Siaran Pers

PERNYATAAN SIKAP KOALISI DUKUNG AKUR

Mengecam Keras Penyegelan Inkonstitusional terhadap Bakal Pasarean (Pemakaman Keluarga)
Sunda Wiwitan di Curug Goong, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

Penyegelan bakal pemakaman keluarga atau pasarean sesepuh Adat Karuhun Urang (AKUR)
Sunda Wiwitan di lahan milik pribadi di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin, 20 Juli 2020, adalah tindakan melanggar
hukum. Sebab, pembangunan bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan adalah
bagian dari ekspresi atau pengamalan beragama dan berkepercayaan atau berkeyakinan yang
dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia.

Aksi pelanggaran atas hak beragama atau berkepercayaan warga AKUR Sunda Wiwitan berupa
penyegelan tersebut dilakukan jajaran aparat pemerintah Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat
Satpol PP Pemerintah Kabupaten Kuningan tertanggal 17 Juli 2020 atas nama Kepala Satpol PP
Indra Purwantoro, S.AP. Dasar tindakan penyegelan adalah surat teguran ketiga Satpol PP
terhadap Sdr. Gumirat Barna Alam selaku pemilik bangunan bakal pasarean dengan alasan tidak
memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1) menyatakan, Setiap orang bebas memeluk
agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya; Pasal 29 ayat (2)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Atas dasar itulah Bupati Kuningan Acep Purnama dan seluruh jajarannya berkewajiban
memfasilitasi warga AKUR Sunda Wiwitan untuk membangun bakal pesarean sesepuhnya.
Pengurusan IMB pembangunan bakal pemakaman adalah bentuk bentuk diskriminasi yang
sangat nyata. Maka, penyegelan bakal pesarean adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia
(HAM) yang sangat serius, karena terkait dengan pengamalan kepercayaan atau keyakinan
penghayat Sunda Wiwitan.

Kami, atas nama DUKUNG AKUR menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mengecam keras penyegelan bakal pesarean sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan
di lahan milik pribadi di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, oleh Satpol PP Kabupaten
Kuningan;
2. Menuntut pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo, Direktur Jenderal
Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Himar Farid, dan Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian menindak tegas penyegelan inkonstitusional Pemerintah Kabupaten Kuningan di
bawah kepemimpinan Bupati Acep Purnama yang melanggar hak dasar warga negara dalam
mengamalkan agama dan kepercayaannya;
3. Menuntut Bupati Kuningan Acep Purnama untuk memerintahkan jajarannya untuk segera
membuka segel bangunan bakal pesarean sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di lahan
milik pribadi di Curug Goong, Desa Cisantana;
4. Meminta tanggung jawab Bupati Kuningan Acep Purnama memfasilitasi dan
memberikan jaminan perlindungan atas hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan atau
berkeyakinan warga AKUR Sunda Wiwitan untuk membangun bakal pesarean sesepuh
masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di lahan milik pribadi di Curug Goong, Desa Cisantana;
5. Mengajak masyarakat Kuningan untuk bersama-sama menciptakan kehidupan yang
harmonis dengan saling menghormati setiap warga negara yang meyakini dan menghayati agama
atau kepercayaan dengan berbagai bentuk ekspresi damainya, termasuk membangun pemakaman
bagi keluarga atau komunitas AKUR Sunda Wiwitan.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab kami, warga negara
Indonesia, yang menjunjung tinggi pilar-pilar berbangsa dan bernegara.

Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020

KOALISI DUKUNG AKUR:
1. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)
2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah NTB
3. ALPHA-I
4. AMAN Indonesia
5. Badra Santi Institute
6. BALEBAT WANI NYUNDA
7. Bayt al-Hikmah Institute Bogor
8. Bintang Legal Consultant
9. Demokrasi.id
10. DPP Penghayat Kepercayaan Kejawen Meneges, Kab. Tegal
11. Dewan Adat Budaya dan Adab Nusantara (DABAN)
12. Dewan Adat Sunda
13. Forum Bineka Nusantara
14. Forum Bela Negara Kota Bandung
15. Forum Bhinneka Tunggal Ika, Tasikmalaya
16. Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) KAJ
17. Forum Komunikasi Lintas Iman (FORKOLIM)
18. Fahmina-Institute Cirebon
19. Forum Temu Kebangsaan Orang Muda (Tembang)
20. Gusdurian Cirebon
21. GUSDURian Semarang
22. Gentra Lestari Budaya
23. Gemayomi (Gerakan Masyarakat Gotongroyong Melawan Intoleransi)
24. Harmoni Mitra Madania (HMM)
25. Himpunan Kebatinan Rukun Warga Banyumas
26. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
27. Institut DIAN/ Interfidei, Yogyakarta
28. Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon
29. Indonesia Institut Of Advanced Internasional Studies (INADIS)
30. Jalin Institute
31. Jaringan Desa GEMPUR (Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat) Kuningan Cirebon
32. Jaringan Gusdurian Indonesia
33. Jaringan Perempuan Borneo
34. Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKTARUB) Bandung
35. Jaringan Solidaritas NKRI
36. Komunitas Bajrayana Kasogatan/ Buddha Jawa
37. Kabuyutan Sunda Kiwari
38. Komunitas Pelangi Kalsel (Jaringan Perempuan Interfaith)
39. Komunitas Ki Ageng Ganjur
40. Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan – Keuskupan Agung Semarang
41. Komunitas Garudamukha Kediri
42. Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK)
43. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Arimbi Heroepoetri
44. Korps GMNI UIN Jakarta
45. Kabuyutan Pakuwan Bogor
46. Lakpesdam PBNU
47. Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
48. Lembaga Adat Karaton (LAK) Galuh Pakuan
49. Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, Kalsel
50. Lesbumi Kabupaten Bandung
51. Lembaga Taman Budaya Sasak, NTB
52. Lembaga Pendidikan Sosial Budaya Sundaland
53. LBH Bandung
54. LBH Semarang
55. LBH Surabaya
56. LBH Bali
57. LBH Palembang
58. LBH Papua
59. LBH Manado
60. LBH Yogyakarta
61. LBH Medan
62. LBH Pekanbaru
63. LBH Banda Aceh
64. LBH Padang
65. LBH Bandar Lampung
66. Mawale Cultural Center (Minahasa)
67. Midang Kebudayaan Cirebon
68. MAS (Majelis Adat Sunda)
69. Mindset Institute, Yogyakarta
70. Mawar Solidaritas Indonesia
71. Masyarakat Karawang Bersatu
72. Nusantara School of Difference, Kupang, NTT
73. PB. AMAN (Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
74. Peace Train Indonesia
75. Pusat Studi Agama dan Perdamaian
76. PAKUAN (Paguyuban Kerukunan Umat dan Adat Nusantara)
77. PPMKAI (Pengurus Pusat Pemuda Ahmadiyah Indonesia)
78. PELITA Cirebon
79. Persaudaraan Lintas Agama (PELITA) Semarang
80. Padepokan Pusaka Lembur
81. Paguyuban Bhinneka Nusantara
82. Padepokan TRI SAKTI
83. Padepokan Surya Kancana Pajajaran, Majalaya, Jabar
84. Perguruan TRIJAYA
85. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
86. Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT)
87. Palang Putih Nusantara, Yogyakarta
88. PARA Syndicate, Jakarta
89. Paguyuban Kawruh Jawa Jawata
90. Paguyuban Medal Urip Brebes
91. Paguyuban Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Adat Musi Talaud
92. Paguyuban Seni Budaya Sunda Satria Sunda Sakti (Jawa Barat)
93.  Panggelar Ngertakeun Bumi Lamba (PNBL) Bandung
94. PC. Lesbumi NU Kab. Malang
95. PUSAKA Foundation Padang
96. Pusham UII Yogyakarta
97. RWS (Rukun Wargi Sumedang)
98. Ragam Institute
99. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
100. Serikat Jurnalis utk Keberagaman (SEJUK)
101. Sekolah Damai Indonesia (Sekodi)
102. Save Situs dan Kabuyutan
103. Srikandi Lintas Iman, Yogyakarta
104. Suara Anak Bangsa
105. Yayasan Cahaya Guru (YCG)
106. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
107. Yayasan Selalu Dapat Memberi
108. Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA)
109. Yayasan LKiS Yogyakarta
110. Yayasan Suara Nurani, Sulut
111. Young Men’s Christian Association (YMCA) Yogyakarta
112. Youth, Interfaith, and Peace Center (YIPC) Yogyakarta
113. Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC) Indonesia
114. Yayasan Wijaya Kala
115. Yayasan Lantera
116. Yayasan Moroji Dwija Nareswara

Personal:
1. AB. Setiadji
2. Abdon Nababan
3. Alex Japalatu
4. Ari Nurcahyo, Direktur PARA Syndicate, Jakarta
5. Asworo Palguno, pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
6. Petrus Eko Nugroho, aktivis lintas iman, Yogyakarta
7. Herlambang P.Wiratraman (Center for Legal Pluralism Studies, Fakultas Hukum
UNAIR)
8. I Gede Raka Subawa,S.T., M.M., CPI., CPA (Ketua Umum Pergerakan Relawan
Indonesia Mulia)
9. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H (mantan Hakim Konstitusi MK-RI)
10. Jhohannes Marbun
11. Kanti W. Janis
12. KRT. M. Yusuf Darsono Kerto Tanako (Kedhatwuan Singhasari)
13. Mohammad Firaz
14. Ngatawi Al-Zastrouw, dosen Pasca Sarjana Unusia Jakarta
15. Pdt Ruth Kesia, dosen dan aktifis perempuan Lintas Iman, Manado, Sulut
16. Pdt. Weinata Sairin
17. Ray Rangkuti
18. Rsi Tunggul Pamenang, Kediri
19. Sulistyowati Irianto, aktivis, pakar hukum
20. Surti Handayani
21. Wahyuni Rizkiani (kolumnis)
22. Wiwin Siti Aminah Rohmawati, aktivis isu perempuan dan lintas iman, Yogyakarta

Narahubung:
Nia Sjarifudin, ANBTI (081398850660)
Frangky Tampubolon, direktur ICRP (0811138816)
Ahmad Nurcholish, direktur HMM (0813 1106 8898)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close