Berita Jaringan

Musdah Mulia: Kuatkan Toleransi melalui Edukasi dan Konstitusi

Diskusi Awal Tahun Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Jakarta~ICRPOnline :: Diskusi Kondisi dan Proyeksi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, di Hotel Ibis Tamarin Jakarta, Selasa (7/1/2020), menjadi ajang SETARA Institut ini menjadi bahan acuan dari diskusi tersebut, dalam melihat kondisi dan proyeksi KBB di 2020.

Siti Musdah Mulia, Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), berpendapat masalah kebebasan beragama di Indonesia terjadi karena kurangnya pemahaman soal toleransi.

“Masalah toleransi, pertama adalah persoalan struktural. Buat saya, penegakkan hak kebebasan umat beragama itu maknanya adalah upaya penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan,” jelas Musdah Mulia. Musdah Mulia menekankan perlunya mendorong pemerintah agar meningkatkan edukasi publik terkait diskriminasi dan intoleransi.

Oleh sebab itu, menurutnya yang perlu dilakukan sekarang ini adalah fokus kepada upaya-upaya edukasi dan literasi terkait beragama, secara khusus di sekolah. “Karena sebetulnya tidak ada penjelasan di tingkat sekolah mulai dari SMA, perguruan tinggi, apa sih sebenarnya kebebasan beragama berkeyakinan. Saya heran kenapa ini tidak menjadi hal yang penting buat lembaga pendidikan kita. Makanya penting sekali literasi lintas agama, dan menjadikan sekolah, tertama sekolah-sekolah formal terutama milik pemerintah. Karena ini tugas pemerintah, tanggungjawab pemerintah,” jelasnya.

Ia juga menyarankan adanya diskusi terbuka soal ayat konstitusi yang berpeluang membenarkan tindakan intoleran, seperti Pasal 28 J UUD 1945. Pasal 28 J UUD 1945 menyatakan bahwa hak asasi warga bisa dibatasi berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Siti menilai pasal itu ‘tidak jelas’, karena bisa mengizinkan pembatasan kebebasan hak beragama suatu kelompok, berdasarkan nilai agama kelompok lain.

“Tentang pembatasan hak kebebasan beragama dengan nilai-nilai agama, itu harus jelas. Karena selama itu tidak jelas, beginilah kita semuanya. Tahun depan dicatat oleh SETARA akan begini lagi, tidak ada perubahannya,” kata Musdah Mulia.

Lebih lanjut, Musdah Mulia mendorong perlu dibangun kembali kesadaran tentang apa itu kebebasan beragama, apa maknanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  “Saya juga terlibat dalam penyusunan indeks demokrasi di Indonesia, maka selama 10 tahun, sejak 2007 hingga 2019, ternyata juga sama. Jadi problemnya pembangunan demokrasi dan pembangunan HAM berjalan sejajar, tidak mengalami kemajuan yang berarti,” tandas Musdah.

Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua SETARA Institut menilai intoleransi antar umat beragama masih menjadi problem dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Salah satunya tercermin saat pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah secara bersama-sama, hingga persoalan ibadah dan perayaan Natal.

Tigor menyoroti aturan pembangunan rumah ibadah yang diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) dua Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri M. Ma`ruf dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dan Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006.

 

Tags
Show More

Kris Hidayat

Bidang Filantropi dan Pengembangan Masyarakat ~ ICRP

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close