Gerakan Melawan Kebencian dan Kekerasan Terhadap ‘Asia-Amerika’

Selasa, 30 Maret 2021

 

Amerika Serikat – Selain kelompok orang-orang kulit hitam, kejahatan rasial di Amerika juga dihadapi orang-orang Asia dan keturunannya.

Setelah aksi damai yang menyuarakan Black Lives Matter, baru-baru ini, Stop Asian-Hate atau hentikan kebencian terhadap orang Asia diserukan lebih lantang dari sebelumnya, seiring dengan meningkatnya rasisme terhadap orang Asia di Amerika selama pandemi.

Kampanye aksi tersebut dipicu oleh serangkaian kekerasan terhadap Asia-Amerika yang meningkat selama setahun terakhir, dan puncaknya, termasuk tragedi penembakan brutal di tiga tempat panti pijat (SPA) di Atlanta dan sekitarnya pada Selasa, 16 Maret lalu. Penembakan itu menewaskan delapan orang, termasuk enam perempuan keturunan Asia.

Dilansir dari Time.com, pihak berwenang merilis nama dan usia dari delapan korban yang tewas: Delaina Ashley Yaun Gonzalez (33), Paul Andre Michels (54), Xiaojie Tan (49), dan Daoyou Feng (44), Hyun Jung Grant (51), Soon Chung Park (74), Suncha Kim (69), dan Yong Ae Yue (63).

Korban kesembilan, Elcias R Hernandez-Ortiz (30), ditembak dan mengalami luka parah. Seorang laki-laki kulit putih telah didakwa dengan delapan dakwaan pembunuhan tersebut.

Polisi sampai saat ini tidak menyatakan penembakan itu bermotif kebencian ras yang disambut kecaman publik.

Perwakilan negara bagian Bee Nguyen, orang Amerika keturunan Vietnam pertama yang bertugas di Dewan Perwakilan Georgia menyebutkan bahwa penembakan itu tampaknya berada di persimpangan kekerasan berbasis gender, misogini, dan xenofobia.

Tragedi tersebut menimbulkan gelombang kesedihan di seluruh komunitas Asia-Amerika. Situasi di AS ini menjadi salah satu aspek yang menandai peningkatan global kasus serangan anti-Asia. Ini menjadi tambahan luka mendalam bagi komunitas Asia Timur dan Tenggara (ESEA) di seluruh dunia.

Pada 2020, polisi Kota New York mencatat 28 kejahatan rasial terhadap Asia-Amerika, naik tujuh kali lipat dari tiga kasus di 2019. Dan selama bulan Februari kemarin saja, di wilayah San Francisco, lokasi Chinatown terbesar dan tertua di negara itu, setidaknya ada 18 serangan terhadap orang Asia.

Terkait kasus ini, Presiden AS Joe Biden mengakui, “rasisme sudah menjadi racun yang telah lama menghantui dan mengganggu bangsa kita dan ini harus dibasmi oleh warga Amerika. Ini tergantung pada diri kita semua untuk bersama-sama menghentikannya.”

Lebih lanjut, dikutip dari Bbc.com, Biden juga mendesak Kongres untuk mengesahkan undang-undang anti-kejahatan rasial terkait virus korona yang digulirkan awal bulan Maret ini oleh dua anggota parlemen keturunan Asia.

Pihak Gedung Putih menyatakan, “RUU ini akan mempercepat respons dari pemerintah federal terhadap meningkatnya kejahatan rasial yang kian parah selama pandemi, dan mendukung pemerintah negara bagian dan lokal untuk memperbaiki penanganan atas kejahatan rasial, sekaligus memastikan bahwa informasi terkait kejahatan rasial menjadi lebih dapat diakses oleh komunitas Asia-Amerika.”

Kejahatan rasial terhadap orang Asia di Amerika memang meningkat selama setahun terakhir. Namun, sejarah rasisme terhadap mereka memiliki sejarah yang panjang, jauh sebelum pandemi saat ini terjadi.

 

Sejarah Anti-Asia di Amerika

Russell Jeung, profesor di San Francisco State University dan salah satu pendiri Stop AAPI Hate (Asian Americans and Pacific Islanders) mengungkapkan, “sepanjang sejarah, ketakutan ‘bahaya kuning’ (yellow peril fear) ini selalu muncul kembali selama masa perang, pandemi, dan penurunan ekonomi. Ketakutan dan stereotip yang sama…selalu bersembunyi di baliknya.”

Rasisme terhadap orang-orang Asia sudah ada sejak migrasi pertama orang Tionghoa ke Amerika pada 1850-an. Beberapa peristiwa besar selanjutnya turut memperburuk kekerasan terhadap orang-orang Asia-Amerika: UU Eksklusi Orang-orang Tionghoa Tahun 1882, wabah pes di San Fransisco pada 1900, Perang Dunia II dan kamp pengasingan orang-orang Jepang, efek gerakan yang menuntut hak sipil, pembunuhan Vincent Chin dan kerusuhan L.A., hingga pascatragedi World Trade Center (WTC) 11 September 2001 di New York.

Informasi terkait sejarah anti-Asia di bawah ini dilansir dari informasi yang diberitakan oleh Today.com.

 

Migrasi pertama orang Tionghoa ke Amerika pada 1850-an

Chris Kwok, anggota dewan Asian American Bar Association of New York, kepada Today.com mengatakan, “Diskriminasi dan kekerasan terhadap orang Tionghoa terjadi begitu saja sejak migrasi pertama mereka ke AS.

Kedatangan mereka pertama kali yang langsung dalam jumlah besar membentuk kerangka dasar perlakuan politik dan sosial terhadap hampir semua imigran Asia lainnya.”

Banyak orang Tionghoa yang beremigrasi ke AS bagian barat selama diaspora tersebut diusir ke luar kota karena takut mereka menyebabkan penurunan upah orang-orang Amerika. Mereka tidak mau menerima orang Tionghoa sebagai orang Amerika.

Selama periode ini, sekitar 300 pemukiman Tionghoa mengungsi. Kwok juga bercerita bahwa pada 1906, sebuah desa nelayan dengan 200 orang di luar Monterey, California, tempat keluarganya tinggal saat itu, dibakar. Ada banyak laporan pembunuhan walaupun memang tidak dalam skala yang sama dengan penduduk asli Amerika dan Afrika-Amerika.

Perpustakaan Umum Los Angeles melaporkan, dalam pembantaian orang Tionghoa pada 1871, perusuh membunuh 10% populasi Tionghoa di L.A., yaitu sekitar 18 orang. Delapan orang dihukum karena pembunuhan tetapi hukuman itu dibatalkan dan tidak ada yang diadili lagi.

Menurut masyarakat sejarah negara bagian Wyoming, pada 1885, massa kulit putih di Rock Springs membunuh 28 penambang batu bara Tionghoa, melukai 15 lainnya dan membakar Pecinan di kota itu.

Kasus Mahkamah Agung California tahun 1854 yang disebut People v. Hall juga menjadi preseden berbahaya dengan keputusan bahwa orang Asia tidak dapat bersaksi melawan orang kulit putih dalam proses pidana.

Beth Lew-Williams, profesor sejarah di Universitas Princeton dan penulis buku “The Chinese Must Go: Violence, Exclusion, and the Making of the Alien in America,” mengatakan kepada Today.com, “Pemahaman bahwa tidak akan ada dampak hukum atas kekerasan terhadap orang Tionghoa mengubah…cara orang kulit putih di Amerika berinteraksi dengan orang Tionghoa. Mereka menjadi blak-blakan melakukan penyerangan.”

 

UU Pengeksklusian Orang Tionghoa Tahun 1882

Menurut OurDocuments.gov, pada musim semi tahun 1882, Kongres mengesahkan dan Presiden Chester A. Arthur menandatangani undang-undang penting pertama yang membatasi imigrasi ke Amerika Serikat.

UU tersebut melegalkan larangan yang terjadi selama 10 tahun terhadap imigrasi tenaga kerja Tiongkok, yang kemudian berlanjut dalam berbagai bentuk hingga 1943.

“Orang Tionghoa yang datang ke Amerika dengan jumlah besar, yang sebenarnya mendorong Amerika untuk membatasi undang-undang imigrasi untuk pertama kalinya dalam sejarah,” kata Kwok.

