan begitu semuanya menjadi tak jelas. Saya sempat mendiskusikan ini dengan beberapa teman dan berusaha memahami apa yang disebut kabur dan tak jelas dalam pasal itu.

Kekerasan sudah cukup jelas sebagai unsur. Ia bisa ditemukan dalam UU Terorisme dan KUHP. Tapi sekali lagi ia tidak menutup pertanyaan lanjutan. Ada orang macam Alex P. Schmid yang seperti orang tak punya kerjaan. Ahli ini berusaha membedakan lagi antara bukan bersifat kekerasan (non-violent) dan tidak bersifat kekerasan (not-violent).

Istilah terakhir itu bisa orang atau kelompok yang tidak menggunakan kekerasan karena alasan pragmatis, taktis, dan sementara. Jadi, jika ada kesempatan kekerasan dapat dilakukan. Ini berbeda dengan yang pertama: tidak menggunakan kekerasan sebagai prinsip seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi atau Martin Luther King.

Maka dari tigas unsur tadi, sepertinya tinggal satu unsur yang perlu dibicarakan lagi: keyakinan. Apakah keyakinan dapat dibatasi? Bukankah pembatasan keyakinan dapat melanggar hak berekspresi?

Atas pertanyaan itu saya mengajukan beberapa asumsi. Pertama, tidak setiap keyakinan dapat dibatasi. Keyakinan yang masuk dalam kategori ekstremisme kekerasan dan karenanya dapat dibatasi manakala diekspresikan dan mengandung dua unsur lain: “ancaman kekerasan ekstrem” dan “penggunaan cara-cara kekerasan”. Tanpa keduanya, keyakinan tak bisa dibatasi. Dalam konteks ini, maka glorifikasi kekerasan dapat dibatasi. Makanya Twitter akan menghapus cuitan yang dianggap mengglorifikasi kekerasan seperti salah satu cuitan Trump.

Dari perdebatan lain, saya juga menangkap masih terdapat kebingungan akan istilah ini. Kita bicara “ekstremisme kekerasan”, orang lain bicara “ekstremisme”. Seorang pembicara omong di televisi, nanti kalau orang omong “bidah” atau sesat pada yang lain langsung dituduh ekstrem. Si pembicara sedang bicara ekstremisme, bukan ekstremisme kekerasan yang dirujuk pasal 1 ayat (2).

Dari sini perdebatan akan berkembang lagi memahami “ekstremisme bukan kekerasan”. Logikanya sederhana. Jika ada ekstremisme kekerasan, maka akan ada ekstremisme bukan kekerasan. Ekstremisme saja berarti tidak berarti ekstremisme kekerasan. Lalu apa yang dimaksud ekstremisme. Ini titik panas lainnya. Ada ahli yang mendata hingga 20 jenis ukuran ekstremisme. Memposisikan diri dan kelompoknya di luar kelompok arus utama degan menolak tata dunia, politik, dan sosial yang ada; menolak prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak dasar khususnya kelompok minoritas.

Mengapa kata ekstrem dan keyakinan penting. Sebab ekstremisme kekerasan bisa dikatakan sebagai “kejahatan ideologis”. Ia bersumber dari ekspresi pandangan ekstrem. Maka, jika kita tidak memasukkan unsur ini, kita sulit membedakan mana kekerasan biasa dan kekerasan ekstrem. Bukankah tidak setiap kasus pembunuhan harus disebut ekstremisme kekerasan? Boleh jadi hanya kasus kriminal biasa.

Masalah lainnya, berikut ini. Memang ekstremisme tidak selalu kekerasan. Tetapi terdapat ekstremisme yang berpotensi menggunakan kekerasan akibat berbagai faktor. Biasanya faktor itu dibagi dua saja: pendorong (push factors) dan penarik (pull factors). Proses pengerasan hingga terjadi kekerasan ekstrem disebut dengan radikalisasi. Dalam radikalisasi ada mobilisasi. Karena faktor-faktor itu menjadi penyebab maka mau tak mau ekstremisme kekerasan akan membicarakan proses ini.

Dari perdebatan unsur-unsur tersebut, apa yang dimaksud kabur itu sebetulnya bukan terletak pada ketidakjelasan unsur dalam Pasal 1 ayat (2), namun pada implementasi istilah. Ada kekhawatiran bahwa istilah itu diterapkan secara sembrono dan bias. Kekhawatiran ini tentu saja penting diperhatikan.

Jika logika ini dipahami, maka lokus atau tempat perdebatan dalam area kebijakan menjadi sangat berbeda. Dalam pernyataan “definisi tidak jelas” ada kesimpulan seolah-olah “norma” dalam pasal-pasal memang kabur. Dalam kebijakan ini area “formulasi kebijakan”. Solusinya perubahan norma dalam desain kebijakan. Tapi jika tidak jelas yang dimaksud bisa disalahartikan, lokusnya pada implementasi kebijakan. []

Alamsyah M Djafar, peneliti senior Wahid Foundation

Gus Enha: Imlek Berkat untuk Kita Semua

Perayaan tahun baru Imlek tak hanya dinikmati oleh orang-orang Tionghoa Indonesia saja, tapi juga kalangan di luar itu. Gus Enha adalah salah satunya.

