[:id]Kolom Ahmad Nurcholish merupakan tulisan yang ditulis oleh Ahmad Nurcholish, peneliti ICRP, Ketua Studi Agama dan Perdamaian ICRP. [:]

Wajah Ganda Agama

Rabu, 31 Maret 2021

 

Jika ada sebagian orang yang menilai agama sebagai fenomena yang berwajah garang dan menakutkan, maka kita tidak bisa menyalahkahkan sepenuhnya. Di mata mereka, agama hanya menjadi biang kekacauan, kebencian, percekcokan, permusuhan, konflik, bahkan peperangan. Tindakan terror, seperti bom bunuh diri di Makassar belum lama ini kian memperkokoh tesis tersebut.

Konon Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria al-Razi (863-925), seorang dokter dan filsuf di dunia Islam, sebagaimana dinukil Kautsar Azhari Noer (2008:91), mengkritik agama dan memandangnya sebagai bencana. Ia menolak kenabian. Baginya, akal sudah cukup untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Dengan akal manusia mampu mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan dan mengatur segala persoalan hidup.

Tuhan tidak mungkin menetapkan kenabian pada sekelompok manusia tertentu, yang mempunyai kelebihan atas kelompok manusia yang lain. Padahal semua manusia dilahirkan dengan akal dan kemampuan yang sama. Lagi pula, ajaran-ajaran para nabi itu saling bertentangan yang membuat para pendukungnya saling mendustakan, memusuhi, menilainya sesat, dan lalu membunuh.

Banyak manusia binasa karena perseteruan dan peperangan atas nama agama. Dan itu terjadi bukan hanya antar umat yang berbeda agama, tetapi juga antar penganut di dalam satu agama tertentu. Sejarah agama-agama betul-betul diwarnai dengan semangat kebencian dan pertikaian serta dilumuri darah berceceran pada setiap peperangan. Nyawa pun melayang tidak hanya ribuan, bahkan mungkin jutaan.

Fakta itulah yang membuat seorang anggota Gereja Anglikan Jonathan Swift, meskipun ia adalah penganut suatu agama, tetapi mengakui secara jujur dengan mengatakan, “Kita memunyai agama yang memadai untuk membuat kita saling membenci, tetapi tidak memadai untuk membuat kita saling mencintai.”(Ibid.) Betapapun agama memang telah menampilkan sosoknya yang memiliki wajah ganda. Di satu sisi ia mengajarkan cinta, kasih-sayang, perdamaian dan toleransi, di sisi lain ia juga telah menjelma menjadi sosok mengerikan sekaligus menakutkan.

Karena itu kritik pedas juga dilontarkan oleh A.N. Wilson, seorang novelis dan jurnalis asal Inggris. Di mata Wilson, cinta pada Tuhan adalah akar segala kejahatan. Agama adalah tragedy umat manusia. Tidak ada suatu agama yang tidak ikut bertanggung jawab atas berbagai perang, tirani dan penindasan kebenaran. Agama mendorong para penganutnya untuk menganiaya satu sama lain, untuk menggunakan perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain, dan untuk mengklaim diri mereka sendiri sebagai pemilik kebenaran.

Baca juga: Ketua PBNU: Kekerasan dan Teror Bukan Ajaran Agama

Dengan tandas Wilson mengatakan:

“Dikatakan dalam Bible bahwa cinta pada uang adalah akar seluruh kejahatan. Mungkin lebih benar untuk mengatakan bahwa cinta pada Tuhan adalah akar seluruh kejahatan. Agama adalah tragedy umat manusia. Ia mengajak kepada apa yang paling mulia, paling murni, paling tinggi pada ruh manusia, namun hampir tidak ada sebuah agama yang tidak betrtanggung jawab atas banyak perang, tirani dan penindasan kebenaran. Marx melukiskan agama sebagai candu rakyat; tetapi agama jauh lebih berbahaya daripada candu. Agama tidak membuat rakyat tertidur. Agama mendorong mereka untuk menganiaya satu sama lain, untuk memuji-muji perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain, untuk mengklaim bagi diri mereka sendiri kepemilikan kebenaran”. (Wilson, 1992: 1).

Apa yang dikatakan Wilson lebih dari 20-an tahun lalu ini bukan saja berdasarkan pada realitas empiris yang sudah terjadi sebelumnya, namun hingga detik ini pun agama kerap-kali menjelma menjadi alat untuk membenci, mencaci,  bahkan mengenyahkan yang lain. Di negeri kita tercinta Indonesia hal itu pun benar-benar nyata. Kasus penutupan (penyegelan),  pembongkaran gereja dan masjid serta pembakaran rumah ibadah lainnya telah menjadi pemandangan menyesakkan nurani bagi yang menyakini bahwa agama sejatinya tidak memiliki ajaran demikian.

Betapapun menyakitkannya kritik keras terhadap agama bagi kita, tetapi tak seharusnya kita berang apalagi meradang. Profesor Kautsar Azhari Noer (dan sejumlah tokoh lintas agama lainnya) selalu mengajak kita untuk menanggapi kritik itu dengan bijaksana. Menurutnya, mungkin ada yang keliru dengan pemahaman dan penafsiran kita tentang agama yang membuatnya berwajah menakutkan. Mungkin juga ada yang perlu diperbaiki.

Sekelompok pemikir kristis mengusulkan agar teologi agama-agama perlu diubah dari eksklusivme menjadi pluralisme. Alasan mereka adalah bahwa eksklusivisme tidak toleran terhadap perbedaan, monopoli kebenaran (mengaku hanya dirinya sendiri yang benar), memandang yang lain sesat dan kafir, dan cenderung memaksanakan keinginannya kepada yang lain. Eksklusivisme yang sempit, kaku dan tidak terkendali cenderung menjadi sumber kebencian dan permusuhan bagi para penganutnya terhadap yang lain.

Sedangkan pluralisme bukan hanya menghargai perbedaan tetapi juga mengakui bahwa kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh satu agama. Pluralisme mendorong para penganutnya untuk bersikap toleran, berdialog, bersahabat, kerjasama dan setiakawan dengan orang lain. Dalam sejarah Islam, banyak sufi adalah pluralis. Mereka adalah kelompok Islam yang paling toleran, paling simpatik, paling terbuka, dan paling ramah terhadap agama-agama lain. Kaum Sufi memandang bahwa tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama cinta dan kerinduan kepada Tuhan. Cinta adalah esensi segala kepercayaan.

Dengan demikian yang perlu kita kedepankan adalah sikap humanis. Agama yang dibutuhkan oleh setiap manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi adalah agama yang humanis. Agama yang menampakkan wajah ramahnya dan bukan marahnya. Agama yang menunjukkan sikap kelemah-lembutan dan bukan karakter garangnya. Agama yang selalu mengedepankan cinta-kasih dan bukan yang membawa semangat kebencian.

Sejatinya, sebagaimana pernah disampaikan Mulyadhi Kartanegara, secara ideal dan normative, semua agama bertujuan untuk kemanusiaan, dalam arti untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Semua agama memproklamirkan dirinya sebagai pembela nilai-nilai kemanusiaan seperti kebajikan, kedamaian, cinta, kasih sayang, kedermawanan, persaudaraan, solidaritas, persamaan, dan keadilan. (1986: 82).

Oleh karena itu, sudah saatnya kita tinggalkan wajah agama yang garang. Mari kita kembali beragama dengan semangat saling mengenal secara mendalam, menebar kasih-sayang, toleran  dan mewujudkan sepirit salam, yakni memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi sesama umat manusia, apapun etnis dan agamanya. Dengan begitu agama tak lagi berwajah ganda. [ ]

 

Ahmad Nurcholish, Pemimpin Redaksi Kabar Damai, Deputy Direktur ICRP

Menuju Damai Positif

Minggu, 28 Maret 2021

 

Jakarta – Masih banyak yang memahami bahwa perdamaian adalah ketika tiadanya perang, tiada kekerasan, atau tiada konflik di tengah masyarakat. Dalam pandangan Johan Galtung, kondisi seperti itu ia sebut sebagai damai negative (negative peace). Lantas bagaimanakah damai positif itu?

