20 Tahun Reformasi dan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Memasuki 20 tahun reformasi, Komnas Perempuan membuat refleksi dan tinjau ulang atas penyikapan konflik di Indonesia dari perspektif HAM Perempuan. Kajian perkembangan penyikapan konflik tersebut dikumpulkan dalam sebuah  laporan yang diluncurkna pada 23 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid Jakarta.

Kajian ini bertujuan untuk menemukan kembali kerangka hukum dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal yang berkontribusi pada pemajuan maupun hambatan pemenuhan hak perempuan korban dan perdamaian.

“Penelitian ini sebagai acuan bagi pemerintah dalam menyusun RPJMN(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Penanganan konflik perempuan menjadi prioritas nasional,” demikian Ibu Dianik dari Bappenas.

Tantangan terbesar yang dihadapi perempuan  di wilayah konflik berdasar kajian KP tahun 2008-2018 adalah masih banyaknya kebijakan diskriminatif. Tahun 2017 KP menemukan masih ada 421 kebijakan diskriminatif. Kebijakan ini adalah produk dari fundamnetalisme yang terlembaga dalam pemerintahan.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu menyampaikan bahwa,”Hasil pemantauan Komnas Perempuan selama 20 tahun menunjukan bahwa hirarki gender telah menempatkan perempuan rentan mengalami kekerasan seksual pada masa konflik, dan dipinggirkan pada proses dan masa perdamaian. Sebagai lembaga HAM yang diberi mandat khusus penghapusan kekerasan terhadap perempuan, KP memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk merefleksikan penyikapan konflik oleh Negara dan masyarakat dalam 20 tahun reformasi. Usulan peta jalan baru diperlihatkan dalam hasil kajian bagaimana Negara menyikapi konflik melalui 5 pilar penyikapan yaitu perlindungan, pertanggungjawaban hukum, pemulihan, pencegahan, dan partisipasi. Hasil kajian ini juga memperlihatkan 5 isu krusial terkait penyikapan konflik selama 20 tahun reformasi yaitu; pencegahan konflik,dan kerentanan baru; pertanggungjawaban hokum dan penyelesaian efektif; pemulihan dan pembangunan yang inklusif, partisipasi dan resiliensi perempuan, serta perlindungan dan budaya demokrasi.” “Masa 2 dekade adalah momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk memiliki pijakan baru dalam menyelesaikan konflik sehingga kita bisa mencegah konflik berulang dalam 25 tahun kedepan.”

Utusan kementriaan dalam negeri yang turut hadir meyampaikan bahwa pemerintah cukup mendukung tinggal bagaimana strateginya dari sisi kelembagaan. Strategi belum maskimal diimplementasikan. Ini menjadi tagging jawab kementrian dan lembaga.

Kementriaan sosial yang diwakili oleh direktur pemberdayaan komunitas terpencil dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Program keluarga harapan diberikan kepada perempuan korban konflik untuk 10 juta KK, bertujuan memberi pendampingan perempuan untuk melahirkan anak-anak yang bisa menghadapi konflik hidup. Konflik sering terjadi karena kemiskinan dan pendidikan. Konsep yang diterapkan Kemensos dalam menangani konflik adalah pencegahan, penghentian dan pemulihan. (LW)

Pernyataan Sikap Bersama di Peringatan 19 Tahun Tragedi Mei 98. Sumber: Komnas Perempuan

Komnas Perempuan Peringati 19 Tahun Tragedi Mei ‘98

[:id]

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama komunitas korban, organisasi pendamping korban, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingati 19 tahun Tragedi Mei 98 di komplek Makam Massal Korban Tragedi Mei 98, TPU Pondok Ranggon, Senin (08/05/2017). Peringatan ini bertujuan untuk merawat ingatan kolektif tentang Tragedi Mei ‘98, guna mencegah tragedi serupa berulang kembali di masa yang akan datang.