“Perayaan tahun baru Imlek 2021 adalah berkat untuk kita semua. Refleksi terbaik tentu bukan sekedar melakukan perubahan sesaat, namun perubahan yang berdaya, perubahan dengan kesadaran penub untuk terus bermanfaat dalam kehidupan,” tutur dia di laman faceboknya.

Menurut pengasuh pesantren Istana Yatim Nurul Muhlisin yang dikenal sebagai pesantren motivasi Indonesia ini, kerap mendapat kitiman kue keranjang dari teman-temannya dari etnis Tionghoa.

“Teman-teman saya etnis Tionghoa kerap kirim kue keranjang berisi dodol. ini bukan sekedar dodol yang saya suka, tapi cara mereka merayakan tahun baru dengan berbagi. ya gitu, kadang ada juga yang kirim beginian lengkap dengan angpao-nya,” tulisnya dengan emoji tertawa.

Pemilik nama lengkap Nurul Huda Haem ini menambahkan, kalau bukan karena Keppres No 19/2001 yang dikeluarkan Presiden Gus Dur, kata dia, mungkin kira tidak akan turut menikmati suguhan Nian Gao setiap tahun.

“Semoga tahun baru Imlek 2021 akan membawakan kebahagiaan, kedamaian, dan kasih sayang kepada kita semua. Kōngxǐ fācái,” pungkasnya. [AN]

Islam di Pulau Dom, Sorong

Selalu ada yang menarik di balik kota tua muslim di Indonesia. Salah satunya Pulau Dom di kota Sorong. Sebuah pulau kecil, 10 menit menyebrang sebentar dari kota Sorong dengan perahu mesin. Pulau ini berkait erat dengan Kesultanan Ternate, Raja Ampat dan Demak di Jawa. Salah satu yang tersisa bukti tertulis hubungan keislaman itu kitab Tajul Muluk dalam bentuk manuskrip dengan beberapa bahasa; Arab, Melayu dst.  Sayangnya, naskah kitab itu belum sempat ditunjukkan pada saya, karena terkunci di rumah asal Imam Masjid Dom.

Pulau Dom, berubah namanya menjadi Doom oleh kolonial, Belanda. Arti kata Dom dan Doom sungguh berbeda. Dom dalam bahasa Moi itu nama pohon di pulau Dom. Masjid Doom, di antara buktinya. Yang masih terlihat ada beberapa a.l. mimbar khutbah, tongkatnya, dan bedugnya.

Seperti lazimnya kolonial, beberapa peninggalan sejarah asal daerah dimusnahkan. Menurut penuturan Bapak Imam Masjid Dom, masjid pertama di kota Sorong juga diratakan menjadi tanah lapangan sepak bola, dulunya alun-alun. Masjid yang diratakan itu mirip dengan masjid Demak. Sayangnya, tdk ada foto atau bukti lain yang mendukungnya.

Sebagai pintu gerbang transportasi laut pada saat itu, pelabuhan di pulau Dom merupakan kota metropolitan. Bahkan dituturkan, semua kapal yang ingin ke pulau Raja Ampat-pun harus melewati pulau Dom. Sekalipun, di pulau kecil nan indah pada masanya itu tidak ada kerajaan atau tokoh-tokoh penting di negeri Papua. Dua kolonial pernah menguasai pulau itu sebagai kawasan pertahanannya, Belanda dan Jepang.

Peninggalan Belanda yang hingga kini masih terlihat antara lain tempat penjara (masih ada pengintai dan kamar-kamarnya yang berubah menjadi hunian keluarga pejabat),  bangunan gereja (nanti saya ceritakan pd bag.2), gedung sekolah, kantor polisi dan asramanya, kantor telekomunikasi, dst. Adapun bukti pendudukan Jepang yaitu benteng pertahanan.

Saat ini, perkembangan Islam di pulau Dom memang tidak secepat yang dibayangkan. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Sorong saja tidak familier kata Bapak Imam Masjid serta umat Islam lainnya. Kebetulan kehadiranku bersama tim MAN IC sekaligus sosialisasi bersama Kepala Madrasah, Kasubag TU dll. Sementara perkembangan agama lainnya sangat cepat sekali. Ada Gereja besar sekali di atas bukit, dekat rumah asal Bapak Imam Masjid.

Oh ya, setiap Imam Masjid diberi rumah “dinas” di depan masjid. Khusus imam masjid ini nanti saya ceritakan pada bagian 2.

Cerita lain dari pulau Dom ini, masuknya Agama kristen bersamaan dengan kolonial. Hubungan antar Agama di pulau Dom sangat harmonis. Pada bagian 3, nanti saya ceritakan. [ ]

Ayus Mahrus EL-Mawa, dosen Pascasarjana UNUSIA Jakarta

Rumitnya Kasus Pewajiban Jilbab bagi Siswi Non-Muslim

Kasus pewajiban jilbab bagi siswi non-muslim bukan barang baru. Kasus ini pernah diangkat dalam riset Ma’arif Institute tentang toleransi di kalangan pelajar di Sumatera Barat beberapa tahun lalu.