Persepsi di abad ke-19 bahwa imigran Tiongkok adalah sumber penyakit seperti cacar, kusta, dan malaria, berperan dalam keputusan UU tersebut. Kekhawatiran akan pekerjaan direbut dari pekerja kulit putih juga turut mendorong hal itu.

Kwok melanjutkan bahwa pada saat itu, banyak orang Tionghoa kehilangan pekerjaan setelah membantu membangun Jalur Kereta Lintas Benua pada 1860-an, pekerjaan paling berbahaya di bagian terberat dari rute itu.

Meski begitu, mereka hanya mendapatkan upah kira-kira sepertiga lebih sedikit daripada pekerja kulit putih.

Lew-Williams menambahkan bahwa Undang-Undang Eksklusi Orang Tionghoa mengurangi jumlah imigran Asia, dan itu membuat mereka kehilangan tempat dalam ingatan Amerika.

“Alasan lain mengapa kekerasan awal terhadap orang Asia tidak sering dibahas adalah karena dianggap menjadi cara ‘efektif’. Kekerasan dimaksudkan untuk mendorong orang keluar dari komunitas, dan di banyak komunitas, cara ini terbukti berhasil,” ungkapnya.

Baca juga: Usaha Mengakhiri Rasisme Anti-Asia di Amerika Serikat

Wabah Pes di San Fransisco pada 1900

Jeung mengungkapkan bahwa pada Maret 1900, penemuan mayat orang Tionghoa yang diduga meninggal akibat wabah pes membuat departemen kesehatan mengarantina semua Pecinan di San Francisco.

“Mereka mengizinkan orang kulit putih keluar dari area tersebut, tapi mereka memisahkan orang Tionghoa di sana dan membiarkan mereka tertular penyakit. Hanya beberapa lingkungan sekitar yang dibatasi kawat berduri dan itulah pendekatan mereka untuk menangani penyakit.”

Ia juga menambahkan bahwa ribuan orang kehilangan tempat tinggal di Santa Ana, California, dan Honolulu setelah penduduk membakar daerah tempat tinggal orang yang terinfeksi. Belakangan, alas an ‘kondisi kesehatan’ dieksploitasi untuk membenarkan penahanan imigran Asia di Pulau Angel, San Francisco.

Kwok melihat sentimen anti-Asia yang terjadi saat ini “sangat mirip” dengan periode sejarah tersebut. “Berhubungan dengan penyakit, mereka [orang Asia] kotor, mereka mencemari negara kita [AS] menjadi alasan yang sama dan konsisten dengan gagasan tentang orang asing yang tidak bisa menjadi bagian dari Amerika.”

 

Perang Dunia II dan kamp pengasingan bagi orang Jepang

Menurut National WWII Museum, setelah pemboman Pearl Harbor, Presiden Franklin Roosevelt mengeluarkan perintah eksekutif pada 1942 yang menyebabkan pengasingan orang-orang Jepang, terlepas dari kewarganegaraan mereka.

Hampir semua orang Jepang-Amerika – lebih dari 120.000, menurut USCourts.gov – harus meninggalkan rumah mereka dan tinggal di kamp-kamp pengasingan selama sisa masa perang.

Meskipun merupakan pelanggaran hak konstitusional, hal itu dianggap sebagai masalah keamanan publik karena kekhawatiran orang Jepang-Amerika akan membantu melancarkan serangan militer.

Seperti yang dijelaskan Jeung, “Orang Jepang-Amerika dipandang sebagai pedagang yang tidak setia dan [karena itu] dipenjara.”

Mereka diberi waktu hanya beberapa hari sebelum harus melapor ke ‘pusat pertemuan’ sementara. Salah satu contoh kasusnya, banyak keluarga harus tinggal di kandang kuda berlantaikan tanah di arena pacuan kuda.

Ini seperti fasilitas yang lebih permanen dari ‘barak bergaya Angkatan Darat,’ dengan menara penjaga dan kawat berduri. Kamp tersebut bahkan tidak melindungi mereka dari cuaca panas atau dingin yang ekstrem, dan hanya ada sedikit privasi.

Namun, orang Jepang-Amerika menemukan cara untuk menciptakan rasa kebersamaan dengan mendirikan sekolah, pasar, dan surat kabar. Pada 1948, Kongres membayar $38 juta sebagai ganti rugi dan 40 tahun kemudian memberikan tambahan $20.000 kepada siapa pun yang masih hidup yang pernah dipaksa masuk ke kamp.

 

Gerakan Menuntut Hak Sipil

Meski undang-undang imigrasi yang secara eksplisit rasis dibatalkan pada 1940-an, masih ada batasan tentang berapa banyak orang Asia yang dapat beremigrasi ke AS setiap tahunnya dan ini menimbulkan gerakan menuntut hak-hak sipil di tahun 1960-an.

“Undang-undang tahun 1917 telah menetapkan zona larangan Asia, yang melarang orang dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara memasuki AS,” kata Jeung.

Tetapi kemudian, menurut Institut Kebijakan Migrasi, Undang-undang Imigrasi dan Kebangsaan 1965 menghapus batasan asal negara yang memprioritaskan imigran Eropa.

Kwok mengatakan bahwa perubahan ini merupakan akibat langsung dari gerakan hak-hak sipil dan perjuangan kemerdekaan Afrika-Amerika. Itu adalah tanggapan terhadap (gagasan bahwa) mungkin “semua hal yang kami lakukan untuk menjaga Amerika tetap putih, kami perlu menyingkirkan hal-hal itu,” jelasnya.

“Faktanya, para mahasiswa menciptakan istilah “Asia-Amerika (Asian American)” pada 1960-an, terinspirasi oleh gerakan Kekuatan Hitam (Black Power),” tambah Kwok.

Juga di tahun 60-an, menurut serikat pekerja United Farm Workers, sebagai tanggapan atas gaji dan kondisi kerja yang buruk, petani anggur Filipina Amerika mulai melakukan mogok kerja.

Pada 1970, aksi mogok kerja tersebut, yang dipimpin oleh Cesar Chavez, menetapkan kontrak serikat pekerja, gaji, dan lingkungan kerja yang lebih baik.

Meskipun penganiayaan terhadap pekerja Filipina mungkin tidak dianggap sebagai kekerasan eksplisit, “dieksploitasi sebagai pekerja juga menjadi bagian dari alasan (mengeksploitasi) orang-orang Asia dan yang berkulit coklat. Mereka dipandang sebagai tenaga kerja murah, orang luar mengambil pekerjaan pekerja kulit putih,” imbuh Jeung.

 

Pembunuhan Vincent Chin dan Kerusuhan L.A.

Pada 1980-an, AS mengalami resesi dan industri otomotif negara itu dikalahkan oleh Jepang. Pada 19 Juni 1982, dua pekerja mobil kulit putih, Ronald Ebens dan Michael Nitz, menyerang Vincent Chin yang berusia 27 tahun, seorang Tionghoa-Amerika, dengan tongkat baseball di daerah Detroit.

NBC News melaporkan bahwa para saksi mata mengatakan Ebens diduga mengatakan kepada Chin, “Karena orang-orang bajingan kecil seperti kalian, kami kehilangan pekerjaan.”

Chin – yang dikira orang Jepang oleh para penyerangnya, kata Jeung – meninggal empat hari kemudian. Ebens dan Nitz dihukum karena pembunuhan tetapi tidak pernah menjalani hukuman penjara.

“Ini contoh lain dari pengkambinghitaman. Sentimen anti-Jepang merajalela… di industri otomotif pada saat itu,” tambah Lew-Williams.

Sepuluh tahun kemudian, pada 1992, di Los Angeles meletus kerusuhan pascapemukulan terhadap laki-laki kulit hitam Rodney King, yang direkam video, oleh empat petugas polisi yang kemudian dibebaskan.

Pada saat itu, ketegangan antara komunitas Korea dan Kulit Hitam meningkat setelah penembakan fatal terhadap pelanggan Kulit Hitam oleh pemilik toko Korea di tahun sebelumnya dan dua kematian akibat penembakan imigran baru-baru ini oleh seorang perampok kulit hitam.

