Harian

Mencatat Kekerasan dan Menuntut Keadilan Tragedi 65

Kejahatan Kemanusiaan di tahun 1965/1966 merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Dari berbagai serpihan cerita yang terserak dari para korban, saksi dan pelaku terlukis catatan sejarah yang belum terkuak selama ini. Konflik politik dan kekuasaan melahirkan jatuhnya korban dikalangan masyarakat sipil yang dibunuh diluar proses hukum, ditangkap dan ditahan sewenang-wenang tanpa proses peradilan, disiksa, diperkosa hingga kehilangan harta benda.

Demikian sepetik penggalan Peluncuran Laporan “Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965” dan Pameran Sketsa 1965 yang diselenggarakan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Kamis (28/06/2012). Acara ini juga  dibarengi dengan diskusi panel dengan pembicara Nur Kholis (Komisioner KOMNAS HAM), Bonnie Triyana (Sejarawan), dan Remy Silado (Sastrawan).

Dalam pemaparan tim KONTRAS, tragedi 1965 yang terjadi mempunyai dampak yang merugikan, terutama bagi keluarga korban hinggga saat ini. Pada tahun 2002 tercatat 1500 warga tahanan politik tahun 1965 masih diharuskan wajib lapor kepolisi.

Sementara itu, menurut Nur Kholis laporan-laporan serupa, seperti yang keluarkan KONTRAS mengenai tragdei 65 sudah banyak. Namun laporan-laporan tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti. Karena menurutnya masih terhalang faktor legal formal. “Seperti data penggalian kuburan missalnya, kalau tidak mendapatkan izin dari Kejaksaan Agung, tidak dapat dijadikan barang bukti.” Ujarnya. Menurutnya hal-hal seperti itu terkadang masih menjadi kendala dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Sastrawan Remi Silado justru menilai bahwa tragedi 1965 yang banyak menelan korban jiwa terhadap kader PKI, disebabkan balas dendam budaya. Berawal dari pidato manifesto politik Bung Karno, banyak kader PKI yang kemudian melakukan pemboikotan terhadap budaya-budaya yang berasal dari barat. Film-film dan musik-musik dari barat dilarang untuk diputar. Bahkan, dia mencontohkan, salah satu gedung bioskop di Bandung kala itu, dibakar oleh kadar PKI karena memutar film “Cow Boy” dari Amerika. Kegiatan seperti ini menurutnya memperburuk citra komunis. Dan tragedi 65 tersebut menurutnya adalah puncak balas dendam budaya tersebut.

Namun Sejarawan muda Bonni Triana menilai tidak tepat jika peristiwa 1965 tersebut diartikulasikan sebagai peristiwa balas dendam budaya. “Kecuali mungkin kasuistik dibeberapa lokasi, mungkin iya” kata Bonni. Namun dari penelitian dia selama ini, seperti yang telah dia lakukan di Purwodadi Jawa Tengah, menurutnya tidak ada unsur balas dendam budaya disana. Menurut Bonni, yang penting adalah mengubah stigma yang selama ini menimpa para korban. “banyak caranya, salah satunya adalah penulisan ulang sejarang dengan komprehensif, tapi  yang penting adalah political will dari pemerintah. [Mukhlisin]

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Close
Close