Harian

Pernyataan Sikap Bersama, Hentikan Kekerasan Terhadap GKI Yasmin

Pelarangan hak beribadah terhadap jemaah GKI Yasmin oleh Pemerintah Kota Bogor tengah memasuki tahun ketiga. Hingga saat ini belum ada upaya yang jelas untuk menyelesaikan konflik berbentuk maladministrasi ini. Pembiayaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah mengorbankan Jemaah GKI Yasmin dalam ketidakpastian hukum dan memasung hak beribadah mereka. Oleh sebab itu, beberapa tokoh dan lembaga yang perduli terhadap hal ini,  menyampaikan pernyataan sikap bersama untuk menghentikan kekerasan terhadap Jemaat GKI Yasmin di Wahid Institute, Kamis (12/01/2012).

Yang menyatakan sikap tersebut antar lain adalah Todung Mulya Lubis (Advokat senior), Uli Parulian Sihombing (Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center), Bona Sigalingging (juru bicara GKI Yasmin), Nia Syarifuddin (Sekjen Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika Gerakan Pemuda Anshor), Muhammad Choirul Anam (Human Rights Working Group), Nurkholis Hidayat (LBH Jakarta), dan Subhi Azhari (the Wahid Institute Jakarta).

Menurut mereka pemerintah Kota Bogor telah melanggar hukum dengan mengabaikan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2009 yang menolak permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor terkait pembekuan IMB GKI di Kompleks Perumahan Taman Yasmin di Bogor.

Selain itu, Walikota Bogor Diani Budiarto juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum dengan mengabaikan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan bahwa  tindakan Walikota Bogor menerbitkan SK Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 adalah bentuk maladministrasi. Yang lebih disesalkan lagi, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama sampai sekarang masih membiarkan kasus ini mengambang tanpa kejelasan.

Oleh sebab itu, mereka dengan tegas menyatakan sikap terkait konflik GKI Yasmin sebagai berikut:

  1. Hentikan segera pelanggaran kebebasan beragama jemaah GKI Taman Yasmin Bogor dengan menghentikan pembiaran tindakan melawan hukum oleh Walikota Bogor.
  2. Mendesak Pemerintah Pusat, mulai dari Presiden dan seluruh jajarannya, untuk segera mengambil tindakan tegas yang berpedoman pada putusan Mahkamah Agung, Rekomendasi Ombudsman dan Laporan Khusus Ombudsman serta utamanya pada Konstitusi, berkait pelanggaran hak beribadah GKI Bakal Pos Taman Yasmin.
  3. Meminta Presiden SBY memerintahkan Menteri Dalam Negeri memberi sanksi kepada Walikota Bogor atas berbagai tindakan melawan Keputusan Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk mencegah praktek yang sama terjadi di daerah lain.
  4. Meminta Presiden SBY memerintahkan Kepala Kepolisian RI memberi jaminan keamanan jemaah GKI Taman Yasmin untuk beribadah, serta menindak para pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap jemaah GKI Taman Yasmin sesuai hukum yang berlaku.
  5. Meminta Menteri Dalam Negeri memerintahkan Walikota Bogor untuk membuka segel gereja GKI Taman Yasmin di Jl. KH Abdullah Bin Nuh Kota Bogor dan memberi hak kepada jemaah gereja beribadah di lokasi tersebut sekaligus melanjutkan proses pembangunan gereja. [M. Mukhlisin]

Show More

Related Articles

2 Comments

  1. Seluruh kementrian terkait sudah paham betul dengan kasus Yasmin..buat apa beropini?
    Gugat saja walikota lagi. Toh imb sudah dicabut.
    MA Sekalipun tidak pernah mensahkan imb gki Yasmin. Hanya menolak PK pemkotsoalpembekuan, bukan keabsahan.

  2. Saya benar-benar prihatin membaca artikel diatas. membela boleh2 saja, apalagi mendukung. Tapi yang dibela itu sesuatu yang tidak benar, apajadinya kita bangsa Indonesia. Sayang Gusdur telah tiada, kalau saja beliau masih ada.