Menurut penelitian dari Young Oak Kim Center for Korean American Studies di University of California, Riverside, sekitar 2.200 bisnis milik Korea rusak dalam kerusuhan itu.

“Saat orang Amerika keturunan Asia pindah ke suatu lingkungan pemukiman, mereka sangat mungkin menghadapi permusuhan karena berbeda. Kurangnya perlindungan dari kepolisian adalah contoh lain dari… kekerasan yang disponsori negara,” kata Jeung.

 

Pascatragedi 11/9 hingga sekarang

Menurut Harvard University’s Pluralism Project (Proyek Pluralisme Universitas Harvard), setelah serangan teroris 11 September 2001, jumlah serangan terhadap orang-orang yang dianggap Muslim melonjak tajam.

Analisis dari Pew Research Center berdasarkan data FBI menemukan ada 93 serangan anti-Muslim di tahun 2001 dibandingkan dengan 12 kasus di tahun 2000.

Laporan yang sama juga menemukan lonjakan kekerasan anti-Muslim di tahun 2016. “Orang Asia Amerika dipandang sebagai teroris Muslim, hanya dari penampilan mereka. Sejak 2018, orang Asia Tenggara dideportasi secara massal karena undang-undang yang diberlakukan pada tahun 1996 yang mengizinkan imigran dideportasi karena kejahatan, meskipun sebenarnya tidak ada undang-undang seperti itu yang diberlakukan ketika kejahatan itu dilakukan,” jelas Jeung.

“Katakanlah mereka melakukan kejahatan, mereka membayar hukumannya. Tapi kemudian, mereka mendapat bahaya ganda saat mereka keluar dari penjara. Mereka dibebaskan, tapi kemudian mereka segera dideportasi.”

Orang Asia Selatan dan Muslim saat ini aktif memimpin gerakan melawan kebencian yang diarahkan pada orang Asia-Amerika. Salah satunya, ‘solidaritas pan-etnis (pan-ethnic solidarity).’

Aktivis saat ini juga belajar dari kebijaksanaan para tetua [orang tua atau aktivis sebelumnya] yang mengatur dan menyusun strategi [gerakan hak sipil] setelah pembunuhan Vincent Chin.

“Bagian dari kemajuan adalah bahwa kami berdiri di pundak aktivis sebelumnya, yang memiliki banyak wawasan tentang bagaimana pemerintah beroperasi, bagaimana rasisme memanifestasikan dirinya, bagaimana kami perlu bersiap dan mengubah narasinya,” tambah Jeung.

Nguyen menekankan pentingnya setiap orang mendidik diri mereka sendiri tentang kontribusi komunitas Asia-Amerika sebagai sarana untuk membantu pemahamannya.

“Sejarah ini [anti-Asia] tidak diajarkan di sekolah umum sebagaimana mestinya. Kita cenderung akan lebih mudah membenci orang, saat kita tidak mengenal mereka… saat kita meluangkan waktu untuk saling memahami, kita akan lebih banyak melihat hal yang menyatukan kita daripada yang memecah belah kita,” ujarnya.

 

Anti-Asia di berbagai negara

Pandemi benar-benar memperkuat virus kebencian dan rasisme yang telah berlangsung lama dan kejam terhadap orang-orang Asia. Ini tak hanya terjadi di Amerika tetapi juga di seluruh dunia. Informasi di bawah diambil dari Time.com.

Human Rights Watch di Italia, Rusia dan Brasil pada musim panas lalu melaporkan sejumlah kasus yang melibatkan diskriminasi anti-Asia dan xenofobia. Kejahatan rasial di Kanada juga dilaporkan meningkat.

Di Selandia Baru, penelitian oleh Komisi Hak Asasi Manusia di sana, yang dirilis bulan lalu, menemukan 54% responden Tionghoa dan 55% respondem orang Māori telah mengalami diskriminasi sejak dimulainya pandemi Covid-19.

Data polisi Inggris mengungkapkan adanya peningkatan 300% dalam kasus kejahatan rasial terhadap orang China, Asia Timur dan Tenggara pada kuartal pertama tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 dan 2019.

Selama setahun terakhir di Inggris, banyak pemilik restoran takeaway Tiongkong melaporkan mereka diludahi dan diserang, perawat keturunan ESEA (East and South East Asian) yang bekerja di Layanan Kesehatan Nasional telah melaporkan insiden pelecehan rasial dari pasien, dan orang-orang keturunan ESEA telah menjadi korban kekerasan di jalanan bermotif ras.

Aliansi Australia Asia menerima 377 laporan rasisme terkait Covid-19 antara April dan Juni tahun lalu. Pendirinya, Erin Wen Ai Chew, mengatakan bahwa organisasi tersebut sekarang telah mencatat lebih dari 500 insiden rasisme terkait Covid-19 sejak April 2020, dengan sekitar 40% di antaranya adalah penghinaan rasis biasa dan sekitar 11-12% melibatkan intimidasi fisik.

Hal ini mendorong komisioner diskriminasi ras Australia mendesak pemerintahnya untuk mengadopsi kerangka kerja anti-rasisme nasional baru untuk mengatasi prasangka terhadap komunitas Asia karena Covid-19.

“Apa yang terjadi di Amerika cenderung tereplikasi [dengan caranya sendiri] di Australia,” kata Chew. Hal ini juga sepertinya terjadi di negara-negara lain.

Di Inggris Raya, orang-orang keturunan ESEA telah menghadapi diskriminasi struktural dan rasisme selama beberapa dekade. Mulai dari, racial profiling, diskriminasi di tempat kerja, dan jaminan kesehatan yang lebih buruk daripada rekan kulit putih mereka.

Dalam konteks Australia dan Selandia Baru pun, rasisme anti-Asia memiliki sejarah yang panjang. Serangkaian undang-undang yang secara langsung ditujukan untuk membatasi migrasi orang Tionghoa ke Australia disahkan mulai akhir abad ke-19, berubah menjadi kebijakan “Australia Putih (White Australia)” di awal abad ke-20. Ini meninggalkan warisan menyakitkan yang masih terasa hingga hari ini.

Cerita serupa tentang perjuangan, penolakan dan diskriminasi telah terjadi di Selandia Baru. “Orang Asia secara tidak adil ‘diganggu’ [diperlakukan secara pilih kasih] selama lebih dari 150 tahun di Selandia Baru, baik oleh pemerintah, serta masyarakat. Menurut saya, jenis rasisme di Selandia Baru ini cenderung sangat tenang, lebih melembaga,” ungkap Meng Foon, komisaris hubungan ras di Komisi Hak Asasi Manusia Selandia Baru.

Dalam konteks rasisme secara general, Indonesia, baik pemerintah maupun kita sebagai masyarakatnya yang termasuk bagian ras Asia, terutama yang mayoritas, juga perlu turut berefleksi terkait berbagai kejahatan rasial yang masih menghantui, khususnya yang dialami orang-orang Papua, Tionghoa, dan kelompok minoritas lainnya sejak lama. Rasisme di antara sesama ras Asia pun telah terjadi.

 

Penulis: Hana Hanifah

Editor: Ahmad Nurcholish

Sumber: Today.com | Time.com | BBC.com | Npr.org

Konflik Mali: Masalah Keadilan, Bukan Jihad

Senin, 29 Maret 2021

 

Mali | kabardamai.id | Kamp pengungsian bermunculan di Mali karena persaingan lama antara penggembala Fulani dan petani Dogon diperburuk dalam perang Mali melawan Islam militan.

Mopti pernah menjadi tempat persinggahan wisatawan dalam perjalanan ke Timbuktu yang legendaris, atau untuk melihat rumah orang Dogon yang membelah tebing kuning Bandiagara.

Kota Mali, yang terkenal dengan masjid agung dan pasar garam batu, terletak di tempat pertemuan sungai Niger dan Bani. Saat sungai meluap, kota berubah menjadi serangkaian pulau.

Truk 4×4 (4WD) yang digunakan untuk mengangkut wisatawan diganti dengan kendaraan berlogo organisasi kemanusiaan demi keamanan karena pemerintah Mali tengah berjuang untuk membasmi gerakan Islam ekstremis yang telah berkembang dari utara negara itu sejak 2015.