Galtung mendefinisikan perdamaian negative sebagai situasi absennya konflik (conflict) dan kekerasan (violence). Dari permukaan bisa jadi ini sebuah kondisi yang menyenangkan. Akan tetapi, realitas yang sesungguhnya bisa jadi berbeda. Banyak masyarakat mengalami penderitaan akibat konflik dan kekerasan. Bahkan ketidakadilan kerap menimpa sebagian masyarakat kita.

Baca Juga : Mewujudkan Perdamaian Dunia Bisa Dimulai dari Hal-hal Kecil

Oleh karena itu, sembari menjaga kondisi damai negative tersebut, kita harus memikirkan untuk beranjak ke arah damai positif (positive peace). Perdamaian positif oleh Galtung didefinisikan sebagai absennya kekerasan structural atau terciptanya keadilan social serta terbentuknya suasana harmoni (Globalizing God, 2008: 16).

Apa yang diungkapkan sosiolog asal Norwegia tersebut senada dengan yang disampaikan Robert B. Baowollo, “si vis pacem, para humaniorem solitudinem (jika engkau menghendaki perdamaian, siapkanlah suasana damai sejati dengan cara-cara yang lebih manusiawi)”. (IDEA, Maret 2011: 29).

Mengacu konsep tersebut, usaha mewujudkan perdamaian tidak hanya untuk mengurangi dan menghilangkan tindak kekerasan semata, tetapi juga adanya ikhtiar untuk mewujudkan rasa tentram, harmoni, dan damai dalam realita kehidupan social.

Paling tidak ada tiga ikhtiar yang dapat kita lakukan sebagai usaha menuju damai positif. Pertama, menggali kembali ajaran-ajaran perdamaian di masing-masing agama. Terlalu banyak ajaran-ajaran tersebut dapat kita ungkap kembali. Tak hanya di dalam agama-agama, bahkan juga terdapat dalam ajaran-ajaran kebijaksanaan masyarakat (local wisdom).

Islam misalnya, adalah agama perdamaian. Banyak alasan untuk menyatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Setidaknya ada tiga alasan, yakni; (1),  Islam itu sendiri berarti kepatuhan diri (submission) kepada Tuhan dan perdamaian (peace). (2), salah satu dari nama Tuhan dalam al-asma` al-husna adalah Yang Mahadamai (al-salam).(3), perdamaian dan kasih-sayang merupakan keteladanan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam bukunya Al-Quran Kitab Toleransi, Zuhairi Misrawi menambahkan bahwa perdamaian merupakan jantung dan denyut nadi dari agama. Menolak perdamaian merupakan sikap yang bisa dikategorikan sebagai menolak esensi agama dan kemanusiaan. (2010: 329).

Itulah misi dan tujuan diturunkannya Islam kepada manusia. Karena itu, Islam diturunkan tidak untuk memelihara permusuhan atau kekerasan di antara umat manusia. Konsepsi dan fakta-fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam mendahulukan sikap kasih sayang, keharmonisan dan dan kedamaian. Di antara bukti konkrit dari perhatian Islam terhadap perdamaian adalah dengan dirumuskannya Piagam Madinah (al-sahifah al-madinah), perjanjian Hudaibiyah, dan pakta perjanjian yang lain.

Pada tataran ontologis, agama manapun pada hakikatnya tidak mengajarkan kekerasan, dan kekerasan itu sendiri bukan bagian integral dari agama. Agama mengajarkan sikap cinta-kasih dan keharmonisan dalam hidup.  Agama memprioritaskan cara-cara damai dan kemanusiaan dalam bersikap sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai universal agama itu sendiri.

Kedua, tradisi dialog yang sudah dirintis sejak tahun 1970-an oleh sejumlah tokoh dan cendikiawan dari berbagai agama nampaknya mesti kita lanjutkan dan kembangkan. Dialog adalah langkah pertama dari realisasi ajaran agama tentang perdamaian. Dialog pula merupakan cerminan bahwa setiap kita telah memulai membuka diri kepada orang atau kelompok lain yang berbeda.

Selain itu, dialog juga menjadi pintu masuk pertama bagi terjalin-eratnya hubungan antar umat beragama. Karena itu dialog tak hanya dilakukan atau dimotori oleh kalangan elitis saja: tokoh atau pemuka agama, tetapi juga diikuti oleh masyarakat biasa dari berbagai agama dan kepercayaan. Dengan begitu dialog memiliki semangat kebersamaan yang akan memberikan sumbangan positif terhadap upaya mewujudkan toleransi dan perdamaian.

Tak hanya itu saja. Dialog juga menjadikan ruang negosiasi menjadi sangat terbuka. Dengan begitua jika salah satu pihak atau berbagai pihak memiliki kebutuhan yang menyangkut agamanya dapat dengan mudah dikomunikasikan. Melalui dialog itulah antarumat beragama tersebut memahami kebutuhan di setiap komunikas/kelompok agama.

Ketiga, ini merupakan lanjutan dari dialog, yakni kerjasama antarumat beragama. Dialog tanpa kerjasama nyata hanya akan hubungan antaragama menjadi “editansil” (ejakulasi dini tanpa hasil) semata. Kerjasama ini tidak hanya dalam bentuk kerja-kerja social kemanusiaan belaka, seperti pembuatan posko kemanusiaan bersama atau aksi tanam pohon bersama, tetapi juga kerjasama dalam ranah yang lebih mencerminkan keseriusan adanya hubungan yang sangat baik antarumat beragama.

Salah satu contoh kongkritnya adalah saling membantu dalam mempersiapkan perayaan hari-hari besar keagamaan hingga saling membantu dalam menyelesaikan pembangunan rumah ibadah. Betapa menyenangkannya jika ketika umat Kristen tengah membangun gereja, umat agama lain turuty membantunya. Begitu pula sebaliknya.

Jika ketiga hal di atas dapat dilakukan maka bukan tidak mungkin kondisi damai positif akan segera dapat diwujudkan. Karena itu ini menjadi PR besar bagi semua kelompok/komunitas umat beragama. Kita harus memulainya segera. [ ]

 

Ahmad Nurcholish, Pemimpin Redaksi Kabar Damai, Deputy Direktur ICRP

Mengenal Agama Lokal Nenek Moyang

Senin, 22 Maret 2021

 

Jakarta – Agama lokal sejatinya merupakan kenyataan sejarah yang tak terbantahkan oleh siapa pun dan generasi kapan pun. Sayangnya, dalam perjalanan dan pergumulan sejarah pula nasib agama lokal ini tak sepenunya mengggembirakan, bahkan cenderung memprihatinkan.

Pendulum politik dan kebijakan negara tak sepenuhnya mampu merawat dan meruwat keberadaan agama yang sejatinya kaya dengan kearifan lokal (local wisdom) yang sangat berguna bagi warga penganutnya maupun masyarakat umum lainnya.

Catatan Tirto.id mengungkap, berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 (SP2010), jumlah penghayat Kepercayaan di Indonesia dapat dikatakan relatif kecil. Tercatat, kelompok penghayat Kepercayaan itu hanya berjumlah 299.617 orang, atau sekitar 0,13 persen dari total penduduk.

Angka itu didapatkan dengan melihat indikator kategori “Lainnya” sebagai jawaban di luar enam agama lain yang kita kenal. Meskipun, dalam SP2010 ini dimungkinkan bahwa para penghayat Kepercayaan mendaftarkan dirinya dengan salah satu dari status “agama” yang resmi.

Agama lainnya antara lain adalah: Sunda Wiwitan di Kuningan-Jawa Barat; Kejawen di Jateng; Parmalim (Sumatra Utara); Kaharingan (Kalimantan); Tonaas Walian (Minahasa-Sulut); Tolottang (Sul-Sel); Aluk Todolo (Toraja); Wetu Telu (Lombok, NTB); dan Naurus di Pulau Seram provinsi Maluku.

