Kliping Berita

“Innocent of Muslims” Bertujuan untuk Provokasi

JAKARTA – Peredaran film “Innocent of Muslims” yang dinilai merendahkan Islam seolah kembali membenturkan konflik antar agama. Namun pendeta Albertus Patty dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI) mementahkan hal ini dengan menyebut film ini ditujukan untuk provokasi demi menyulut konflik agama.

“Film tersebut dibuat oleh orang Kristen yang tidak kristiani. Karena dia tidak menganut nilai-nilai dasar kristiani yang mencintai perdamaian dan nilai-nilai kehidupan. Jadi film ini bertujuan untuk provokasi,” ujar Albertus, di Gedung PBNU, Jakarta.

Pernyataan tersebut diungkapkan Albertus dalam Dialog Kekerasan Atas Nama Agama: Kasus Film “Innocent of Muslims” yang digelar oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Selain Albertus sejumlah tokoh dan pemuka agama juga hadir sebagai pembicara dalam dialog ini yakni Ketua MK Mahfud MD, Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo, tokoh agama Budha Bante Sri Pannavaro, tokoh Muhammadiyah Imam Addaruqudni, tokoh NU Masdar Mas’udi dan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim.

Dialog ini diselenggarakan untuk menyampaikan pernyataan sikap ICRC melihat kekisruhan yang timbul akibat peredaran film “Innocent of Muslims”. Organisasi lintas agama yang menyerukan perdamaian mengatakan mereka mengecam setiap bentuk penistaan terhadap agama dan menolak kekerasan sebagai jalan keluar mengatasi persoalan tersebut.

“Kalau saya seorang Muslim tentu saya akan merasa sangat tersinggung dengan film tersebut. Namun hendaknya protes disampaikan dengan cara-cara yang santun,” tutur Albertus.

Albertus pun mengingatkan kembali bahwa semakin seseorang beragama maka hal tersebut seharusnya semakin manusiawi pula orang tersebut. “Semakin dia beragama harusnya semakin dia mencintai nilai-nilai kemanusiaan dan keberagamana,” ujar Albertus.

Sementara itu Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ifdhal Kasim mengingatkan akan perbedaan hukum yang ada di setiap negara. “Di Eropa penodaan ataupun penistaan terhadap agama seperti yang film ini tidak lagi menjadi hukum kriminal. Karenanya dibutuhkan hukum berstandar internasional untuk menghadapi persoalan seperti ini,” ungkap Ifdhal.

Ditambahkan Ifdhal bahwa kebebasan untuk berpikir dan mencari informasi sebebas-bebasnya memiliki keterbatasan sekalipun di negara Barat.(rhs)

 

Sumber: okezone.com

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close