Khadijah Hamadoun Diallo, seorang petani Fulani yang tinggal bersama anak-anaknya di kamp pengungsian selama sekitar empat bulan. Beberapa orang sudah ada di sana selama beberapa tahun.

Menurutnya, biasanya pengungsi datang lebih banyak setiap hari Minggu. Semua orang di pengungsian berdoa untuk kembalinya perdamaian dan keamanan.

“Pertama, tentara datang untuk menggeledah rumah kami, dan melakukan beberapa penangkapan di desa. Kemudian mereka kembali sebulan kemudian. Mereka tiba-tiba muncul, entah dari mana, dengan mobil pick up dan mulai menembak. Lalu, dengan bantuan Dozo, mereka membakar rumah kami. Sekarang, kami tidak punya apa-apa lagi di sana,” kata Diallo.

Dozo adalah persaudaraan pemburu tradisional yang telah membentuk milisi pertahanan diri yang menurut orang-orang Fulani dipersenjatai oleh tentara Mali dan digunakan untuk melakukan serangan terhadap mereka [Fulani].

Dalam satu penggerebekan pada Juni 2018, orang-orang Dozo mengepung sebuah desa di wilayah Mopti, memisahkan orang-orang dari kelompok etnis Fulani dari penduduk desa lainnya dan membunuh 32 orang karena dianggap mendukung para jihadis.

Kelompok Islam militant pertama kali muncul di daerah pedesaan di wilayah Mali tengah lebih dari 10 tahun yang lalu, dan mulai melancarkan serangan sporadis ke kantor-kantor polisi, para pejabat terpilih dan pemimpin agama yang menentang mereka sejak tahun 2012.

Mereka tumbuh dalam keberanian dan kekerasan, menyebabkan kerugian besar bagi pasukan keamanan Mali. Warga sipil tiba-tiba mendapati diri mereka tunduk pada undang-undang baru tidak resmi yang diberlakukan oleh para jihadis.

Amadou Koufa, seorang pengkhotbah radikal Fulani, adalah pendiri dan pemimpin Front Pembebasan Macina, yang bergabung dengan kelompok Islam militan lainnya untuk membentuk Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM).

Kelompok ini berjanji setia kepada al-Qaida di Maghrib Islam dan menjadi pemimpin cabang lokal kelompok jihadis tersebut.

Koufa berada di belakang lusinan serangan terhadap angkatan bersenjata Mali, mengambil bagian dalam serangan di kota Konna pada 2013, ketika gerilyawan Islam bergerak ke selatan Mali, yang kemudian hal ini mendorong intervensi Prancis.

Koufa, yang termasuk dalam daftar sanksi PBB karena hubungannya dengan al-Qaeda, merekrut para penggembala muda dengan memanfaatkan perasaan dikucilkan dan kurangnya peluang ekonomi di wilayah tersebut. Penduduk desa menyaksikan pemuda mereka berubah menjadi pejuang di bawah pengaruhnya.

“Saya melihat teman-teman yang meninggalkan desa dan kembali dengan sejumlah uang, terkadang dengan sepeda motor,” kata seorang pria berusia 30-an, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Baca juga: Konferensi Waligereja India (CCBI) Rilis Studi tentang Pekerja Migran di Masa Pandemi

Ia berasal dari daerah Mondoro di wilayah Mopti, Mali tengah, dekat perbatasan dengan Burkina Faso. Dirinya sekarang tinggal di tempat penampungan di tempat pembuangan sampah di ibu kota, Bamako, di mana para gembala Fulani dan keluarganya mendirikan kamp kumuh setelah melarikan diri dari kekerasan.

“Saat itu, saya tinggal bersama ibu dan adik laki-laki saya. Kami tidak punya ternak sendiri, jadi kami bekerja sebagai penggembala untuk orang lain. Saya pikir bergabung dengan jihadis adalah kesempatan untuk memulai yang baru,” ungkapnya.

Tetapi daya pikat untuk tujuan baru, dan sedikit uang, tidak bertahan lama. Hanya tiga bulan kemudian, ia dipukuli oleh rekan-rekan barunya yang puritan karena merokok. Dengan lutut yang patah parah, ia pun melarikan diri.

“Saya ada di sana demi uang atau sekecil apapun yang bisa kami dapatkan setelah bertengkar/berkelahi, berperang atau dari penduduk desa. Tapi yang lain ada di sana untuk balas dendam. Melawan pihak berwenang atau terkadang melawan tetangga yang berselisih dengan mereka. Para jihadis dapat menangkap, mengintimidasi atau membunuh siapapun yang mereka inginkan,” imbuhnya.

Bréma Ely Dicko, seorang antropolog Mali, mengatakan krisis telah mengubah tatanan mapan di Mali.

“Banyak di antara mereka yang bergabung dengan kelompok bersenjata adalah pemuda yang berasal dari masyarakat kelas bawah – yang disebut sebagai ‘tahanan (prisoners)’ atau ‘budak (slaves)’ di Mali – yang melayani kasta yang lebih tinggi. Banyak posisi otoritas, seperti kepala desa, imam, itu turun-temurun. Tapi sekarang, mereka yang memiliki kekuatan adalah mereka yang memiliki senjata,” paparnya.

Dia juga mengatakan orang-orang di wilayah itu “realistis tentang fakta bahwa negara tidak akan segera merebut kendali kembali [atas stabilitas negaranya]. Jadi, mereka beralih ke orang-orang yang dapat memberikan perlindungan dan stabilitas terbaik kepada mereka.”

Amarou Gourro Diallo tinggal di sepanjang Sungai Niger di sebuah flat kecil di atas bangunan bekas bank. Seperti ayah dan kakeknya sebelumnya, dia adalah kepala suku Nantaka, sebuah desa besar di seberang sungai yang lebar, tempat perahu kayu kecil mengangkut penumpang bolak-balik.

“Di sana berbeda. Tidak aman bagi Anda untuk menemui saya di sana,” katanya.

Ketika pertama kali melihat kelompok bersenjata berkeliaran, ia ketakutan. Dia ingat bagaimana seorang remaja yang ingin bergabung dengan mereka dipukuli oleh keluarganya untuk memberinya pelajaran.

Itu terjadi sekitar empat atau lima tahun lalu. Sejak itu, banyak anak muda meninggalkan rumah dan desanya untuk apa yang secara halus mereka sebut ‘hutan (the forest).’

Yang lain telah belajar untuk hidup di bawah beban para pembuat undang-undang baru itu, yang menutup sekolah, melarang musik, memberlakukan aturan berpakaian yang ketat, dan memberlakukan pajak mereka sendiri.

“Jika Anda mematuhi aturan mereka, mereka tidak akan memberi Anda masalah. Mereka juga mengumpulkan zakat, pajak [agama] atas properti, dalam bentuk uang atau ternak.”

Bagaimana dengan mereka yang tidak membayar? Dia tertawa dan bilang, “Anda harus membayar.” Tapi itu bukan lagi urusan utamanya. Pada 2018 penangkapan dimulai.

“Tentara Mali telah menyebabkan lebih banyak kerugian bagi kami. Mereka menangkap lusinan laki-laki Fulani yang mereka temukan. Saya termasuk di antara mereka,” kata Diallo.

“Mereka membebaskan beberapa dari kami, tapi membawa yang lain pergi dan membunuh mereka.” Dua puluh lima mayat kemudian ditemukan di beberapa kuburan massal.

“Mereka bilang, mereka semua [yang dibunuh] adalah teroris. Tapi mereka tidak bersalah. Beberapa dari mereka adalah orang tua yang tidak ada hubungannya dengan [pemberontakan] itu. Sampai hari ini, tidak pernah ada keadilan,” jelasnya.

Orang-orang Fulani, terutama yang laki-laki, secara otomatis dianggap sebagai tersangka oleh tentara Mali, kata Ousmane Dicko, presiden sayap pemuda Tabital Pulaaku di Mopti, sebuah organisasi sipil yang membela kepentingan Fulani.

“Ada banyak penangkapan dan eksekusi. Orang harus hidup dengan aturan yang diberlakukan oleh para jihadis. Tapi mereka juga dilecehkan, terkadang dibunuh, oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka,” ungkapnya.

