Pernyataan Sikap ICRP terhadap Aksi Bom di Depan Gereja Katedral Makassar

Senin, 29 Maret 2021

 

Jakarta – Kabar duka kembali menghampiri negeri tercinta ini, peristiwa bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, tepat usai Misa Perayaan Minggu Palma dan memasuki Pekan Suci bagi umat Katolik. Insiden tersebut kembali melukai hati kita, kemanusiaan kita yang terus berupaya menjaga perdamaian kita semua. Oleh karena itu diperlukan aksi-aksi konkret untuk dikerjakan bersama agar tragedi seperti ini betul-betul tidak akan terulang lagi.

Baca Juga : DPN PAKIN: Agama Mengajarkan Cinta Kasih, Bukan Terorisme

Namun penting pula, untuk mempertanyakan kembali mengapa tragedi seperti ini terulang lagi? Apakah karena langkah yang kita lakukan selama ini hanya ‘sekedar’ tanpa betul-betul memiliki arti? Atau kita semua, pemerintah, lembaga-lembaga terkait, tokoh-tokoh agama, bahkan masyarakat masih berjalan sendiri dengan egonya masing-masing?

Mencermati pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan lembaga jaringan, maka dengan ini kami dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengajak kita semua untuk:

  1. Seluruh lembaga perlu melakukan sinergi dengan berbagai lembaga lain dalam ikhtiar deradikalisasi. Sebab selama sinergi itu tidak terjalin, energi yang kita sudah keluarkan tidak akan pernah bisa menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme
  2. Semua kalangan terus menerus diingatkan bahwa ini merupakan perjuangan bersama yang panjang. Oleh karena itu perlu untuk menggaungkan pesan-pesan damai melalui berbagai media yang dilakukan oleh semua pihak.
  3. Tokoh-tokoh agama dan Lembaga terkait dengan tegas dan urgent mendorong pemerintah untuk memastikan dalam pelajaran sekolah adanya nilai-nilai kebinekaan dan pendidikan inklusif.
  4. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperbanyak ruang dialog yang dapat mencapai keluarga-keluarga. Karena penting untuk menanamkan nilai-nilai kebinekaan dan Pendidikan inklusif sejak dini, agar kesadaran masyarakat terbangun, dan masyarakat bisa memberikan sumbangsihnya demi terciptanya perdamaian.
  5. Memastikan bahwa pengajaran yang diberikan oleh setiap tokoh-tokoh agama terus menerus memberikan pemahaman agama yang luas dan mendalam, dan juga counter narasi radikalisme
  6. Menindak tegas, tokoh-tokoh agama yang mengajarkan ujaran kebencian dan tidak memberi ruang kepada siapapun yang bertindak radikal.

 

Atas nama Pengurus Yayasan ICRP

Jakarta, 29 Maret 2021

Ketua Umum ICRP          : Musdah Mulia

Sekretaris Umum ICRP   : Romo Johannes Hariyanto

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan pada Keputusan 3 Menteri Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Di Sekolah

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan pada Keputusan 3 Menteri Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Bagi Peserta Didik,

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemda (3 Januari 2021)

 

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan

pada Keputusan 3 Menteri Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemda

 

Penanganan Komprehensif pada Kebijakan Diskriminatif untuk

Kuatkan Langkah Merawat Kebhinnekaan dan Mengembangkan Moderasi Agama

Jakarta, 3 Februari 2021

 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dalam menyikapi persoalan pemaksaan seragam dengan identitas agama di lingkungan pendidikan. Langkah ini akan menguatkan upaya pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memajukan dan menegakkan hak-hak dasar yang dijamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama hak untuk bebas dari diskriminasi (Pasal 28I Ayat (2)), hak untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2)), memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya itu (Pasal 28 E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2)), serta untuk bebas dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G Ayat (1)).  Dalam kasus di lingkungan pendidikan, pemaksaan busana terkait identitas agama juga menghalangi penikmatan hak konstitusional anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B Ayat (2)).

Kebijakan seragam dengan identitas agama tertentu di lingkungan pendidikan seringkali merupakan perpanjangan dari kebijakan daerah setempat mengenai aturan busana yang mengadopsi interpretasi tunggal dari simbol agama mayoritas. Hingga kini sekurangnya Komnas Perempuan mencatat 62 kebijakan daerah yang memuat aturan busana tersebar di 15 provinsi, dalam bentuk 19 peraturan daerah dan 43 peraturan dan kebijakan kepala daerah di tingkat provinsi dan  kota/kabupaten. Sepanjang 2009-2020 Komnas Perempuan juga mencatat bahwa pihak yang berbeda pandang mengenai aturan tersebut dapat merisikokan diri untuk mengalami diskriminasi dan pengabaian dalam layanan publik, sanksi administratif hingga kehilangan pekerjaan, diejek, dikucilkan, maupun kekerasan dan persekusi. Akibatnya, pihak yang berbeda pendapat memilih berdiam diri, yang kemudian dimanfaatkan sebagai tanda “persetujuan” atas  keberadaan kebijakan diskriminatif itu. Risiko itu juga ditemukan KP di beberapa daerah, meski tidak ada kebijakannya.

Komnas Perempuan mengapresiasi pertimbangan mengenai hak konstitusional warga dan pentingnya merawat kebhinnekaan bangsa sebagai landasan pijak dari SKB 3 Menteri ini sehingga warga dapat memilih secara bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan seragam dengan atribut keagamaan sesuai agama dan keyakinannya itu.  Atas dasar itu pula, Komnas Perempuan berpendapat bahwa kebijakan serupa di Aceh tidak dapat dikecualikan dalam persoalan ini, mengingat hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama yang menurut Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk terkait kewenangan otonomi khusus tersebut.

Komnas Perempuan mencermati bahwa kebijakan diskriminatif lahir dari penguatan politik identitas primordial, terutama agama dan etnis, sejak reformasi bergulir di tahun 1998, bertaut dengan percepatan otonomi daerah tanpa mekanisme pengawasan yang mumpuni, serta demokratisasi yang lebih bersifat prosedural daripada substantif. Selain itu kelahiran kebijakan diskriminatif juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia perumus kebijakan, seperti pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi dan langkah afirmasi, kapasitas mengurai persoalan sosial yang kompleks dan ketrampilan memfasilitasi proses partisipasi publik. Juga, kapasitas masyarakat yang masih gampang dimobilisasi dengan politisasi identitas keagamaan dalam perumusan kebijakan publik.

