Siaran Pers

Meneguhkan Kebebasan Beragama: Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Press Release

Konferensi Nasional Lintas Agama ICRP

Meneguhkan Kebebasan Beragama; Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih


Selama dua hari, 5-6 Oktober 2009, Indonesian Conference on Religion and Peace menyelenggarakan konferensi yang secara khusus membahas isu kebebasan beragama. Konferensi ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh agama dan kepercayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta merumuskan beberapa problem mendasar menyangkut kekebasan beragama sebagai berikut:

  • Secara umum, Indonesia telah memiliki kemajuan berarti dalam konteks spirit kebebasan beragama. Ini terbukti dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang lebih ramah terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama. Juga dengan diratifikasinya kovenan internasional Hak sipil dan politik serta konvensi internasional penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia.
  • Meski demikian, kemajuan tersebut belum banyak berpengaruh pada upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia. Hal ini terbukti melalui masih banyaknya masalah kebebasan beragama yang muncul dan tak dapat ditangani dengan baik oleh negara. Antara lain: banyaknya kebijakan nasional dan daerah yang diskriminatif dan melanggar HAM khususnya hak kebebasan berkeyakinan dan beragama; minimnya penanganan yang serius terhadap berbagai kekerasan berbasis agama yang dialami kelompok-kelompok minoritas dan yang dianggap sesat.
  • Negara telah gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan, dalam banyak kasus Negara telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia karena melarang aliran keagamaan dan keyakinan dan membiarkan warga/organisasi keagamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan.
  • Negara juga dinilai mengingkari mandat Konstitusi dan janji ratifikasi berbagai kovenan dan konvensi hak asasi manusia yang sudah mengikat secara hukum (legally binding) dengan tetap mempertahankan berbagai perundang-undangan yang secara formal dan substansial cacat hukum karena tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
  • Ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan hadir di berbagai wilayah dengan pelaku yang beragam, dan mengancam siapa saja yang dianggap sesat oleh kelompok “mainstream” dan atau oleh otoritas negara.
  • Penyerahan otoritas negara kepada organisasi keagamaan korporatis negara merupakan bentuk ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan. Aparat hukum bertindak di atas dan berdasarkan pada fatwa MUI padahal institusi penegak hukum adalah institusi negara yang seharusnya dibentuk dan bekerja berdasarkan UU.

Oleh karena itu, peserta konferensi ini merumuskan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

Aspek regulasi

  1. Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus segera melakukan evaluasi dan meninjau ulang seluruh regulasi yang menghambat pemenuhan kebebasan beragama agar konsisten dengan konstitusi.
  2. Presiden dan Wakil Presiden harus memastikan untuk tidak memberikan celah kepada munculnya aturan-aturan yang didasarkan pada agama tertentu, dan yang mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan agama dan kepercayaan.

Aspek Pelaksanaan

  1. Meminta ketegasan Presiden, Wakil Presiden dan Aparatur Pemerintah dalam mendukung kebebasan beragama untuk setiap warga negara sesuai amanat konstitusi.
  2. Melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap posisi, eksistensi dan fungsi Departemen Agama.
  3. Memilih Menteri-menteri dalam kabinet terutama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Nasional yang mempunyai komitmen dalam kebebasan beragama
  4. Menguatkan kapasitas birokrat di level nasional dan daerah dalam implementasi regulasi yang mendukung kebebasan beragama
  5. Adanya sanksi yang tegas pada birokrat yang tidak menjalankan fungsinya.

Aspek Masyarakat

  1. Pada level ini, pemerintahan harus diarahkan untuk mewujudkan pendidikan multikultural sampai ke akar rumput dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan budaya masyarakat yang menghormati dan menghargai perbedaan agar memahami perbedaan sebagai esensi dari kebebasan beragama.
  2. Pemerintah bersama segenap elemen masyarakat, terutama tokoh agama juga harus menjadikan dialog-dialog antar agama tidak elitis dan melibatkan masyarakat akar rumput yang lebih luas

Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno, 6 Oktober 2009

Show More

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close