Sayangnya, data berapa sebenarnya jumlah penghayat Kepercayaan di Indonesia tidak pernah valid. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) misalnya, melalui Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berada, memberi perkiraan sekitar 10-12 juta orang di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menginvertarisir 190 organissasi perkumpulan penghayat kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.Kehadiran organisasi tersebut kini mendapat ruang di mata hukum.

Sayangnya, nasib (penganut) agama lokal di Indonesia tak selamanya mujur. Tekanan dan diskriminasi dari berbagai pihak selalu menyandra bahkan mengkibiri mereka sehingga tak mampu berkembang lebih mekar.

Sejumlah agama lokal lainnya bahkan ditengarai telah “lenyap” karena para penganutnya hijrah memeluk agama impor seperti Islam, Kristen atau Katolik. Tekanan bisa datang dari masyarakat sekitar yang (telah) menganut agama maenstrim di negeri ini dengan cara ‘mengintimidasi’ agar masuk ke agama yang dianut mayoritas masyarakat, juga datang dari kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodir keberadaan penganut agama lokal ini. Kebijakan yang ada cenderung diskriminatif dan berdampak negatif bagi penganut agama leluhur tersebut.

Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat secara jernih dan arif keberadaan agama-agama lokal ini yang kesemuanya pada umumnya mengandung nilai-nilai luhur yang juga tercermin dalam ajaran agama-agama impor yang kemudian banyak dianut oleh mayoritas  masyarakat bangsa ini. Dalam agama-agama lokal juga mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik pada sesama, hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk, dan menghargai serta menghormati keberadaan kelompok atau penganut agama lain yang berbeda.

Dalam  bagian ini penulis hendak mendedahkan apa itu agama lokal dan sebagian ajarannya, bagaimana kebijakan negara mengatur keberadaan mereka dan bagaimana pula dinamikanya dengan penganut agama maenstrim yang kerap memantik segregasi dan diskriminasi. Tujuannya tentu agar kita mampu melihat fakta keragaman sosial secara arif dan bijaksana serta menempatkan seluruh komponen masyarakat yang berbeda keyakinan itu dalam koridor hukum yang setara.

Baca juga: Potret Toleransi: Tiga Tempat Ibadah Berdiri Berdampingan di Karanganyar

Agama, Budaya atawa Adat?

Dalam kamus bahasa tentu ketiga istilah ini memiliki arti dan definisi yang berbeda. Namun dalam konteks agama lokal ketiganya bisa (di)sama(kan). Oleh kelompok yang kontra, para penghayat kepercayaan dinilai tidak memeluk agama tertentu seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau pun Khonghucu.

Mereka disepadankan dengan penganut adat atau budaya tertentu yang diyakini secara turun temurun. Karena itu perlu kiranya menelaah kembali devinisi agama yang digunakan dalam studi keagamaan. Definisi agama secara ringkas dapat disebut sebagai definisi 4 Cs. (Leonard Swidler and Paul Mojzes, The Study of Religion in an Age of Global (Philadelphia: Temple University Press, 2000).

Keempat Cs tersebut adalah creed, code, cult dan community.

  • Creed: kepercayaan tentang sesuatu yang secara mutlak dianggap benar bagi kehidupan manusia. Kebenaran itu dapat berbentuk dewa atau Tuhan atau Ilah, akan tetapi juga dapat berbentuk yang bukan itu, seperti misalnya gagasan, kesenangan, dan sebagainya.
  • Code: pedoman tata tindak (perilaku) yang timbul akibat adanya kepercayaan di atas. Maksudnya, tindakan manusia terjadi berdasarkan pemahaman atas kepercayaan di atas. Tindakan-tindakan ini termasuk dalam kategori tindak etis.
  • Cult: upaya manusia untuk menyelaraskan dirinya dengan yang dipercayai itu, baik sebagai cara untuk memahami kehendak-Nya atau meperbaikin kembali kesalahan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak kepercayaan tadi.
  • Community: adanya kenyataan suatu umat (paguyuban, perkumpulan) yang terikat dalam kepercayaan, tindakan etik dan kultus tadi.

Dengan demikian, budaya maupun adat istiadat yang melekat dalam kepercayaan sebuat komunitas atau masyarakat yang memiliki keempat ciri tersebut bisa dikatakan sebagai agama, meski oleh penganutnya sendiri tidak menyebutnya sebagai agama. Maka, adat Sunda Wiwitan dapat disebut sebagai agama Sunda Wiwitan. Begitu pun dengan agama Parmalim, agama Wetu Telu, dan seterusnya. Dalam konteks ini pembedaan antara agama, budaya dan adat menjadi tidak relevan.

Mengacu pada definisi di atas sejatinya agama-agama lokal pun memiliki keempat ciri tersebut. Karenanya tidak ada alasan untuk tidak menyebut bahwa para penganut penghayat kepercayaan juga dapat dikatakan sebagai pemeluk agama. Dengan kata lain Sunda WiwitanParmalim, Wetu Telu, dan juga Tolotang bisa disebut sebagai agama yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dan  tidak layak untuk didiskriminasi. [ ]

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Editor: –

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Perenialisme Agama-Agama

Kabar Damai | Senin, 22 Maret 2021

 

Diskursus filsafat perennial kembali mengemuka sejak 20 tahun terakhir di Indonesia. Sebelumya, mereka yang pernah mempelajari tema filsafat di sebuah jurusan filsafat, tak mengenal materi ini. Kalau toh mengenal, hanya sepintas lalu saja, dan tidak secara mendalam dibahasnya.

Bahkan, filsafat ini nyaris tidak pernah diperkenalkan dalam universitas. Mengapa demikian? Apakah filsafat perennial ini merupakan sebuah filsafat semu (pseudo philosophy), sebagaimana pernah disinggung oleh Budhy Munawar-Rahman – BMR (2001: 80-98), sehingga para ahli filsafat di era modern ini tidak membicarakannya sama sekali, dan menjadikannya sebagai sebuah perspektif? Padahal, sebagai istilah, filsafat perennial (the perennial philosophy) sangat popular di kalangan New Age.

Filsafat perennial (philosophia perennis) dalam definisi teknisnya, adalah pengetahuan yang selalu ada dan akan selalu ada. Dalam ungkapan Frithjof Schuon, ia mengatakan, “the timeless metaphysical truth underlying the diverse religion, whose written sources are the revealed Scriptures as well as writtings og the graet spiritual masters.” Definisi yang lebih terang dikemukakan oleh Aldous Huxley, yang menyebut bahwa filsafat perennial adalah:

Pertama, Metafisika yang memperlihatkan suatu hakikat kenyataan Ilahi dalam segala sesuatu: kehidupan dan pikiran; Kedua, Suatu psikologi yang memperlihatkan adanya sesuatu dalam jiwa manusia (soul) identic dengan kenyataan Ilahi itu; dan Ketiga, Etika yang meletakkan tujuan akhir manusia dalam pengetahuan, yang bersifat imanen maupun transenden, mengenai seluruh keberadaan. (The Perennial Philosophy, 1945; BMR, Islam Pluralis, 2001: 86).

Pengetahuan filsafat perennial ini, demikian Rahman, memang memperlihatkan kaitan seluruh eksistensi yang ada di alam semesta ini, dengan realitas Yang Absolut. Realisasi pengetahuan ini dalam diri manusia, hanya bisa dicapai melalui apa yang – sejak era Plotinus melalui bukunya The Six Eneals, – disebut “intelek” (Soul/Spirit), yang “jalannya” pun hanya dapat dicapai melalui tradisi-tradisi, ritus-ritus, symbol-simbol dan sarana-sarana yang memang diyakini sepenuhnya oleh kalangan perennial ini sebagai bersumber dari Tuhan. Dasar-dasar teoritis pengetahuan tersebut, ada dalam setiap tradisi keagamaan yang otentik, yang dikenal dengan berbagai konsep.