Mencermati Keputusan 3 Menteri tersebut di atas dan dalam kerangka memajukan capaian dari Program Prioritas Nasional untuk Harmonisasi Kebijakan, Komnas Perempuan merekomendasikan:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
    • Mensosialisasikan secara meluas Keputusan Bersama ini dengan kelengkapan dan kejelasan informasi pengaturan seragam di lingkungan pendidikan dasar hingga menegah guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan;
    • Menguatkan mekanisme penerimaan dan penanganan keluhan terkait dengan pelaksanaan Keputusan 3 Menteri, termasuk untuk keluhan mengenai praktik diskriminasi dengan maupun tanpa dokumen kebijakan atau juga dikenal sebagai diskriminasi de jure maupun de facto;
    • Mengkaji dan memperkuat materi pendidikan yang mempromosikan penghormatan pada kebhinnekaan dan semangat kebangsaan, serta penghormatan pada hak asasi manusia dan prinsip non diskriminasi.
  1. Kementerian Dalam Negeri
    • Membatalkan segera kebijakan kepala daerah tentang aturan busana yang mengunggulkan identitas kelompok mayoritas, serta kebijakan diskriminatif lainnya atas nama agama dan moralitas;
    • Bersama Pokja Harmonisasi Kebijakan Nasional yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga menyegerakan pelaksanaan langkah penanganan dan pencegahan yang sistemik, termasuk dengan mengoptimalkan mekanisme e-perda, dan mengintegrasikan pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi ke dalam kegiatan pembinaan daerah dan pendidikan pimpinan serta tenaga penyusun dan perancang kebijakan daerah;
    • Melakukan review dan perbaikan kebijakan tentang kewenangan khusus Aceh dalam kerangka mengawal integritas hukum nasional dan mandat konstitusional bagi negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga, khususnya hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama.
  1. Kementerian Agama
    • Mempercepat langkah pengembangan program moderasi agama di berbagai lembaga pendidikan dengan mengintegrasikan pemahaman mengenai wawasan nusantara dan hak-hak konstitusional, dengan perhatian pada kerentanan khusus perempuan maupun kelompok minoritas lainnya.
  1. Kementerian Hukum dan HAM
    • Mendorong percepatan harmonisasi kebijakan dengan mengoptimalkan peran kantor wilayah, pembinaan daerah dan mekanisme penanganan keluhan masyarakat pada kebijakan dan praktik diskriminasi atau pelanggaran HAM lainnya.
  1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • Menguatkan peran konsultatif dalam perumusan kebijakan daerah, termasuk pengembangan kapasitas SDM unit kerja di daerah, dalam kerangka kepemimpinan perempuan dalam pendidikan keberagaman dan perdamaian.
  1. Kantor Staf Presiden, Kemenkopolhukham dan Bappenas
    • Menguatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program harmonisasi kebijakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia, termasuk upaya menghapuskan kekerasan dan diskriminasi atas dasar apa pun dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan, sebagai upaya strategis menguatkan pondasi kebangsaan dan ketahanan nasional.
  1. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    • Melakukan kajian mandiri dan menyeluruh pada kebijakan di daerah guna memastikan langkah koreksi pada kebijakan maupun praktik diskriminatif atas nama agama dan keinginan mayoritas sehingga dapat turut mengawal keberlangsungan NKRI dan pelaksanaan mandat konstitusional penyelenggara negara.
  1. Masyarakat
    • Menggunakan mekanisme keluhan yang telah disediakan oleh kementerian/lembaga terkait, termasuk hotline yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan untuk keluhan tentang kebijakan dan praktik diskriminatif di sekolah, untuk menjadi pendorong perubahan;
    • memperkuat pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi dan tentang kebangsaan dan kebhinnekaan, serta mendukung upaya korban untuk mengungkapkan pengalaman dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan;
    • turut serta mengawal upaya mengatasi dan mencegah kebijakan diskriminatif dengan menggunakan mekanisme e-perda, judicial review, atau langkah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Narasumber:

Imam Nahei

Dewi Kanti

Veryanto Sitohang

Andy Yentriyani

Olivia Salampessy

 

Narahubung

Chrismanto Purba (chris@komnasperempuan.go.id

 

Sumber berita: https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-pada-keputusan-3

Press Release – Peace Train Indonesia 11 Jakarta-Temanggung

Press Release

Peace Train Indonesia 11 Jakarta-Temanggung

Jumat – Minggu, 15 – 17 Januari 2021

“Merawat Kebhinnekaan di Era Pandemi” 

Jakarta, 14 Januari 2021 – Peace Train Indonedia (PTI) adalah program travelling lintas iman dengan menggunakan kereta api, menuju ke satu kota yang telah ditentukan. Anak-anak muda dari berbagai agama dan kepercayaan akan berjalan bersama mengunjungi komunitas agama-agama, komunitas penggerak perdamaian, rumah-rumah ibadah, dan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai aktor penting toleransi dan perdamaian antar agama.

Program ini digagas oleh empat orang aktivis lintas iman, yakni: Anick HT, Frangky Tampubolon, Ahmad Nurcholish, dan Destya Nawriz. Sejak tahun 2017, Peace Train Indonesia telah melaksanakan perjalanan untuk kebinekaan dan perdamaian hingga 10 kali trip. Pada Januari 2021 ini merupakan trip ke-11.

Peace Train Indonesia 11 rute Jakarta – Temanggung akan diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Jumat, 15 Januari 2021 s/d Minggu, 17 Januari 2021. Setelah melalui rapid test, para peserta akan dilepas pada Jumat, 15 Januari 2021 di Stasiun Pasar Senen Pukul 16.00 s/d 16.30 WIB. Kegiatan ini diikuti 15 peserta dari berbagai latar belakang agama yang dikoordinasi oleh Manajer Program ICRP Isa Oktaviani. Kelimabelas peserta tersebut berasal dari area Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan (Banten), Pontianak (Kalbar), Tomohon (Sulut), Madura (Jatim), Magelang, Salatiga (Jateng), Yogyakarta, Bandung (Jabar), dan Temanggung (Jateng).

