HarianStara

Berharap Cagub/Cawagub Sensitif Gender

Menjelang pemilihan kepala daerah(pilkada)  11 Juli mendatang calon-calon gubernur dan wakilnya diberi kesempatan untuk mempromosikan visi misinya kepada perempuan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Kerja Perempuan Perdamaian Indonesia (21/06/2012) dalam acara “Dialog bersama para cagub/cawagub DKI Jakarta 2012” di pelataran kantor komnas perempuan Jl. Latuharhary, Menteng Jakarta.

Mengevaluasi kinerja pemerintah DKI sebelumnya rupanya banyak Pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh calon kepala daerah DKI mendatang perspektif  perempuan. Harian kompas(21/06/12)  menampilkan artikel tentang Indonesia Negara gagal. Kegagalan Indonesia adalah kegagalan pengambil kebijakan dalam menyoal isu perempuan. Jumlah perempuan lebih dari 50% jumlah seluruh warga Indonesia, setiap persoalan perempuan adalah juga merupakan persoalan Negara. Dari masalah pendidikan, air bersih, lahan hijau, kesehatan, sampah, jumlah penduduk, dll. Deretan fakta tersebut adalah alasan kuat komnas perempuan mendukung terselenggaranya dialog ini.

Data catatan tahunan Komnas Perempuan  tentang KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di DKI tahun 2011 ada 860 korban KDRT/tahun. Ada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat  dengan kemampuan Negara dalam menyoal kasus KDRT. Hanya ada 2 lembaga Negara yang melayani isu KDRT,  39 lembaga lainnya swadaya masyarakat.

Laporan penggusuran  tahun 2008 tercatat 12.500 kasus.  PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) buruh tahun 2007, 22.000 kasus/thn. Kasus PRT(Pembantu Rumah Tangga) juga meningkat padahal PRT adalah roda penopang ekonomi sosial politik warga ibukota. Kehadiran PRT merupakan pendukung aktivitas kita yang bekerja di luar rumah.  PRT berhak mendapat perlakuan layak dan manusiawi. Apalagi Negara sudah berkomitmen terhadap realisasi konvensi ILO 189. Segelintir  minoritas  opresif yang menggunakan politisasi agama untuk menyebarkan teror  dan kerusuhan cukup mengganggu kenyamanan hidup lintas iman, lalu sejumlah hal yang mentargetkan perempuan dalam  isu rok mini.

Terkait Human Right, ada peristiwa 1965 dan peristiwa Mei 1998 yang masih segar dalam ingatan dan tidak kunjung selesai. Peristiwa itu patut untuk selalu diingat sebagai memorilisasi kasus pelanggaran HAM yang pernah ada. Dalam konteks ini DKI harus jadi inisiator, Intinya supaya Negara punya komitmen agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap HAM.

Pendidikan kita sudah masuk  ke dalam jurang terdalam. Sistem pendidikan sekarang mendidik anak-anak untuk berbohong dengan memberikan bocoran soal-soal Ujian Nasional. PLBJ(Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta)  yang disodorkan di sekolah tidak menjawab kebutuhan untuk mengangkat kearifan lokal. Materi yang ada menonjolkan teori  daripada praktek lapangan untuk berkunjung secara langsung cagar budaya Jakarta. Masih banyak guru-guru tidak memberikan contoh untuk tidak merokok. Sementara di daerah lain sekolah lingkungan sudah ratusan jumlahnya, DKI Jakarta hanya punya 2 sekolah. Belum lagi berkurangnya lahan hijau dan area dimana anak-anak bisa mengekspresikan diri. Mungkinkah pembangunan ibukota ditinjau ulang untuk mengusahakan hal ini? Kepala daerah mendatang ditantang untuk lebih aktif dalam program peduli lingkungan dan pendidikan.

Isu tingginya kematian ibu masih menjadi sorotan  dunia Internasional. Tidak adanya pendidikan seksualitas di sekolah secara komprehensif merupakan masalah utama mengapa semakin tahun jumlah aborsi meningkat, begitu pula dengan HIV, tidak diurusnya family planning,dsb. Padahal tujuan utama pendidikan seksualitas(sexual reproductive health and right) adalah supaya anak-anak muda lebih memahami fungsi organ dalam tubuhnya, bagaimana memahami tubuhnya, melindungi dari penyakit,dsb. Negara sebaiknya segera memperbaiki system kerjanya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, mengusahakan pendidikan anak-anak yang sehat fisik dan mental. Mengingat konvensi Internasional tentang hak reproduksi juga sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Jakarta merupakan barometer dan cermin bagi daerah lainnya untuk setiap kebijakan yang diambil. Adanya Otonomi daerah memberi peluang strategis kepala daerah untuk mengusahakan program yang lebih manusiawi.   Secara khusus pengamat perempuan berharap pada Gubernur terpilih nantinya agar mampu mengusahakan program yang sensitive gender. Sebab terpenuhinya kebutuhan perempuan juga barometer keberhasilan suatu Negara. Apakah Gubernur mendatang sanggup memenuhi tuntutan tersebut? Semoga saja.   (Lucia Wenehen)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Close
Close