    Fitnah GKI Yasmin
    OPINI | 06 December 2011 | 09:15 Dibaca: 3508 Komentar: 392 33 dari 35 Kompasianer menilai aktual
    Surat Mahkamah Agung digunakan Gereja Yasmin untuk mengelabui, memprovokasi dan menebarkan fitnah.
    ——-
    Apa sebenarnya yang terjadi pada kasus GKI Yasmin? Berlarut – larutnya kasus ini membawa preseden yang buruk mengenai hubungan sesama umat di negeri ini, menimbulkan saling curiga dan juga kebencian jika tidak cepat – cepat diselesaikan.
    Benarkan seperti apa yang dikatakan oleh fihak GKI Yasmin selama ini dalam kasus pendirian Gereja Yasmin? Dan juga apa yang diberitakan oleh media mainstream? Yaitu persoalan ibadah yang dibatasi? Pelanggaran hak asasi dalam menjalankan agama dan beribadah dengan bebas? Atau jangan – jangan ada masalah diluar itu yang disembunyikan oleh fihak GKI Yasmin.
    Kasus ini bermula pada tahun 2006, GKI Yasmin telah melakukan pelanggaran terhadap instruksi Gubernur Jawa Barat No.28 Tahun 1990 tentang syarat – syarat penerbitan IMB tempat ibadah yang benar.
    GKI Yasmin melakukan manipulasi data atau penipuan syarat – syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah terhadap warga. Pertama mengatasnamakan pembagian dana pembangunan wilayah dan membagikan transport. Dalam pembagian dana tersebut warga diminta menandatangani tanda terima bantuan tersebut. Namun tanda tangan warga sebagai bukti telah menerima uang dimanipulasi oleh fihak GKI Yasmin dengan cara memotong daftar warga yang telah hadir menerima uang tersebut dan ditempelkan pada kertas yang berkop surat berisi pernyataan warga tidak keberatan atas pembangunan gereja.
    GKI Yasmin juga tidak memiliki pendapat tertulis dari kepala kantor Departemen Agama. Tidak memiliki dan memenuhi minimal 40 KK yang berdomisili di wilayah setempat (kelurahan Curug Mekar hanya mencatat 3 KK sebagai jemaat GKI Yasmin). Tidak memiliki izin dari warga setempat. GKI Yasmin juga tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari MUI,DGI,Parisada Hindu Dharma, MAWI, WALUBI, Ulama/Kerohanian.
    Pihak GKI Yasmin juga tidak dapat memenuhi ketentuan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan 9 tahun 2006, tentang perberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah yang harus memiliki umat (jemaat) minimal 90 orang yang memiliki KTP dan disetujui oleh 60 orang dari umat beragama lain diwilayah tersebut, dan para pejabat setempat yang harus mensahkan persyaratan tersebut. Lalu melanjutkannya dalam bentuk rekomendasi tertulis dari kepala departemen Agama kabupaten atau kotamadya dan dari forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kabupaten atau kotamadya.
    Atas dasar itulah Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DKTP) mengeluarkan surat pembekuan IMB pembangunan gereja. Tetapi keputusan DKTP digugat oleh GKI Yasmin melalui PTUN dan Pemkota dinyatakan kalah secara administrasi. Karena secara prosuderal yang berwenang membekukan bukan fihak DKTP atau Dinas Tata Kota dan Pertamanan.
    Untuk menindaklanjuti putusan PTUN dan putusan Mahkamah Agung (MA) akhirnya Pemkot mencabut surat pembekuan IMB yang telah dikeluarkan oleh Pemkot melalui DKTP, saya ulang lagi melalui DKTP yang cacat administrasi (prosuderal) pada 8 Maret 2011. Pemkot Bogor lalu memperbaiki kesalahan administrasi tersebut dengan melakukan pembekuan IMB GKI Yasmin
    Lalu di lanjutkan dengan melalui Surat keputusan (SK) Walikota Bogor No.645.45-137 tahun 2011 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2011, Walikota Bogor mencabut IMB GKI Yasmin yang terletak di Jl. KH Abdullah Bin Nuh, Taman Yasmin, Bogor.
    Tapi anehnya keputusan PTUN dan MA ini digunakan oleh GKI Yasmin dalam menghembuskan fitnahnya seolah yang terjadi Walikota Bogor telah menentang putusan MA. Inilah fitnah yang dilakukan/digunakan oleh fihak Yasmin dan diamini oleh sebagian besar media mainstream yang ada, seolah – olah Walikota Bogor tidak melakukan apa keputusan MA.