Dorongan otoritas Mali untuk membentuk “kelompok-kelompok pertahanan diri” dalam upaya mengatasi pemberontakan telah menjadi katalis utama dalam eskalasi konflik di Mali.

“Tentara tidak mengetahui medan dengan baik, jadi Dogon mulai membimbing mereka. Sebagai balas dendam, para jihadis membunuh petani Dogon saat mereka pergi ke ladang dan membakar cadangan biji-bijian di desa,” kata Enock Sagara.

Ia mengatakan dirinya berafiliasi dengan milisi Dozo, yang dituduh melakukan pembantaian dan eksekusi mati terhadap orang-orang Fulani. “Ini adalah kebohongan. Kami hanya membela diri kami sendiri,” katanya.

Dalam perang Mali, semua orang melihat diri mereka sebagai korban orang lain.

“Kami tidak dapat mengabaikan bahwa para jihadis didukung oleh sesama [Fulani]. Mereka bersembunyi dengan berbaur dan keluar pada malam hari untuk menyerang. Kami telah menerima Fulani di tanah kami, tapi sekarang mereka menyakiti kami,” tambahnya.

Persaingan lama antara penggembala Fulani dan petani Dogon telah dieksploitasi oleh semua pihak dan selanjutnya diperburuk oleh tekanan demografis di wilayah itu dan penyebaran senjata.

Secara general, Negara tidak hadir dan para pemimpin agama dan masyarakat, yang tidak dapat menjamin keselamatan sesama penduduk desa, kehilangan otoritas mereka sehingga semakin sulit untuk menyelesaikan ketegangan melalui metode penyelesaian konflik secara tradisional dan bermartabat.

Menurut Proyek Lokasi & Data Peristiwa Konflik Bersenjata (Armed Conflict Location & Event Data Project), organisasi yang memantau dan menganalisis konflik, ada lebih dari 1.500 kematian terkait konflik yang tercatat di wilayah Mopti pada tahun 2020, tahun paling mematikan sejak dimulainya permusuhan.

“Ini tidak ada hubungannya dengan jihad atau dengan Islam. Apa yang saya lihat adalah orang-orang yang dirampas, yang kerabatnya telah terbunuh. Mereka angkat senjata untuk menuntut keadilan. Keadaan menjadi semakin buruk ketika para pemuda pergi ke ‘hutan’ untuk berperang, tapi bagaimana bisa kami menghentikan mereka?”kata Hamadoun Bolly (56) yang harus meninggalkan desanya dua tahun lalu. Ia kehilangan lusinan sapi, domba dan semua miliknya.

 

Diterjemahkan dan disunting oleh Hana Hanifah dari Theguardian.com

Konferensi Waligereja India (CCBI) Rilis Studi tentang Pekerja Migran di Masa Pandemi

Senin, 29 Maret 2021

 

New Delhi – The Conference of Catholic Bishops’ of India (CCBI) Commission for Migrants and Workers India Federation, pada awal Maret, merilis hasil penelitian yang disponsorinya tentang pekerja migran – dari berbagai suku – (tribal migrants) di New Delhi India.

Penelitian berjudul “Tribal Migrants in Delhi City: A Pre Covid and Post Covid Analysis (Migran Suku di Kota Delhi: Analisis Sebelum dan Pasca-Covid)” disponsori dengan dana patungan CCBI.

Studi tersebut mengungkapkan kenyataan suram tentang sebagian besar pekerja migran di New Delhi yang menderita kemiskinan endemik dan upah rendah di tengah tidak adanya keselamatan kerja dan keamanan sosial-ekonomi.

Baca Juga : Wapres: Solidaritas Kebangsaan Diperlukan untuk Atasi Pandemi

Sebelumnya, menurut Survei Ekonomi India 2016-17, di India dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar, sekitar sembilan juta orang bermigrasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain setiap tahunnya karena alasan sosial-ekonomi.

Dipimpin oleh peneliti terkenal Lata Jayaraj, survei terbaru yang didanai oleh CCBI mencakup para migran yang termasuk dalam komunitas suku dari negara bagian tetangga di India hingga New Delhi.  Studi ini menganalisis faktor-faktor pendorong sosio-ekonomi para migran dalam situasi pra- dan pasca-Covid.

“Studi ini merupakan upaya untuk melihat berbagai faktor di balik migrasi, berbagai masalah yang dihadapi oleh para pekerja migran ini, serta untuk menganalisis sistem dukungan yang dimiliki lembaga pemerintah dan LSM untuk mereka,” kata Pastor Jaison Vadassery, sekretaris Komisi Migran CCBI.

Penelitian tersebut kemudian merekomendasikan strategi efektif multi-cabang dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk mendampingi serta membantu pekerja migran yang miskin dan rentan untuk mengatasi kondisi mereka yang menyedihkan.

Studi tersebut menggunakan analisis mendalam terhadap pekerja migran di sektor konstruksi Delhi. Penelitian ini menjangkau 45 responden, laki-laki dan perempuan, sebagai sampel yang memberikan informasi yang diperlukan melalui studi kasus, diskusi kelompok terfokus, dan observasi peserta.

Sekitar 91 persen pekerja migran suku di sektor konstruksi berusia di bawah 50 tahun, sementara hanya 8,8 persen yang berusia di atas 50 tahun. Sektor ini sebagian besar didominasi laki-laki, 93,3 persen laki-laki. Mayoritas dari mereka beragama Hindu.

Sektor konstruksi New Delhi, sebagai ibu kota negara, menarik perhatian mereka karena memiliki banyak bangunan komersial, perumahan, serta proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung.

Sekitar 44 persen pekerja menyebutkan pendidikan yang buruk sebagai alasan yang mendorong mereka untuk bekerja di sektor konstruksi, 36 persen menyatakan karena kemiskinan, dan 29 persen merujuk alasan lain.

Sebanyak 76 persen responden memiliki pekerjaan tetap dan sisanya adalah pekerja tidak tetap. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan sebagai pekerja tidak terampil dan mereka tidak memiliki sistem pembayaran khusus dan dibayar setiap hari, mingguan, dua minggu, atau bulanan.

Rata-rata, para pekerja mendapatkan 279 rupee (US $3,80) per hari, lebih rendah dari upah harian minimum pemerintah sebesar 368-407 rupee ($5-5,60). Hanya 20 persen yang memiliki gaji rutin dan sebagian besar dari mereka mengalami pemotongan gaji secara teratur.

Semua responden mengatakan bahwa mereka tinggal di rumah kontrakan dengan harga sewa rendah. Meskipun mayoritas memiliki rumah di desa masing-masing, namun sebagian besar dalam kondisi bobrok dan beberapa melaporkan bahwa rumah mereka berupa gubuk. Lebih parah, sekitar 37 persen tidak memiliki rumah.

Tidak ada responden yang mengatakan bahwa mereka pernah menerima atau mengikuti pelatihan sebelumnya, termasuk pelatihan sebelum bekerja, dan tidak ada yang memiliki kontrak kerja, tunjangan medis atau tunjangan sosial dari pemberi kerja.

Di tempat kerja, mereka juga tidak mendapatkan perlengkapan keselamatan dari pemberi kerja, seperti helm. Sekitar 64 persen pekerja dapat menabung secara minimal dari pendapatan mereka dan 36 persen tidak memiliki tabungan sama sekali.

Pandemi Covid-19 telah memengaruhi sebagian besar pekerja migran karena mereka kehilangan mata pencaharian dan menghadapi kesulitan ekstrem ketika pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, tanpa pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba mengumumkan lockdown nasional pada 24 Maret tahun lalu untuk membendung penyebaran virus korona.

Selama lockdown, Jutaan pekerja migran yang menganggur terpaksa berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai desa mereka di negara bagian asal, karena tidak ada fasilitas transportasi yang layak. Beberapa dari mereka meninggal karena kelaparan dan kecelakaan dalam perjalanan.

Lebih lanjut, studi tersebut menemukan bahwa banyak migran terpaksa meninggalkan Delhi dan kembali ke desa mereka, di mana mereka melakukan pekerjaan di lahan pertanian dengan upah yang jauh lebih rendah.

