Harian

Pelanggaran Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan 2017; FPI, Perluasan Wilayah, dan Pilkada

fakta menarik dari Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2017 oleh Wahid Foundation

Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang baru saja diluncurkan oleh Wahid Foundation juga memunculkan fakta menarik; aktor non-negara kembali menjadi pelaku terbanyak pelanggaran hak KBB dan intoleransi, tren meluasnya “wilayah panas”, dan Pilkada.

Seperti diketahui, pada laporan kondisi KBB tahun 2015 dan 2016 terlihat adanya tren dimana negara sering digunakan sebagai perpanjangan tangan kelompok-kelompok di masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan seperti kriminalisasi atau pelarangan aktifitas keagamaan. pada tahun 2017 terjadi perubahan pola, dimana aktor pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan kembali melibatkan aktor-aktor masyarakat secara langsung. Perbandingan aktor pelanggaran oleh non-negara dan negara berskala antara 64% berbanding 36%.

Yang tidak berubah adalah bahwa FPI tetap menjadi pelaku pelanggaran tertinggi non-negara di tahun 2017. Fakta ini mengindikasikan bahwa peran organisasi ini dalam tindakan-tindakan pelanggaran KBB dan intoleransi selalu dominan dari tahun-ke tahun. Dominannya FPI dan warga masyarakat sebagai aktor pelanggaran ditengarai karena adanya pembiaran dan belum seriusnya aparat penegak hukum dari tahun ke tahun terhadap FPI. Fakta ini juga dapat menunjukkan bahwa FPI masih belum sepenuhnya tersentuh hukum. Meskipun tindakan-tindakan seperti sweeping pada bulan Ramadhan sudah jauh berkurang, namun tindakan-tindakan lain seperti ujaran kebencian dan intimidasi justru masih banyak dilakukan.

Fakta lain yang juga menarik adalah meluasnya wilayah “panas” dari Jawa Barat ke DKI Jakarta. Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran KBB tertinggi, mengalahkan Jawa Barat meskipun dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa yang terjadi adalah perluasa wilayah dan bukan pergeseran wilayah; pelanggaran KBB tetap banyak terjadi di Jawa Barat dan meluas ke DKI Jakarta. Indikasi ini juga terlihat dari laporan berbagai pihak yang menyebut gelombang massa aksi bela Islam yang menyuarakan penolakan terhadap Ahok, sebagian besar berasal dari daerah-daerah di Jawa Barat.

Laporan KBB 2017 oleh Wahid Foundation ini juga menyebut momen Pilkada sebagai faktor yang menentukan terjadinya pelanggaran KBB. Hal ini terlihat dari tingginya pelanggaran KBB di bulan Mei 2017 sebelum Pilkada DKI digelar. Temuan ini memberikan sinyalemen bahwa momen-momen politik seperti Pilkada sering mendorong meningkatnya pelanggaran dan intoleransi. Wahid Foundation mencatat tren pelanggaran KBB sejak Juni hingga Desember (7 bulan) jauh lebih rendah daripada pelanggaran KBB dari Januari hingga mei (5 bulan), yakni dengan jumlah 124 berbanding 141 peristiwa.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close