Contoh yang dapat kita paparkan, dalam agama Hindu disebut Sanathana Dharma, yaitu kebajikan abadi yang harus menjadi dasar kontekstualisasi agama dalam situasi apa pun, sehingga agama senantiasa memanifestasikan diri dalam bentuk etis, dalam keluhuran hidup manusia. Pun dalam Taoisme, diperkenalkan konsep Tao, sebagai asas kehidupan manusia yang harus diikuti  kalau ia mau alami sebagai manusia. Di Tiongkok, misalnya Taoisme berusaha mengajak manusia untuk berpaling dari dunia kepada Tao (“jalan”) yang dapat membawa manusia kepada penyucian jiwa dan kesalehan dalam bahasa Islam. Dengan Tao, manusia dibawa kepada jati diri yang asli, yang hanya dapat dicapai dengan sikap wu-wei (tidak mencampuri) jalan semesta yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian, Tao mengajak manusia untuk hidup secara alami (suci), yang dalam Islam dikenal dengan istilah fitrah. Begitu pun dalam agama Buddha, diperkenalkan konsep Dharma yang merupakan ajaran untuk sampai kepada The Buddha-nature, atau dalam agama Islam disebut al-Din, yang berarti “ikatan” yang harus menjadi dasar beragama bagi seorang Muslim. Inilah yang dalam filsafat abad pertengahan diistilahkan dengan sophia perennis, dan sebagainya.

Baca juga: Dakwah Melalui Jalan Damai

Oleh karena itu, jika disebut perennial religion, itu artinya ada hakikat yang sama dalam setiap agama, yang dalam istilah Sufi kerap diistilahkan dengan religion of the heart, meskipun terbungkus dalam wadah/jalan yang berbeda. Ini sejalan denga apa yang dikatakan Sri Ramakrisna, seorang suci dan filsuf India abad ke-19 bahwa, “Tuhan telah menciptakan berbagai agama untuk kepentingan berbagai pemeluk, berbagai waktu dan berbagai negeri. Semua ajaran merupakan jalan. Sesungguhnya seseorang akan mencapai Tuhan, jika ia mengikuti jalan mana pun, asal dengan pengabdian yang sepenuh-penuhnya.”

Dengan demikian, hakikat dari agama perennial adalah, “mengikatkan manusia dengan Tuhannya.” Kata ini sebetulnya biasa dan kerap didengar. Tetapi, sebagaimana diuraikan Rahman, karena tidak adanya kesadaran perennial, maka menjadi verbal semata. Padahal, dari sudut pandang perennial, ini menjadi dasar kehidupan beragama sebagai jalan alamiah, demi kebajikannya sendiri. Religion, yang berasal dari kata religio, yang berarti to bind with God. Istilah ini, hakikatnya mengatasi aspek institusional dari agama – termasuk komunitas, system symbol, ritus, pengalaman religious, dan sebagainya – yang kini telah menjadi arti sempit dari agama itu sendiri. (BMR, 2001: 88).

Berangkat dari pemahaman di atas, memungkinkan kita untuk mencapai “kesatuan transenden agama-agama” atau istilah asli yang digunakan Frithjof Schuon adalah The Transcendent Unity of Religion. Tetapi, yang mesti kita pahami pula, bahwa kesatuan agama-agama ini hanya berada pada level “esoteric” dalam bahasa Huston Smith,  “essensial” dalam istilah Baghavas Das, atau “transenden” istilah yang gunakan oleh Schuon dan Seyyed Hossein Nasr, selain oleh pengikut setia filsafat perennial sendiri.

Oleh karena itu, kesatuan agama-agama tidak terjalin pada ranah eksoterisme (lahiriah). Inilah yang kerap disalahpahami oleh kalangan atau kelompok yang selalu menkritik konsep pluralisme agama yang dipahaminya sebagai kesamaan atau penyamaan agama-agama, termasuk dalam hal ajaran, syariat, atau ritualnya. Jadi, yang menandaskan adanya kesatuan agama-agama itu “hanya” pada level esensi atau subtansi ajaran, bukan pada level tata-cara ibadah, syariat, atau manhaj dalam berteologi.

Mari kita simak metaphor yang tepat untuk menggambarkan kesatuan agama-agama yang kerap digunakan oleh kaum perennialis. Jika esoterisme adalah cahaya, maka setiap agama menangkap cahaya itu dalam berbagai warna (sebagai agama-agama) dan berbagai “daya terang” – ada yang sangat terang, ada yang terang biasa, dan ada juga yang redup-samar. Tentu ini perumusan doktrin metafisiknya. Tetapi dari sudut pandang filsafat perennial, adanya aneka warna cahaya berikut “daya terang”-nya tidaklah penting. Ada dua alasan, sebagaimana dikemukakan Budhy Munawar-Rachman:

Pertama, meskipun ada berbagai macam cahaya (merah, kuning, hijau, hitam, dan sebagainya), tetapi semua itu tetap dinamakan cahaya. Jadi, kalau agama itu otentik, tetap ada core yang sama. Kesamaan ini ada pada tataran esoteric, bukan pada ranah eksoterik.

Kedua, walaupun cahaya memiliki daya terang yang beragam, tetapi semua cahaya (juga agama) akan mengantarkan manusia pada Sumber Cahaya itu (yakni, Tuhan), yang sekalipun ada yang tipis dan remang-remang. Sebab, jika ia terus menelusuri cahaya itu, ia akan tetap sampai kepada Sumbernya. “Sampai pada Sumber” inilah yang paling penting dalam agama. Karena itu, hakikat agama adalah adanya sense of the absolute pada diri manusia, sehingga ia merasakan terus-menerus adanya “Yang Absolut” pada dirinya. Kehadiran “Yang Absolut” inilah yang senantiasa mengawal manusia berada dalam jalan “kebenaran”-Nya, jalan suci yang diajarkan oleh semua agama.

Pada aras ini pula, manusia merasakan makna simbolik kehadiran Sang Pemilik Kehidupan. Wujud hakikat agama itu, sejatinya merupakan pengetahuan, sekaligus pula kebijaksanaan. Istilahnya Sophia, kata orang bijak dari Yunani Kuno; atau sapientia menurut istilah orang suci Kristiani abad Pertengahan; jnana dalam ungkapan tradisi Hindu; dan al-ma’rifah atau al-hikmah menurut konsep Sufi. Itu sebabnya, hakikat agama kerap disebut sebagai scientia sacra yang berarti pengetahuan suci atau devine knowledge. Pengetahuan ini dialami – bukan sekadar diyakini – berasal dari “Alam Surgawi,” yang kemudian diturunkan sebagai wahyu dengan berbagai cara/metode. Oleh karena itu, sekali lagi, harmoni (kesatuan agama-agama) berada dalam “langit Ilahi” (esoteric, transenden), bukan dalam “atmosfir bumi” (eksoteris), yang kerap memantik perdebatan.

Dengan demikian, filsafat perennial menguraikan keanekaragaman “jalan keagamaan” yang ada dalam kenyataan historis setiap agama, mestinya bisa diterima dengan lapang data dan penuh toleransi. Sebab, pada hakikatnya, ajaran (perennial) Tuhan – seperti Tuhan itu sendiri – hanya Satu, tapi diungkapkan dengan banyak nama dan ajaran yang diturunkan melalui para Nabi dan Rasul. “Yang Satu” ini dalam perspektif perennial adalah “Yang Tidak Berubah,” merupakan fithrah. Mengembalikan keanekaragaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini kepada “Yang Tidak Berubah,” merupakan pesan dasar filsafat perennial, yang pada dasarnya adalah pesan keagamaan, sebagaimana disebut dalam terminology Islam al-din-u ‘l-nashihah (“agama itu pesan/nasihat”). Pesan ini tersurat dalam Q., s. al-Rum [30]: 30.

Dari pemaparan ini harapan kita, secara metodologis, pandangan perennial membawakan harapan segar di masa depan terhadap tradisi dialog antar-umat beragama. Sebab, melalui metode ini diharapkan tidak saja sesama umat beragama menemukan transcendent unity of religions, melainkan bahkan mendiskusikannya secara lebih mendalam. Sehingga terbukalah kebenaran yang betul-betul benar. Dan tersingkirlah kesesatan yang benar-benar sesat – meskipun tetap dalam lingkup langit kearifan. Keduanya – kebenaran dan kesesatan – mungkin saja terjadi pada sikap kita atau suatu kelompok tertentu yang seakan berada pada posisi paling atas sehingga yang lain diklaim berada di bawah.