Meskipun pemerintah memberikan uang tunai dan jatah makanan untuk masyarakat miskin, sekitar 62 persen tidak memiliki informasi tentang skema tersebut, dan 37 persen tidak memiliki informasi tentang cara mengaksesnya.

Berkaca dari India, Indonesia, sebagai negara yang termasuk berpenduduk terpadat, perlu juga untuk merujuk pada berbagai studi terkait efek pandemi di Indonesia dan meninjau ulang skema bantuan untuk masyarakat miskin agar informasi, termasuk cara mengaksesnya, dapat sampai dengan baik ke masyarakat sasaran secara tepat.

 

Penulis: Hana Hanifah

Sumber: Ucanews.com

Laporan Forum Internasional tentang Isu Minoritas

Kamis, 25 Maret 2021

 

Jenewa Upaya mengatasi ‘tsunami’ kebencian dan xenofobia di media sosial cenderung gagal karena faktanya, kebencian malah meningkat, bukan berkurang.

Begitu yang disampaikan Pelapor Khusus kegiatan PBB untuk masalah minoritas, Dr. Fernand de Varennes dalam presentasi laporannya tentang hasil Forum ke-13 tentang Masalah Minoritas pada sesi pertemuan terakhir Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss.

Di banyak negara, sebanyak tiga perempat atau lebih korban ujaran kebencian online adalah anggota kelompok minoritas. Perempuan yang termasuk dalam kelompok ini paling banyak menjadi sasaran.

“Terlalu sering, ujaran kebencian diikuti oleh kejahatan kebencian dan kekerasan. Hal ini menjadi dasar untuk aksi dehumanisasi dan pengkambinghitaman minoritas, dan sekaligus menormalkan kebencian. Kita perlu belajar dari sejarah dan menempatkan semua upaya kita dalam menghapus ujaran kebencian dari ruang online,” jelas de Varennes.

Forum on Minority Issues, sebuah acara tahunan yang berlangsung tahun lalu (2020) secara virtual karena pembatasan kegiatan akibat pandemi, mempertemukan para pembela hak asasi manusia dari komunitas minoritas, perusahaan internet dan platform media sosial, organisasi non-pemerintah, negara, akademisi, dan pakar dari PBB untuk dialog terbuka dan interaktif.

Tema dialog tersebut berfokus pada munculnya ujaran kebencian online yang mengganggu dan meningkat terhadap minoritas. Diskusi ini kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan.

 

Membentuk kerangka peraturan internasional

Ujaran kebencian online menjadi perhatian banyak orang, namun laporan tersebut menyoroti kurangnya kecakapan dalam menanganinya. Ini menjelaskan kelambanan upaya penanganan yang berulang. Bahkan, alih-alih mengatasi, malah mengakibatkan masalah lain, yaitu pelanggaran kebebasan berekspresi.

Oleh karena itu, laporan tersebut menyerukan “kerangka peraturan internasional’ yang berpusat pada, dan didorong oleh, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Gelombang besar kebencian dan xenofobia saat ini membutuhkan pedoman yang jelasan dan konsisten, serta fokus pada pemahaman yang dibangun di atas hukum hak asasi manusia internasional, bukan hanya sekadar renungan,” terang de Varennes.

Lebih lanjut, definisi hukum tentang ujaran kebencian yang dapat diterima secara internasional harus diadopsi sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, khususnya tentang kebebasan berekspresi.

Baca juga: Usaha Mengakhiri Rasisme Anti-Asia di Amerika Serikat

Memprioritaskan minoritas adalah kuncinya

Dengan minoritas yang menjadi mayoritas korban ujaran kebencian online, pihak platform media sosial harus memprioritaskan laporn mereka dalam upaya mengatasi ujaran kebencian.

Tak hanya itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebutuhan semua minoritas, bukan hanya beberapa kelompok minoritas saja.

Platform media sosial harus “meningkatkan permainan mereka” dan secara aktif menyinkronkan standar komunitas mereka dengan kewajiban hak asasi manusia internasional, terutama untuk melindungi minoritas.

De Varennes mencatat bahwa sekarang sudah ada gerakan untuk mulai ke arah ini. Namun, beberapa platform tampaknya selalu mengabaikan atau salah memahami apa yang disyaratkan oleh standar hak asasi manusia internasional.

 

Menuju ruang online yang lebih aman untuk minoritas

Lebih lanjut, laporan juga merekomendasikan pengadaan kebijakan tanpa toleransi untuk ujaran kebencian, kejahatan rasial, dan rasisme terhadap minoritas harus diadopsi oleh negara dan perusahaan teknologi dan media sosial. Pemantauan yang ketat terhadap ujaran kebencian dan rasisme juga merupakan persyaratan penting.

Kemudian, negara perlu memastikan bahwa Internet dan platform media sosial menawarkan lingkungan yang aman sehingga benar-benar menjamin kebebasan berekspresi, dan pemberdayaan anggota minoritas nasional, etnis, agama dan bahasa.

“Seluruh masyarakat saat ini diracuni dengan informasi yang salah dan ujaran kebencian. Kita perlu menghentikan ini. Setiap orang harus memiliki akses yang aman dan terjamin ke media sosial, dengan kemampuan untuk mengekspresikan diri, tanpa risiko menjadi korban diskriminasi, rasisme, kekerasan ataupun permusuhan,” tegas de Varennes.

 

Diterjemahkan dan disunting dari Ohchr.org oleh Hana Hanifah

Australia Berhenti Gunakan “Ekstremisme Islam” dan “Ekstremisme Sayap Kanan”

Rabu, 24 Maret 2021

 

Canberra – Organisasi Intelijen Keamanan Australia (The Australian Security Inteligence Organisation/ASIO), mulai Rabu (17/3), berhenti menggunakana istilah “ekstremisme sayap kanan” dan “ekstremisme Islam” saat berbicara tentang ancaman kekerasan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jendral ASIO Mike Burgess laporan Threat Assessment tahun keduanya di Canberra pada tanggal tersebut.

Sebelumnya, mitra intelejen Australia: keempat negara (Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Kanada) dalam Five Eyes (Australia, Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Kanada), sudah lebih dahulu mengubah istilah yang digunakan terkait ancaman kekerasan saat ini.                                                                                              

Ia mengatakan bahwa organisasinya sadar bahwa nama dan label yang digunakan dalam menunjuk sesuatu itu penting. Karena itu, sebagai gantinya, ASIO akan menggunakan istilah yang lebih luas, yaitu “ekstremisme kekerasan yang dimotivasi secara ideologis (ideologically motivated extremism)” dan “ekstremisme kekerasan yang dimotivasi oleh agama (religiously motivated violent extremism).”

Menurut Burgess, kedua istilah pengganti itu lebih tepat dalam menggambarkan fenomena ancaman kekerasan dan keamanan.

“Kata-kata itu penting. Kata-kata bisa sangat kuat dalam cara mereka membingkai suatu masalah dan cara membuat orang berpikir tentang suatu masalah,” jelas Burgess.

ASIO tidak menyelidiki orang semata-mata karena pandangan politik dan agama mereka sehingga label seperti ‘kiri’ dan ‘kanan’ sering mengalihkan perhatian dari sifat ancaman yang sebenarnya. “Fokus ASIO adalah ancaman kekerasan,” tegasnya.

Istilah “ekstrimisme Islam” dinilai oleh kelompok-kelompok Muslim sebagai representasi Islam yang keliru dan merusak. Istilah tersebut juga menstigmatisasi Islam dengan stereotip yang cenderung memicu perpecahan.

Dia menambahkan bahasa yang digunakan ASIO “perlu berevolusi agar sesuai dengan konteks ancaman yang terus berkembang.”

Baca juga: Sri Lanka akan Larang Pemakaian Burka secara Permanen

Selama setahun terakhir, penyelidikan ASIO terkait ekstremisme ideologis meningkat dari 30 menjadi 40 persen. Wajah ancaman itu juga berkembang dan melebar.

Badan-badan keamanan melihat semakin banyak individu (pelaku) yang sama sekali tidak cocok dengan spektrum kiri-kanan. Mereka justru dimotivasi oleh masalah sosial atau ekonomi.

Usia rata-rata pelaku adalah 25 tahun. Selain itu, ironisnya, ada juga remaja berusia 15-16 tahun yang diradikalisasi.