B.J. Habibie, presiden RI ke-3 hadir dalam peringatan ini. Selain beliau, hadir pula Djarot Syaiful Hidayat (Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta), Saparinah Sadli (Ketua Komnas Perempuan pertama sekaligus tokoh Masyarakat Anti Kekerasan), keluarga korban Tragedi Mei ‘98, organisasi pendamping korban, serta siswa-siswi SMA di Jakarta.

Azriana (Ketua Komnas Perempuan) dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Tragedi Mei ‘98 bukanlah seremonial tahunan belaka, tetapi merupakan bagian dari proses pemulihan dan pengakuan korban.

Bagi kami, peringatan Tragedi Mei 98 bukanlah sekedar ritual tahunan untuk mengingatkan tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam kerusuhan di sejumlah kota pada bulan Mei tahun 1998, tetapi juga ruang untuk mendukung proses pemulihan korban dan memperkuat rekonsiliasi antar komunitas yang menjadi korban dari tragedi tersebut,” tegas Azriana.

Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengingatkan pentingnya mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

Banyak warga yang berpesan agar dalam Pilkada DKI Jakarta, jangan terulang Tragedi Mei 98! Pilkada kemarin membuka mata kita, bahwa kita belum Indonesia. Kita belum bisa menjadi bangsa Indonesia yang seutuhnya, karena masih membedakan agama dan etnis. Kita rangkul semua menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, negara yang berideologikan Pancasila. Kita pernah luka, tapi jangan pernah luka itu meruntuhkan kita.” tegas Djarot.

Dalam pidatonya B.J. Habibie menyampaikan pesan kepada generasi muda agar tidak melupakan Tragedi Mei ‘98.

“Kita tidak boleh melupakan kejadian 98 itu. Itu adalah suatu fakta yang sudah terjadi. Ada yang mengatakan itu hanya beberapa orang, hanya seratus orang dari 250 juta, tapi itu adalah ujung tombak dari ketidakadilan, ” tegas B.J. Habibie

Peringatan 19 Tahun Tragedi Mei 98. Sumber: Komnas Perempuan

Peringatan 19 Tahun Tragedi Mei 98. Sumber: Komnas Perempuan

Dalam kesempatan tersebut, Sumarsih, Ibu yang anaknya menjadi korban penembakan Semanggi I menagih ke B.J. Habibie agar berkas penyelidikan segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Sumarsih juga meminta dibuatkan taman reformasi di kawasan Semanggi sebagai situs pengingat.

Peringatan  ditutup dengan doa bersama dan tabur bunga di atas Makam Massal Korban Tragedi Mei ’98.

[:]

Call For Proposal Pundi Perempuan

[:id]Call-For-Proposal-Pundi-Perempuan[:]

cuitan fahri hamzah

[:id]Sebut TKI ‘Mengemis Jadi Babu’ Fahri Hamzah Diminta Mundur dari Timwas TKI[:]

[:id]

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dikecam banyak orang karena di Twitter menulis bahwa warga Indonesia ‘mengemis menjadi babu di negeri orang’.

“Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela…” begitu isi lengkap cuitannya Selasa (24/01) pagi, yang tak lama dihapus itu.

Direktur Migrant Care Anis Hidayah berkomentar dalam twitter pribadinya, mengatakan, “tak ada yang mengemis, mereka bekerja sebagai PRT di luar negeri secara terhormat. Apakah Anda sudah memartabatkan mereka? Revisi UU TKI jalan di tempat sejak 2010.”

Yang dimaksud Anis adalah UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang revisinya menjadi salah satu program legislasi nasional prioritas 2016. Hingga kini belum ada kejelasan kapan revisi itu rampung.

Sementara itu,  Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) mengecam keras pernyataan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Fahri Hamzah. Pernyataan di Twitter tersebut dinilai merendahkan martabat buruh migran atau TKI.

