Harian

RUU Keamanan Nasional Rawan Langgar HAM

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kemanan Nasional (Kamnas) terus menuai polemik. Pasalnya, beberapa kalangan menilai RUU Kamnas ini akan berpotensi langgar HAM dan menimbulkan benih-benih tirani kekuasaan.

RUU yang menjadi prioritas pada tahun 2012 ini, menurut catatan Imparsial, sedikitnya ada 15 pasal bermasalah, baik secara substansial maupun redaksional. Dari 15 Pasal tersebut ada empat pasal yang krusial untuk segera diperbaiki, yakni yang terkait definisi ancaman, keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN), pemberian kewenangan kepada Badan Intelijen Nasional(BIN) dan TNI untuk memeriksa dan menangkap serta legalisasi kelompok sipil bersenjata atau milisi.

“Pasal-pasal ini tidak sejalan dengan tata nilai HAM, bersifat multitafsir, obscure, mengancam penegakan hukum dan kebebasan pers,” ujar Ketua Tim Peneliti Imparsial Gufron Mabruri dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (11/1) seperti dikutip Media Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin,  substansi dari RUU Kamnas ini harus diperbaiki supaya tidak berbenturan dengan UU yang lain, tidak melanggar HAM, membelenggu kebebasan pers, serta tidak berpotensi menimbulkan abuse of power yang dapat menghasilkan pemerintahan yang tiran. Hal tersebut perlu dilakukan dengan pertimbangan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi di era terdahulu (orde baru).

Lanjut TB Hasanudin, RUU Kamnas diindikasikan melabrak hal-hal tersebut, dalam pasal 54 e yang menyebutkan bahwa kuasa khusus yang dimiliki unsur Kamnas berupa hak menyadap, menangkap, memeriksa dan memaksa (ini merupakan pelanggaran terhadap HAM ). Dalam pasal 59 UU ini menjadi lex spesialis semacam payung yang menghapus UU lainnya termasuk UU no 3 tentang Pertahanan Negara. Pasal 22 juncto 23 memberikan peran terlalu luas kepada unsur BIN sebagai penyelenggara Kamnas . Pasal 10 , 15 juncto 34 tentang darurat sipil dan militer sudah tidak relevan lagi bila acuannya pada UU keadaan bahaya tahun 1959 . Pasal 17 (4) menyatakan ancaman potensial dan non potensial diatur dengan Keppres. Menurut Hasanudin ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan sangat tirani .  Pasal 17 ayat 2 (9) menyebutkan ancaman yang berupa diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi.

Menurut TB Hasanudin, pasal diatas bisa diartikan kalau terjadi ketidaksepakatan tentang pembuatan aturan yang dikeluarkan Pemerintah, maka Pemerintah menganggap ini sbg ancaman. “Banyak pasal-pasal karet lainnya yang dapat diselewengkan penguasa demi kepentingan politiknya,” katanya dalam suarasurabaya.net

Setidaknya sudah lebih dari 5 tahun RUU itu dibahas dan akhirnya diserahkan pemerintah ke DPR pada 23 Mei 2011. Kontroversi yang timbul saat itu diantaranya adalah ada gagasan dalam draft RUU tersebut untuk menempatkan kepolisian republik Indonesia dibawah departemen atau kementrian. Dalam RUU Kamnas ini banyak hal krusial yang belum dijelaskan. Seperti kriteria eskalasi ancaman, kebijakan dan strategi kemanan nasional, serta keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang dinilai dapat mereduksi kewenangan polri dan menggugat kembali hubungan TNI-Polri yang memiliki kewenangan terpisah setelah reformasi seperti tertuang dalam Kompas (12/01/2012). [M. Mukhlisin]

Show More

Related Articles

3 Comments

  1. Bapak TB Hasanuddin, sd menjadi tanggung jawab anggota TNI untuk menjaga obyek vital negara dimana letak salah nya, kl takut terjadi masalah pelanggaran HAM seperti orde baru, itu kan dimasa nya anda bukan?!

  2. Itu aja, jangan dibikin Repot bpk TB Hasanuddin, sd menjadi tanggung jawab nya TNI untuk menjaga obyek vital negara, dimana salahnya???

  3. Bapak TB Hasanuddin, itu aj tidak perlu direpotkan karena TNI diturunkan bukan buat melanggar HAM, tp menjalankan tugas untuk menjaga obyek vital negara dimana salahnya???

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Close
Close