Pandemi Covid-19 masih berjalan, tapi kegiatan (ikhtiar) merawat kebinekaan dan perdamaian jangan sampai berhenti. Aktivitas mengelola kebinekaan dan upaya mewujudkan perdamaian tentu menjadi hal yang penting di masa pandemi ini. Masyarakat masih bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan secara rutin memakai hand sanitizer. Satgas Covid-19 Indonesia mengizinkan masyarakat beraktivitas dengan syarat masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan yang tepat.

“Peace Train Indonesia kali ini membawa dua misi, yakni, pertama, ajang bagi generasi muda dalam peran sertanya merawat kebinekaan dan perdamaian di era pandemi, dan kedua, kampanye hidup sehat di era New Normal dengan selalu mematuhi protokal kesehatan yang diatur oleh pemerintah,” tutur Direktur ICRP Pdt. Frangky Tampubolon yang juga salah seorang penggagas Peace Train Indonesia.

Penggagas PTI lainnya, Ahmad Nurcholish menambahkan bahwa di era pandemi Covid-19 kelompok-kelompok intoleran-radikal tak pernah berhenti dalam beraksi. Karenanya perlu counter dan penyeimbang dari kelompok-kelompok toleran yang tak boleh berhenti dalam merawat kebinekaan dan terus berupaya mewujudkan perdamaian.

“Ikhtiar-ikhtiar merawat kebinekaan tidak boleh berhenti dilakukan. Di era pandemi pun hal tersebut harus tetap diprioritaskan. Karena dari situlah upaya membangun perdamaian tak sulit untuk diwujudkan,” tandas deputi direktur ICRP Ahmad Nurcholish.

Salahsatu peserta dari Pontianak Kalimantan Barat, Wildan Mubaraak mengatakan tujuan mengikuti Peace Train Indonesia untuk lebih dekat dengan masyarakat dan belajar bersama di sana. “Saya ingin belajar bersama terutama suku, agama dan budaya serta berbaur dengan masyarakat lokal di tempat tujuan,” kata Wildan dari Perkumpulan Pemuda Satu dalam Perbedaan (SADAP INDONESIA).

Laurentinus, peserta dari Tomohon mengatakan kegiatan Peace Train Indonesia ini adalah wadah berjumpa dengan teman baru dari berbagai latar belakang. “Saya akan membawa nilai perdamaian ke Tomohon dan membagikannya dengan teman-teman di daerah saya,” ujar Laurentinus dari Forum Pemuda Lintas Agama (PELITA) Tomohon.

Tempat-tempat yang akan dikunjungi dalam Peace Train 11 Jakarta-Temanggung antara lain; Dusun Krecek, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Temanggung, Gereja Santo Petrus Paulus, Klenteng, Kalisat (Sapto Dharmo), Pabrik Radio Kayu Magno dan Sepeda Bambu, Situs Liyangan, Kandang Jaran, RuMAH KiTA, dan lain-lain.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta akan berproses untuk saling belajar, bekerja bersama, mengelola perbedaan, berkampanye, dan menuliskan pengalaman perjumpaan. Program ini diorientasikan untuk menjadi program reguler sehingga akan mengeksplorasi sebanyak mungkin kota di Indonesia yang bisa dijangkau lewat kereta, dan melibatkan sebanyak mungkin komunitas muda lintas agama.

Tahun baru 2021 adalah momentum yang tepat bagi generasi milenial Indonesia untuk menguatkan kembali kerukunan beragama, kekuatan keberagaman, dan perdamaian. Peace Train adalah salah satu sarana untuk mewujudkannya melalui pengalaman bertoleransi yang nyata.

Peace Train Indonesia 11 Jakarta – Temanggung diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang mendapatkan dukungan dari The Network for Religious and Traditional Peacemaker dan European Union. ICRP juga bekerjasama dengan lembaga mitra, antara lain: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persatuan Sekolah Perempuan Perdamaian, GusDurian, Sekolah Tinggi Agama Buddha Syailendra, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Komunitas Keberagaman Peace Leader Indonesia, Orang Muda Katolik (OMK) Temanggung, Wiata Kreatif Jakarta, AMAN Indonesia, dan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH).

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Buddhazine, dan Santika FM menjadi media partner dalam program ini.

Info lebih lanjut:

Pdt. Frangky Tampubolon (0811 138 8160)

Ahmad Nurcholish (0813 1106 8898)

Isa Oktaviani (0857 8715 2995)

Jojo (0813 8035 5847)

 

Silahkan download, file Press Release,: https://bit.ly/2MV14Hy

Siaran Pers – Keluarga Gus Dur Adakan Haul Kesebelas dari Tiga Kota

Siaran Pers
Keluarga Gus Dur Adakan Haul Kesebelas dari Tiga Kota

Jakarta- Keluarga KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur akan menyelenggarakan peringatan wafatnya sang guru bangsa yang kesebelas atau yang biasa disebut haul Gus Dur pada Rabu, 30 Desember 2020. Pada tahun ini keluarga tidak mengadakan acara terpusat di kediaman Gus Dur di Ciganjur, melainkan secara online di tiga kota. Haul secara bersamaan diselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta, dan Jombang.

Menurut Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur yang menjadi Ketua Pelaksana haul Gus Dur tahun ini, pemilihan ketiga kota itu terkait erat dengan sejarah hidup Gus Dur.

“Bapak lahir di Jombang, menjalani masa kecil di Jakarta, dan menghabiskan masa remajanya di Yogyakarta,” ujar Anita. Dengan bernostalgia, Anita ingin mengajak masyarakat belajar dari proses perjalanan hidup Gus Dur yang membentuknya menjadi seorang humanis.