Pendekatan perennial inilah, walaupun secara teoritis memberikan harapan dan kesejukan, namun karena belum secara luas dipahami dan diterima kecuali oleh kalangan terbatas, ke depan pelan tapi pasti mampu mewarnai belantika cakrawala berfikir kita dalam memandang agama kita di tengah keberadaan agama-agama atau keyakinan milik orang lain. [ ]

 

 

Ahmad Nurcholish, Pemimpin Redaksi kabardamai.id, Deputi Direktur ICRP

HAM dalam Jaminan Kebebasan Beragama

Minggu, 14 Maret 2021

 

Dalam soal keberagama atau berkeyakinan setiap orang memiliki kebebasan untuk taat pada ayat-ayat suci dari KItab Suci mereka. Tetapi dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang harus diutamakan adalah taat pula pada ayat-ayat Konstitusi yang menjadi dasar dan haluan hukum di negeri ini serta instrument hukum internasional yang telah disepakati bersama.

Artinya, ada saatnya kita patuh dan taat pada aturan-aturan hukum yang tertera dalam Kitab Suci masing-masing, sebab itu bagian dari kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Tetapi pada saat yang bersamaan dengan jaminan itu pula teks-teks Konstitusi juga harus selalu dikedepankan. Ini merupakan konsekuensi dari Negara yang meskipun tidak 100% sekuler, tetapi juga bukan merupakan Negara berlandaskan hukum agama tertentu. Saya kerap menyebutnya dengan Negara “yang bukan-bukan”.

Dalam konteks perlindungan terhadap ha katas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah itulah ada sejumlah instrument hukum HAM internasional yang mengatur tentang hal ini.

Gagasan HAM, sebagaimana diuraikan dalam buku pedoman Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Beragama atau Berkeyakinan (2015: 19 – 21),  dipandang sebagai titik temu yang paling relevan – hingga saat ini – untuk menyatukan pelbagai pandangan keagamaan dan doktrin di seluruh dunia, karena dengannya setiap entitas dan identitas diakui dan dilindungi secara setara, namun di sisi lain identitas keagamaan atau leyakinan itu tetap dapat mempertahankan karakteristik khususnya yang sejak awal berbeda-beda.

Pada sisi yang lain, gagasan HAM kebebasan beragama merupakan titik negosiasi tanpa henti yang terus dilakukan oleh omunitas internasional, dengan tetap membuka peluang kritik dan masukan dari setiap kelompok dan Negara.

Lantas, apa saja yang menjadi landasan normative HAM KBB yang telah dihasilkan oleh komunitas internasional? Ada banyak sekali. Tetapi dalam ulasan ini saya hanya menurunkan 3 instrumen utama yang dihasilkan oleh PBB atau pasca Perang Dunia II.

Pertama, Deklarasi Universal HAM 1948 (DUHAM). Ini merupakan instrument yang sangat kuat yang disepakati oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. DUHAM menjamin perlindungan ha katas kebebasan berkeyakinan dan beribadah, yang secara jelas tercantum dalam Pasal 18, dengan menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.”

Pasal 18 DUHAM tersebut, dalam buku pedoman (h. 20) mengandung tiga hal penting dalam perlindungan HAM KBB, yaitu: (1). Ia menjamin hak kebebasan berfikir, keyakinan dan agama, yang umumnya dideskripsikan sebagai forum internum atau ekspresi internal. Aspek ini merupakan kategori yang luas, meliputi hak untuk memeluk suatu agama atau tidak, termasuk pula percaya atau tidak percaya. Pada prinsipnya, ia juga mencakup kepercayaan (belief), yaitu kepercayaan non-agamis dan ateisme, seperti agnostik.

(2). Pasal 18 membahas tentang perubahan (konversi) dan penyebaran agama, termasuk pula di dalamnya tentang aktivitas pengajaran agama; (3). Pasal tersebut juga mengatur tentang forum eksternum, yaitu ekspresi atau manifestasi  keagamaan atau keyakinan, yang dalam batas-batas tertentu dapat menjadi subjek pembatasan (limitasi) oleh Negara selama hal itu sesuai dengan persyaratan yang telah diatur.

Kedua, Kovenan Hak Sipil dan Politik. Instrument terkait hal ini adalah Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Politic Rights/ICCPR). Kovenan ini ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966.  Terkait jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, Kovenan Sipil dan Politik in memberikan jaminan dalam Pasal 18:

Ayat (1):  Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Ayat (2): Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Ayat (3): Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Komite HAM PBB, sebuah badan HAM internasional yang bertugas untuk memantau pelaksanaan Kovenan Hak Sipol tersebut, menegaskan bahwa hak-hak yang menjamin dalam ketentuan pasal 18 tersebut di atas, harus dilindungi oleh Negara, terutama Negara-negara yang telah meratifikasi. Indonesian adalah Negara yang sudah meratifikasinya.

Hak tersebut merupakan suatu hak yang melekat pada individu dan tidak dapat dikurangi. Kovenan Hak Sipol mempertegas bahwa ha katas kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun (Non-Derogable Rights), sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 Kovenan ini.

 

Ahmad Nurcholish, Pemimpin Redaksi Kabar Damai, Deputi Direktur ICRP

Urgensi Pendidikan Perdamaian dalam Konteks Keindonesiaan

Ahmad Nurcholish

Indonesia adalah Negara yang dibangun atas kemajemukan masyarakat yang ada di dalamnya. Kemajemukan itulah yang kemudian dijadikan sebagai semboyan atas adanya komitmen untuk selalu hidup bersama dalam pluralitas tersebut. Semboyan itu kemudian diabadikan dalam falsafah Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Namun dalam perjalanan waktu, Indonesia menjadi  negeri dengan konflik dan kerusuhan  yang tak kunjung henti. Aksi-aksi kekerasan yang melibatkan elemen masyarakat dan sebagian warga Negara itu hampir merata di seluruh kawasan Indonesia terutama pada penghujung tahun 1990-an, ketika hendak memasuki Era Reformasi yang ditandai dengan dengan kejatuhan Soeharto.

Pada era reformasi pun berbagai konflik dan kekerasan, yang bahkan dengan mengatasnamakan agama masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa ini belum siap hidup dalam rumah pluralitas. Pluralitas masih dianggap sebagai ancaman sehingga perlu diwaspadai, bahkan kalau perlu ditertibkan sebagaimana yang dulu terjadi pada masa Orde baru. Sayangnya hal itu juga tidak menyelasaikan masalah, bahkan justru selalu memantik masalah hingga saat ini.

Berbagai kekerasan dan konflik terus menumpuk, sementara upaya-upaya penyelesaiannya belum menampakkan hasil menggembirakan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan konflik dan bagaimana pula mengatasi tindak kekerasan dan kerusuhan social yang selalu menjadi ancama bagi terwujudnya perdamaian di negeri ini. Cara penyelesaiannya menurut Abdul Moqsith Ghazali (“Prakarsa Perdamaian”, 2007: 7), bisa dilakukan dengan dua level; bersifat jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, misalnya; pertama, dengan mengefektifkan kembali perangkat-perangkat kebudayaan local yang di(hancur)kan pada masa Orde Baru. Sebab, penyelesaian konflik tak selalu muncul dari gagasan atau narasi-narasi besar. Terkadang justru dapat dilakukan dengan resep-resep kecil, seperti keraifan local.

Artinya, blue print penyelesaian konflik tak selalu bisa dipaket dari pusat Ibu Kota, tanpa melihat kondisi obyektif lokalitasnya, warisan sejarah, hingga situasi social-politik kontemporer daerah itu. Sebagai yang kita tahu bahwa ada potensi-potensi local (modal social dan kultural) yang dapat dipakai untuk membangun perdamaian. Di Maluku punya semboyan Pela Gandong. Orang Ambon punya semboyan, “Torang samua basaudara, so itu baku-baku bae” [kita semua bersaudara, karena itu saling mengasihi].