Juru Bicara JBMI Eni Lestari mengatakan, sebagai jaringan yang selama ini berjuang memberdayakan dan menegakkan martabat buruh migran, JBMI sangat khawatir dengan pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah yang tidak berlandaskan fakta, merusak reputasi buruh migran dan menjerumuskan masyarakat.

“Ketika anak bangsa terlantar di luar negeri menuntut pelayanan dan perlindungan, itupun belum tentu diberikan. Sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI, Fahri gagal memahami persoalan mendasar dan solusi yang dibutuhkan buruh migran diluar negeri,” dia menegaskan.

JBMI sebagai jaringan yang menyatukan organisasi-organisasi massa buruh migran yang berada di Hong Kong, Macau, Taiwan, dan Indonesia itu juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), untuk menurunkan Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI.

“Fahri Hamzah (juga) untuk mundur sebagai Wakil Ketua DPR-RI,” Eni menandaskan.[:]

Gerakan Indonesia Beragam

[:id]Indonesia Beragam: STOP Perkawinan Anak[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Perkawinan Anak usia di bawah 18 tahun, terutama anak perempuan, dapat menurunkan  kualitas kesehatan perempuan. Tidak hanya itu, akses pendidikan dan ekonomi terhadap mereka juga terabaikan.

Oleh sebab itu, masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan “Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia BERAGAM” meminta agar praktik perkawinan anak dihentikan.

“Perkawinan anak akan berdampak langsung terhadap tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) dan sekaligus Indeks Pembangunan Gender” demikian pers release yang disampaikan Indonesia Beragam.

Ironinya, Indonesia masih memberlakukan berbagai produk hukum yang mendiskriminasi perempuan seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perda-Perda diskriminatif. Hingga kini kondisi anak perempuan masih menjadi problem besar, Indonesia menempati ranking ke-37 dari 73 negara dan ranking kedua di ASEAN setelah Kamboja berdasarkan data dari  World Fertility Policies United Nations 2011.

“Perkawinan anak dan ancaman kegagalan wajib belajar 12 tahun.  Sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Data BPS tahun 2014 juga mencatat 1,6% atau sebanyak 1.324.800 anak dikawinkan pada usia 10-17 tahun dan sebagian besar adalah anak perempuan” ungkap mereka.

Tidak hanya itu, penelitian E-net For Justice tahun 2007 yang dilakukan melalui survey 6.241 rumah tangga dengan jumlah informan sebanyak 23.589 orang yang diteliti, salah satu temuannya adalah angka putus sekolah yang tinggi mencapai 77.85%.  Dari jumlah tersebut 28.66% nya disebabkan karena menikah dibawah umur dan 77.77% adalah anak-anak perempuan. Dengan demikian anak-anak perempuan telah tertutup aksesnya  untuk mendapatkan hak dasarnya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Perkawinan anak menyebabkan AKI dan kesehatan reprodusi perempuan terpuruk. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 di Indonesia 2013 masih menunjukkan permasalahan kesehatan reproduksi di mulai dengan adanya perkawinan. Di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6 % menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9 % menikah pada umur 15-19 tahun. Pernikahan anak berdampak pada tingginya resiko kematian Ibu dan Anak dimana mencapai 359/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 sesuai dengan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Kehamilan pada ibu berusia kurang dari 20 tahun berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan rendah (BBLR). Study UNFPA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula, yaitu kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun. sangat rentan obstetric  stula.