Tema haul Gus Dur tahun ini adalah ‘Persatuan dan Solidaritas untuk 1 Negeri dan 1 Cinta’. Sebagai sebuah negara multikultural, Indonesia tak jarang mengalami berbagai gejolak dan konflik. Salah satu sebab masih eksisnya negara Indonesia adalah karena persatuan dan solidaritas rakyatnya.

“Tema ini mengingatkan kita pada semboyan negara kita tercinta, yaitu Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Anita. Menurutnya, Gus Dur memang sudah wafat sebelas tahun yang lalu. Tetapi semangat persatuan dan solidaritas ini terus dijaga oleh keluarga, sahabat, pengikut, dan pengagum Gus Dur. Terbukti pada saat ini para pengikut Gus Dur yang menyebut dirinya sebagai Gusdurian menjadi salah satu elemen kekuatan masyarakat sipil.

“Ada ribuan penggerak Gusdurian yang terus menjaga nyala semangat yang ditinggalkan Gus Dur. Ada jutaan orang yang terinspirasi dengan laku Gus Dur dan kini sama-sama berjuang demi tegaknya Indonesia sebagai rumah bersama,” kata Anita.

Ia menambahkan kondisi pandemi saat ini menyadarkan warga bahwa persatuan dan kesatuan tanpa melihat latar belakang golongan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Gerakan Saling Jaga yang diinisiasi oleh Gusdurian dan Gerakan Islam Cinta melalui Kitabisa.com bisa mengumpulkan dana hingga 6 milyar rupiah untuk disalurkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak pandemi paling keras.

“Seperti kata Bapak bahwa semakin berbeda kita, semakin terlihat titik-titik persamaan kita. Kami mengajak masyarakat untuk lebih keras mencari titik-titik persamaan daripada membenturkan perbedaan yang sudah menjadi fitrahnya,” ulas Anita.

Anita menjelaskan haul diselenggarakan secara online karena situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung reda. Ia sekaligus menghimbau agar warga atau pun para pengagum Gus Dur tidak datang ke lokasi karena haul bisa disaksikan melalui tayangan live streaming di berbagai platform.

“Kita bisa mengikuti haul melalui TV 9 Nusantara, fanpage Facebook KH. Abdurrahman Wahid, YouTube 164 Channel, serta banyak kanal Youtube lainnya,” ujar Anita. Ia menyebut hingga hari ini terdapat lebih dari 20 elemen yang ingin menayangkan haul Gus Dur. Untuk itu, ia berharap warga bisa tetap khidmat untuk mengikuti haul di rumah saja.

Acara

Haul Gus Dur kesebelas dilangsungkan dengan beragam kegiatan, mulai khotmil qur’an, tahlilan, do’a bersama, tausiyah, stand-up comedy, testimoni, hingga live music. Sederet nama tenar akan mengisi kegiatan ini seperti grup musik Efek Rumah Kaca, band punk Marjinal, komika Arie Kriting, penyanyi Inul Daratista, Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, pelantun campur sari Endah Laras, pemusik Shri Krisna Encik, komika Blindman Jack, serta da’i asal Sragen KH. Ma’ruf Islamuddin.

Selain itu, masyarakat dapat menghayati bagaimana Gus Dur melakukan pembelaan secara nyata terhadap kelompok-kelompok tertindas melalui testimoni rakyat yang pernah dibantu dan dibela oleh Gus Dur.

Acara akan diawali dengan khatmil Qur’an setelah Maghrib di Tebuireng, Jombang. Kemudian acara dilanjut dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran di Ciganjur, Yasin, tahlil, dan doa di Tebuireng, gelar seni di Yogyakarta dan Jakarta, testimoni dari rakyat dan tokoh, serta tausiyah. Rangkaian acara akan ditutup dengan do’a yang akan dipanjatkan oleh KH. Husein Muhammad, salah seorang sahabat Gus Dur.

“Kami menghadirkan banyak orang dari ragam profesi untuk menunjukkan bahwa Gus Dur ini milik semua dan merupakan seorang tokoh yang multi-dimensi,” ujar Zastrow Al-Ngatawi, stage manager acara ini. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun acara haul Gus Dur konsisten menghadirkan keberagaman pengisi. “Luar biasa. Saat hidup atau pun setelah wafat Gus Dur bisa mempersatukan orang-orang yang berbeda,” sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa nantinya beberapa pengisi acara akan hadir di panggung dan studio yang sudah disiapkan misalnya live music di Jakarta dan Yogyakarta. Untuk itu pihak panitia sangat ketat dalam mengontrol penerapan protokol kesehatan seperti mewajibkan tes swab antigen, mengatur jaga jarak, dan menyiapkan tenaga kesehatan yang berjaga di sekitar lokasi haul.

Haul Gus Dur di tahun-tahun lalu memperlihatkan antusias warga masyarakat yang berbondong-bondong hadir di berbagai lokasi penyelenggaran haul di seluruh Indonesia, termasuk juga dengan datangnya ratusan pedagang di acara-acara haul tersebut. Untuk haul tahun ini, keluarga menghimbau agar warga masyarakat serta pedagang tidak datang secara fisik demi menjaga kesehatan dan keselamatan diri dan orang-orang lainnya, sebagai upaya untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Warga dihimbau agar mengikuti dan menyaksikan acara dari berbagai kanal dalam jaringan yang tersedia.

Haul Gus Dur biasa diselenggarakan mulai bulan Desember hingga bulan Maret. Tahun lalu tercatat lebih dari seratus lembaga dan komunitas yang mengadakan haul Gus Dur. Haul di Ciganjur mengawali rangkaian haul di berbagai wilayah di seluruh dunia.