Saya selalu berpikir masalah ini tak terjadi begitu saja. Ia berkembang melalui proses yang panjang dan rumit. Karena itu masalahnya memang rumit alias tidak mudah, tidak gampang, atau –bahasa diplomatisnya– membutuhkan proses dan waktu.

Kerumitan itu terjadi dalam jalinan isu berikut. Pertama tafsir atas UU Sisdiknas. Anda yang mengikuti perumusan UU ini akan mengerti perdebatan sengit setidaknya antara, untuk memudahkan pembagian, kelompok religius dan sekuler.

Tujuan pendidikan nasional agar peserta didik “menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,” dan seterusnya menunjukkan titik-titik kompromi sekaligus persaingan cara pandang dua kelompok di atas.

Dalam praktik di lapangan, tujuan itu lantas diterjemahkan menjadi sekolah yang religius berdasar agama mayoritas tertentu. Di Jawa berbasis Islam, di Bali bisa Hindu. Di Bali pernah muncul kasus larangan jilbab bagi siswi muslimah. Persaingan cara pandang itu masih hidup hingga sekarang. Ini pertama.

Kedua, bagaimana meletakkan hak asasi manusia dan konsep Indonesia yang Pancasila dan menghormati agama. Muncul pandangan SKB baru-baru ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghormati hak asasi manusia, terutama hak beragama. Cara pandang ini muncul dari konsep yang belum bisa memisahkan peran negara dan masyarakat. Katakanlah pandangan itu mencerminkan mirip-mirip teokrasi. Padahal, dengan melarang untuk tidak mewajibkan atau melarang, mereka yang mau berjilbab tetap dijamin. Siswi yang tidak mau berjibab dan berjilbab difasilitasi. Lalu di mana letak pelanggaran hak asasi manusia?

Ketiga, cara pandang menyatukan agama-negara ini juga dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, oleh berbagai regulasi daerah. Salah satunya perda wajib baca al-Quran bagi pelajar sekolah negeri. Seorang wartawan bertanya, di mana masalahnya. “Pemerintah mewajibkan baca al-Quran,” kata saya. Bagi umat Islam membaca al-Quran tentu wajib. Tapi jika ini diwajibkan pemerintah dan ada konsekuensi bagi mereka yang tak lulus, ini bermasalah dan diskriminatif. Sama halnya zakat. Zakat memang wajib, tapi mewajibkan zakat lewat regulasi bermasalah. Kita memang punya UU Zakat. Tapi tak ada satu pun klausul yang menyatakan kewajiban zakat oleh pemerintah.

Keempat, tata kelola pemerintah daerah. Dengan UU otonomi, kita tahu tanggung jawab pengelolaan pendidikan anak usia dini dan nonformal pendidikan dasar (SD dan SMP) ada di tangan pemkab/Pemkot. Pendidikan menengah (SMA dan SMK) dalam kendali pemerintah provinsi.

SKB tiga menteri yang baru keluar memang tepat menyasar pemda dan sekolah. Apakah SKB dapat mengatasi komplikasi kewenangan itu memang pembicaraan tersendiri. Tetapi kebijakan konon bisa melahirkan dampak yang tak diharapkan, positif maupun negatif. Paling tidak, kebijakan itu memberi pesan kuat tentang pentingnya mengatasi masalah ini.

Kelima, kebijakan seragam sekolah Kemendikbud sebelumnya. Pada 2014, kita memiliki aturan soal ini. Secara umum kebijakan ini tampak akomodatif, namun menyimpan beberapa masalah. Misalnya seragam muslimah yang terkesan wajib berjilbab. Padahal soal wajib tidak berjilbab dalam Islam masih khilafiyah.

Keenam, konteks lokal. Satu sisi kasus di Padang itu memerlukan telaah konteks lokal. Bagaimana terjadi, apa yang mempengaruhi, apakah sangat khas dan bersifat lokal? Jika demikian apakah pendekatanya lokal atau nasional? Tapi apakah ada di dunia ini yang khas lokal tanpa terkait dengan isu di luar dirinya?

Ketujuh, jika kasus intoleransi di sekolah memang mulai akut strategi apa yang dilakukan? Menyusun protokol pencegahan intoleransi, mengembangkan program pendampingan sekolah, sanksi dan penghargaan?

Saya ingin menambahkan isu lain. Tapi cukup saya sudahi sampai di sini.

Alamsyah M. Dja’far, peneliti senior Wahid Foundation

Imlek dan Gus Dur

Kemeriahan  perayaan Imlek yang dirayakan warga Tionghoa Indonesia kini tak bisa lepas dari peran Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bahkan, berkat kampanye pluralismenya, presiden keempat RI ini ditasbihkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia pada 2004 silam.