Dia mengatakan penyelidikan ini telah terjadi di semua negara bagian dan teritori Australia, bahkan hingga ke pedesaan. Hal ini memberikan peringatan bahwa ancaman ekstremisme semakin berkembang dengan subur.

Selama pandemi korona, kelompok ekstremis dan mata-mata asing menggunakan internet untuk memperluas penyebaran ekstremismenya dan hal ini menimbulkan tantangan baru bagi badan keamanan.

Bagi mereka yang khususnya berniat melakukan kekerasan, lebih banyak waktu di rumah secara online berarti lebih banyak waktu dengan internet yang mengarahkan pada radikalisasi. Mereka dapat mengakses manifesto penuh kebencian dan instruksi penyerangan secara langsung tanpa halangan.

“Propaganda sayap kanan ekstrem menggunakan Covid19 untuk menggambarkan pemerintah sebagai penindas, dan globalisasi, multikulturalisme, dan demokrasi sebagai cacat dan gagal. Narasi ekstremis Islam menggambarkan pandemi sebagai pembalasan Ilahi terhadap Barat karena dianggap telah menganiaya umat Muslim,” tambah Burgess.

Mata-mata asing meningkatkan aktivitas online dan mengubah pendekatan mereka untuk merekrut target selama pandemi.

 

Penulis: Hana Hanifah

Sumber: Sbs.com I Smh.com.au I Kompas.com

Desa Piplantri Merayakan Kelahiran Anak Perempuan dengan Menanam 111 Pohon

Selasa, 23 Maret 2021

 

India – Tanpa mengabaikan berbagai budaya yang menghormati perempuan, stereotip bahwa anak perempuan, termasuk perempuan dewasa, lebih rendah dibandingkan anak laki-laki masih berkembang di berbagai budaya di dunia, salah satunya di India.

Diolah dari informasi yang diterbitkan Bbc.com (22/3), Dusun Piplantri, barat laut India, merupakan salah satu desa di India yang meyakini stereotip tersebut sejak lama. Bahkan termasuk perempuan dewasa yang kemudian menjadi para ibu juga akan lebih senang jika melahirkan anak laki-laki.

 

Sebuah permulaan kecil

Seperti di sebagian besar daerah di India, anak perempuan di sini dipandang sebagai beban finansial keluarga dan diremehkan dibandingkan dengan anak laki-laki, yang biasanya membantu orang tua menghasilkan uang.

Pandangan tersebut kemudian berubah ketika Kepala Desa, Shyam Sunder Paliwal, pada 2007, kehilangan putrinya (17 tahun) akibat dehidrasi. Dusunnya mengalami kekeringan akibat pertambangan marmer di wilayah itu telah menggunduli perbukitan pada 2005 ketika Paliwal menjadi kepala desa.

Merasakan kesedihan yang mandalam mendorong Paliwal ingin mengabadikan ingatan tentang anaknya. Ia dan keluarganya kemudian menanam pohon di dekat pintu masuk desa dan mencantumkan nama mendiang putrinya di dekat sebuah pohon.

Paliwal kemudian berpikir, “mengapa tidak menjadikan ‘ritual’ yang ia lakukan menjadi program yang lebih luas? Jika kita bisa melakukannya atas nama seorang anak perempuan, mengapa tidak melakukannya untuk semua anak perempuan yang lahir? Selain itu, ini dapat sekaligus melakukan penghijauan tanah yang kering.”

Ia pun melaksanakan programnya dan tak lama setelahnya, penduduk desa lainnya mulai mengikuti jejak Paliwal. Hingga kini, setiap kali seorang anak perempuan lahir di Piplantri, penduduk desa menanam 111 pohon untuk menghormati anak perempuan itu dan untuk meregenerasi lingkungan. Angka tersebut merupakan angka keberuntungan bagi umat Hindu setempat.

‘Ritual’ tersebut membuat dusun Piplantri berhasil menumbuhkan lebih dari 350.000 pohon, mulai dari pohon mangga dan gooseberry hingga kayu cendana. Tanaman itu tumbuh di tanah yang dulunya tandus, yang luasnya mencakup sekitar 1.000 hektar.

Ide Paliwal yang sukses ini kemudian menjadi contoh program penghijauan lingkungan di India dan gerakan eko-feminisme yang lebih luas.

Ide ini juga kemudian berkembang ke arah yang lebih prospektif. Selain dengan menanam pohon, orang tua dengan anak perempuan juga menandatangani pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menikahkan putri mereka sebelum berusia 18 tahun dan akan membiarkan mereka menyelesaikan sekolah.

Penduduk desa juga ikut serta membuka rekening deposito tetap untuk setiap anak perempuan sebesar 31.000 rupee (Rp 6,1 juta). Setiap anak perempuan mereka dapat mengakses tabungan itu setelah mereka berusia 18 tahun untuk keperluan pendidikannya atau untuk meringankan biaya pernikahannya.

Selain itu, setiap bulan Agustus selama musim hujan, penduduk Piplantri khusus mengadakan upacara penanaman pohon untuk semua anak perempuan yang lahir dalam 12 bulan sebelumnya.

Tak hanya tentang kelahira, penduduk desa juga menanam 11 pohon setiap kali ada yang meninggal. Semua penanaman dilakukan di atas tanah komunal yang tersebar di desa.

Paliwal memperkirakan bahwa sekitar ada 60 anak perempuan lahir setiap tahun di desa yang berpenduduk 5.500 orang ini.

Pohon-pohon yang tumbuh itu juga kemudian dihormati dan menjadi semacam simbol pengingat kehidupan mereka. Air pun melimpah. Lahan hijau ini juga kemudian menjadi strategi desa untuk memberikan sumber penghidupan bagi penduduknya.

Gadis-gadis dewasa yang memiliki pohon, yang ditanam atas nama mereka, datang untuk mengikat gelang rakhi di sekitar pohon yang muda dan menganggap mereka saudara kandung yang dihormati selama festival Raksha Bandhan.

Tak hanya itu, di salah satu bagian desa, pejabat desa didorong untuk bersumpah di pohon beringin untuk bekerja secara bertanggung jawab dan melindungi lingkungan.

Dengan banyaknya pohon yang tumbuh di Piplantri, permukaan air tanahnya ikut meningkat. Selain itu, perubahan lanskap dan cara pandang telah meningkatkan status perempuan di sana.

Nikita Paliwal (tidak ada hubungannya dengan Shyam Sunder Paliwa;), sekarang berusia 14 tahun, adalah salah satu anak perempuan pertama yang memiliki pohon atas namanya.

Ia bercita-cita menjadi seorang dokter dan bekerja untuk orang miskin. “Kita juga harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” katanya.

Nanubhai Paliwal, bibi Nikita, mengungkapkan bahwa dia memiliki dua anak laki-laki. Namun, saat Piplantri mulai menghormati perempuan, dia mulai berdoa supaya mendapat cucu perempuan hingga ia mendapatkan dua cucu perempuan dan pohon ditanam saat mereka lahir.

“Tadinya mereka (anak perempuan) dianggap sebagai beban. Sekarang, menurut kami tidak seperti itu. Kami tak lagi berharap kami harus mendapat anak laki-laki. Ini adalah desa kecil.

Kami bekerja keras, kami menjadikannya istimewa dan dengan cara ini kami mendapatkan pekerjaan dan penghasilan juga,” ujarnya.

Baca juga: Peran Perempuan dalam Kelestarian Hutan Alam

Hubungan yang berkesinambungan antara manusia dan alam

Shyam Sunder Paliwal mengatakan, “Cara kami adalah menciptakan lapangan kerja melalui sumber daya alam. Kami telah mendirikan koperasi perempuan yang membuat produk dari lidah buaya, seperti jus, bahan makanan, dan gel, untuk dijual.”

Ke depannya, mereka berencana untuk mengembangkan produk yang terbuat dari buah gooseberry, bambu, dan madu, yang semuanya telah ditanam sebagai bagian dari upaya penghijauan desa.

Reboisasi yang berkesinambungan akan mengimbangi degadrasi yang dibawa oleh pabrik atau pertambangan yang dibangun.

“Semakin banyak tanaman hijau akan semakin menghasilkan lebih banyak hujan,” katanya.