Perkawinan anak menutup akses pekerjaan layak dan menciptakan siklus kemiskinan. Data JALA PRT (Jaringan kerja nasional untuk perlindungan dan advokasi Pekerja Rumah Tangga) dari anggota serikat PRT yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Yogyakarta, Semarang, Medan,Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Makassar sebanyak  2.749 (data Juli 2016) 42% nya adalah pelaku kawin anak dan 20% di antaranya kawin di bawah 16 tahun dan melahirkan sewaktu masih berusia anak. Sekitar 75% dari korban perkawinan anak ini berakhir dengan perceraian akibat KDRT. Data Migrant CARE menunjukkan bahwa 90% buruh migran adalah perempuan yang bekerja di sektor PRT. Dalam data Bank Dunia tentang tumbuhnya ketimpangan di Indonesia 2014 dinyatakan bahwa 71% dari anak-anak dari keluarga miskin berpeluang tidak lulus SMA. Korban perkawinan anak juga berpotensi tinggi mengalami perceraian di usia muda dan menjadi kepala keluarga perempuan. Disinilah siklus kemiskinan terjadi, dari ketidaksiapan dalam perkawinan, ketidaksiapan memperoleh pekerjaan layak, dan ketidaksiapan menjaga kesehatan sampai kualitas hidup yang rendah.

Secara hukum Indonesia telah melahirkan sejumlah kebijakan nasional yang melindungi perempuan dan anak. Kita telah meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) melalui UU No. 7 tahun 1984, Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), UU No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sebagainya.  Ironisnya, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal batas usia anak perempuan yaitu usia 16 tahun masih diberlakukan dan digunakan untuk melegitimasi praktek perkawinan anak. Masalah lainnya adalah  belum disahkannya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender paralel dengan kurang kuatnya komitmen maintreaming gender di di struktur maupun kultur Indonesia.

Oleh sebab itu, aktivis Indonesia Beragam menuntut hal-hal berikut:

  1. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan komitmen politik dengan mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak ;
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) merevisi UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segera mengesahkan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender
  3. Menteri Kesehatan Reprublik Indoneia untuk menerbitkan Keputusan Menteri tentang gerakan nasional penghentian perkawinan anak sebagai upaya menurunkan Angka Kematian Ibu;
  4. Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan kebijakan penghapusan perkawinan anak, melakukan penyadaran melalui kursus pra-nikah dan memastikan petugas KUA dan institusi dibawah naungannya tidak melegitimasi praktek perkawinan anak;
  5. Menteri Pendidikan Republik Indonesia memastikan wajib belajar 12 tahun dijalankan di semua wilayah dan mengintegrasikan Kespro dan Seksualitas di dalam proses pendidikan formal maupun pendidikan kemasyarakatan;
  6. Menteri pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia menjalankan rekomendasi Komite CEDAW PBB untuk  merevisi UU Perkawinan No 1. Tahun 1974 tentang penentuan batas usia minimun perkawinan bagi perempuan dan laki-laki yaitu 18 tahun.
  7. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang menjadi dampak dari perkawinan anak terutama Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam negeri dan migran dengan meratifikasi Konvensi ILO 189,  percepatan revisi Undang-Undang 39 No. 39/2004 yang berpihak pada buruh migrant dan anggota keluarga dan mengajukan inisiatif RUU Perlindungan PRT.
  8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mereview dan membatalkan aturan-aturan diskriminatif pada perempuan dan minoritas yang selama ini menjadi penghambat proses penyadaran hak-hak perempuan;
  9. Bappenas memastikan pencapaian SDGs khususnya tujuan 5 untuk mengakhiri perkawinan anak;
  10. Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data pilah perkawinan anak usia dibawah 18 tahun;
  11. Masyarakat sipil memberikan perhatian terhadap masalah perkawinan anak, mengorganisir diri menjadi kelompok penekan dan pengontrol pencegahan perkawinan anak;

 

 [:]

Ola Sita Inawae

[:id]Ola Sita Inawae[:]

[:id]”Perempuan Berjalan tanpa batas, perempuan berjalan sambil membuat jalan”

Film dokudrama produksi Yayasan PEKKA(Perempuan Kepala Keluarga) ini adalah potret perjuangan perempuan kepala keluarga di Adonara, Flores Timur, NTT untuk melanjutkan hidup di tengah keterbatasan mereka. Adonara dan perempuan lamaholot dipilih sebagai lokasi pembuatan film karena tempat ini adalah awal PEKKA didirikan pada tahun 2002. Perempuan menjadi kepala keluarga karena berbagai sebab yakni suami meninggal, cerai, suami menikah lagi, merantau, berhalangan tetap(sakit menahun, cacat dan tua), perempuan lajang yang memiliki tanggungan dan perempuan yang memiliki anak tanpa menikah.