Pada masa Orde Baru masyarakat Tionghoa tidak diizinkan mengekspresikan budayanya secara terbuka. Dalam buku Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas (Gramedia, 2010), Aimee Dawis menulis rezim Presiden Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi yang mewajibkan masyarakat Tionghoa melepas kebudayaan dan bahasa Mandarin.

Di bawah kepemimpiman Presiden Soeharto, masyarakat Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka. Larangan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat agar tidak mencolok di depan umum, tetapi dilakukan dalam lingkungan keluarga.

Namun, keadaan orang Indonesia Tionghoa berubah 180 derajat setelah jatuhnya rezim Soeharto. Ketika Gus Dur berkuasa, upaya mengakhiri peraturan diskriminatif terhadap penduduk Indonesia Tionghoa segera diwujudkan. Langkah pertama dimulai dengan  menghapus Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1967 ihwal larangan pelaksanaan adat dan agama Tionghoa di tempat umum. Berikutnya Gus Dur menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang memberi ijin perayaan Tahun Baru Imlek secara terbuka.

Dalam buku Merawat Kebinekaan (Elex Media Komputindo, 2017),  Munawar Aziz menulis, tradisi, kepercayaan, dan pandangan hidup warga Tionghoa di Indonesia kembali terangkat. Dia menyebut, kebijakan Gus Dur menjadi bagian dari politik identitas untuk mencipta harmoni keindonesiaan.

Oleh karenanya, , atas peran penting Gus Dur, kelompok keturunan Tionghoa menasbihkan Gus Dur sebagai Bapak Tinghoa Indonesia di Klenteng Tay Kek Sie, Semarang, Jawa Tengah pada 10 Maret 2004.

Secara garis besar, alasan penobatan Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni, perjuangan Gus Dur dari sisi kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa, keteladanan Bapak Pluralisme ini  dalam memperlakukan kelompok keturunan Tionghoa, serta pengakuan salah satu pendiri ICRP ini sebagai keturunan Tionghoa dari marga Tan.

Penasbihan Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa memang memantik perdebatan pada masa itu. Ada yang mendukung, tidak sedikit yang mencibir bahwa Gus Dur hanya mencari popularitas. Pendapat yang terakhir dapat dipatahkan.

Sebab, kenyataannya Gus Dur tak hanya memihak kelompok Tionghoa saja. Secara luas, Gus Dur berpihak pada kaum lemah (mustadh’afin) dan pihak yang selama ini mengalami perlakuan marginal, lintas budaya dan agama.

Gus Dur memang dikenal  satu diantara orang yang tidak setuju dengan aturan yang bersifat diskriminatif termasuk pada etnis Tionghoa. Dia pun meminta masyarakat Tionghoa untuk terus berani memperjuangkan hak-haknya.

“Di mana-mana di dunia, kalau orang lahir ya yang dipakai akta kelahiran, orang menikah ya surat kawin, tidak ada surat bukti kewarganegaraan. Karena itu, saya mengimbau kawan-kawan dari etnis Tionghoa agar berani membela haknya,” ujarnya suatu ketika.

Bagi kaum Tionghoa, Gus Dur dinilai telah menghapus kekangan,  tekanan dan prasangka.

Sebab, pada masa sebelum reformasi bergulir, masyarakat Tionghoa kerap mendapat stigma negatif baik dari pemerintah ataupun masyarakat dari etnis lainnya.

Gus Dur juga dinilai telah berjasa membawa kesetaraan pada masyarakat Indonesia. Perjuangan cucu pendiri Nahdlatul Ulama inilah yang mesti kita pertahankan demi Indonesia yang bermartabat, adil, damai dan beradab.

Selamat merayakan Imlek tahun 2572, Gong Xi Fa Cai…

Ahmad Nurcholish, pemimpin redaksi kabardamai.id, deputi direktur ICRP

Kepala BNPT: 1.250 WNI Berangkat ke Irak dan Suriah

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengungkapkan, ada 1.250  warga negara Indonesia (WNI) telah berangkat ke Irak dan Suriah akibat terpengaruh paham radikalisme.

Pria kelahiran  Jakarta, 25 Maret 1965 ini  menyebut, dari jumlah tersebut, ada sebagian yang meninggal dan ada yang ditahan. Sementara itu, ada perempuan dan anak-anak yang berada di kamp pengungsian.

“Hari ini akibat dari setujunya mereka dengan apa yang ditawarkan dalam konten narasi radikalisasi itu, rela berangkat ke Irak dan Suriah. Jadi tercatat dari data keberangkatan itu ada 1.250-an,” ungkap Boy dalam tayangan langsung di akun YouTube BNPT, Jumat (5/2/2021).

Menurut mantan Kapolda Papua ini, para WNI tersebut terpapar paham radikalisme lewat media sosial maupun secara langsung yang memengaruhi pola pikir mereka. Ia pun tidak ingin ada lagi WNI yang berangkat ke Irak maupun Suriah.

Alumni Akademi Kepolisian, 1988 ini juga tidak ingin ada lagi yang melakukan tindak pidana terorisme serta menjadi pelaku bom bunuh diri. Maka dari itu, terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).