Kedua, pemerintah dan aparat keamanan perlu bertindak proaktif untuk menjegah agar konflik tak berlangsung. Selama ini, aparat keamanan dinilai lemah dalam melakukan pencegahan. Alih-alih melakukan pencegahan, justru kuat dugaan – sebagaimana riset yang dilakukan George J Aditjondro – adanya keterlibatan militer dalam merawat sejumlah kerusuhan social di kawasan timur Indonesia demi sebuah bisnis dan kekuasaan. Di sejumlah tempat, seringkali aparat keamanan tampak sebagai penonton ketika konflik dan pengrusakan berlangsung. Ini terlihat ketika pengrusakan terhadap kantor Ahmadiyah dilakukan oleh sejumlah orang, baik yang di Parung Bogor maupun yang di Lombok Nusa Tenggara Barat, dan juga pengrusakan masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya sebagaimana dilaporkan Republika, di laman http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/05/mmbjq4-masjid-ahmadiyah-di-tasikmalaya-dibakar-massa-tak-dikenal.

Di Parung, Bogor peristiwa ini terjadi pada 9 dan 11 Juli 2005. Lihat, Moh. Asyiq Amrulloh, Mustain dan Atun Wardatun, Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dalam laman http://pusam.umm.ac.id/home.php?c=971004-9.

Sedang di NTB, khususnya di pulau Lombok,  kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah telah berlangsung sejak tahun 1983, yaitu kasus kekerasan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Pancor Lombok Timur. Karena dianggap memicu timbulnya pertentangan dalam masyarakat, pada tahun 1983 kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur dilarang dengan SK Kejari Selong Nomor: Kep. 11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/1983 tertanggal 21 November 1983. Peristiwa yang lebih besar terjadi pada tanggal 10 September 2002, yang ditandai dengan perusakan terhadap Masjid Jemaat Ahmadiyah di Jalan Prof. Yamin Nomor 35 Pancor. Peristiwa berlanjut pada tanggal 11 September 2002, ketika terjadi perusakan dan pembakaran masjid dan sekretariat Jemaat Ahmadiyah, serta berlanjut pada perusakan dan pembakaran aset-aset pribadi anggota Jemaat Ahmadiyah, seperti rumah dan toko-toko di Pancor dan Selong. Lombok Post, 11 dan 12 September 2002.

Ketiga, dengan cara menegakkan hukum seadil-adilnya terhadap para pihak yang terlibat dalam kerusuhan. Ketidakadilan hukum bukan hanya akan mendorong masyarakat melakukan tindakan “main hakim sendiri”, melainkan juga memicu terjadinya konflik lanjutan. Sebagai Negara hokum, tak boleh ada kejahatan – siapapun pelakunya dan apapun tujuannya – yang bisa lepas dari jerat hukum di Negara ini. Pemberian sanksi yang tegas dan berat kiranya akan memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang berseteru.

Keempat, meminta keterlibatan dan peran media dalam menciptakan damai di masyarakat. Media masa, baik cetak, online maupun elektronik, di pusat maupun di daerah, harus memberikan informasi yang berimbang, tak mendramatisir peristiwa, dan tentu saja harus obyektif dan netral. Ini penting dilakukan, sebab informasi-informasi yang tersebar di media kadang mejadi acuan utama para pihak yang bertikai untuk menyususn langkah-langkah dan strategi penyerangan terhadap musuh. Tidak jarang pula, pemberitaan yang berat sebelah turut memperkeruh suasana konflik. (Moqsith Ghazali, Ibid., 7)

Sementara strategi penyelesaian konflik yang bersifat jangka panjang, misalnya, memasukkan resolusi konflik dan peace-building melalui pendidikan perdamaian (peace education) ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, sejak dini. Kian tingginya potensi konflik di Tanah Air, maka kian mendesak pula kebutuhan menjadikan resolusi konflik dan pendidikan perdamaian mejadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran ini berguina, bukan hanya untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya perdamaian, melainkan untuk memberikan keterampilan teknis perihal mengatasi konflik dan membangun perdamaian. Tanpa itu, mereka akan mengalami kegamangan demi kegamangan.

Secara tidak langsung system pendidikan Indonesia telah mengadopsi konsep Peace Education ke dalam kurikulum lewat pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Konsepsi tolong-menolong, toleransi, saling menghormati dan menghargai antarsesama, tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin menjadi bottom line pembelajaran.

Pendidikan perdamaian (peace education) sendiri merupakan bagian dari upaya pembangunan perdamaian (peace building). Artinya, pendidikan perdamaian menjadi hal penting yang harus dilakukan ketika kita melakukan usaha-usaha pembangunan perdamaian yang salah satu tujuannya adalah mempromosikan perdamaian dan mengikis konflik kekerasan, permusuhan, disharmoni social, dan sebagainya.

Selanjutnya, tujuan peace building sejatinya tidak hanya terbatas kepada penghentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai. Namun, ia mencakup kerja-kerja yang luas dan komprehensif baik pada saat konflik maupun pascakonflik. Selama konflik berlangsung, kerja-kerja perdamaian biasanya difokuskan pada intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitasi dan rekonsiliasi. Tujuannya untuk mengelola dan melokalisir konflik sehingga tidak meluas ke mana-mana.

Selama fase-fase yang disebut manajemen konflik dan resolusi konflik ini, focus kerja peacebuilding biasanya bersifat jangka pendek, yakni mendekon truksi struktur kekerasan. Namun, setelah konflik kekerasan mereda, kerja-kerja perdamaian lebih diarahkan kepada tujuan perubahan social berjangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur damai dalam masyarakat. (Irfan Abubakar, 2007: 26-27)

Penekanan pada apa yang bisa disebut post-conflict peacebuilding (pembangunan perdamaian paska konflik) berangkat dari sebuah keyakinan bahwa damai bukanlah semata-mata tidak adanya perang. Damai yang sejati adalah damai yang dinamis, partisipatif, dan berjangka panjang. Ia dapat terwujud jkan nilai-nilai kemanusiaan universal tengah mengakar-menjalar di semua lini kehidupan praktis: keluarga, sekolah, komunitas masyarakat dan Negara. Hal ini sebagaimana disepakati dalam State of the World Forum, Peaople Building Peace, 35 Inspiring Stories from Around the World, (International Books: 1999: 22).

Sebagaimana dikutip dari Albert Einstein oleh Irfan Abubakar (Ibid., 27), damai bukanlah sekadar absennya perang, melainkan adanya keadilan, hukum, dan ketertiban. Singkat kata, adanya pemerintahan yang efektif. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bahwa budaya damai tidak mungkin tercipta hanya dengan sekadar membangun kembali masyarakat yang pernah tercabik-cabik oleh konflik. Budaya damai haruslah dikembangkan dengan strategi transformasi relasi-relasi social yang konfliktual menuju hubungan kerjasama yang konstruktif sebelum masyarakat jatuh ke dalam jebakan perang dan kehancuran.

Dalam konteks itulah pendidikan perdamaian menemukan urgensinya, terutama dalam kerangka Indonesia yang mejemuk. Kemajemukan Indonesia yang secara historis menjadi formula utama dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjaga keutuhan kemajemukan yang ada diantaranya diperlukan pembangunan perdamaian (peacebuilding) melalui pendidikan perdamaian (peace education) yang massif dan berkelanjutan. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan damai sejati di negeri ini. Damai yang tak sekadar ilusi atau palsu (damai negative), melainkan damai yang sesungguhnya (damai positif). [ ]

 

Ahmad Nurcholish, Deputy Direktur ICRP, pengajar Religious Studies Universitas Prasetya Mulya, Tangerang, Banten

Rumitnya Kasus Pewajiban Jilbab bagi Siswi Non-Muslim

Kasus pewajiban jilbab bagi siswi non-muslim bukan barang baru. Kasus ini pernah diangkat dalam riset Ma’arif Institute tentang toleransi di kalangan pelajar di Sumatera Barat beberapa tahun lalu.

Saya selalu berpikir masalah ini tak terjadi begitu saja. Ia berkembang melalui proses yang panjang dan rumit. Karena itu masalahnya memang rumit alias tidak mudah, tidak gampang, atau –bahasa diplomatisnya– membutuhkan proses dan waktu.

