Stara

Perlunya Bantuan Hukum bagi Anak

 

Bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sangat penting karena selain seorang anak buta hukum, anak juga masih dalam proses perkembangan secara fisik dan mental. Anak dianggap masih dalam keadaan belum mampu untuk dianggap bersalah. Anak masih menjalani masa pertumbuhan baik secara psikis maupun fisik serta belum berakal sempurna untuk membedakan antara tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Penanganan yang tidak tepat berdampak besar bagi kondisi anak di masa depan. Konstitusi negara kita yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum mengandung makna kesetaraan hukum setiap warga negara termasuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

 

“Namun 14 tahun reformasi, konflik hukum di negara kita masih saja banyak terjadi,”demikian kata Nurcholish Hidayat, selaku Direktur LBH Jakarta, saat membuka acara peluncuran buku, Situasi Anak yang berhadapan dengan Hukum, di kantor LBH Jakarta, yang terletak di bilangan jalan Diponegoro (29/05/2012). Beliau mengatakan, “Kita gagal memperbaiki hukum acara dari diskresi yang berlebihan dari polisi dan jaksa. Di luar negeri akses dini bantuan hukum sifatnya wajib. Mekanisme habeas corpus di Indonesia bagaikan lubang yang paling besar. ”

 

Penelitian LBH Jakarta terhadap anak-anak korban hukum yang dirangkum dalam buku berjudul ”Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum” dan “Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum” menunjukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia sangat besar terjadi, khususnya pada anak-anak.

 

Kebutuhan Akan Paralegal

 

Salah seorang paralegal LBH dalam testimoninya mengungkapkan bahwa ada kurang lebih 30 anak korban pencabulan di sebuah madrasah. Pengabaian terhadap hak anak untuk berbicara menjadi salah satu penyebab mengapa skandal pelecehan seksual yang telah lama terjadi baru saja terungkap. Pelaku tidak segera diproses hukum sebab pelaku adalah salah seorang tokoh masyarakat yang disegani. Ditambah lagi ada anggapan di masyarakat bahwa aib tidak perlu disebarkan. Aparat tidak segera bertindak atas  banyaknya pelanggaran yang terjadi.  Polisi menganggap itu sebagai hal sepele. Orangtua korban tidak berani untuk melanjutkan pemeriksaan visik seperti visum kekhawatiran mereka adalah ketakutan akan intimidasi yang berlebihan.

 

Kasus korban anak salah tangkap oleh Satpol PP juga menjadi perhatian dan pendampingan paralegal LBH Jakarta. Pegy, paralegal LBH yang mendampingi ini mengatakan agak sulit untuk bisa memproses anak korban salah tangkap. Orangtua dikenakan sejumlah uang untuk bisa mengeluarkan anaknya dari tahanan. Hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian LBH Jakarta untuk melatih anggota masyarakat buta hukum menjadi paralegal supaya mereka juga ikut terlibat dan  mau peduli terhadap kasus hukum yang dialami anak-anak.

 

Beberapa hal yang memicu pelanggaran hak anak atas bantuan hukum adalah; Keberadaan Penasihat Hukum Diangap sebagai upaya intervensi, bukan sebagai hak; Bantuan hukum hanya dianggap hak tersangka/ terdakwa; Bantuan hukum diperlukan hanya di proses hukum tertentu; Bantuan hukum hanya untuk mereka yang miskin secara ekonomi; Jumlah advokat sedikit, Keberadaan paralegal tidak diakui.

 

Dalam konvensi hak anak, yang sudah diratifikasi Indonesia disebutkan pula bahwa hakim punya kewenangan untuk membedakan pemidanaan anak terhadap orang dewasa terkait dengan: prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip atas keberlangsungan hidup dan perkembangan serta prinsip penghargaan pendapat anak. Usia anak terkait erat dengan pengakuan seseorang sebagai subyek hukum. Konsekuensinya hakim memiliki kewenangan untuk tidak meminta anak menjalani hukuman pidana meskipun anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana. Anak wajib dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pendidikan hingga anak berusia 18 tahun.

 

Upaya dan Rekomendasi

 

Staf  Ahli dari Komisi III DPR RI, Irsyad Sulistiyo, yang turut hadir mengatakan bahwa informasi perkembangan RUU Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Komisi III berhadapan dengan adanya kendala tarik ulur beberapa pasal terkait: masalah umur, berapa lama masa tahanan. Pemerintah dengan masyarakat tidak sepakat masalah ini.

 

Pasal yang terkait dengan penahanan masih ada diskriminasi. Sebab tidak adanya pemahaman tentang psikologi anak akan berdampak pada mental anak tersebut. Maka disarankan kepada para jaksa, pengacara, hakim agar mendapat bimbingan profesional tentang psikologi anak. Hal ini sudah dirumuskan di Panja. Maka perlu sekali masukan dari masyarakat terkait dengan RUU ini sebelum disahkan/ ketok palu.

 

Restaria F Hutabarat, salah seorang peneliti LBH Jakarta mengatakan bahwa penelitian ini juga merupakan instrumen untuk melengkapi atau masukan bagi para pembuat kebijakan agar mampu membuat kebijakan yang lebih ramah dan manusiawi. Sebab pelanggaran hukum terjadi saat proses penegakan hukum itu berlangsung. Sayangnya wakil dari UNICEF dan anggota DPR tidak bisa hadir.

 

Dari 191 responden yang di survey paling banyak adalah anak tingkat SMA lalu SMP dan beberapa SD. Tiga kejahatan anak yang paling dominan adalah pencurian, narkoba, dan kejahatan seksual. Tuduhan tindak pidana anak adalah tidak etis sebaiknya rehabilitasi anak. Anak-anak ini sebagian besar adalah anak-anak yang memiliki orang tua bekerja  tetapi miskin secara ekonomi. 83% tingal bersama dengan orangtua. Jadi penelitian ini menggugurkan pandangan yang selama ini mengatakan bahwa anak-anak bermasalah berasal dari anak-anak jalanan yang tidak memiliki orangtua.

 

Merumuskan keadilan restoratif dalam kebijakan adalah salah satu rekomendasi dalam masalah ini. Proses hukum formal kadang berdampak pada stigma anak. Dengan keadilan restoratif anak didorong untuk memikirkan korban dan masyarakat serta mengajak anak untuk belajar bertanggungjawab. Dengan menjunjung tinggi nilai pendidikan tanpa merampas kemerdekaan anak. Sejumlah program seperti mediasi, resolusi konflik dapat disediakan di sekolah-sekolah untuk merespon kenakalan anak didik (Lucia Wenehen)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close