Harian

[:id]Eskalasi Intoleransi di Jawa Tengah Meningkat[:]

[:id]Semarang, ICRP – Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA), Semarang, Jawa Tengah mencatat, selama tahun 2016 telah terjadi 20 peristiwa intoleran dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah. 16 kasus di antaranya merupakan kategori intoleransi, sementara sisanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Fakta tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebanyak 25 persen dari tahun 2015 atau 50 persen dari tahun 2014.

Elsa menganalisis, selama 2016 ada peningkatan eskalasi soal penolakan terhadap Ahmadiyah, Syiah dan pembangunan gereja.

Sebagai analisis situasional, kami mencatat bahwa tahun 2016, ledakan-ledakan konflik bernuansa agama di Jawa Tengah, besar atau kecil, banyak bermunculan. Penangkapan mereka yang terduga teroris juga kerap menyeret Jawa Tengah, meski lokasi penangkapannya terjadi di tempat lain. Tidak ada penjelasan tunggal mengapa sebuah konflik terjadi di masyarakat. Selalu ada kaitan antara masalah internal dan eksternal agama. Di Jawa Tengah, sepanjang pemantauan kami lakukan, ada peningkatan eskalasi dalam soal penolakan terhadap Ahmadiyyah, Syiah dan pembangunan gereja.

“Kelompok yang menolaknya pun ada dalam hierarkhi ideologi yang sebangun. Sehingga, mereka ini masuk dalam kategori kelompok yang konsisten. Gerakan ini menjadi semakin dilirik publik, karena ada pengerahan masa. Di sini, ada tiga keuntungan yang didapatkan sekaligus; menyerukan kehendak teologisnya yakni penolakan terhadap ajaran kelompok lain, mengeraskan politik identitas dan mereka mulai diangkat ke publik sebagai bahan pembicaraan” tegas elsa dalam siaran pers mereka yang termuat dalam elsaonline.com

Elsa juga melihat bahwa proses advokasi terhadap korban pelanggaran kebebasan beragama harus melibatkan pendekatan lain.

“Perlu dipikirkan untuk menggeser atau menambahkan pola; dari civil right based menjadi civil and economical based misalnya. harus diakui, pendekatan advokasi yang berbasis hak atau katakanlah berporos pada kebebasan beragama, selama ini kerap mengabaikan aspek kebutuhan mendasar mereka, yakni ekonomi. Disinilah pentingnya pendekatan integratif itu diupayakan” ungkap mereka.

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, Lembaga yang fokus terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah ini meminta kepada pemerintah untuk memberikan penguatan kapasitas aparatur negara, terutama dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Selain itu, untuk memudahkan proses advokasi elsa meminta kepada penganut agama atau kepercayaan untuk mulai membukakan jati diri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman toleransi dan non-diskriminasi saat ini menjadi penting untuk terus di semai kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Mukhlisin[:]

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Close
Close