Masyarakat, kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya (2009) ini, diharapkan dapat menjadi resisten terhadap penyebaran paham radikal dengan adanya perpres tersebut.

“Perpres ini lebih berbicara kepada upaya-upaya preventif dan preemtif dalam bekerja sama dengan semua pihak, membangkitkan sikap-sikap resisten terhadap radikalisasi,” jelas mantan Kapolda Banten (2014) ini.

Adapun Perpes Nomor 7 Tahun 2021 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021 dan resmi diundangkan sehari setelahnya.

Bab 1 Perpres tersebut menyampaikan, RAN PE merupakan serangkaian program yang akan dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan.

“RAN PE diharapkan dapat menjadi acuan utama implementasi penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme oleh setiap kementerian/lembaga terkait,” demikian sebagian kutipan Perpres tersebut. [AN\]

Rekomendasi Komnas Perempuan atas SKB Seragam Sekolah

Selain mengapreasisasi adanya SKB 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah di sekolah negeri, Komnas Perempuan juga memberikan rekomendasi dalam kerangka memajukan capaian dari Program Prioritas Nasional untuk Harmonisasi Kebijakan.

Atas surat keputusan bersama 3 menteri tersebut melalui siaran persnya tertanggal 3 Februari 2021 Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada sejumlah pihak.

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
    • Mensosialisasikan secara meluas Keputusan Bersama ini dengan kelengkapan dan kejelasan informasi pengaturan seragam di lingkungan pendidikan dasar hingga menegah guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan;
    • Menguatkan mekanisme penerimaan dan penanganan keluhan terkait dengan pelaksanaan Keputusan 3 Menteri, termasuk untuk keluhan mengenai praktik diskriminasi dengan maupun tanpa dokumen kebijakan atau juga dikenal sebagai diskriminasi de jure maupun de facto;
    • Mengkaji dan memperkuat materi pendidikan yang mempromosikan penghormatan pada kebhinnekaan dan semangat kebangsaan, serta penghormatan pada hak asasi manusia dan prinsip non diskriminasi.
  1. Kementerian Dalam Negeri
    • Membatalkan segera kebijakan kepala daerah tentang aturan busana yang mengunggulkan identitas kelompok mayoritas, serta kebijakan diskriminatif lainnya atas nama agama dan moralitas;
    • Bersama Pokja Harmonisasi Kebijakan Nasional yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga menyegerakan pelaksanaan langkah penanganan dan pencegahan yang sistemik, termasuk dengan mengoptimalkan mekanisme e-perda, dan mengintegrasikan pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi ke dalam kegiatan pembinaan daerah dan pendidikan pimpinan serta tenaga penyusun dan perancang kebijakan daerah;
    • Melakukan review dan perbaikan kebijakan tentang kewenangan khusus Aceh dalam kerangka mengawal integritas hukum nasional dan mandat konstitusional bagi negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga, khususnya hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama.
  1. Kementerian Agama
    • Mempercepat langkah pengembangan program moderasi agama di berbagai lembaga pendidikan dengan mengintegrasikan pemahaman mengenai wawasan nusantara dan hak-hak konstitusional, dengan perhatian pada kerentanan khusus perempuan maupun kelompok minoritas lainnya.
  1. Kementerian Hukum dan HAM
    • Mendorong percepatan harmonisasi kebijakan dengan mengoptimalkan peran kantor wilayah, pembinaan daerah dan mekanisme penanganan keluhan masyarakat pada kebijakan dan praktik diskriminasi atau pelanggaran HAM lainnya.
  1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • Menguatkan peran konsultatif dalam perumusan kebijakan daerah, termasuk pengembangan kapasitas SDM unit kerja di daerah, dalam kerangka kepemimpinan perempuan dalam pendidikan keberagaman dan perdamaian.
  1. Kantor Staf Presiden, Kemenkopolhukham dan Bappenas
    • Menguatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program harmonisasi kebijakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia, termasuk upaya menghapuskan kekerasan dan diskriminasi atas dasar apa pun dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan, sebagai upaya strategis menguatkan pondasi kebangsaan dan ketahanan nasional.
  1. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    • Melakukan kajian mandiri dan menyeluruh pada kebijakan di daerah guna memastikan langkah koreksi pada kebijakan maupun praktik diskriminatif atas nama agama dan keinginan mayoritas sehingga dapat turut mengawal keberlangsungan NKRI dan pelaksanaan mandat konstitusional penyelenggara negara.
  1. Masyarakat
    • Menggunakan mekanisme keluhan yang telah disediakan oleh kementerian/lembaga terkait, termasuk hotline yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan untuk keluhan tentang kebijakan dan praktik diskriminatif di sekolah, untuk menjadi pendorong perubahan;
    • memperkuat pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi dan tentang kebangsaan dan kebhinnekaan, serta mendukung upaya korban untuk mengungkapkan pengalaman dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan;
    • turut serta mengawal upaya mengatasi dan mencegah kebijakan diskriminatif dengan menggunakan mekanisme e-perda, judicial review, atau langkah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komnas Perempuan Apresiasi SKB Seragam Sekolah

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dalam menyikapi persoalan pemaksaan seragam dengan identitas agama di lingkungan pendidikan.