Kerumitan itu terjadi dalam jalinan isu berikut. Pertama tafsir atas UU Sisdiknas. Anda yang mengikuti perumusan UU ini akan mengerti perdebatan sengit setidaknya antara, untuk memudahkan pembagian, kelompok religius dan sekuler.

Tujuan pendidikan nasional agar peserta didik “menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,” dan seterusnya menunjukkan titik-titik kompromi sekaligus persaingan cara pandang dua kelompok di atas.

Dalam praktik di lapangan, tujuan itu lantas diterjemahkan menjadi sekolah yang religius berdasar agama mayoritas tertentu. Di Jawa berbasis Islam, di Bali bisa Hindu. Di Bali pernah muncul kasus larangan jilbab bagi siswi muslimah. Persaingan cara pandang itu masih hidup hingga sekarang. Ini pertama.

Kedua, bagaimana meletakkan hak asasi manusia dan konsep Indonesia yang Pancasila dan menghormati agama. Muncul pandangan SKB baru-baru ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghormati hak asasi manusia, terutama hak beragama. Cara pandang ini muncul dari konsep yang belum bisa memisahkan peran negara dan masyarakat. Katakanlah pandangan itu mencerminkan mirip-mirip teokrasi. Padahal, dengan melarang untuk tidak mewajibkan atau melarang, mereka yang mau berjilbab tetap dijamin. Siswi yang tidak mau berjibab dan berjilbab difasilitasi. Lalu di mana letak pelanggaran hak asasi manusia?

Ketiga, cara pandang menyatukan agama-negara ini juga dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, oleh berbagai regulasi daerah. Salah satunya perda wajib baca al-Quran bagi pelajar sekolah negeri. Seorang wartawan bertanya, di mana masalahnya. “Pemerintah mewajibkan baca al-Quran,” kata saya. Bagi umat Islam membaca al-Quran tentu wajib. Tapi jika ini diwajibkan pemerintah dan ada konsekuensi bagi mereka yang tak lulus, ini bermasalah dan diskriminatif. Sama halnya zakat. Zakat memang wajib, tapi mewajibkan zakat lewat regulasi bermasalah. Kita memang punya UU Zakat. Tapi tak ada satu pun klausul yang menyatakan kewajiban zakat oleh pemerintah.

Keempat, tata kelola pemerintah daerah. Dengan UU otonomi, kita tahu tanggung jawab pengelolaan pendidikan anak usia dini dan nonformal pendidikan dasar (SD dan SMP) ada di tangan pemkab/Pemkot. Pendidikan menengah (SMA dan SMK) dalam kendali pemerintah provinsi.

SKB tiga menteri yang baru keluar memang tepat menyasar pemda dan sekolah. Apakah SKB dapat mengatasi komplikasi kewenangan itu memang pembicaraan tersendiri. Tetapi kebijakan konon bisa melahirkan dampak yang tak diharapkan, positif maupun negatif. Paling tidak, kebijakan itu memberi pesan kuat tentang pentingnya mengatasi masalah ini.

Kelima, kebijakan seragam sekolah Kemendikbud sebelumnya. Pada 2014, kita memiliki aturan soal ini. Secara umum kebijakan ini tampak akomodatif, namun menyimpan beberapa masalah. Misalnya seragam muslimah yang terkesan wajib berjilbab. Padahal soal wajib tidak berjilbab dalam Islam masih khilafiyah.

Keenam, konteks lokal. Satu sisi kasus di Padang itu memerlukan telaah konteks lokal. Bagaimana terjadi, apa yang mempengaruhi, apakah sangat khas dan bersifat lokal? Jika demikian apakah pendekatanya lokal atau nasional? Tapi apakah ada di dunia ini yang khas lokal tanpa terkait dengan isu di luar dirinya?

Ketujuh, jika kasus intoleransi di sekolah memang mulai akut strategi apa yang dilakukan? Menyusun protokol pencegahan intoleransi, mengembangkan program pendampingan sekolah, sanksi dan penghargaan?

Saya ingin menambahkan isu lain. Tapi cukup saya sudahi sampai di sini.

Alamsyah M. Dja’far, peneliti senior Wahid Foundation

Imlek dan Gus Dur

Kemeriahan  perayaan Imlek yang dirayakan warga Tionghoa Indonesia kini tak bisa lepas dari peran Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bahkan, berkat kampanye pluralismenya, presiden keempat RI ini ditasbihkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia pada 2004 silam.

Pada masa Orde Baru masyarakat Tionghoa tidak diizinkan mengekspresikan budayanya secara terbuka. Dalam buku Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas (Gramedia, 2010), Aimee Dawis menulis rezim Presiden Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi yang mewajibkan masyarakat Tionghoa melepas kebudayaan dan bahasa Mandarin.

Di bawah kepemimpiman Presiden Soeharto, masyarakat Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka. Larangan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat agar tidak mencolok di depan umum, tetapi dilakukan dalam lingkungan keluarga.

Namun, keadaan orang Indonesia Tionghoa berubah 180 derajat setelah jatuhnya rezim Soeharto. Ketika Gus Dur berkuasa, upaya mengakhiri peraturan diskriminatif terhadap penduduk Indonesia Tionghoa segera diwujudkan. Langkah pertama dimulai dengan  menghapus Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1967 ihwal larangan pelaksanaan adat dan agama Tionghoa di tempat umum. Berikutnya Gus Dur menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang memberi ijin perayaan Tahun Baru Imlek secara terbuka.

Dalam buku Merawat Kebinekaan (Elex Media Komputindo, 2017),  Munawar Aziz menulis, tradisi, kepercayaan, dan pandangan hidup warga Tionghoa di Indonesia kembali terangkat. Dia menyebut, kebijakan Gus Dur menjadi bagian dari politik identitas untuk mencipta harmoni keindonesiaan.

Oleh karenanya, , atas peran penting Gus Dur, kelompok keturunan Tionghoa menasbihkan Gus Dur sebagai Bapak Tinghoa Indonesia di Klenteng Tay Kek Sie, Semarang, Jawa Tengah pada 10 Maret 2004.

Secara garis besar, alasan penobatan Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni, perjuangan Gus Dur dari sisi kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa, keteladanan Bapak Pluralisme ini  dalam memperlakukan kelompok keturunan Tionghoa, serta pengakuan salah satu pendiri ICRP ini sebagai keturunan Tionghoa dari marga Tan.

Penasbihan Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa memang memantik perdebatan pada masa itu. Ada yang mendukung, tidak sedikit yang mencibir bahwa Gus Dur hanya mencari popularitas. Pendapat yang terakhir dapat dipatahkan.

Sebab, kenyataannya Gus Dur tak hanya memihak kelompok Tionghoa saja. Secara luas, Gus Dur berpihak pada kaum lemah (mustadh’afin) dan pihak yang selama ini mengalami perlakuan marginal, lintas budaya dan agama.

Gus Dur memang dikenal  satu diantara orang yang tidak setuju dengan aturan yang bersifat diskriminatif termasuk pada etnis Tionghoa. Dia pun meminta masyarakat Tionghoa untuk terus berani memperjuangkan hak-haknya.

“Di mana-mana di dunia, kalau orang lahir ya yang dipakai akta kelahiran, orang menikah ya surat kawin, tidak ada surat bukti kewarganegaraan. Karena itu, saya mengimbau kawan-kawan dari etnis Tionghoa agar berani membela haknya,” ujarnya suatu ketika.

Bagi kaum Tionghoa, Gus Dur dinilai telah menghapus kekangan,  tekanan dan prasangka.

Sebab, pada masa sebelum reformasi bergulir, masyarakat Tionghoa kerap mendapat stigma negatif baik dari pemerintah ataupun masyarakat dari etnis lainnya.

Gus Dur juga dinilai telah berjasa membawa kesetaraan pada masyarakat Indonesia. Perjuangan cucu pendiri Nahdlatul Ulama inilah yang mesti kita pertahankan demi Indonesia yang bermartabat, adil, damai dan beradab.