Didukung oleh ‘Biru Terong Inisiatif’ dan MAMPU(Maju Perempuan Indonesia untuk penaggulangan Kemiskinan)– program bersama pemerintah Indonesia dan Australia, film ini berhasil selesai dalam waktu 1 tahun. Film tersebut diputar di Pusat Perfilman Usmar Ismail Kuningan Jakarta pada 1 November 2016.

Nani Zulminarni, koordinator Nasional PEKKA dalam dialog usai pemutaran film menyampaikan bahwa film ini dibuat untuk dokumentasi  karya PEKKA yang diwakili oleh PEKKA Adonara. Segi yang dimunculkan adalah perubahan dan capaian perempuan disana. Pengalaman perempuan yang berjuang sangat berat, mereka mengalami kesedihan mendalam bagaimana berjuang untuk keluarga tanpa suami. Tapi segi emosional sengaja tidak dimunculkan di film ini sebaliknya bagaimana upaya PEKKA Adonara untuk bangkit dan maju. Film ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk gerakan PEKKA di daerah lain.

Salah satu kemajuan yang dicapai PEKKA Adonara adalah dapat melahirkan 3 perempuan kepala desa. Petronela Peni, sosok wanita paruh baya adalah kepala desa perempuan pertama di kabupaten Flores Timur NTT. Nela demikian panggilan singkatnya adalah kader PEKKA dari Pulau Adonara yang terpilih sebagai Kepala Desa Nisanulan pada tahun 2007-2011. Nela menjadi kepala kelurga karena suaminya tewas dalam sengketa tanah di daerahnya. Dalam pimpinan Nela, banyak kemajuan dapat dicapai antara lain masuknya listrik ke desa, pembangunan jalan dan gedung pertemuan, Puskesmas, ketahanan pangan dengan lumbung pangan dan kebun serta menegosiasi beban adat untuk upacara kematian.

PEKKA Adonara lahir atas kerja keras seorang perempuan Lembata yang mengabdikan hidupnya untuk mendampingi perempuan kepala keluarga. Perempuan tersebut bernama Bernadette Deram(Dette), dalam dampingannya Serikat Pekka NTT mampu mencapai 2500 anggota dan menjangkau Kabupaten Flores Timur dan Lembata.

Dette berharap film ini dapat memberi informasi kepada masyarakat luas tentang aktivitasnya selama ini terutama gerakan PEKKA. Awalnya Dette sempat menolak saat perencanaan pembuatan film tetapi ia akhirnya menyetujui program pembuatan film tersebut. Dette dan PEKKA NTT bertekad akan terus berjuang sampai batas manapun dan membuka jalan seperti arti Film ini Perempuan berjalan tanpa batas. Berjalan sambil membuat jalan.

 [:]

Sejumlah orang yang tergabung dalam API Kartini mengunjungi ICRP untuk membahas isu-isu perempuan terkini. sumber: Dok. ICRP

[:id]Berkunjung ke ICRP, API Kartini Bahas Isu Terkini Persoalan Perempuan[:]

[:id]

Sejumlah orang yang tergabung dalam API Kartini mengunjungi ICRP untuk membahas isu-isu perempuan terkini. sumber: Dok. ICRP

Sejumlah orang yang tergabung dalam API Kartini mengunjungi ICRP untuk membahas isu-isu perempuan terkini. sumber: Dok. ICRP

Jakarta, ICRP – “Ormas Perempuan saat ini masih belum bersinergi, kelompok menengah terpecah dengan kelompok bawah. Beda dengan gerakan tahun 60an, gerakan perempuan tempo dulu mampu menjadi satu kesatuan,” ungkap Siti Rubaidah yang memimpin rombongan audiensi organisasi API Kartini ke ICRP pada Rabu(11/8/16).

