Daily

PKS Dinilai Hambat Pengesahan RUU KKG

Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti menegaskan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pernyataan itu, ia lontarkan dalam konferensi Pers Jaringan Lintas Iman untuk Advokasi RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender di Wahid Institute, Jumat (30/5).

“perdebatan di parlemen alot karena muncul anggapan RUU ini adalah RUU asal Barat”, kata Ratna siang itu. Berdasar temuan JKP3 selama ini ada pihak-pihak yang secara konsisten menjadi penghambat dalam meloloskan RUU KKG di Senayan.

Dalam konferensi pers yang mengundang berbagai kalangan lintas iman itu, Ratna menolak agama dijadikan asas dalam membahas perundang-undangan termasuk RUU KKG. Pernyataan Ratna itu diamini oleh semua pembicara yang hadir. Ratna beralasan hal itu akan memicu ketidakpastian hukum. “kesetaraan dan keadilan Gender telah senada dengan nilai-nilai esensi dari setiap agama-agama”, kata Ratna dengan mantap menyatakan pandangannya.

“kami khawatir tafsiran terhadap agama digunakan pihak-pihak tertentu untuk menentang keadilan yang layak didapat oleh kaum ibu”, kata Ratna.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling menghambat di parlemen dalam loloskan RUU KKG”, Ujar Ratna. Ketika ditanya lebih lanjut bagaimana pandangan anggota dewan perempuan dari F-PKS oleh redaksi ICRP-Online.org , Ratna menunjukan kekecewaannya. “Baik lelaki maupun perempuan dari F-PKS  sama saja”, ungkap Ratna menyatakan kerasnya sikap PKS menentang digolkannya RUU KKG.

Padahal Kesetaraan gender kata Ratna bukanlah hal baru. Menurutnya, wacana meningkatkan kesetaraan gender merupakan hal yang telah bergulir lama. RUU KKG, lanjut Ratna merupakan implementasi dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Orde Baru tahun 1984.

Ratna menilai RUU ini penting untuk segera disahkan sebagai payung nasional untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan diskriminatif.  “hak perempuan berkaitan reproduksi hingga kini belum terjamin”, Imbuh Ratna mencontohkan salah satu perkara yang belum usai hingga kini menimpa kaum ibu.

Sebelumnya diketahui,  RUU KKG telah tiga tahun ini belum mendapat restu dari Senayan. Padahal RUU KKG merupakan RUU yang dimandatkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk bisa dibahas dan diselesaikan dalam periode ini.

Dikabarkan pandangan dewan mengenai agama menjadi  penghambat serius dalam proses pembahasan RUU KKG di parlemen. Beberapa kalangan diketahui melakukan kampanye hitam RUU ini dengan jargon “ meruntuhkan sendi-sendi keimanan dan merusak ajaran agama.”

Pandangan tersebut dibantah Jaringan Lintas Iman dalam pernyataan sikapnya. “menurut pandangan kami alasan-alasan yang dikemukakan oleh sebagian pihak terlalu berlebihan. Mengingat dalam keyakinan kami sebenarnya substansi kesetaraan dan keadilan gender tidaklah bertentangan dengan spirit keimanan, agama dan kepercayaan kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

 

 

Penulis : Erton

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close