Stara

Optimalisasi Kinerja Parlemen Perempuan

Saat ini perempuan Indonesia sudah bisa dikatakan mampu wewakili rakyat dan mampu menjadi pemimpin politik. Hal itu terlihat dari hasil penelitian WRI(Woman Research Institute). Perempuan ada di semua posisi DPR RI, Perempuan ada di semua komisi DPR RI, Perempuan ada di semua Pansus dan Panja DPR RI. Perempuan ada pada semua Badan kerja DPR RI.

Namun bila menilik UU No.12 Tahun  2003 tentang pemilihan umum yang mengharuskan adanya minimal 30% perempuan di parlemen, tingkat keterwakilan perempuan masih terlalu rendah baik tingkat daerah maupun nasional. Pemilu legislatif 2009 mencatat jumlah perempuan hanya 18% dari total anggota  parlemen yang ada.

Jumlah perempuan lebih dari 50% total penduduk Indonesia sehingga keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal sebagai pengambil kebijakan  sangat dubutuhkan untuk menjamin terpenuhinya solusi atas kebutuhan perempuan. Perempuan butuh effort lebih besar, tapi apakah effort popularitas yang membawa para artis sampai di kursi parlemen berbanding lurus dengan kinerja  mereka?

“Kepentingan perempuan adalah juga kepentingan seluruh warga negara, sebab perempuan selalu terkait dengan keluarganya dan masyarakat sekitar. “ ujar Rieke Diah Pitaloka.

Perempuan terlihat lebih banyak mengisi komisi-komisi yang terkait dengan stereotip perempuan  seperti urusan tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, kesehatan(Komisi IX) dan urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan(Komisi VIII) belum terlihat signifikan di komisi lainnya. Cukup kuat di Komisi IX tetapi lemah di komisi III(Hukum, HAM, Keamanan). Menurut WRI, perempuan yang memiliki latar belakang aktivis memiliki sensitivitas yang tinggi untuk mengangkat isu gender di parlemen. Kualitas meningkat namun belum menjadi kekuatan politik seperti belum adanya kemampuan atau keberanian untuk mengartikulasikan ide-ide. Sudah mampu memberi masukan terhadap proses pembuatan kebijakan akan tetapi belum cukup gigih untuk mengawal secara tekun pada setiap rinci proses perundangannya.

Kaukus perempuan belum optimal. Masih sibuk di segmen prosedural strategi seperti UU Pemilu dan UU kepartaian.  Masih ditantang untuk mengisi posisi grand strategi. Di komisi VIII gender perspektif kuat walau perempuannya masih sedikit. Namun demikian anggota laki-laki berperan dalam mendukung keaktifan perempuan.

Diskusi singkat atas riset 5 bulan WRI pada moment Hari Kartini ini sedianya bisa menjadi refleksi dan evaluasi atas perempuan anggota parlemen dan sekaligus sebagai pembekalan bagi perempuan calon-calon anggota parlemen berikutnya. Lalu bagaimana strategi perempuan Indonesia ke depan?

Perlu adanya evaluasi pencapaian target strategi, mission statement, planning politics of idea. Peluang perempuan luar biasa, tinggal bagaimana memanfaatkannya. [Lucia Wenehen]

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close