Rubaidah menjelaskan, API(Aksi Perempuan Indonesia) Kartini sebuah aliansi gerakan perempuan yang berdiri pada hari Kartini beberapa tahun lalu. API Kartini terbentuk untuk membangun roh gerakan perempuan dari kelompok petani, buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, dll. Menurutnya, kalangan bawah belum diterima oleh kelompok menengah. Sementara, budaya patriarki masih menjadi batu sandungan ketika mengajak pertemuan para ibu.

API Kartini diterima Musdah Mulia, Ketua Umum Yayasan ICRP dan anggota divisi perempuan ICRP pertemuan dibuka dengan perkenalan anggota API Kartini. Mereka aktif juga di berbagai organisai seperti KOPRI PB PMI, Serikat Rakyat Miskin Indonesia, wartawan online, JAKER, Jaringan Masyarakat Seni, dll.

“Faktor penghambat yang paling kuat adalah budaya patriarki”, kata salah seorang peserta. Menurutnya budaya patriarki di Indonesia mengkonstruk para perempuan Indonesia, khususnya ibu rumah tangga, untuk memprioritaskan tugas rumah tangga. Hal tersebut yang menghambat produktivitas pola pikir para perempuan.

Watida Bahruddin, salah seorang aktivis API Kartini berbagi pengalaman ketika dirinya membela hak perempuan. Menurutnya, koperasi bisa menjadi alternatif untuk merangsang pola pikir para perempuan supaya produktif. Koperasi simpan pinjam yang didirikannya bertujuan untuk memberi bantuan modal usaha supaya dapat mandiri secara ekonomi. Syaratnya anggota wajib menabung dahulu  Rp 5.000 per bulan. Dan kini, para anggota koperasi sudah bisa membangun unit usaha.

Menurut Watida, Para isteri tidak perlu larut dalam kesedihannya menunggu suaminya pulang bekerja, mereka bisa berjualan nasi uduk atau unit usaha lainnya.

“Problem kemiskinan bukan kata miskin tapi cara berpikir juga. Tidak bisa selesai dengan kartu sehat tapi sistem ekonomi dan politik juga merusak secara keseluruhan hingga menciptakan masyarakat yang individualistik. Saya membangun koperasi dan membangun posko-posko” tegasnya.

“Banyak kasus yang kami tangani termasuk kasus pelecehan seksual anak. Banyak suasana rusun mencekam, disana banyak tindak kejahatan anak terjadi. Jadi problemnya bukan hanya persoalan ekonomi sehingga butuh banyak orang menyelesaikan persoalan ini. Saya akan minta tolong kawan-kawan ICRP untuk berkunjung  ke basis” pangkasnya.

 

Sementara itu Musdah Mulia menyatakan, salah satu masalah besar agama adalah tidak melihat persoalan kemanusiaan sebagai bagian dari persoalan agama. Padahal agama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan.

“Agama tidak mampu menyelesaikan soal kemiskinan berarti ada yang salah dengan agama kita.  Masjid misalnya bisa menjadi tempat pemberdayaan umatnya,” tutur Musdah Mulia.

Musdah menuturkan, sudah lama ICRP melihat tokoh agama punya peran besar dalam mengubah situasi ini. Dalam waktu dekat ICRP akan mengumpulkan stakeholders dan bergerak untuk menjawab situasi ini.[:]

Sejumlah ibu-ibu penganut pengahayat kepercayaan di gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka peluncuran laporan penelitan Komnas Perempuan. Sumber: metrotvnews.com

[:id]5 tahun, penghayat kepercayaan alami 115 Kekerasan dan Diskriminasi[:]

[:id]Jakarta, ICRP – 71 tahun bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan kolonialisme, namun nyatanya kemerdekaan masih belum dirasakan sepenuhnya oleh warga Indonesia yang memilih mengimani agama leluhur.

