Harian

Jalan Panjang GKI Yasmin

Ratusan jemaat GKI Yasmin kembali menggelar ibadat di depan Istana Negara Jl Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Minggu (27/02/2012) kemarin. Aksi ibadat kali ini juga diikuti oleh jemaat GKI yang berada di Jakarta. Aksi serupa sudah dilakukan beberapa kali oleh jemaat GKI Yasmin. Tapi sampai saat ini belum juga mendapat perhatian serius dari pemerintah terutama presiden.

Seperti diungkapkan Bona Sigalingging, juru bicara GKI Yasmin, mereka akan tetap melakukan aksi sampai hak beribadah mereka dapat dilaksanakan ditempat mereka sendiri. Karena lebih dari 5 tahun jemaat GKI Yasmin tidak dapat melakukan ibadat di gereja mereka sendiri. Hal tersebut terjadi karena penyegelan dan pencabutan IMB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Konflik berkepanjangan terkait GKI Yasmin ini juga menimbulkan keheranan tersendiri bagi Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi. Pihaknya heran mengapa kasus ini berlarut-larut dan terkesan diatur oleh pihak tertentu.

“Negara Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi. Maka, putusan pengadilan yang sudah inkrah harus dilaksanakan. Kalau tidak, negara kacau. Kota kecil seperti di Bogor kenapa bisa tidak jalan aturannya. Apa ada sesuatu yang tidak saya ketahui di balik semua ini? Saya juga tidak tahu kenapa kasus ini begitu lama diselesaikan,” kata Mahfud di hadapan para tokoh agama seperti dikutip kompas.com.

Hal senada juga dilontarkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Jusuf Kalla,jika dibutuhkan, pihaknya siap untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan GKI Yasmin ini. Menurutnya tempat ibadah merupakan tempat beribadah dan tempat perdamaian.

Show More

Related Articles

2 Comments

  1. Sungguh sangat menyedihkan manakala seorang pemimpin daerah dalam hal ini seorang walikota Bogor Diani Budiarto, dapat dengan mudah MENYEPELEKAN keputusan MAHKAMAH AGUNG, dan tidak ada sangsi sama sekali dari Mendagri sebagai atasan yang seharusnya menegor bawahannya yang tidak bertindak sesuai hukum yg berlaku di negara Indonesia. Apakah Pancasila & UUD’45 sudah tidak dijadikan pegangan hukum lagi bagi sebagian pemimpin di Negri ini ?? bukankah dg pembiaran seperti itu maka Hukum di negri ini SAH dianggap TIDAK BERLAKU di kota Bogor ?? LALU HUKUM APA YANG BERLAKU DI KOTA BOGOR ?? apakah Hukum Syariah Islam ???

  2. sungguh memilukan kepres yg menyerahkan kembali kpd walkot bogor, yg seharus’a masalah ini dpt di selesaikan oleh presiden yg berkedudukan tinggi…

    terlebih kepemimpinan walikota bogor yg menyerukan bahwa “GKI YASMIN DI BUKA KEMBALI JIKA ADA MASJID DI SEBELAHNYA” ini bukan masalah surat menyurat bangunan,kepemilikan dll. ini jelas mengarah KE MASALAH AGAMA…….

    sungguh ironissss………………………….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Close
Close