Harian

Musdah Mulia: Blacklist ormas yang sering melanggar hukum

Musdah Mulia

Front Pembela Islam (FPI) kembali berulah. Semula rombongan yang berjumlah sekitar ratusan ini hanya berniat untuk menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Rombongan jumlah putih-putih ini menolak keras pencabutan Peraturan Daerah Anti Miras. Meskipun  ratusan massa itu sempat berdialog, namun demikian aksi ini tetap saja berbuntut anarkis. Massa melempari kaca gedung serta pos parkir di gedung Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga mencopot lambang Kemendagri yang berada di depan pagar. Insiden tersebut tidak hanya memecahkan kaca di lantai I dan II, bahkan sampai  memecahkan kaca yang terdapat di lantai III, yang merupakan ruangan dari Sekjen Kemendagri.

 

Usai aksi brutal tersebut, pimpinan FPI meminta maaf kepada pihak Kementerian Dalam Negeri atas pengrusakan gedung dan fasilitasnya oleh massa FPI. Sekretaris Majelis Syuro FPI,  Misbakhul Anam menyatakan keprihatinannya, sekaligus mengatakan aksi brutal tersebut karena disebabkan masih banyaknya anggota laskar yang masih muda. Menurutnya aksi ini menjadi tidak terkontrol  setelah mengetahui, kalau sebelumnya telah ada kabar kalau Mendagri sedang berada di luar kota, di Aceh. Namun hal ini dibantah oleh salah satu staff  Kemendagri, kalau sebenarnya Mendagri sebenarnya sedang berada di DPR, membahas Aceh.

 

Namun apa pun juga alasannya tetap saja kekerasan tidak pernah dibenarkan. Seperti yang dikatakan oleh Musdah Mulia,”Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu diselesaikan secara hukum, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Siapa pun yang melanggar harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait FPI harus segera disidik sesuai prosedur agar diketahui apakah tindakan mereka melanggar hukum atau tidak. Jika jelas melanggar, FPI harus dihukum sesuai ketentuan. Bahkan, bagi organisasi yang tercatat sering melanggar hukum perlu di blacklist dan diberi label organisasi kriminal sehingga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Negara dan pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum demi menjamin rasa aman yang menjadi hak warga. “

Mohammad Monib, salah seorang yang bergiat di ICRP juga mengatakan hal yang sama, ”Saya bisa memahami  unjuk rasa penolakan kelompok dan organisasi-organisasi Islam terhadap rencana pencabutan Perda Miras oleh Kemendagri. Bagaimana pun miras merugikan siapapun yang mengkonsumsinya.“ Beliau kembali menambahkan kalau Islam sebenarnya begitu menghargai fungsi akal. Dengan akal manusia bisa menimbang hal yang baik dan buruk. Karena itu segala yang membuat rusak fungsi akal diharamkan oleh Islam. Menurut Monib,”Tetapi, saya menolak bentuk anarkhisme dan brutalisme dalam bentuk apapun dan siapa pun pelakunya. Saya menilai, FPI tiap kali melakukan aksi-aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah, atau pun karena perbedaan tafsir atas nash (teks) Islam selalu disertai aksi-aksi kekerasan dan kebrutalan. Saya berharap negara kuat dan tidak kalah oleh ormas bergaya preman dan kriminal. Sungguh, saya kecewa pada organisasi-organisasi model FPI. Bawa-bawa nama Islam. Membela kehormatan dan kemulian Islam. FPI berada dibalik semua kekerasan atas nama agama, cara dan aksinya sama sekali tidak Islami. Saya ingin pemerintah berani bertindak tegas. Ormas ini cenderung menodai Islam. Tidak banyak manfaatnya. Tidak ada yang bisa dibanggakan selain menodai wajah Islam. Kita butuh Islam yang ramah. Bukan Islam yang marah-marah.” (CP)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Close
Close