Contact Person:
0821 4123 2345 (Rifa Mufida)

Siaran Pers – Perempuan Indonesia Sulit Bersaing dalam Kontestasi Politik

JAKARTA, 14 Desember 2020, Partisipasi perempuan dalam politik, baik dalam mengisi kursi parlemen maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia masih sangat rendah. Padahal, jika dilihat dari rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin, proporsi jumlah perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Idekonomi membahas isu ini dalam episode podcast yang baru  saja dirilis yang membahas realita dan tantangan bagi perempuan dalam berpolitik. Episode kali ini dikemas dalam segmen CeritaPuan, yang merupakan rubrik Idekonomi yang fokus membahas isu-isu gender dan demografi dalam perspektif Ilmu Ekonomi. Pada CeritaPuan Episode ke-7 ini, Idekonomi menghadirkan Ruth Nikijuluw, akademisi dan kandidat doktoral di The Australian National University dengan pengalaman riset di bidang ekonomi keuangan publik lokal, gender, ekonomi politik dan pengelolaan sumber daya alam. Idekonomi dan Ruth membahas beberapa topik mencakup perbedaan preferensi kebijakan yang diambil oleh perempuan dan laki-laki, hambatan yang dirasakan oleh perempuan dalam berpartisipasi di dunia politik, dan bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam kontestasi politik dan pengambil kebijakan.

Partisipasi Perempuan dalam Politik Masih Rendah

Saat ini, angka partisipasi perempuan dalam kontestasi politik masih sangat rendah di Indonesia. Dari 575 anggota DPR RI 2019 – 2024, anggota parlemen perempuan hanya 20,7% atau 119 anggota. Selain DPR, proporsi perempuan yang berpartisipasi dalam Pilkada 2020 hanya 10,6%. Walaupun meningkat dari tahun sebelumnya, statistik ini masih menunjukkan partisipasi perempuan yang masih belum meningkat secara signifikan, bahkan peningkatannya tidak mencapai 2%. Fakta bahwa gender ratio perempuan dan laki-laki di Indonesia yang hampir seimbang juga menandakan bahwa persentase perempuan dalam politik masih jauh dari ideal dalam merepresentasikan seluruh kelompok masyarakat.

“Kalau tidak ada perempuan atau minim perempuan, tentunya menciptakan tantangan tersendiri, seperti bagaimana aspirasi, kepentingan, atau preferensi perempuan bisa di-accommodate dalam pengambilan kebijakan itu. Masalahnya bukan di angka 50:50, bisa di 40:60 atau 60:40 tapi yang paling penting semangatnya adalah posisi perempuan sebagai pemimpin itu bukan pengecualian. Jadi, perempuan bisa dan punya aspirasi untuk jadi pemimpin. Lebih ke arah persamaan, dan itu adalah pondasi dari negara yang demokratis”, ujar Ruth

Preferensi Kebijakan yang Diambil oleh Perempuan

Dalam pengambilan kebijakan, perempuan cenderung memiliki perhatian terhadap isu yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Hal ini didukung oleh sebuah artikel World Economic Forum yang menyatakan bahwa “The more women in government, the healthier the population”. Selain itu, terdapat teori preferensi yang menjelaskan bahwa manusia memiliki preferensi masing-masing dan jenis kelamin merupakan salah satu hal yang membawa perbedaan dalam preferensi tersebut. Namun, perbedaan ini juga bergantung pada kondisi di masing-masing negara.

“Untuk Indonesia, kebetulan memang banyak capaian-capain yang lebih menyentuh perempuan, seperti misalnya kesehatan maternal atau air bersih. Itu adalah capaian-capaian yang masih bisa kita tingkatkan lagi, masih kurang jika dibandingkan dengan negara tetangga. Sehingga di sektor-sektor tersebut terlihat dampak dari adanya pemimpin perempuan. Seperti misalnya, dalam studi yang aku lakukan, daerah dengan pemimpin perempuan lebih mendapat peningkatan capaian di akses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan dan juga akses air bersih”, menurut Ruth.

Partisipasi perempuan dalam kontestasi politik atau pengambil kebijakan sangat diperlukan. Perempuan yang ada di sisi pengambilan kebijakan akan dapat mempengaruhi isu yang didiskusikan dan akhirnya kebijakan terkait isu yang menjadi concern tersebut akan lebih mungkin untuk dibentuk atau diformulasikan.

“Yang menarik adalah kebanyakan studi yang mengambil contoh negara berkembang biasanya malah bisa menunjukkan adanya pengaruh dari pemimpin perempuan ini. Salah satu alasannya adalah mungkin memang pencapaian itulah yang masih kurang sehingga ketika ada pemimpin perempuan di situ akhirnya bisa menunjukkan perubahan yang terlihat jelas hasilnya. Mungkin juga perempuan semakin terasosiasi dengan preferensinya karena melihat bagaimana capaian-capaian itu yang masih kurang di sekitarnya”, ujar Ruth.

Hambatan Perempuan untuk Terlibat Aktif dalam Kontestasi Politik

Secara garis besar, terdapat dua hambatan yang dirasakan oleh perempuan dalam berpolitik, yaitu dari sisi sistem politik dan proporsi partai. Di Indonesia, sistem politik yang ada masih cenderung dikuasai oligarki. Dengan kata lain masih terdapat elit politik dalam partai besar, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik. Umumnya partai yang memiliki proporsi kandidat perempuan paling banyak adalah partai-partai kecil yang tidak bisa memenuhi 4% legislative threshold sehingga sulit untuk masuk ke dalam tingkat parlemen.

Selain itu, dari segi sosial, World Values Survey (WVS) tahun 2018 yang diadakan di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia menyatakan 72% orang Indonesia setuju atau sangat setuju bahwa laki-laki adalah pemimpin politik yang lebih baik daripada perempuan. Persentase ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Menariknya, angka ini jauh lebih tinggi dari survei sebelumnya pada tahun 2006, yaitu 59%

“Tidak disangka kita semua mengira isu gender sering dibicarakan. Namun, ternyata makin banyak yang akhirnya setuju dengan pertanyaan itu. Hal ini menunjukkan bagaimana sebenarnya ada norma sosial atau nilai sosial yang masih sticky, yang masih kaku di masyarakat kita dan memang ada persepsi bahwa laki-laki lebih baik sebagai pemimpin politik”, menurut Ruth.

