Kliping Berita

“Sertifikasi Halal Jangan Sampai Hanya Jadi Proyek Pemerintah Saja”

Deadlock-nya Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) sejak tahun 2004, kini kembali diwacanakan. Bahkan, persoalan yang belum terselesaikan itu kembali dibahas dalam diskusi yang bertajuk “Perlukah Undang-undang Jaminan Produk Halal”.

Diskusi yang diselenggarakan The Indonesia Forum itu bertempat di Gedung The Indonesia Institut Lt 1, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional tampak hadir sebagai narasumber, diantaranya Soemintarsih Muntoro, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia serta Bastian A Saputra Direktur Eksekutif (PUPUK).

Dalam diskusi itu terungkap jika RUU JPH yang sempat deadlock itu kini kembali digodok di Komisi VIII DPR. Bahkan, sejak November 2011 lalu, RUU JPH telah disepakati oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan masuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2012. Dan yang menjadi bahan acuan adalah UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsument, juga SK BPOM.

Apalagi, ketentuan RUU tersebut akan berdampak pada pelaku usaha, terutama terhadap biaya produksi. Hal itu disebabkan lantaran RUU JPH mewajibkan pencatuman label halal di setiap produk makanan, minuman dan farmasi kosmetik serta rekayasa genetik (GMO).

Kekhawatiran itu juga terjadi bagi para pelaku usaha industri rumahan yang berskala kecil, yang selama ini tidak menjadi subjek sertifikasi.

Namun demikian, RUU ini dibentuk hanya untuk menyikapi perdagangan bebas. Sehingga, memperkuat lembaga labelisasi, diantaranya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang berada dibawah koordinasi Majelis Ulama Indoensia (MUI).

“Yang perlu kita kritisi adalah jangan sampai sertifikasi halal ini nantinya hanya menjadi proyek pemerintah, seperti halnya pada praktik penyelenggaraan Jamaah Haji. Dimana pemerintah yang mengatur regulasinya dan pemerintah juga yang menyelenggarakan,” ujar Musdah Muli dari ICRP.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Hanura, Soemintarsih Muntoro, mengatakan, jika RUU JPH seharusnya dibentuk berdasarkan filosofis sosiologis. “Latar belakang RUU JPH ini dibentuk dengan landasan filosofis sosiologis. Karena, Indonesia memiliki konsumen muslim terbesar dan banyak ditemukan produk yang belum terjamin kehalalannya. Sedangkan, dasar yuridisnya UU Kesehatan, dengan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi konsumen untuk menggunakan produk-produk halal,” tandasnya.

Tak hanya itu, Soemintarsih mengaku, jika RUU tersebut tetap dalam pengawasan Komisi VIII DPR RI, sebagai parlemen yang bertanggungjawab sepenuhnya. “Jadi bukan hanya MUI dan pemerintah,” tambahnya. *ags

Editor: Rudi

Sumber: Lensaindonesia.com

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close