Esai

Chris Poerba: Hardiknas,Taman Siswa, Batakmission dan Pendidikan Multikultur

 

Sumber foto: www.buletininfo.com

Selain Agustus, yang diperingati sebagai hari lahirnya Indonesia, maka Mei  merupakan bulan yang penting.  Bisa dikatakan Mei juga “Hari Indonesia,” karena dua hari penting terdapat di bulai Mei ini, yaitu Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Pendidikan Nasional. Selain dua hari yang terus diperingati tersebut, bulan Mei masih terdapat hari  lain yang tak kalah pentingnya, seperti Hari Buku Nasional, juga hari Peringatan Reformasi. Hari Pendidikan Nasional, atau Hardiknas yang selalu rutin diperingati setiap tanggal 2 Mei ini, merupakan hari lahir Ki Hajar Dewantara, yang lahir tahun 1899 silam. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi pribumi. Kiprahnya ditunjukan dengan berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908. Namun Taman Siswa, yang didirikannya tanggal 3 Juli 1992, yang memiliki peran penting bagi pendidikan yang digagas oleh anak bangsa. Dengan adanya Taman Siswa maka terminologi “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa” bisa terjawantahkan dengan semboyan “Pendidikan yang memerdekakan adalah hak semua orang”. Pendidikan menjadi jalan pembebasan. Begitulah kira-kira.

Taman Siswa

Hampir seabad setelah Taman Siswa didirikan, faktanya, pendidikan masih belum memerdekakan. Pendidikan yang terdapat di pusat berbeda dengan pendidikan yang di daerah. Pendidikan yang ada di kota pun beda kualitasnya dengan yang ada di desa. Jangkauan pendidikan masih belum milik bagi mereka-mereka yang berada di desa, kampung, di hutan, di pulau-pulau kecil dan yang jauh di pelosok pedalaman. Selain itu sejarah dan cikal bakal munculnya pendidikan di setiap daerah sangatlah berbeda. Di Jawa dan Indonesia, kita akan akrab mengenal sosok Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, nama asli dari Ki Hajar Dewantara, yang juga menjadi Menteri Pendidikan Nasional Indonesia yang pertama. Namun di Sumatra, khususnya di Tapanuli Utara, bila kita membicarakan pendidikan maka terkait dengan seorang penginjil dari RMG Barmen, bernama Ludwig Ingwer Nommensen. Nommensen bukan orang Indonesia, namun beliaulah yang menggagas pendidikan yang ditujukan bagi orang-orang pribumi. Setelah perang Toba berakhir, maka Batakmisson (zending Batak) semakin pesat. Nommensen berhasil menyakinkan kepada raja-raja setempat kalau beliau bukan kaki tangan Belanda (karena  berasal dari Jerman) dan mulailah melakukan pendidikan. Awalnya memang membuka sekolah penginji untuk menghasilkan penginjil Batak, namun selepasnya beliau dan zending RMG (Rheinische Missions-Gesselschaft), juga membuka pendidikan guru. Inilah awal mula pendidikan di Tapanuli. Nommensen juga tidak hanya terbatas mengadakan pendidikan buat guru namun juga menulis cerita lokal, memberikan pendidikan mengenai bertukang, beternak, berkebun dan bertani.

Dalam sejarah di Tapanuli ini, maka gereja turut andil dalam membuat “pendidikan yang memerdekakan” di Tanah Batak, yang tentunya beda secara kontekstual dengan pengalaman di pulau dan daerah yang lain. Bahkan Pendidikan yang memerdekakan di Tapanuli, dapat diartikan daalam pemaknaan merdeka yang sepenuhnya, dengan pendidikan maka mereka lepas dari perhambaan antara satu orang dengan lain. Tidak ada lagi hamba dan tuan. Itulah yang diupayakan Nommensen.

Pendidikan Multikultur

Bagaimana pendidikan yang semestinya dilakukan gereja ke depan? Terkait dengan pendidikan, maka pendidikan yang akan dilakukan oleh gereja, pastilah akan selalu dikaitkan dengan misi-misi penginjilan. Untuk itu tidak bisa lagi kita secara an sich untuk melakukan penginjilan selanjutnya pendidikan. Atau penginjilan dulu selanjutnya pendidikan. Meskipun model penginjilan yang pernah dilakukan Nommensen, saat ini pun masih bisa dan masih banyak yang melakukannya sekarang. Model penginjilannya seperti ini: dari perorangan, keluarga, kemudian kelompok, dan kemudian membentuk komunitas iman.

Namun ada tambahan lagi yang dilakukan oleh Nommensen. Sedari awal beliau sudah melihat untuk membangun pos penginjilan akan sangat sulit, sehingga dia juga membangun sekolah (di luar penginjilan), yang jelas sekali tujuannya untuk menjalin komunikasi dengan tokoh dan raja setempat. Sebab, biar bagaimana pun juga, berjalannya misi penginjilan, nasibnya akan ditentukan oleh para pemuka adat dan raja tersebut. Dalam kasus penginjilan Nommensen di Tapanuli maka beliau melakukan pelayanan kesehatan, teknik bertani dan dan sebagainya. Artinya pendidikan multikultur, sedikit-banyak, dengan berbagai kekurangannya, sudah pernah dilakukan oleh sebuah gereja di pelosok Tapanuli. Sehingga ke depannya gereja selayaknya terus-menerus untuk melakukan pendidikan multikultur. Pendidikan Multikultur:  yaitu merupakan suatu rangkaian kepercayaan (set of beliefs) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (Banks, 2001).

Sehinngga gereja yang melakukan pendidikan multikultur, maka gereja tersebut tetap berupaya menghargai kebudayaan yang ada dengan landasan prinsip persamaan, keadilan sosial dan mencerminkan penghormatan atas pluralitas budaya. Dengan demikian, maka seorang yang telah mendapatkan pendidikan multikultur akan lebih merdeka untuk berpikir, mengeluarkan pendapat, menulis, dan sebagainya. Seperti almarhum Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatra Utara (1988-1998), meskipun beliau muslim, namun pernah mengucapkan terimakasih kepada zending, karena kakeknya memang pernah mendapatkan pendidikan zending. Begitulah pendidikan multikultural.

 

Chris Poerba, Lutheran Batak dan bergiat di ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace)

Tulisan telah dimuat di Majalah Berita Oikumene, Edisi Mei 2012

 

Show More

Related Articles

3 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close