Lebih lanjut, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan di Indonesia. Namun, belum tentu perempuan yang berdaya mau masuk ke dalam dunia politik atas kemauannya. Hal ini terjadi karena adanya hambatan yang bersifat struktural seperti pandangan mengenai bagaimana perempuan tersebut dibesarkan, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

“Sehingga membuat kita secara tidak sadar ‘oh aku gak mau deh (masuk) ke (dunia) politik karena it’s just too futile to run in the politics’, costs nya terlalu besar”, ujar Ruth.

Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Politik

Saat ini, masyarakat sudah lebih terbuka dalam membahas isu berkaitan dengan gender. Namun, dari sisi partisipasi, peningkatan harus terus didorong karena selama ini peningkatan yang terjadi masih tidak signifikan. Hal ini berdampak pada pengaruh yang ingin dicapai agar mencerminkan representasi masyarakat sebenarnya. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mendorong peningkatan partisipasi ini. Pemerintah perlu mengeliminasi dan memastikan tidak adanya diskriminasi atau bias secara struktural. Dari sisi masyarakat upaya bisa dimulai dari diri sendiri dengan mendorong atau mendukung perempuan yang ingin terjun ke dunia politik.

“Di Indonesia sendiri, studi menemukan bahwa pemilihan kepala daerah langsung atau pemilukada yang dimulai sejak tahun 2005 secara bertahap adalah salah satu force yang membuat semakin banyaknya perempuan di posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hal ini karena akhirnya di pemilihan langsung inilah yang bisa membuat leader perempuan bisa berinteraksi langsung dengan konstituennya dan akhirnya konstituennya bisa memilih perempuan ini”, menurut Ruth.

Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung, artinya kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD/DPR. Ketika demokrasi berjalan dengan baik, dan menuju ke arah demokrasi yang lebih baik, hal ini mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pembuat kebijakan. Dalam hal ini perempuan yang memiliki hak suara dapat memilih kandidat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu yang mereka pedulikan.

contact: contact.idekonomi@gmail.com

Sumber ilustrasi: https://www.harianhaluan.com/news/detail/115864/perempuan-indonesia-sulit-bersaing-dalam-kontestasi-politik%C2%A0

Pers Rilis – Koalisi Masyarakat Sipil

Pers Rilis

Koalisi Masyarakat Sipil
(LBH Jakarta, YLBHI, ICJR, IJRS, HRWG, Institut Perempuan, LBH Masyarakat, LeIP, KontraS, SETARA Institute, PSHK, ELSAM, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Institute, PBHI, PIL-Net, ICEL, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Imparsial, LBH Pers)

“Usut dan Hentikan Praktik Brutalitas dan Extra Judicial Killing oleh Kepolisian”

Sebagaimana ramai diberitakan media massa, aparat melakukan penembakan terhadap 6 orang warga negara yang disebut anggota FPI di kilometer 50 Tol Jakarta – Cikampek, kepolisian mennyebutkan “Anggota Polisi yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok MRS (Muhammad Rizieq Shihab) yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang, dan 4 orang melarikan diri”. Koalisi menilai ada banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut yang harus diusut karena diduga kuat terdapat pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil dan hak hidup warga negara. Konstitusi RI menjamin setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia harus diajukan ke pengadilan dan dihukum melalui proses yang adil dan transparan.

Beberapa kejanggalan diantaranya mengapa polisi sampai membuntuti pihak FPI hanya karena mendengar kabar akan ada pengerahan massa untuk unjuk rasa. Alasan penembakan juga bersifat umum, yaitu “karena ada penyerangan dari anggota FPI”. Jika memang ada senjata api dari pihak FPI mengapa tidak dilumpuhkan saja?. Jika memang terdapat dugaan memiliki senjata api dan tidak memiliki izin tentunya ini merupakan pelanggaran hukum dan harus diusut tuntas pula. Kejanggalan lainnya adalah CCTV di lokasi kejadian yang tidak berfungsi.

Tentang kronologi kejadian juga saling bertolak belakang antara FPI dan kepolisian. Tentunya kronologi tersebut tidak bisa ditelan mentah-mentah karena seringkali tidak benar. Dalam kasus pembunuhan YBD oleh polisi tahun 2011 yang ditangani LBH Jakarta misalnya, polisi berkilah YBD melawan petugas sehingga harus ditembak. Belakangan hasil otopsi menunjukkan bahwa tubuh YBD penuh luka penyiksaan karena diseret dan dipukuli oleh polisi dan pada akhirnya anggota kepolisian yang melakukan pembunuhan dihukum penjara tapi sangat ringan. Dalam Operasi Pekat jelang Asian Games 2018 misalnya, kepolisian menembak 77 orang hingga tewas. Ketika diotopsi ternyata asal tembakan dari belakang. Tindakan penembakan yang patut diragukan kegentingannya.

Koalisi menegaskan bahwa penggunaan dengan senjata api oleh kepolisian seharusnya hanya merupakan upaya terakhir yang sifatnya untuk melumpuhkan dan hanya dapat dilakukan oleh anggota Polri ketika ia tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut atau ketika anggota Polri tersebut sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. . Koalisi meminta agar dilakukan penyelidikan independen yang serius terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, peristiwa ini harus diusut secara transparan dan akuntabel.

Tindakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan merupakan sebuah pelanggaran ham dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. Orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa ke muka persidangan dan mendapatkan peradilan yang adil (fair trial) guna membuktikan bahwa apakah tuduhan yang disampaikan oleh negara adalah benar. Hak-hak tersebut jelas tidak akan terpenuhi apabila para tersangka “dihilangkan nyawanya“ sebelum proses peradilan dapat dimulai. Penuntutan terhadap perkara tersebut akan otomatis gugur karena pelaku meninggal dunia.

Koalisi khawatir tindakan brutal dan melanggar seperti ini tidak mendapatkan sanksi. Selama ini hampir tak ada penegakan hukum sungguh-sungguh terhadap tindakan extrajudicial killing yang diduga kuat oleh aparat. Akibatnya kasus-kasus serupa terus berulang. Dalam catatan YLBHI misalnya menemukan sedikitnya 67 orang meninggal sebagai korban tindakan extra-judicial killing pada tahun 2019. Berkaca pada kasus-kasus tahun 2019, mayoritas pelaku adalah aparat kepolisian yaitu 98,5% atau 66 kasus dan sisanya (1 kasus) terindikasi militer.