Langkah ini menurut Kompas Perempuan akan menguatkan upaya pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memajukan dan menegakkan hak-hak dasar yang dijamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama hak untuk bebas dari diskriminasi (Pasal 28I Ayat (2), hak untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2)), memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya itu (Pasal 28 E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2)), serta untuk bebas dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G Ayat (1)).

“Dalam kasus di lingkungan pendidikan, pemaksaan busana terkait identitas agama juga menghalangi penikmatan hak konstitusional anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B Ayat (2)),” tulis Komnas Perempuan dalam siaran persnya sebagaimana dimuat dalam laman komnasperempuan.go.id tertanggal 3 Februari 2021.

Kebijakan seragam dengan identitas agama tertentu di lingkungan pendidikan, dalam analisis Komnas Perempuan,  seringkali merupakan perpanjangan dari kebijakan daerah setempat mengenai aturan busana yang mengadopsi interpretasi tunggal dari simbol agama mayoritas. Hingga kini sekurangnya Komnas Perempuan mencatat 62 kebijakan daerah yang memuat aturan busana tersebar di 15 provinsi, dalam bentuk 19 peraturan daerah dan 43 peraturan dan kebijakan kepala daerah di tingkat provinsi dan  kota/kabupaten.

“Sepanjang 2009-2020 Komnas Perempuan juga mencatat bahwa pihak yang berbeda pandang mengenai aturan tersebut dapat merisikokan diri untuk mengalami diskriminasi dan pengabaian dalam layanan publik, sanksi administratif hingga kehilangan pekerjaan, diejek, dikucilkan, maupun kekerasan dan persekusi. Akibatnya, pihak yang berbeda pendapat memilih berdiam diri, yang kemudian dimanfaatkan sebagai tanda “persetujuan” atas  keberadaan kebijakan diskriminatif itu. Risiko itu juga ditemukan KP di beberapa daerah, meski tidak ada kebijakannya,” tulis selanjutnya.

Komnas Perempuan juga mengapresiasi pertimbangan mengenai hak konstitusional warga dan pentingnya merawat kebhinnekaan bangsa sebagai landasan pijak dari SKB 3 Menteri ini sehingga warga dapat memilih secara bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan seragam dengan atribut keagamaan sesuai agama dan keyakinannya itu.

“Atas dasar itu pula, Komnas Perempuan berpendapat bahwa kebijakan serupa di Aceh tidak dapat dikecualikan dalam persoalan ini, mengingat hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama yang menurut Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk terkait kewenangan otonomi khusus tersebut,” terangnya lagi.

Rilis tersebut ditulis mengacu pada paparan narasumber internal Komnas Perempuan, yakni: Imam Nahei, Dewi Kanti, Veryanto Sitohang, Andy Yentriyani, dan Olivia Salampessy. [AN]

Menanti Realisasi Janji Menag

Tak lama usai dilantik menjadi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas langsung mengumbar janji-janji manis. Termasuk yang terkait dengan hak-hak umat beragama dan secara khusus tentang relasi antarumat beragama di Indonesia.

Ketua Umum Pemuda Ansor ini antara lain berjanji untuk memulihkan hak-hak kaum Ahmadiyah dan Syiah di tanah air, mempermudah perijinan pendirian rumah ibadah dan meninjau kembali peraturan Bersama Menteri terkait dengan itu.

Secara rinci, Gus Yaqut, demikian ia biasa disapa, menyampaikan janjinya tersebut sebagai berikut.

Pertama, afirmasi hak Amhadiyah dan Syiah. Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Karena itu, ia menuturkan, tidak ingin ada kelompok bergama, termasuk umat Ahmadiyah dan Syiah terusir dari kampung mereka karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi,” kata Yaqut di hadapan sejumlah jurnalis pada Kamis (24/12/2020).

Gus Yaqut menambahkan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada selama ini. “Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,” katanya menandaskan.

Kedua, mengkaji surat keputusan Bersama 2 menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah.

“Kita kaji mana yang terbaik untuk kehidupan umat beragama. Jika ada pasal-pasal yang perlu dipertahankan, jika ada pasal-pasal yang jadi hambatan mendirikan tempat ibadah, akan kita drop, kita perjelas, tambahi, agar kita makin mudah jalankan ibadah,” kata Yaqut saat memberikan sambutan di acara Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Senin (25/1/2021).

Pengganti Fachrul Razi ini menekankan perlunya aturan pendirian tempat ibadah, tetapi bukan untuk mempersulit. Namun, dibutuhkan juga koordinasi dari pemda setempat dengan memperhatikan setiap ketentuan yang ada.

“Tentu kita berkomitmen untuk itu. Jadi untuk mempermudah setiap umat beragama atau kelompok umat beragama mendirikan tempat ibadahnya. Tetapi, yang perlu kita ketahui bersama, ini tergantung komitmen pemerintah daerah. Kalau di Kemenag tidak perlu diragukan lagi, akan kita lakukan kerja yang mempermudah kelompok umat beragama untuk mendirikan rumah ibadahnya,” tandasnya.