    Dan uniknya fihak GKI Yasmin mengajukan permohonan ke Ombusman Republik Indonesia agar mencabut pembekuan IMB sesuai dengan putusan PTUN dan MA, padahal yang ada adalah kesalahan administrasi (prosuderal) yang dilakukan oleh DKTP bukan soal IMB itu sendiri. Akhirnya Ombusman memberikan rekomendasi kedua untuk Gubernur Jabar dan Walikota Bogor untuk berkoordinasi penyelesaian GKI, ketiga kepada Mendagri agar melaksanakan pengawasan.
    Tapi apa mau dikata, rekomendasi tersebut tidak mengubah apa pun, putusan PTUN dan MA sudah dilaksanakan jauh hari sebelum rekomendadi Ombusman dikeluarkan.
    Kasus GKI Yasmin yang semula berada diranah hukum kini bergeser menjadi ke pertarungan politik dan opini. Bagaimana kasus ini menjadi bola liar yang dimainkan oleh fihak yang memperkeruh suasana dan mencoba meyebarkan opini sesat bahwa permasalah GKI Yasmin adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam beribadah dan Walikota Bogor tidak melaksanakan putusan MA, bukankah Walikota telah membekukan IMB tersebut yang dilakukan oleh DKTP karena kesalahan administrasi.
    Bahkan pihak GKI Yasmin mencoba membawa permasalah ini ke ranah internasional dengan datangnya Seketaris Jenderal Dewan gereja Sedunia, Walter Altman ke lokasi rumah tinggal yang dijadikan Gereja oleh GKI Yasmin Bogor (11/10/2011).
    Ini menunjukkan GKI Yasmin berusaha menginternasionalkan kasus pembanguna gereja ilegal. Dengan menyeret isu tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam beribadah dan beragama.
    Fihak GKI Yasmin Meminta Fatwa MA
    Permintaan GKI Yasmin tersebut mengeluarkan fatwa dari MA nomor 45/td. TUN/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011. Point 5 yang ditujukan kepada fihak GKI Yasmin, berbunyi :
    “Bahwa dalam hal saudara merasa dirugikan atas terbitnya surat keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Gereja Kristen Indonesia GKI; yang terletak di jalan KH.Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curul Mekar Kecamatan Bogor Barat, maka secara hukum saudara dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan yang berwenang yurisdiksinya.”
    Saran saya kepada GKI Yasmin, dari pada permasalahnya semakin menjadi – jadi keluar dan keluar dari konteks permasalahan yang ada, juga ditambah dengan jemaat Yasmin yang tetap ngotot (provokasi) beribadah di trotoar jalan. Lebih baik GKI Yasmin melakukan Gugatan hukum saja, kecuali GKI Yasmin sengaja menciptakan air keruh di permukaan dan menunggu terjadinya aksi seperti yang terjadi di Ciketing lalu menggunakan isu yang sama untuk melakukan opini sesatnya.
    Indikasi – indikasi itu sudah terlihat dan nyata ketika GKI Yasmin menggunakan tangan Forum Masyarakat Bogor Barat Cinta Damai (FMBBCD) yang bukan warga Curug Mekar dalam agendanya mencoba menyebarkan opini sesat bahwa yang melarang kebaktian (jemaat GKI Yasmin) adalah kaum Wahabi dan pendukung terorisme.
    Wahai GKI Yasmin lakukan saja gugatan hukum yang sampai detik ini anda (GKI Yasmin) belum melakukan langkah – langkah hukum. Yang ada anda malah mencoba membalikkan isu yang ada dengan memanggil tokoh – tokoh yang anda manipulasi untuk kepentingan sesaat. Bukankah sudah jelas bahwa kasus GKI Yasmin berpusat pada masalah hukum? Lalu apa sebenarnya yang ingin anda cari dalam terus mengiring opini sesat ini?
    Penutup
    Semoga tulisan ini tidak dihapus oleh admin kompasiana, tapi jika dihapus (laporan) maka apa yang saya yakini tentang media (standar ganda) ini berarti cukup terbukti. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya 🙂 mudah – mudahan tulisan ini tidak dikaitkan dengan majalah Islam yang radikal atau sejenisnya, sekian dan wasalam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Close
Close