Baru-baru ini komnas perempuan mengeluarkan hasil penelitian yang menyatakan penghayat kepercayaan mengalami kekerasan dan diskriminasi dari negara. Dalam lima tahun terakhir tercatat 115 kasus kekerasan dan diskriminasi menimpa mereka.

Penelitian tersebut mencakup kekerasan dan diskriminasi, kondisi pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur, dan pelaksana ritual adat.

“Ada 50 kasus kekerasan dan 65 kasus diskriminasi yang diterima kelompok penghayat kepercayaan dan agama leluhur,” kata Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

Riri mengatakan, 62 persen dari kasus itu terjadi di ranah negara. Kekerasan dan diskriminasi yang diterima kelompok penyintas ini menyangkut birokrasi pengurusan akta kelahiran, proses pernikahan, surat keterangan kematian, dan proses pemakaman.

Pemantauan dilakukan Komnas Perempuan setekah ada laporan dari 30 kelompok perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur, dan pelaksana ritual adat. Laporan diterima tahun 2010.

Kajian kemudian dibuat untuk memantau lebih mendalam. Instrumen hak asasi manusia digunakan dalam pemantauan ini. Komnas Perempuan memantau ini untuk membuka kondisi konstitusional yang dialami kelompok pengahayat kepercayaan, dan agama leluhur. “Kami harap rekomendasi yang ada dalam laporan hasil pemantauan dapat ditanggapi secara serius,” kata Riri.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, seharusnya tak ada lagi diskriminasi terhadap masyarakat di Indonesia yang telah lama menganut demokrasi. Apalagi, kata Teten, masyarakat lebih dulu hadir dibandingkan negara ini. “Saya kira prinsip itu kita terus pegang. Saya pikir negara jangan sampai mendiskriminasi rakyatnya,” tegas Teten.

Teten mengaku, ada banyak keluhan terkait pelayanan publik terhadap masyarakat penghayat dan penganut kepercayaan dan agama leluhur. Hal ini seharusnya tak boleh terjadi karena layanan itu merupakan fungsi dari administrasi pemerintahan.

“Walau kami sadari praktik di lapangan terkait UU administrasi publik itu masih tergantung kepada kapasitas pemerintahan daerah,” kata dia.

Teten meminta sejumlah kementerian dan lembaga terkait dapat bekerja serius menyelesaikan permasalahan yang masih dialami masyarakat penganut kepercayaan. “Ini kan ada Dirjen Dukcapil, bisa diselesaikan di sana, kalau tidak selesai nanti biar KSP yang turun tangan,” tegas Teten.

Komnas Perempuan menyerahkan laporan hasil pemantauan rentang 2010-2015 kepada Teten Masduki dan Dirjen Catatan Sipil dan Kependudukan Zudan Arif Fakrulloh. Laporan juga diserahkan kepada perwakilan dari beberapa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan beberapa lembaga terkait.[:]

Sejumlah mahasiswi dari BEM SI menolak kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Sumber: Tribunnews.com

[:id]Mahasiswi BEM SI Tolak Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak[:]

[:id]

Puluhan mahasiswi yang tergabung dalam Forum Perempuan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) mendeklarasikan perlawanan terhadap kejahatan seksual yang korbannya perempuan dan anak.

Sebanyak 36 mahasiswi perwakilan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus menggelar deklarasi di Monumen Perjuangan (Monju), Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu (15/6/2016).

“Hari ini kita kembali dikejutkan dengan berbagai kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Kasus Yuyun dan Eno telah menjadi pembuka mata kita semua,” ujar Koordinator Forum BEMSI, Fathkhiya Mahfudzoh Rallya, membacakan surat terbuka di Monju.

