Harian

KASI Desak Myanmar Terkait Rohingya

Eskalasi kekerasan terhadap etnis Rohingya terus meningkat. Berbagai kalangan semakin gencar menyoroti konflik yang diindikasikan sebagai tindakan genosida tersebut.  Tak terkecuali sejumlah Banthe/Bikkhu dan para pemuka agama budha yang tergabung dalam Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) dan Centre of Asian Studies (CENAS). Sejumlah Banthe dan pemuka umat Budha tersebut  Selasa (07/08/2012) kemarin  berkumpul di kantor KASI untuk menyatakan sikap dan keprihatinan terhadap tragedi Rohingya.

Bikkhu Dhammakaro Mahatera Sekjen Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) menyatakan keprihatinan terhadap konflik Rohingya ini. Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Myanmar tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran budhisme. “Budha melarang bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi” tegas Bikkhu Dhmmakaro.

Sementara itu Zainal dari Centre of Asian Studies (CENAS), lembaga yang konsen terhadap multikulturalisme di ASEAN, menyatakan bahwa konflik di Rohingya tersebut bukan konflik atas dasar agama melainkan konflik etnis. Karena berdasarkan penelitian CENAS bahwa kehidupan antara Budhis dan Muslim di ASEAN terjadi sangat harmonis. Hal tersebut telah terjadi sejak berabad-abad lamanya.

KASI juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia sebaiknya masyarakat Indonesia jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan isu-isu dan pemberitaan liar mengenai tragedi Rohingya ini. karena hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan dimasyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Romo Sumedho, akhir-akhir ini tersebar berita ancaman penutupan sejumlah wihara disejumlah daerah jika konflik Rohingya tidak diselesaikan. “Setelah kami telusuri ternyata tidak ada bukti berita tersebut” ujar romo Sumedho.

Dalam kesempatan ini, KASI menghimbau kepada pemerintahan Myanmar untuk segera melakukan tindakan-tindakan perdamaian. Beberapa diantaranya adalah segera memberikan status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya, memberikan kemudahan terhadap bantuan luar negeri untuk memberikan bantuan kepada korban konflik, dan segera memepertemukan pemuka-pemuka agama untuk menciptakan perdamaian di wilayah konflik.

senada dengan pernyataan tersebut Ketua Buddhadharma Contextual Institute Jo Priastana menyatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak bisa semena-mena menutup akses bantuan internasional untuk para korban Rohingya. “Pemerintah Myanmar harus membuka akses, demi kemanusiaan” tegasnya

Dalam pertemuan sebelumnya, KH Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU menuturkan sebaiknya masyarakat muslim Indonesia jangan mudah terpancing dengan isu Rohingya ini. karena menurut Said konflik Rohingya ini bukan konflik agama melainkan konflik kemanusiaan. [Mukhlisin]

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Close
Close