Kliping Berita

Siti Musdah Mulia: Kebijakan AS Kontraproduktif dengan Perjuangan Demokrasi di Indonesia

Selasa, 15 November 2011 , 09:16:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

 

MUSDAH MULIA/IST


. Meskipun ada kelompok yang mempertentangkan Islam dan demokrasi, namun sebagian besar muslim Indonesia berjuang untuk demokrasi. Apalagi tak bisa dipungkiri, para pendiri republik Indonesia adalah para tokoh yang sangat religius. Namun sejak awal mereka berpikir untuk membangun sebuah negara bangsa, yang toleran dan kompatibel dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Demikian disampaikan Gurubesar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Siti Musdah Mulia, kepada Rakyat Merdeka Online di sela-sela acara simposium internasional Islam dan Demokrasi di Hotel Eden Babylon, Den Haag, Belanda, (Kamis, 3/11).

Berikut ini petikan wawancara dengan tokoh feminis Indonesia itu.

Menurut Anda, apa pentingnya simposium Islam dan Demokrasi ini?

Buat saya bagaimana Barat dan Timur, katakanlah Belanda dan Indonesia punya kesepahaman tentang apa itu demokrasi. Karena terus terang saja, Barat juga suka punya  prejudis terhadap, o ya Indonesia itu muslim, dan itu nanti berbahaya bagi masa depan Barat. Kira-kira begitu. Padahal dia tidak tahu sebagian besar muslim Indonesia, misalnya orang seperti saya ini berjuang untuk demokrasi di Indonesia.

Karena itu, orang seperti saya menyerukan, tolong berikan kami contoh yang baik tentang demokrasi. Karena apa? Karena kalau demokrasi  seperti yang dijalankan Amerika Serikat dan sekutunya itu buat saya itu adalah kontra produktif, dengan usaha-usaha yang saya lakukan di Indonesia.

Jadi jika saya menghadapi kelompok-kelompok Baasyir  itu, mereka mengatakan apakah kamu mau demokrasi yang dilakukan AS terhadap Irak, terhadap Libya. Bagi saya apa yang dilakukan itu, menurut saya, adalah penyelewengan terhadap demokrasi, atas nama demokrasi. Bukan itu yang saya inginkan.

Karena yang saya pahami tentang demokrasi, bagaimana orang menghargai orang lain, memenuhi hak-hak orang lain apapun dia, siapapun dia. Karena itu dalam prinsip demokrasi, semua orang tidak ada prinsip atau istilah mayoritas dan minoritas. Saya juga mengajak pada kelompok mayoritas muslim di Indonesia, supaya tidak bersifat arogan terhadap kelompok minoritas. Karena sebagai warga negara kita mempunyai hak yang sama di depan hukum.

Nah, ini pentingnya pertemuan ini buat saya adalah membangun  kesepahaman tentang apa itu demokrasi, sehingga kita bersama-sama mempunyai perspektif yang sama tentang apa itu demokrasi. Sehingga jangan kemudian digunakan standar ganda di dalam melihat demokrasi.

Jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Barat, bahwa jangan terlalu pesimis melihat perkembangan Islam, karena ada juga yang seperti Indonesia. Saya selalu optimistis, bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang akan membawa perdamaian dalam kehidupan dunia. Karena saya yakin, bahwa para the founding fathers, juga para religious leaders Indonesia dan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka,  yang mereka fikirkan itu adalah sebuah Negara Bangsa, yang toleran yang sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Anda sudah sering berkunjung ke Belanda?

Ya, saya sudah sering berkunjung ke sini.

Kesan-kesan Anda tentang, khususnya, demokrasi di Belanda?

Sejauh ini yang saya lihat di Belanda itu, perhatian terhadap kelompok-kelompok minoritas itu sungguh diberikan apresiasi, apakah itu minoritas dalam hal seks, kelompok gay apa segala macam. Terus juga kelompok-kelompok migrant workers, para pekerja migran, di sini tidak terlalu mengalami  keadaan seperti di negara-negara lain. Belanda lebih terbuka untuk hal-hal seperti itu. Tentu saja saya juga bisa memahami,  bahwa mereka juga ada perasaan ketakutan terhadap kelompok migran. Tentu saja itu karena ada banyak faktor, bukan hanya soal faktor agama, tapi juga ya seringkali timbul persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan resources, sumber daya manusia dan sebagainya.

Dan terjadi  juga semacam soal diskriminasi? Timbul politikus Belanda seperti Geert Wilders yang anti Islam, bahkan anti migran.

Ya itu dia. Karena itu juga saya menghimbau kaum muslim di manapun berada, supaya memperlihatkan behaviour (kelakuan),  keadaban, kedamaian itu ditunjukkan. Karena kalau kamu tidak ingin orang lain berbuat makar terhadap kamu, ya jangan menunjukkan kelakuan yang mencurigakan.

Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus Gereja Kristen Indonesia Yasmin, Bogor?

Kebetulan organisasi saya itu adalah organisasi yang membela kelompok Gereja Yasmin  dan teman-teman lain Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), itu sebetulnya lebih kepada sikap arogan dari Kepala Pemkot Bogor ini. Dan itu sebetulnya alat untuk supaya menarik perhatian massa begitu,  bahwa  o ya ternyata Kepala Pemkot Bogor itu orang yang sangat Islami, kira-kira begitu jalan pikirannya.

Nah, persoalannya adalah di negara kita ini karena ketidaktegasan pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah pusat harus menegur  kenapa hal itu bisa terjadi. Dalam pemerintahan yang demokratis, pemerintah itu harus tegas, termasuk terhadap para elit politik yang tidak demokratis, harus dikenakan sanksi.

Dikabarkan ada kasus manipulasi tandatangan yang dilakukan GKI Yasmin Bogor dan bahkan katanya sudah terbukti di pengadilan, pelaku pemalsuan tandatangan sudah divonis bersalah dan dipenjara. Komentar Anda?

Tidak ada surat palsu itu. Pihak gereja ini sudah memenangkan di pengadilan dan bahkan punya bukti surat dari Mahkamah Agung, yang menyatakan fitnah pemalsuan tandatangan tidak ada hubungannya dengan keabsahan gereja. Persoalannya ini adalah ada seorang kepala daerah yang arogan, yang melanggar hukum. Itu lah masalahnya. Nah sekarang, persoalannya berani tidak pemerintah pusat tegas dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar hukum itu.

MUI telah mengeluarkan fatwa, antara lain, mengharamkan pluralisme. Pendapat Anda?

Pada tahun 2005 memang MUI itu mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pluralisme, sekularisme. Tetapi yang jadi menarik, bahwa apa yang dimaksud dengan pluralisme, sekularisme itu sesuatu yang mereka bikin dan definisikan  sendiri, kemudian baru diharamkan. Ini kan aneh. Kalau menurut saya  itu sebuah bentuk ketidak-matangan dan ketidak-dewasaan pengurus MUI, yang saya pikir itu sangat tidak Islami, bertentangan dengan pesan-pesan Islam yang saya yakini, yang sangat menjunjung nilai-nilai toleransi dan menghargai hak-hak orang lain. (Habis). [ysa]

 

Sumber:

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/11/15/45742/Siti-Musdah-Mulia:-Kebijakan-AS-Kontraproduktif-dengan-Perjuangan-Demokrasi-di-Indonesia-

 

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close