Siaran Pers

Pernyataan Sikap: KAUKUS PANCASILA

KAUKUS PANCASILA PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT – DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Memprihatinkan:
• meningkatnya kecenderungan tindakan premanisme oleh “gerombolan berjubah” yang cenderung mengklaim diri paling benar dalam beragama, bercirikan mengganggu ketertiban umum, main hakim sendiri, menggunakan kekerasan, adalah tidak sejalan dengan prinsip Negara berdasar Konstitusi.
• Sikap Polisi yang acuh dan melakukan pembiaran terhadap tindakan mereka berbuah teror dan mengganggu kelompok masyarakat lain merupakan tindakan diskriminasi dan opresi, adalah merupakan pelanggaran hukum.
Maka, Kaukus Pancasila Parlemen RI dan beberapa kelompok masyarakat pro kebhinekaan Indonesia menuntut:
1) Presiden, sebagai kepala pemerintahan untuk bertindak tegas dan membuktikan pernyataannya bahwa Negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh FPI maupun yang lainnya. Sepatutnya Presiden memerintahkan penegakkan hukum terutama kepolisian untuk menindak tegas para pelaku kekerasan dari FPI dan sejenis dimanapun dan kepada siapapun.
2) Kapolri, agar menghentikan tindakan pembiaran oleh aparat Polisi terhadap aksi kekerasan gerombolan-gerombolan “preman berjubah” terhadap kelompok masyarakat lainnya terutama dalam kaitan kebebasan beribadah dan berkumpul warga negara.
3) Kapolri dan TNI serta Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan membidani dan membesarkan FPI, namun tidak mampu membina, mengkontrol sehingga menjadi organisasi yang cenderung main hakim sendiri secara massal bahkan mempermalukan Negara di forum-forum HAM internasional akibat berbagai tindakan brutal gerombolan ini.
4) Kepada para korban dari tindakan-tindakan pemanisme FPI, dihimbau untuk memberikan laporan kepada kepolisian guna meminta kasus-kasus mereka untuk ditindaklanjuti sehingga Pengadilan mempunyai alasan untuk menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang.
5) Kepada DPR agar menyatakan kecaman dan protes terhadap tindak kekerasan FPI dan kepada Polisi yang membiarkan tindakan main hakim sendiri yang mereka lakukan kepada 3 anggota Komisi IX yang sedang melakukan tugas konstitusionalnya di Banyuwangi baru-baru ini.
Jakarta, 28 Juni 2010
Bambang Soesatyo – Fraksi Partai Golkar
Hetifah – Fraksi Partai Golkar
Eva K Sundari –Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Indah Kurnia – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Dolfie OF Palit – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Ian Siagian – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Arif Budimanta – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Budiman Sujatmiko – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Ana Muawammah – Fraksi Kebangkitan Bangsa
Hanif Dhakiri – Fraksi Kebangkitan Bangsa
Abdul Hamid Wahid – Fraksi Kebangkitan Bangsa
Akbar Faisal – Fraksi Hanura
Ulil Abshar – Partai Demokrat
GHR Ratu Hemas – DPD DIY
I Wayan Sudirta – DPD Bali
Lerry Mboik – DPD NTT
Emmanuel Babu Eha – DPD NTT
Abraham Liyanto – DPD NTT
Tonny Tesar – DPD Papua
Eni Khairani – DPD Bengkulu
Nia Syarifudin – Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI)
Nong Darol Mahmada – Freedom Institute
Anick Ummah – Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
Johannes Haryanto – – Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
Martin Manurung – National Democrat
Benny Susetyo – Setara Institute
Trisno S Sutanto – MADIA
Amanda Suharnoto – MADIA
Eko Prananto – MADIA
AAGN Ari Dwipayana – Fisipol UGM
Fajar Riza Ul Haq – Maarif Institute
Ahmad Suedy – Wahid Institute
Gomar Gultom – PGI
Indria Fernida – Kontras
Uli Van Sihombing –
Judianto Simanjuntak – Ut Omnes Unum Sint Institute
Saor Siagian – Tim Pembela Kebebasan Beragama
Ajeng – Yappika, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi

Memprihatinkan:

  • meningkatnya kecenderungan tindakan premanisme oleh “gerombolan berjubah” yang cenderung mengklaim diri paling benar dalam beragama, bercirikan mengganggu ketertiban umum, main hakim sendiri, menggunakan kekerasan, adalah tidak sejalan dengan prinsip Negara berdasar Konstitusi.
  • Sikap Polisi yang acuh dan melakukan pembiaran terhadap tindakan mereka berbuah teror dan mengganggu kelompok masyarakat lain merupakan tindakan diskriminasi dan opresi, adalah merupakan pelanggaran hukum.