Koalisi tidak menampik bahwa anggota kepolisian juga harus dilindungi dalam kondisi yang membahayakan nyawanya. Adapun upaya penembakan yang ditujukan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan memang diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Perkap 1/2009 secara tegas dan rinci telah menjabarkan dalam situasi seperti apa upaya penembakan dapat dilakukan dan prinsip-prinsip dasar apa saja yang harus selalu dipegang teguh oleh aparat kepolisian dalam melakukan upaya penembakan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkap 1/2009, sebelum memutuskan untuk melakukan penembakan dengan senjata api, aparat wajib mengupayakan terlebih dahulu tindakan seperti perintah lisan, penggunaan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan cabe.

Setelah segenap upaya tersebut dilakukan, aparat kepolisian baru diperbolehkan menggunakan senjata api atau alat lain dengan tujuan untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka. Itu pun hanya apabila terdapat ancaman yang bersifat segera yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan senjata api harus merupakan upaya yang paling terakhir (last resort) dan sifatnya adalah melumpuhkan bukan mematikan. Upaya penembakan dengan senjata api hanya dapat dilakukan oleh anggota Polri ketika ia tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut atau ketika anggota Polri tersebut sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Dengan berkaca pada ketentuan sebagaimana di atas, Koalisi Masyarakat Sipil meminta penyelidikan yang serius, transparan dan akuntabel terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia.

Oleh karena itu, Koalisi mendesak Pemerintah untuk membentuk tim independen melibatkan Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki dengan serius tindakan penembakan dari aparat kepolisian dalam peristiwa tersebut, serta membuka hasil fakta-fakta yang ditemukan dari proses penyelidikan tersebut. Setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian haruslah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terakhir kami juga mendesak agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan terhadap saksi, yang keterangannya sangat diperlukan untuk membuat terang perkara ini.

CP :
Nelson Nikodemus Simamora (Ketua Divisi Advokasi LBH Jakarta) : 081396820400

Sumber ilustrasi: https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1141078428/usut-dan-hentikan-praktik-brutalitas-dan-extra-judicial-killing-oleh-kepolisian

 

Pernyataan Sikap Pemuda Lintas Iman – Aksi Damai: Pemuda Lintas Iman Menyikapi Tragedi Sigi

PERNYATAAN SIKAP PEMUDA LINTAS IMAN
Aksi Damai: Pemuda Lintas Iman Menyikapi Tragedi Sigi

Pada 27 November 2020 lalu, Indonesia dikagetkan dengan penyerangan satu keluarga di dusun 5 Tokolemo desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang telah menewaskan empat orang dan membakar 6 rumah warga, serta satu rumah tempat pelayanan ibadah. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Ali Kora.

Peristiwa peristiwa teror yang dilakukan oleh oknum dengan membawa label agama dan melakukan penyerangan kelompok agama lain masih menjadi deret permasalahan di Indonesia. Dampak dari hal tersebut secara sosial adalah terbentuk wacana anti kelompok agama tertentu dan sentimen antara pemeluk agama lain. Hal tersebut dapat memberi ruang oleh kelompok yang berusaha memecah belah bangsa dan menghancurkan persatuan bangsa dengan menggunakan agama sebagai alat.

Indonesia adalah negara majemuk yang terbentuk dari 1340 suku bangsa, 6 agama besar dan 245 agama lokal. Sejarah mencatat bahwa kemajemukan Indonesia merupakan kekuatan Indonesia untuk terlepas dari penjajahan. Konsolidasi dan solidaritas Para Founding terdahulu untuk menghasilkan sebuah kata “Merdeka” akhirnya mampu merubah seluruh tatanan hidup rakyat Indonesia.

Gusdurian Jakarta dan Forum Temu Kebangsaan Orang Muda adalah Perkumpulan yang terdiri dari pemuda lintas iman dan kepercayaan yang concern pada isu isu sosial. Tragedi Sigi bukan konflik pertama kali yang kami soroti. Dengan semangat Pemuda kami mengambil kepeloporan untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Mengutip pesan Gusdur bahwa sejatinya Agama dilahirkan untuk Kedamaian bukan untuk Kekerasan.

Oleh karena itu kami Gusdurian Jakarta dan Forum Temu Kebangsaan Orang Muda bersolidaritas menginisiasi Aksi Damai dalam menyikapi Tragedi Sigi untuk mengutuk segala bentuk kekerasan dan teror yang dilakukan kelompok tertentu sekaligus meredam beberapa kemarahan yang mampu merusak perdamaian antar sesama.
Kami Pemuda Lintas Iman dengan ini menyatakan sikap:

  1. Mengecam segala tindak terorisme yang dialami Masyarakat Poso karena tindakan tersebut tidak berketuhanan dan tidak berperikemanusiaan
  2. Meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas atas kejahatan keji kelompok MIT
  3. Meminta semua pihak untuk tidak ikut tersulut amarah dan masuk dalam konflik agama
  4. Mengajak semua pihak untuk menyebarkan pesan damai dan memperkuat solidaritas untuk Masyarakat Poso yang kini masih berada di pengungsian dengan rasa takut.
  5. Meminta pihak keamanan untuk menjamin keamanan Masyarakat Poso atas teror yang terjadi.

Jakarta, 1 Desember 2020
Pemuda Lintas Iman

Seruan Kebajikan MATAKIN Tentang Peristiwa di Lewonu, Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Sigi, Sulawesi Tengah

Seruan Kebajikan MATAKIN

Tentang Peristiwa di Lewonu, Lemban Tongoa,

Kecamatan Palolo, Sigi, Sulawesi Tengah

Jumat, 27 November 2020

 

Salam Kebangsaan Indonesia,

Salam Kebajikan.

