Kliping Berita

Indonesia Terancam Dikucilkan

JAKARTA – Pemerintah Indonesia diharapkan tidak menganggap angin lalu rekomendasi yang dikeluarkan Dewan HAM PBB. Pasalnya, rekomendasi Dewan HAM PBB tersebut berpengaruh besar pada citra dan posisi Indonesia dalam pergaulan di dunia Internasional. Bila terus mengabaikannya, Indonesia bisa dikucilkan dunia internasional.

“Penilaian dari Dewan HAM PBB dapat mengakibatkan Indonesia dikucilkan dalam pergaulan internasional,” ungkap peneliti dari Masika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Yulianto, di Jakarta, Selasa (5/6).

Menurut Yulianto, rekomendasi Dewan HAM PBB jangan dianggap remeh. Ia berpendapat pelanggaran HAM identik dengan hilangnya kebebasan prinsipil dan jaminan keamanan bagi warga negara. Jika dunia internasional sudah mengucilkan Indonesia, maka ke depan sulit bagi Indonesia mendapatkan peran strategis dalam lembaga-lembaga internasional.

Bantuan masyarakat dunia bagi Indonesia sangat mungkin berkurang, atau dengan syarat berat. “Ujungnya ini bisa menghambat masuknya modal investor asing,” tutur Yulianto.

Sementara itu, Sekjen Indonesian Commite on Religions for Peace (ICRP), Theophilus Bela, mengatakan gangguan sekelompok massa pada jemaat Ahmadiyah, bahkan sampai jatuh korban tewas beberapa orang pada awal Februari 2011 di Banten, sangat mencoreng citra bangsa. “Kita yang terkenal toleran dan ramah tamah itu ternyata ternodai oleh tindakan intoleran,” kata dia. Kemudian satu-dua hari setelah kejadian di Banten itu, kata dia, ada tiga buah gereja umat Nasrani diserang dan hendak dibakar di Temanggung, Jawa Tengah.

Peristiwa itu menambah parahnya citra bangsa Indonesia di mata internasional. “Dan peristiwa lainnya seperti GKI Yasmin di Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, sederet peristiwa yang kini menjadi sorotan,” katanya. Negara, kata dia, seperti berpangku tangan. Pengalaman pahit ini jangan terulang lagi tahun 2014 nanti. “Harus ada ketegasan dari aparatur negara,” kata dia.

Ego Sektoral
Sementara itu, Deputi Direktur Eksekutif Human Right Working Group, Choirul Anam, mengatakan ada dua hal yang perlu dilihat dalam persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Persoalan pertama, adalah semangat dari peraturan pemerintah yang ternyata tidak toleran terhadap warga negara tertentu yang hendak mendirikan rumah ibadah. Di mana dalam mendirikan rumah ibadah diatur harus ada persetujuan ini dan itu, padahal untuk mendirikan rumah ibadah, cukup diatur peraturan tentang tata ruang,” kata Choirul.

Dalam peraturan tata ruang diatur tentang lingkungan yang sehat dan saat membangun tidak merusak lingkungan sekitar. Karena itu, agar persoalan keagamaan tidak membesar, peraturan yang tidak toleran harus segera diganti. “Sedangkan yang kedua, ada kemunduran dalam kehidupan berbangsa. Ada sekelompok orang yang memaksakan ego sektoral, memaksakan keyakinannya,” kata Choirul.

Mereka memprovokasi sehingga timbul perselisihan. Kepolisian harus berperan dan mengantisipasi terjadinya perma salahan. “Seharusnya mayoritas itu melindungi kepentingan minoritas, bukannya mayoritas mengurangi bahkan mempersempit peran minoritas,” ujar Choirul.

Peneliti Wahid Institute, Rumadi, mengingatkan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata terkait makin maraknya aksi-aksi yang mengikis kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Ibarat penyakit menular, intoleransi beragama bakal makin tumbuh subur apabila pengabaian-pengabaian terus dipertontonkan. Rumadi khawatir peristiwa intoleransi itu akan terjadi di mana-mana. ags/eko/har/N-1

Sumber: koran-jakarta.com

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close