Maka, Kaukus Pancasila Parlemen RI dan beberapa kelompok masyarakat pro kebhinekaan Indonesia menuntut:

  1. Presiden, sebagai kepala pemerintahan untuk bertindak tegas dan membuktikan pernyataannya bahwa Negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh FPI maupun yang lainnya. Sepatutnya Presiden memerintahkan penegakkan hukum terutama kepolisian untuk menindak tegas para pelaku kekerasan dari FPI dan sejenis dimanapun dan kepada siapapun.
  2. Kapolri, agar menghentikan tindakan pembiaran oleh aparat Polisi terhadap aksi kekerasan gerombolan-gerombolan “preman berjubah” terhadap kelompok masyarakat lainnya terutama dalam kaitan kebebasan beribadah dan berkumpul warga negara.
  3. Kapolri dan TNI serta Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan membidani dan membesarkan FPI, namun tidak mampu membina, mengkontrol sehingga menjadi organisasi yang cenderung main hakim sendiri secara massal bahkan mempermalukan Negara di forum-forum HAM internasional akibat berbagai tindakan brutal gerombolan ini.
  4. Kepada para korban dari tindakan-tindakan pemanisme FPI, dihimbau untuk memberikan laporan kepada kepolisian guna meminta kasus-kasus mereka untuk ditindaklanjuti sehingga Pengadilan mempunyai alasan untuk menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang.
  5. Kepada DPR agar menyatakan kecaman dan protes terhadap tindak kekerasan FPI dan kepada Polisi yang membiarkan tindakan main hakim sendiri yang mereka lakukan kepada 3 anggota Komisi IX yang sedang melakukan tugas konstitusionalnya di Banyuwangi baru-baru ini.

Jakarta, 28 Juni 2010

  1. Bambang Soesatyo – Fraksi Partai Golkar
  2. Hetifah – Fraksi Partai Golkar
  3. Eva K Sundari –Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  4. Indah Kurnia – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  5. Dolfie OF Palit – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  6. Ian Siagian – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  7. Arif Budimanta – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  8. Budiman Sujatmiko – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  9. Ana Muawammah – Fraksi Kebangkitan Bangsa
  10. Hanif Dhakiri – Fraksi Kebangkitan Bangsa
  11. Abdul Hamid Wahid – Fraksi Kebangkitan Bangsa
  12. Akbar Faisal – Fraksi Hanura
  13. Ulil Abshar – Partai Demokrat
  14. GHR Ratu Hemas – DPD DIY
  15. I Wayan Sudirta – DPD Bali
  16. Lerry Mboik – DPD NTT
  17. Emmanuel Babu Eha – DPD NTT
  18. Abraham Liyanto – DPD NTT
  19. Tonny Tesar – DPD Papua
  20. Eni Khairani – DPD Bengkulu
  21. Nia Syarifudin – Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI)
  22. Nong Darol Mahmada – Freedom Institute
  23. Anick Ummah – Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
  24. Johannes Haryanto – – Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
  25. Martin Manurung – National Democrat
  26. Benny Susetyo – Setara Institute
  27. Trisno S Sutanto – MADIA
  28. Amanda Suharnoto – MADIA
  29. Eko Prananto – MADIA
  30. AAGN Ari Dwipayana – Fisipol UGM
  31. Fajar Riza Ul Haq – Maarif Institute
  32. Ahmad Suedy – Wahid Institute
  33. Gomar Gultom – PGI
  34. Indria Fernida – Kontras
  35. Uli Van Sihombing –
  36. Judianto Simanjuntak – Ut Omnes Unum Sint Institute
  37. Saor Siagian – Tim Pembela Kebebasan Beragama
  38. Ajeng – Yappika, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi

Show More

Related Articles

One Comment

  1. Tegakkan keadilan di Negara RI yg tercinta ini, jgan takut sama preman2 berjubah, apalagi dgn FPI….
    Pemerintah, dalam hal ini kepolisian RI harus brtanggung jawab spenuhnya keamanan dan keadilan thdap masyarakt…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close