Kliping Berita

Ribka Laporkan FPI Ke Mabes Polri

JAKARTA — Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning kemarin (28/06) datang ke Bareskrim Mabes Polri. Penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu melaporkan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya. Mereka dituding Ribka mengganggu acara Komisi IX di Banyuwangi, Jawa Timur 24 Juni lalu.

“Mereka menghalang-halangi tugas saya sebagai anggota DPR,” ujar Ribka usai melapor di Bareskrim Polri kemarin. Ribka juga sempat menemui Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri di kantornya. Ribka juga berencana untuk melaporkan Kapolres Banyuwangi atas dugaan pembiaran aksi massa itu. Berdasarkan laporan polisi nomor 240/VI/2010 FPI dan sejumlah ormas dilaporkan dengan dugaan Pasal 211, 212, 214 KUHP tentang kejahatan terhadap penguasa. Selain itu, mereka juga dilaporkan Pasal 335 dan 336 KUHP.

“Tugas saya sebagai anggota dewan. Menerima aspirasi dari masyarakat. Kalau saya saja sebagai anggota DPR seperti ini bagaimana yang lain” katanya. Terkait laporan ini, polisi mengaku sudah melakukan pemeriksaan internal terkait tuduhan pembiaran. “Terkait dengan peristiwa di Banyuwangi, pihak Polri tengah menyelidiki. Sudah ada pemeriksaan internal,” ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang.

Bagaimana dengan ormas yang melakukan aksi ? Edward menjelaskan seharusnya ormas menghormati kaidah hukum yang berlaku. “Memang disayangkan kalau sampai main hakim sendiri,” ujarnya. Menurut Edward, izin acara itu tidak di lokasi yang digunakan Ribka. “Sebenarnya sudah ada izin, tapi bukan ditempat itu, tapi tempat lain,” katanya.

Gugatan terhadap eksistensi FPI juga datang dari kaukus pancasila parlemen yang beranggotakan sejumlah anggota DPR dan DPD. Mereka kemarin mengutuk keras terus berulangnya praktek anarkis yang dilakukan FPI. “Kami meminta pengadilan bisa menetapkan gerombolan berjubah itu sebagai organisasi terlarang,” kata anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari saat memberi keterangan kepada wartawan.

Turut hadir memberi dukungan anggota DPD dari Bali I Wayan Sudhirta, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla, dan belasan perwakilan LSM. Di antaranya, Freedom Institute, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Setara Institute, Maarif Institute, Kontras, Wahid Institute, Aliansi Bhineka Tunggal Ika, dan yang lainnya.

Eva juga meminta pemerintah, terutama Kapolri dan TNI untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya membidani dan membesarkan FPI. Namun, dalam perjalanannya, pemerintah tidak mampu membina dan mengkontrol sehingga FPI menjadi organisasi yang cenderung main hakim sendiri secara masal. Bahkan, imbuh Eva, tindakan tersebut telah mempermalukan negara di berbagai forum-forum HAM internasional. “Presiden harus membuktikan pernyataannya bahwa negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan dan premanisme,” tandasnya. Eva juga meminta agar Komisi III memanggil Kapolri untuk membahas persoalan ini.

Anggota DPD dari Bali I Wayan Sudhirta menduga hukuman yang diterima para anggota FPI yang melanggar hukum selama ini terlalu ringan. Sehingga, hukuman itu tidak menimbulkan efek jera. Padahal, praktek kekerasan yang dilakukan selalu berulang. “Menurut teori hukum, perbuatan berulang ?ulang seharusnya hukuman semakin berat,” kata calon Ketua KPK yang telah lolos seleksi administrasi itu.

Wayan juga menyindir keberadaan FPI seolah -olah telah menyaingi polisi. “FPI ternyata polisi swasta yang lebih kuat dan perkasa dari polisi negara,” katanya. “Bayangkan, anggota DPR saja bisa diusir-usir seperti itu,” ujar Wayan mencontohkan kasus yang dialami Rieke dan Ribka. Padahal, mereka menjalankan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat di masa reses.

“Ada surat resmi lembaga (DPR) yang seharusnya diilindungi kepolisian. Tapi, malah tidak dihargai, ini membahayakan,” katanya. Ulil Abshar Abdalla mengatakan FPI sebagai organisasi sudah melakukan kekerasan sistematis, bukan sporadis. Dengan kata lain, sudah karakater FPI untuk melakukan kekerasan yang melawan hukum. Dia mengakui ini juga tidak terlepas dari kesalahan pemerintah.

“Memang ada kelengahan dari pemerintah, baik presiden dan DPR. Seharusnya ini bisa ditindak tegas,” katanya. Meskipun secara hukum ada kesulitan, Ulil mendukung wacana untuk membubarkan FPI terus diangkat oleh berbagai elemen masyaraakt sipil, kalangan parpol, dan parlemen.(rdl/pri)v

Show More

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close