 

Sebubungan tindak kekerasan/pembunuhan yang terjadi di Lewonu, Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat, 27 November 2020, “Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia” (MATAKIN) menyatakan dan menyerukan :

 

  1. Rasa duka dan belasungkawa yang mendalam, terutama kepada seluruh keluarga, kerabat dan sahabat korban.
  2. Agar seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Sulawesi Tengah tetap tenang, berpikir bening, menyatukan hati dan pikiran, selalu teguh bersatu, tidak terprovokasi oleh berita dan ajakan yang memanas­-manasi keadaan.
  3. Agar aparat keamanan, pihak berwajib dan aparatur pemerintah dapat segera mengusut perbuatan yang tidak berperikemanusiaan ini secara tuntas, tegas, sehingga ada kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi seluruh warga masyarakat tanpa kecuali.
  4. Mengecam keras segala perbuatan yang melanggar nilai-nilai perikemanusiaan oleh siapapun, kepada siapapun, dengan alasan dan untuk tujuan apapun, apalagi sampai menghilangkan nyawa sesama kita.

Semoga Kebajikan terus berkembang menyirami hati dan pikiran manusia. Shanzai.

Jakarta, 29 November 2020

Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat,

 

Xs. Budi S. Tanuwibowo

Ketua Umum

 

Peter Lesmana

Sekretaris Bid. Keorganisasian

 

Surat Keprihatinan, Kecaman, dan Seruan Moral Atas Tragedi A-Pancasilais di Lembah Tongoa, Palolo Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Pada Hari Jumat, 27 November 2020

SURAT KEPRIHATINAN, KECANAN, DAN SERUAN MORAL ATAS TRAGEDI A-PANCASILAIS DI LEMBAH TONGOA, PALOLO KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH PADA HARI JUMAT, 27 NOVEMBER 2020.

Salam Pancasila

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila bersama ini menerbitkan “Surat Keprihatinan, Kecaman, dan Seruan Moral atas tragedi pembakaran gereja, pembakaran rumah, dan pembunuhan keji di Dusun Lewinu, Desa Lemba Tongoa, Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) dengan kondisi sangat mengenaskan yang terjadi pada Jumat (27/11) Sekitar pukul 10, WIT.

Atas kejadian tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila mengeluarkan pernyataan sikap dan maklumat Keprihatinan yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila Dr. Antonius D.R Manurung, MSi dan Sekjen DPP GPP Dr. Bondan Kanumoyoso, M. Hum sebagai berikut :

  1.  Mengecam Pembakaran Gereja Bala Keselamatan karena bertentangan dengan nilai luhur Pancasila, khususnya Sila I.
  2. Mengutuk keras aksi pembunuhan sadis terhadap satu keluarga yang terjadi, yang jelas-jelas telah melanggar nilai luhur Pancasila, khususnya Sila II.
  3. Mengecam pembakaran sejumlah rumah keluarga oleh manusia yang sungguh-sungguh A-Pancasilais.
  4. Mengungkapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara- saudara kita yang dibunuh secara keji dan turut mendoakan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan dan bagi semua Keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan dan ketabahan.
  5. Mengusut secara tuntas tindakan A-Pancasilais dan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh para teroris dalam kasus ini.
  6. Menghimbau kepada aparat keamanan untuk segera menuntaskan sisa-sisa teroris, agar masyarakat terbebas dari ancaman teror, khususnya di daerah Poso dan Sigi dan mengimbau agar seluruh elemen masyarakat tidak terpancing dan tetap tenang serta menyerahkan penanganan masalah ini sepenuhnya kepada aparat kepolisian setempat dan dibantu oleh tim khusus.

Demikian Surat Keprihatinan, Kecaman, dan Seruan Moral ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa dan pemerintah untuk dipahami dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Salam Pancasila

Jakarta, 28 November 2020

Ketua Umum
Dr. Antonius D.R. Manurung, MSi

Sekjen
Dr. Bondan Kanumoyoso, M. Hum

 

Sumber ilustrasi: https://news.detik.com/berita/d-5274247/kecam-pembunuhan-sadis-di-sigi-gereja-bala-keselamatan-minta-usut-tuntas

Pernyataan Sikap ICRP Terhadap Aksi Teror Pembunuhan dan Pembakaran Gereja di Desa Lemban, Tongoa, Sigi, Sulawesi Tengah

Pernyataan Sikap ICRP Terhadap Aksi Teror Pembunuhan dan Pembakaran Gereja di Desa Lemban, Tongoa, Sigi, Sulawesi Tengah

Peristiwa memilukan kembali terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Empat orang yang merupakan satu keluarga dibunuh dengan keji oleh kelompok bersenjata, selain itu Gereja juga ikut dibakar. Peristiwa ini menambah catatan aksi terorisme di Indonesia dan mengancam keselamatan masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah.

Jika pemerintah lalai, kejadian mengerikan serupa akan terus berulang, harus ada tindakan hukum yang tegas untuk memutus jaringan teroris dengan cepat dan memastikan keamanan masyarakat adalah tanggungjawab pemerintah saat ini.

Oleh karena itu Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Aksi teror pembunuhan dan pembakaran gereja yang terjadi di Dusun Lewonu, Desa Lemban, Tongoa, Sigi, Sulawesi Tengah adalah tindakan keji. Tidak dibenarkan, tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun apalagi sampai melakukan pembunuhan dan melakukan atas nama agama. Oleh karena itu kami sangat mengecam keras tindakan brutal tersebut.
  2. Mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap, menangkap, dan menindak dengan tegas para pelaku teror tersebut. Selain itu kami juga mendesak pemerintah atau Lembaga terkait untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga di Desa Lemban, khususnya keluarga korban agar menghindari hal serupa terjadi kembali di waktu mendatang.
  3. Mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat baik di Sigi maupun di seluruh Indonesia untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mendukung pihak berwajib menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang tidak lama.

Demikian pernyataan sikap kami untuk menjadi perhatian pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian aksi teror pembunuhan dan pembakaran gereja di Desa Lemban Tongoa, Sulawesi Tengah.

Jakarta, 28 November 2020
Atas Nama Pengurus Yayasan ICRP,

Ketua Umum
Prof. Musdah Mulia

Sekretaris Jendral
Johannes Hariyanto, SJ

 

Unduh File PDF Pernyataan Sikap ICRP

https://tinyurl.com/yxhyrcbk