Siaran Pers

Pernyataan Sikap: Menanggapi Desakan MUI Jombang

Pernyataan Sikap
Menanggapi Desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang
Terkait Penerbitan SK Bupati yang Mengatur Seragam Sekolah Sesuai Syariat Islam

Pada Selasa, 29 Juni 2010 lalu Majelis Ulama Indonesia melalui Sekretarisnya KH.Junaidi Hidayat , mendesak agar Bupati Jombang segera menerbitkan semacam aturan/payung hukum yang mengatur tentang seragam sekolah sesuai dengan standar yang sesuai dengan syariat Islam. Tanpa memberikan sebuah alasan yang cukup obyektif, MUI menganggap regulasi tersebut dianggap penting karena tampaknya MUI merasa terganggu dengan banyak pelajar (perempuan) yang menggunakan rok mini saat ini. Tanpa mengetahui kapan dan metode istinbath (pengambilan hukum Islam/fiqh) atas persoalan ini, MUI dengan tergesa-gesa memilih mengharamkan seragam sekolah (perempuan) yang selama ini berlaku dengan alasan tidak sesuai syariat Islam.

MUI tampaknya telah lupa bahwa penerapan syariat Islam dalam berbusana akan terbentur dengan pilihan syariat Islam yang seperti apa karena sesungguhnya telah terjadi keragaman tafsir atas busana dan aurat. Publik yakin MUI belum terjangkit amnesia bahwa Indonesia (termasuk Kabupaten Jombang) bukanlah negara berdasarkan agama tertentu.Konsepsi kenegaraan kita meletakkan negara berada dalam jarak yang sama terhadap seluruh agama/kepercayaan. Negara tidak dibangun untuk memberikan keistimewaan perlakuan (previllage) atas agama tertentu meski dengan dalih mayoritas sekalipun. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang kontradiktif dan berbahaya jika MUI memaksa negara mengkhianati pondasi awal akan hal ini. Dalam konteks Indonesia berbusana adalah masalah kepantasan publik (public decency).

Sikap MUI di atas memberikan gambaran cukup nyata atas ketidaksensitifitasan lembaga tersebut terhadap problem-problem pendidikan riil di masyarakat seperti kapitalisasi pendidikan yang menyebabkan sulitnya siswa miskin mengakses pendidikan berkualitas yang murah. MUI seharusnya menjadi garda depan mendorong pemkab Jombang agar lebih serius merespon rendahnya gaji pendidik non PNS/GTT serta menjadi pengingat agar pemerintah segera membuat mekanisme untuk menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terhadap pungutan liar maupun tarikan-tarikan ilegal baik dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) maupun saat proses pendidikan berlangsung.

Menyikapi hal tersebut, kami menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Menyesalkan sikap dan pandangan MUI atas masalah ini.
  2. Meminta kepada Bupati Jombang untuk tidak merespon desakan MUI karena hal tersebut akan mencederai netralitas pemerintahan dalam hubungannya dengan agama/kepercayaan
  3. Mengajak kepada masyarakat Jombang agar tidak terpengaruh dengan pandangan MUI karena hal itu tidak lebih dari sekedar pengalihan isu atas persoalan pendidikan yang sesungguhnya.

Jombang, 30 Juni 2010.

Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur – Lakpesdam NU Jombang –
ICDHRE – Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK) – Narishakti

Contact persons : Aan Anshori/JIAD (08155045039-03217191399), M.
Chusen/ICDHRE (08123124618), M. Hasyim/Lakpesdam NU ( 087859881889),
Maghfuri/ LINK (08155058653)

Show More

Related Articles

One Comment

  1. berbusana rapi, islami sich bagus….tapi kalau harus memaksakan dengan mengeluarkan fatwa apa jadi bagus???? bukankah kesadaran berpakaian secara islami atau berjilbab harus datang dari hati bukan karena paksaan apalagi fatwa?????

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close