Yaqut menggarisbawahi ada beberapa faktor yang membuat izin mendirikan rumah ibadah terhambat, seperti intoleransi hingga komitmen pemda yang tidak jelas soal pendirian tempat ibadah.

Meski akan mempermudah izin pendirian, Ketua DPP PKB itu juga beranggapan dalam pendirian rumah ibadah tetap harus berlandaskan aturan yang sah.

Ketiga, memfasilitasi ruang dialog. Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, Kementerian Agama siap memfasilitasi ruang dialog jika terjadi perselisihan di masyarakat terkait suatu ajaran agama.

Yaqut berharap tidak ada lagi persekusi terhadap suatu kelompok masyarakat karena keyakinan atau ajaran yang dianut, termasuk terhadap jemaah Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.

Ia menekankan pentingnya untuk menciptakan kehidupan antarumat beragama yang damai. Menurutnya, agama seharusnya menjadi sumber inspirasi kedamaian. Ia menyebut bahwa tugasnya adalah bagaimana menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Agama bukan untuk alat politik untuk menentang pemerintah atau merebut kekuasaan atau untuk tujuan lain.

Keempat, melawan intoleransi. Yaqut menegaskan komitmennya bahwa dirinya akan melawan segala bentuk intoleransi di Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat menemui warga negara Indonesia di Amerika Serikat pada perayaan Natal secara virtual, Jumat, 25 Desember 2020.

Saat sambutannya, Gus Yaqut mengatakan Kementerian Agama RI akan melindungi dan memfasilitasi seluruh umat beragama di Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa Menteri Agama kali ini adalah Menteri Agama untuk semua agama. Kami berkomitmen bahwa perlindungan terhadap umat beragama di Indonesia tidak akan memilih-milih,” ucap Gus Yaqut dikutip dari Antara.

Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah milik bersama dan bukan satu golongan terentu. Oleh karena itu, pelindungan terhadap seluruh umat beragama adalah mandat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI.

Kini, kita semua umat beragama tengah menanti janji-janji Menteri Agama. Sudah terlalu lama kita bersabar, bahkan gerah atas berbagai persoalan yang merenggut hak-hak kita sebagai aumat beragama.

Sewaktu Luqman Hakim Saefudin menjabat sebagai Menteri Agama kita  berharap banyak atas kinerjanya mmenyelesaikan persoalan-persoalan yang sama. Sebagian kecil sudah dapat diselesaikan. Tapi terkait dengan hak-hak kaum Ahmadiyah dan Syiah, perijinan pendirian rumah ibadah, intoleransi dan diskriminasi masih terus berulang.

Maka, jangan sampai janji-janji Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersebut hanya manis di bibir belaka. Kita perlu bukti nyata agar kehidupan umat beragama di Indonesia dapat senantiasa harmoni dalam koridor kebinekaan dan perdamaian. [ ]

 

Ahmad Nurcholish, pemimpin redaksi, deputi direktur ICRP

Sumber ilustrasi: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210125160746-20-598128/di-depan-pgi-menag-janji-kaji-skb-pendirian-rumah-ibadah

Menunggu Kiprah FPI Jilid Baru

Front Pembela Islam (FPI) resmi menjadi organisasi terlarang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken tiga menteri dan tiga kepala lembaga negara lainnya pada 30 Desember 2020) lalu. Tak lama kemudian, hari itu juga para pentolan FPI mendeklarasikan Front Persatuan Islam (FPI). Namun belakangan, nama tersebut diganti menjadi Front Persaudaraan Islam (FPI) yang dideklarasikan ulang pada 8 Januari 2021.

Sebagaimana sudah diduga, pembubaran FPI tak akan banyak berpengaruh terhadap ormas yang dipimpin oleh Rizieq Shihab tersebut. Terlebih “Imam Besar” FPI itu pun jauh hari sebelum dilarang, ia sesumbar bahwa jika FPI dibubarkan atau dilarang  ia akan segera mendeklarasikan FPI baru. Bisa Front Persatuan Islam, bisa pula Front Persaudaraan Islam atau nama lain yang singkatannya tetap FPI.

Lantas, atas dideklarasikannya FPI jilid baru tersebut akankah mengubah wajah dan kiprahnya di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini? Jika melihat track record FPI selama ini rasanya mustahil perubahan tersebut akan terjadi, meski bukan tidak mungkin.

Misal saja, Front Persaudaraan Islam tetap menggunakan ideology dan cara lamanya dalam dakwah dan gerakannya, yang kerap dilakukan dengan cara-cara intoleran dan kekerasan, maka masyarakar dan pemerintah tentu tak akan tinggal diam. Berbagai kelompok masyarakat, terutama dari kalangan NU dan Muhammadiyah serta masyarakat dari luar keduanya, sudah lama jengah dengan sepak terjang FPI yang sering menimbulkan keresahan dan ketakukan masyarakat. Oleh sebab itu kita menunggu dengan harap kiprah “persaudaraan” FPI jilid baru ini.