Selamat merayakan Imlek tahun 2572, Gong Xi Fa Cai…

Ahmad Nurcholish, pemimpin redaksi kabardamai.id, deputi direktur ICRP

Sekjen Kemenag: Pela Gandong Bingkai Pemersatu

Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan local yang berbeda-beda yang menjadi kekayaan khas sekaligus perekat antarwarga di daerah tersebut. Di Maluku misalnya memiliki  budaya pela gandong yang merupakan bingkai pemersatu antara orang-orang Maluku.

“Budaya pela gandong yang merupakan bingkai pemersatu antara orang-orang Maluku perlu terus dilestarikan sehingga Provinsi Maluku bisa menjadi suatu contoh toleransi bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia,” kata Sekjen Kemenag Nizar Ali membacakan sambutan tertulis Menag Yaqut Cholil Qoumas, di gereja Maranatha, GPM, kota Ambon.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Kemenag Nizar Ali mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuka  Sidang ke-38 Sinode, Gereja Protestan Maluku (GPM). Sidang berlangsung di Gereja Maranatha yang beralamat di Uritetu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Minggu (07/02).

Seperti dilansir laman resmi Kemenag (kemenag.go.id), hadir, Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, dan panitia. Pembukaan ditandai dengan penyiraman air ke dalam pot bunga, hingga pohon bunga tumbuh mekar menjulang.

Nizar Ali mengungkapkan  bahwa provinsi Maluku dikenal dan dikenang sebagai provinsi yang penuh dengan damai, walaupun masyarakatnya heterogen.

“Provinsi Maluku adalah provinsi yang bukan saja terkenal dengan keindahan alam dan hasil  buminya. Provinsi Maluku juga dikenal dengan toleransi beragama yang tinggi, di mana masyarakatnya hidup dalam rukun dan damai, saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya,” paparnya.

Disampaikan Nizar, kerukunan umat beragama yang merupakan pilar kerukunan nasional yang dinamis harus terus dipelihara dari waktu ke waktu. Untuk itu, lanjut Nizar, setiap orang tidak boleh berhenti membahas dan mengupayakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan keadaan relasi sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kearifan lokal atau yang dikenal dengan local wisdom merupakan kebiasaan setempat yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi,” terang lulusan doctor IAIN (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini.

Bagi Nizar, kearifan lokal merupakan kebiasaan lokal yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk bertahan hidup dan beradaptasi dalam suatu lingkungan. Kearifan lokal tersebut menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi yang diyakini dalam jangka waktu yang lama. Proses regenerasi kearifan lokal dilakukan melalui tradisi lisan (cerita rakyat) dan karya-karya sastra, seperti babad, suluk, tembang, hikayat, lontarak dan lain sebagainya.

“Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak kearifan lokal. Sayangnya, masih banyak pihak-pihak yang belum menyadari sepenuhnya bahwa kearifan lokal itu dapat dijadikan komponen penting, terutama untuk mewujudkan kerukunan. Masing-masing daerah, suku atau komunitas dalam suatu wilayah akan memiliki pengetahuan tradisional yang secara empiris merupakan nilai yang diyakini oleh komunitasnya sebagai pengetahuan bersama dalam menjalin hubungan antara sesama dan lingkungan alamnya,” papar Nizar.

Diakui Nizar, masyarakat Maluku sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama memiliki nilai kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan sosial. Nilai kearifan lokal seperti pela gandong, ain ni ain, hidup orang basudara itu adalah potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa, sagu salempeg di bage dua.

“Ini diyakini sebagai perekat sosial yang kerap menjadi acuan dalam menata hubungan dan kerukunan antar sesama umat beragama di Provinsi Maluku. Pela gandong merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada dua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela gandong sendiri merupakan intisari dari kata “pela” dan “gandong”. Pela adalah suatu ikatan persatuan sedangkan gandong mempunyai arti saudara. Jadi pela gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara,” jelas Nizar. [AN/kemenag.go.id]

Rekomendasi Komnas Perempuan atas SKB Seragam Sekolah

Selain mengapreasisasi adanya SKB 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah di sekolah negeri, Komnas Perempuan juga memberikan rekomendasi dalam kerangka memajukan capaian dari Program Prioritas Nasional untuk Harmonisasi Kebijakan.

Atas surat keputusan bersama 3 menteri tersebut melalui siaran persnya tertanggal 3 Februari 2021 Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada sejumlah pihak.

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
    • Mensosialisasikan secara meluas Keputusan Bersama ini dengan kelengkapan dan kejelasan informasi pengaturan seragam di lingkungan pendidikan dasar hingga menegah guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan;
    • Menguatkan mekanisme penerimaan dan penanganan keluhan terkait dengan pelaksanaan Keputusan 3 Menteri, termasuk untuk keluhan mengenai praktik diskriminasi dengan maupun tanpa dokumen kebijakan atau juga dikenal sebagai diskriminasi de jure maupun de facto;
    • Mengkaji dan memperkuat materi pendidikan yang mempromosikan penghormatan pada kebhinnekaan dan semangat kebangsaan, serta penghormatan pada hak asasi manusia dan prinsip non diskriminasi.
  1. Kementerian Dalam Negeri
    • Membatalkan segera kebijakan kepala daerah tentang aturan busana yang mengunggulkan identitas kelompok mayoritas, serta kebijakan diskriminatif lainnya atas nama agama dan moralitas;
    • Bersama Pokja Harmonisasi Kebijakan Nasional yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga menyegerakan pelaksanaan langkah penanganan dan pencegahan yang sistemik, termasuk dengan mengoptimalkan mekanisme e-perda, dan mengintegrasikan pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi ke dalam kegiatan pembinaan daerah dan pendidikan pimpinan serta tenaga penyusun dan perancang kebijakan daerah;
    • Melakukan review dan perbaikan kebijakan tentang kewenangan khusus Aceh dalam kerangka mengawal integritas hukum nasional dan mandat konstitusional bagi negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga, khususnya hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama.
  1. Kementerian Agama
    • Mempercepat langkah pengembangan program moderasi agama di berbagai lembaga pendidikan dengan mengintegrasikan pemahaman mengenai wawasan nusantara dan hak-hak konstitusional, dengan perhatian pada kerentanan khusus perempuan maupun kelompok minoritas lainnya.
  1. Kementerian Hukum dan HAM
    • Mendorong percepatan harmonisasi kebijakan dengan mengoptimalkan peran kantor wilayah, pembinaan daerah dan mekanisme penanganan keluhan masyarakat pada kebijakan dan praktik diskriminasi atau pelanggaran HAM lainnya.
  1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • Menguatkan peran konsultatif dalam perumusan kebijakan daerah, termasuk pengembangan kapasitas SDM unit kerja di daerah, dalam kerangka kepemimpinan perempuan dalam pendidikan keberagaman dan perdamaian.
  1. Kantor Staf Presiden, Kemenkopolhukham dan Bappenas
    • Menguatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program harmonisasi kebijakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia, termasuk upaya menghapuskan kekerasan dan diskriminasi atas dasar apa pun dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan, sebagai upaya strategis menguatkan pondasi kebangsaan dan ketahanan nasional.
  1. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    • Melakukan kajian mandiri dan menyeluruh pada kebijakan di daerah guna memastikan langkah koreksi pada kebijakan maupun praktik diskriminatif atas nama agama dan keinginan mayoritas sehingga dapat turut mengawal keberlangsungan NKRI dan pelaksanaan mandat konstitusional penyelenggara negara.
  1. Masyarakat
    • Menggunakan mekanisme keluhan yang telah disediakan oleh kementerian/lembaga terkait, termasuk hotline yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan untuk keluhan tentang kebijakan dan praktik diskriminatif di sekolah, untuk menjadi pendorong perubahan;
    • memperkuat pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi dan tentang kebangsaan dan kebhinnekaan, serta mendukung upaya korban untuk mengungkapkan pengalaman dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan;
    • turut serta mengawal upaya mengatasi dan mencegah kebijakan diskriminatif dengan menggunakan mekanisme e-perda, judicial review, atau langkah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.