Daily

Gomar Gultom : “Agama Apapun, Harus Dihormati”

Sekretaris Jendral Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom menilai Undang-Undang berkaitan kebebasan beragama itu semestinya mengatur bukan membatasi atau melarang. Secara struktur dan pendekatan negara, lanjut Gultom, pemerintah masih bermasalah memandang kebebasan beragama. Pernyataan itu, Gultom sampaikan dalam “Pendidikan Demokrasi, HAM, dan Konstitusi bagi Penyuluh Agama-agama” Sabtu (7/6).

Dalam workshop yang dilaksanakan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Gultom memandang kebebasan beragama di tanah air pasca reformasi pada titik yang mengkhawatirkan. Indikator yang ia pakai adalah masifnya penutupan rumah ibadah di Indonesia selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lebih lanjut, Gultom menuturkan fenomena penutupan rumah ibadah kerap terjadi seperti saling membalas.”kristen jadi mayoritas di Medan mereka larang rumah ibadah parmalin di sana, ini konyol  juga”, ujar pendeta Goemar Gultom. Menurut Gomar Gultom hal ini menunjukan ironisitas keberagaman di tanah air.

Dalam acara yang dihadiri dari mahasiswa beragam agama dan keyakinan itu, hadir juga penganut Parmalin. Penganut agama lokal itu mengakui betapa susahnya membangun rumah ibadah di Medan.

Selain menguliti persoalan pembuatan rumah ibadah, pendeta Gultom menyayangkan menguatnya aksi-aksi kekerasan di tanah air.

“Ada pembiaran bahkan negara mendukung kasus-kasus kekerasan”, Imbuh pendeta asal  Batak ini. Hal ini, tutur Gultom terlihat dari ada impunitas terhadap pelaku kekerasan atas nama agama. “Pembunuhan di Cikeusik pelaku hanya diganjar 1 sampai 5 bulan saja”, tambah Gultom.

Kemudian, Gultom meyakini pelaku kekerasan pada dasarnya minoritas di tanah. Hanya saja, menurut gultom, masyarakat  cenderung kurang aktif dalam menentang kelompok kecil yang radikal itu.

Gultom menekankan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi aksi-aksi kekerasan agama. Salah satu faktor utama, dalam temuannya adalah tidak adanya penegakan hukum yang baik. Sebagaimana diketahui, penegakan hukum merupakan bagian penting dalam proses demokratisasi. “Demokrasi seolah dimaknai  suara mayoritas, bukan penghormatan kebebasan individu”, Ujar Gultom.

“Demokrasi ktia tersandera oleh prosedur, dan melupakan substansi”, imbuhnya. Lebih lanjut Goemar Gultom melihat ini salah satu penyebab kuat munculnya perundang-undangan yang tidak pro terhadap kebebasan beragama.

Faktor yang tidak kalah penting dalam menyebabkan munculnya teror-teror atas nama agama ialah menguatnya doktrin kekerasan di masyarakat. Bagi Gultom, ini merupakan tantangan serius bagi demokrasi Indonesia ke depan.

“kalau di lihat gereja, mesjid, ramai. tapi, menariknya tidak memberikan transformasi pada masyarakat”, Kata Gomar. Siang itu, ia memberikan contoh betapa agama belum mampu memberikan perubahan signifikan dalam mereduksi kemiskinan.

“Agama perlu berperan lebih transformatif pada masyarakat”,Pungkas Gultom.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close