Stara

KDRT Meningkat, “Kado” Hari Perempuan

Catatan Tahunan Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan perempuan pada tahun lalu meningkat. Komnas Perempuan juga meyakini masih banyak yang tidak terdata karena banyak perempuan tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, akses pelayanan hukum terhadap perempuan masih rendah. Akibatnya, penanganan perempuan korban kekerasan masih jalan di tempat.
Baru-baru ini Komnas Perempuan melaporkan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2011 mencapai lebih dari 120 ribu kasus. Jumlah ini naik sekitar delapan persen dari temuan kasus tahun sebelumnya. Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan, tindak kekerasan tertinggi terjadi dalam rumah tangga atau KDRT dengan persentase 90 persen. Kemudian disusul kasus kekerasan seksual.
Terhadap istri bisa konstan 95 persen keatas, itu kan ironi. Rumah yang dia diami selama 24 jam harusnya menjadi ruang aling aman justru menjadi sarang kekerasan perempuan. Artinya bagaimana negara harus memberi perhatian serius bagi institusi keluarga dengan cara substansif. Lalu usia remaja sangat tinggi, dan kekerasan seksual juga masih sangat tinggi.
Meski tindak kekerasan terhadap perempuan sudah diwadahi hukum, namun perempuan korban kekerasan masih saja tetap tidak mendapatkan hak-hak perlindungan. Komnas Perempuan mencatat kekerasan perempuan masih dipandang lemah di mata hukum. Faktanya, perempuan korban kekerasan belum menikmati akses pelayanan hukum yang memadai. Dalam sejumlah perkara tindak pidana kekerasan perempuan tak jarang perempuan yang menjadi korban justru menyandang status terdakwa.
Misalnya saja, Sari (bukan nama sebenarnya) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia menikah dengan seorang polisi. Kekerasan yang dialami sari, hanya karena ia menuntut untuk tinggal satu rumah bersama sang suami. Semenjak menikah ia tak pernah satu atap dengan suaminya. Ketika mendatangi sang suami yang tinggal serumah dengan ibunya, Sari langsung diperlakukan dengan tidak manusiawi. Suami bersama mertuanya sempat menelanjangi Sari, lalu dipukuli hingga babak belur.
“Kekerasannya yang saya alami berupa tonjokan, terus tamparan, terus dia pernah jambak aku juga sampai benjol. Saya terima kekerasan setelah setahun menikah.”
Sari hanyalah satu korban dari sekian banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Sebenarnya, pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebut saja, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, kebijakan ini dinilai tak maksimal mengingat masih meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
Soal kekerasan ini, Kepala Biro Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Endang Moerniati mengatakan, pihaknya sudah membuat kesepakatan kerjasama bersama aparat penegak hukum. Misalnya polisi, yang sudah diberi pelatihan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Kita sudah mengadakan MOU dengan aparat Kepolisian, dengan Mahkamah Agung, dan MOU dengan berbagai sektor yang terkait untuk bekerjasama penganganan kasus ini ya. Kan enggak mungkin kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan menanganinya sendirian. Selain itu, kita juga sudah memberikan perlatihan-pelatihan kepada polisi.”
Sementara itu, LSM Koalisi Perempuan menyebut sosialisasi undang-undang yang melindungi perempuan belum maksimal. Akibatnya, banyak perempuan, khususnya di daerah, tidak berani melapor kekerasan yang sudah mereka alami. Apalagi, menurut Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari sumber daya manusia yang bisa menangangi kasus ini masih minim.
“Pertama karena memang undang-undang kekerasan terhadap perempuan itu belum meluas. Jangkauannya untuk menangani di 500 kabupaten, tentu pemerintah tidak bisa sendirian. Selain karena dananya kurang, tapi sumber daya manusianya juga kurang. Jadi, kalau mereka berani melaporkan itu karena jasa baiknya media, baik televisi radio, maupun surat kabar yang memberitakan kekerasan ini.”
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari menambahkan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, perlu sosialisasi mulai dari remaja. Bisa diawali dengan orang tua yang mengajarkan anak-anak mereka mengenai larangan tindak kekerasan. Salah satunya soal pendidikan kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Sumber: kbr68h

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close