Esai

Chris Poerba: Pemerintah Harus Dibangunkan

 

Solidaritas GKI Yasmin (sumber: Chris Poerba)

Kasus GKI Yasmin semakin sengkarut. Sebenarnya kasusGKI Yasmin ini bisa selekas mungkin diselesaikan dan tidak berbelit-belit seperti sekarang. Putusan Mahkamah Agung sudah terang-benderang mengenai langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan, terlebih-lebih bila pemerintahkotatidak mengindahkan keputusan dari Mahkamah Agung tersebut. Bola panas kasus GKI Yasmin terus bergulir. Pada tanggal 16 Desember 2011, presiden pun pernah menyatakan akan turun langsung untuk menyelesaikan kasus ini. Sampai sekarang ucapannya tidak terbukti. Bahkan hal tersebut diucapkannya di rumahnya sendiri, di Cikeas. Sampai detik ini, pemerintahkotaBogormasih tetap pada pendiriannya, menyegel gereja tersebut. Langkah apa yang mesti dilakukan? Untuk kasus GKI Yasmin ini, hampir semua orang sudah ber-orasi, baik lisan maupun tulisan. Semua upaya telah dilakukan. Dari kebaktian lintas agama sampai aksi solidaritas sosial. Semua sudah pernah!

 

Agenda Tersembunyi

Istana terus membisu itu. Terakhir kali aksi dilakukan bukan hanya karena gereja yang masih di segel, bukan hanya karena ibadah trotoar yang mereka lakukan terus di intimidasi dan tergusur ke rumah salah satu jemaat, namun juga karena pendapat dari seorang Mendagri yang menyarankan agar majelis dan jemaat GKI Yasmin, untuk menerima saja pindah lokasi, seperti yang pernah dianjurkan oleh Walikota Bogor. Aksi di depan istana, pada tanggal tersebut, juga  menolak himbauan Mendagri, karena terkesan seperti ada upaya menggusur gereja yang sebenarnya telah memiliki izin resmi tersebut.  Walikota Bogor, Diani Budiarto pun sudah ditegur oleh Gubernur Jawa Barat, Menko Polhukam, Mendagri dan terakhir Presiden. Dan terakhir Presiden pun tak berkutik. Tanggal 7 Februari 2012, melalui jubirnya, Presiden mengatakan tidak bisa mengintervensi Wali Kota Bogor untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin. Alasannya karena terhalang oleh UU Pemerintahan Daerah. Sehingga beliau pun menyerahkan kasus ini kembali ke pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota Bogor. Bola semakin panas. Semua kebolak-balik. Presiden takluk di kaki seorang walikota.

Lambat laun ini sudah bukan lagi mengenai pelarangan terhadap rumah ibadah. Mengingat GKI Yasmin telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sejak tahun 2006. Namun hanya karena ada seruan dari segerombolan orang saja lantas gereja ini di segel.  Ini bisa merupakan ancaman terhadap kebebasan yang lebih luas lagi. Apakah ini merupakan salah satu indikasi akan adanya hidden agenda, agenda tersembunyi dari beberapa kelompok yang berupaya menghancurkan prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan? Kalaulah ada maka ini sangat mengkhawatirkan. Ancaman terhadap kebhinnekaanIndonesia.

Selain kasus GKI Yasmin. Indikasi yang berikutnya adalah sempat naiknya kembali Rancangan Undang-Undang  Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). Sebenarnya RUU KUB sudah tidak bisa muncul lagi, karena pada tahun 2002 yang silam, sudah pernah ditolak oleh sebagian besar civil society di republik ini. Akhirnya RUU KUB yang diusulkan oleh Departemen Agama ini dibatalkan. Di dalam draft RUU KUB tersebut, selain itu ada definisi agama yang rancu, antara agama langit dan agama bumi. Terminologi agama yang digunakan juga terlalu mengambil perspektif agama samawi, terlalu sempit. Bahkan pasal penodaan agama tak lebih merupakan copy paste dari UU PNPS 1965. Setelah sempat mencuat kembali di tahun 20012 ini, maka di dapat titik terang bahwasanya RUU KUB ini tidak masuk dalam agenda Prolegnas yang untuk disahkan 3 tahun ke depan. Kabar ini jelas menggembirakan namun ini bukan waktunya untuk berhenti bekerja. Karena suatu saat isu ini bisa saja muncul kembali.

 

By Comission  

Negara Indonesiatelah disepakati sebagai negara sekuler. Dengan pengertian bukanlah negara yang berdasarkan kepada salah satu agama tertentu. Pilar-pilar yang sekuler tersebut terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun kasus penyegelan GKI Yasmin dan RUU KUB terkesan sudah mengindikasikan adanya kelompok tertentu (sebenarnya jumlahnya sedikit) yang mencoba melanggar kesepakatan dari para pendahulu kita, para  founding people, yang telah mendirikan republik ini.

Meskipun sekuler, namun kebebasan beragama dan beribadah tetap di jamin di Indonesia. Bahkan terkait dalam menjalankan agama maka UUD 1945 memiliki logika:  kebebasan dan kemerdekaan. Pasal 28 dari UUD 1945, memiliki logika kebebasan. Sedangkan pasal 29 memiliki logika kemerdekaan. Pasal 29 UUD 45, dengan jelas menyatakan, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu“ Sehingga sepatutnya kasus penyegelan GKI Yasmin dan ide seperti RUU KUB, seharusnya disikapi sebagai pelanggaran terhadap konstitusi sendiri. Karena bisa menjadi bumerang bagi kebhinekaanIndonesia.

Selain itu, Indonesia dan Presiden kita telah berhasil meratifikasi beberapa kovenan HAM seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Sosial-Ekonomi-Budaya, Kovenan Diskriminasi atas nama Ras, Suku dan Agama. Tapi praktiknya semua tidak jalan.Diskriminasi ras dan kebebasan beragama masih belum terjamin. Bahkan ini lebih buruk lagi, karena faktanya pemerintah turut berkontribusi dalam melakukan kekerasan yang dilakukan oleh negara (by comission) dan sebagian kejahatan kemanusiaan itu juga terjadi karena pembiaran oleh negara atau aparat hukum (by omission). Terkait mengenai kasus GKI Yasmin maka Presiden, DPR, Gubernur dan Walikota yang sudah tidak perduli lagi, melakukan pelanggaran baik by comission maupun by omission. Pemerintah dan aparat sudah tidak bisa lagi menjamin hak keamanan dan hak kebebasan beragama dari sekelompok masyarakat, yaitu umat di GKI Yasmin.

Untuk kasus GKI Yasmin ini, juga cukup mengherankan, karena sebenarnya pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, bisa saja mengambil langkah-langkah taktis, yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Mengingat pemilu 2014 sudah di depan pintu. Bisa saja ini menjadi semacam pencitraan bagi mereka atau semacam persiapan menuju pemilu 2014. Namun hal ini tidak dilakukan. Tanda tanya besar (?). Atau karena pemerintah yang takut dan masih terlelap dari “tidur siangnya” Sehingga yang bisa terus dilakukan oleh civil society adalah terus menggalang aksi damai yang lebih serius lagi. Karena Pemerintah harus dibangunkan dari “tidur siangnya”. Sebentar lagi “Maghrib!”

 

Chris Poerba,

Bergiat di ICRP (Indonesia Conference on Religions anda Peace),  Tulisan sudah dimuat di Majalah Berita Oikumene PGI,  Edisi Februari

 

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close