Sebagian dari kita boleh saja merasa senang dan lega dengan dilarangnya FPI jilid “pembela”. Namun demikian, atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat dan berserikat yang dijamin konstitusi mereka masih punya hak untuk tetap ada dan berkiprah sesuai misi dan visi perjuangan mereka. Yang dapat kita lakukan adalah memastikan dan mengawal FPI jilid “persaudaraan” dapat berkiprah sesuai makna dan esensi “persaudaraan” (ukhuwah) sebagaimana diajarkan dalam Islam.

“Persaudaraan” dalam Islam disebut sebagai “ukhuwah”. Dari situ, sebagaimana dipaparkan oleh Muhammad Fani dalam laman islami.co (26/1/2019),  kemudian lahir konsep persaudaraan dalam Islam atau “ukhuwah islamiyah”. Kata ukhuwah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “persaudaraan” terambil dari akar kata yang mempunyai makna “memperhatikan atau peduli”. Makna dari akar kata ukhuwah ini memberikan pemahaman bahwa persaudaraan meniscayakan adanya sikap perhatian atau kepedulian di antara mereka yang bersaudara.

Pendapat berbeda mengatakan, kata ukhuwah pada mulanya diartikan sebagia “persamaan” atau “keserasian” berbagai hal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukhuwah diartikan sebagai persaudaraan karena sikap perhatian atau kepedulian yang pada awalnya lahir disebabkan adanya persamaan di antara mereka yang bersaudara.

Kita, umat Islam di Indonesia lazim memaknai Ukhuwah Islamiyah sebagai persaudaraan sesama umat Islam. Namun,  pemaknaan tersebut dinilai kurang tepat oleh Prof. M. Quraish Shihab, penulis Tafsir Al-Misbah.  Pakar tafsir ini meninjau dari sudut  kebahasaan dalam memahami makna ukhuwah islamiyah. Menurut rector UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-8 ini, kata islamiyah tidak tepat jika dijadikan subjek atau pelaku dari kata ukhuwah yang akan memberikan artian “persaudaraan sesama umat Islam”.

Menurut Menteri Agama periode 14 Maret 1998 – 21 Mei 1998 tersebut, kata islamiyah lebih tepat dipahami sebagai adjektiva dari kata ukhuwah, sehingga akan bermakna “persaudaraan yang bersifat islami” atau “persaudaraan yang sesuai ajaran Islam”. Pemahaman mengenai makna yang terakhir itu menurut Fani,  lebih memiliki nilai jika dibandingkan pada pemaknaan yang awal.

Dari paparan singkat itu, jika FPI jilid “persaudaraan” dapat diterima oleh masyarakat luas (dan juga oleh pemerintah), maka harus mengimplementasikan kata “persaudaraan” di tengah frasa “Front” dan “Islam” dalam makna persaudaraan yang Islami, persaudaraan yang sesuai syariat Islam. Bagaimana caranya?

Sebelumnya, FPI jilid “pembela” banyak menuai kritik bahkan kemarahan banyak orang karena kiprah ormas tersebut dinilai tak sesuai dengan namanya. Front Pembela Islam, namun dalam sejumlah aksi mereka yang tak segan melakukan kekerasan, justru dinilai justru merusak citra Islam. Bahkan penulis sendiri, saking geramnya,  beberapa kali memplesetkan FPI sebagai Front Penista Islam.

Maka, tantangan FPI mendatang, paling tidak ada dua hal penting jika mereka hendak diterima oleh masyarakat luas yang tak hanya oleh pendukung setiianya.

Pertama, memaknai “persaudaraan” (ukhuwah) sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Quraish Shihab di atas. Dengan begitu FPI harus meninggalkan karakter lamanya yang gampang sekali mengkafir-kafirkan orang atau komunitas lain yang berbeda dengan mereka. Cara-cara takfiri ini harus lepas dari diri FPI. Jangankan terhadap sesama Muslim, terhadap non Muslim pun tak boleh mengkafir-kafirkan. Mengapa? Sebab Al-Quran menyebut non Muslim sebagai ahlul-kitab, bukan kafir. Jika tidak maka FPI baru tak jauh beda dengan FPI lama.

Kedua, kembali pada semangan dakwah bil-hikmah dan mauidhah hasanah, dengan bijaksana dan tauladan yang baik. Dakwah  amar ma’ruf nahi munkar dengan cara-cara munkar tak boleh lagi dilakukan oleh FPI. Menyeru kebaikan harus dengan cara yang baik pula. Pun mencegah kebatilan harus dengan cara-cara yang baik pula. Tidak bisa dengan cara-cara batil  yang justru mencederai Islam itu sendiri.

Mampukan FPI melakukannya? Kita tunggu saja.

 

Ahmad Nurcholish, deputi direktur ICRP, pengajar religious studies Univ. Prasetya Mulya, Tangerang.

 Noted: Tulisan ini sudah pernah dimuat dalam e-Bulletin islamina Vol. 2 No. 11, Januari 2021