Fathkhiya mengatakan, masih banyak kasus kejahatan seksual yang korbannya perempuan dan anak di Indonesia yang tidak terungkap. Ia pun menyebut jika kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, jumlahnya mencapai 321.752 kasus pada 2015. Jumlah itu meningkat sembilan persen dibanding jumlah kasus yang tercatat pada 2014.

“Dari banyaknya kasus kejahatan seksual, pelakunya didominasi oleh laki-laki. Sebagian besar pelanggar kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan pedofil,” kata Fathkhiya.

Fathkhiya mengatakan, perempuan dan anak merupakan aset yang berharga bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Maka dari itu Forum Perempuan BEMSI mengajak semua elemen masyarakat untuk mencegah kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.

“Mari kita perkuat peran keluarga sebagai pondasi dasar pencegahan kejahatan seksual. Menjaga diri dari tindak kejahatan seksual. Laporkan setiap tindak kejahatan dan tingkatkan kepedulian sosial,” ujar Fathkhiya. (cis)

Sumber: Tribunnews.com

 [:]

Ratusan masyarakat berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta untuk mengenang YY, Gadis SMP yang menjadi korban kekerasan seksual.

[:id]Seribu Lilin untuk Korban Kekeran Seksual[:]

[:id]YY, pelajar SMP di sebuah desa Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tidak pernah bermimpi bahwa hidupnya akan berakhir tragis. YY, menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan secara tidak manusiawi oleh 14 pemuda setempat. Kasus tersebut adalah salah satu dari ratusan ribu kasus kekerasan seksual di negeri ini yang terus meningkat setiap tahunnya.

Jumat malam, 13 Mei 2016 lalu, Tugu Proklamasi dipenuhi ratusan orang yang umumnya kaum muda dalam aksi 1000 lilin untuk korban kekerasan seksual. Hari itu tepat 40 hari wafatnya gadis belia,YY, yang tewas akibat kekerasan seksual yang menimpanya.

Malam solidaritas itu diisi dengan orasi berisi pesan moral, pembacaan puisi, nyanyian, talkshow dan doa lintas iman.

Musdah Mulia dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), pada kesempatan tersebut, memberi pesan bahwa kasus kekerasan seksual yang terus meningkat akibat luputnya anak-anak kita dari pendidikan seksual yang komprehensif. Jangan ada lagi korban yang lain dan mari bersama-sama menjaga anak-anak kita.

Talkshow, malam solidaritas untuk korban kekerasan seksual yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta. Sumber: Dok. ICRP

Talkshow, malam solidaritas untuk korban kekerasan seksual yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta. Sumber: Dok. ICRP

Talkshow yang dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi menghadirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan; Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin; Anggota DPR Komisi III Eva Kusuma Sundari; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise; Kepala Divisi Humas Polri Boy Rafli dan Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah.

“Pendidikan kita kurang memperhatikan dimensi karakter. Pendidikan karakter berperan besar dalam relasi dengan orang lain yaitu bagaimana menghargai dan menghormati orang lain”, kata anies Baswedan.

Menteri agama menyatakan hal senada. Menurutnya pendidikan agama tidak kalah penting membangun karakter manusia. Agama punya makna yang luas tapi yang ditekankan adalah aspek sosial agama. Ini penting dalam membentuk manusia yang bermoral.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Yohana Yambise mengatakan, perlu ada gerakan nasional menyikapi kekerasan seksual. Ini menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa. Dimulai dari keluarga-keluarga sebab keluarga adalah basis penting pendidikan anak-anak. Juga gerakan laki-laki melindungi perempuan dan anak-anak.

Aksi seribu lilin ditutup dengan doa lintas iman oleh perwakilan 5 Tokoh Agama. Kyai Nahe’i dari Islam; Sr Irena Handayani OSU dari Katolik; Pdt Gomar Gultom dari Kristen Protestan, Bapak Ws Wichandra dari Khong Hu Cu dan Pandita Anton Susilo dari Budha.[:]