Air hujan ditampung dengan mengarahkan limpasan air ke parit, tanggul, bendungan sehingga meningkatkan permukaan air tanah.

Di seberang desa, poster besar yang menunjukkan gambar sebelum dan sesudah, menjadi bukti transformasi Piplantri: dari desa yang kering dan coklat menjadi hijau.

Nimisha Gupta, Kepala Eksekutif badan pemerintahan lokal di distrik tersebut mengapresiasi yang dilakukan Paliwal dan desanya.

“Saya dapat melihat perbedaan besar antara tahun 2007-2008 dan sekarang. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana satu orang dapat mempengaruhi perubahan. Dan skema pemerintah, jika dilaksanakan dengan benar, bisa menghasilkan keajaiban. Tapi tidak semua desa memanfaatkan anggaran dengan baik. Piplantri menjadi contoh kesinambungan mendalam antara lingkungan dengan masyarakat.”

Pada 2018, pemerintah negara bagian Rajasthan mendirikan pusat pelatihan di Piplantri, yang menjadi model percontohan, untuk mengedukasi masyarakat terkait yang dilakukan di desa ini.

Para insinyur, pejabat, dan penduduk dari distrik lain yang mau belajar meniru model cara penampungan air dan penanaman pohon Piplantri berdatangan ke pusat pelatihan itu.

Secara terus menerus, sekitar 50 hingga 60 pengunjung akan datang ke Piplantri dan tinggal di sana selama beberapa hari. Kebanyakan dari mereka datang untuk menghadiri lokakarya di pusat pelatihan.

Untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung, Piplantri kini memiliki rumah-rumah yang diperuntukkan untuk melayani para tamu.

 

“Banyak hal yang telah berubah”

Itu yang dikatakan Sangeeta Paliwal (tidak ada hubungannya dengan Nikita Paliwal atau Shyam Sunder Paliwal), seorang ibu dari puteri berusia dua tahun.

12 tahun lalu, setelah menikah, ia pindah ke Piplantri. Ia mengatakan bahwa ia dulu memilik akses pendidikan yang terbatas. Kini, ia menaruh harapan besar pada putrinya.

Ia bertekad agar putrinya harus berpendidikan dulu dan baru memikirkan pernikahan setelahnya. Kini semakin banyak anak perempuan yang bersekolah dibanding 10 tahun terakhir.

Sebelumnya, saat di desanya sendiri, Sangeeta biasa menutupi wajahnya (dengan sari dan tangannya) karena mengikuti praktik konservatif ghunghat (untuk kesopanan perempuan). Semenjak di Piplantri yang berubah, ia tidak lagi melakukannya. Ia meraih dan menikmati hak kebebasannya.

Di desa ini, ia bisa menyelesaikan gelar kuliahnya melalui pembelajaran jarak jauh. Dia bisa mengemudikan mobil, dan dia bahkan sudah mulai bekerja.

Perubahan kecil yang terus-menerus sungguh mampu menciptakan perubahan besar.

 

Penulis: Hana Hanifah

Sumber: BBC.com

Pengadilan Jepang: Larangan Pernikahan Sejenis Tindakan “Inkonstitusional”

Jumat, 19 Maret 2021

 

Jepang – Pengadilan negeri Sapporo di Jepang telah membuat tonggak sejarah dengan merilis keputusan bahwa kegagalan negara dalam mengakui pernikahan sejenis merupakan “inkonstitusional”.

Konstitusi Jepang, seperrti diwartakan BBC,  mengartikan pernikahan adalah penyatuan antara “dua jenis kelamin”.

Tapi Pengadilan Sapporo memutuskan bahwa definisi ini telah menafikan kesetaraan terhadap pasangan yang dijamin secara konstitusi. Keputusan ini dianggap kemenangan simbolis bagi aktivis LGBTQ.

Pengadilan tersebut mengatakan seksualitas, seperti ras dan jenis kelamin, bukanlah masalah preferensi individu, oleh karena itu melarang pasangan sesama jenis untuk menerima manfaat seperti yang diberikan kepada pasangan heteroseksual tidak dapat dibenarkan.

Jepang merupakan satu-satunya negara di kelompok negara maju G7 yang tidak mengizinkan pernikahan sejenis.

BBC mengulas bahwa itu merupakan salah satu kasus yang dibawa kelompok LGBTQ ke pengadilan negeri di pelbagai wilayah Jepang atas tuntutan kelompok pasangan sejenis yang mencari ganti rugi akibat persoalan kesehatan mental.

Dalam putusan ini, pengadilan Sapporo menolak gugatan atas klaim kompensasi sebesar satu juta yen (Rp130 juta) per orang. Gugatan itu dilandasi oleh penolakan hak yang sama antara pasangan sejenis dengan pasangan heteroseksual.

Tapi, dalam putusan lainnya menyebutkan, melarang pasangan sejenis untuk menikah sebagai inkonstitusional.

Hakim Tomoko Takebe mengatakan dalam keputusannya bahwa tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis melanggar Pasal 14 Konstitusi Jepang yang melarang diskriminasi ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial atau asal keluarga.

Ai Nakajima, salah satu penggugat, mengatakan kepada BBC: “Ini merupakan lompatan besar di Jepang… Kami semakin dekat untuk mewujudkan impian kami menjadi kenyataan.”

 

Sama-sama Menguntungkan

Manfaat hukum dari pernikahan harus sama-sama menguntungkan baik homoseksual maupun heteroseksual, kata pengadilan itu, menurut salinan ringkasan keputusan.

Keputusan pengadilan tersebut tidak berarti akan ada perubahan langsung pada kebijakan pemerintah, tetapi dapat mempengaruhi keputusan gugatan-gugatan hukum lainnya yang tertunda dan mendorong pemerintah untuk mengubah undang-undang tersebut.

VOA melaporkan,  kesadaran dan dukungan untuk orang-orang LGBTQ meningkat di Jepang, diskriminasi tetap ada. Pasangan sesama jenis tidak dapat mewarisi rumah, properti, dan aset pasangannya, atau memiliki hak pengasuhan atas anak manapun. Lebih banyak kota kini memberlakukan peraturan “kemitraan” sehingga pasangan sesama jenis dapat lebih mudah menyewa apartemen, tetapi mereka tidak terikat secara hukum.

Dalam masyarakat di mana tekanan untuk menyesuaikan diri sangat kuat, banyak kaum gay menyembunyikan seksualitas mereka, karena takut prasangka buruk di rumah, sekolah atau tempat kerja. Orang-orang transgender juga mengalami kesulitan dalam masyarakat yang identitas gendernya sangat spesifik.

Gerakan untuk persamaan hak-hak LGBTQ di Jepang tertinggal karena anggota komunitas itu sebagian besar telah terpinggirkan.

Dalam ulasannya, VOA menyebut, meskipun Jepang adalah satu-satunya negara G7 yang masih menolak melegalkan pernikahan sesama jenis, penolakan seperti itu bukanlah hal yang aneh di Asia. Taiwan adalah satu-satunya tempat di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, dengan ribuan pasangan menikah sejak undang-undang tersebut disahkan pada Mei 2019.

Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang memegang teguh pandangan ultrakonservatif mengenai keluarga dan kebijakan-kebijakannya telah menghambat kemajuan perempuan dan penerimaan keragaman seksual. Para anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah berulang kali dikritik karena membuat pernyataan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas seksual.

Baca juga: Kisah Hidup Nida dan Mohan, Pasangan Pernikahan Beda Agama di India

Kemenangan Simbolis bagi LGBTQ

Mengutip BBC News Japan, BBC Indonesia menyebut bahwa “Inkonstitusional” – merupakan satu kata yang telah diperjuangkan banyak orang selama bertahun-tahun.

Di Jepang, di mana tekanan dari teman sebaya tinggi tinggi dan penekanan itu dibenarkan, menjadi minoritas dalam bentuk apa pun itu sulit – terutama ketika berbicara lantang.

“Tapi ini telah berubah – banyak orang mengakui pentingnya keberagaman,” tulis BBC (18/3).

Putusan pengadilan tersebut menandai titik balik yang jelas. Meskipun pengadilan menolak klaim kompensasi, banyak yang mengatakan ini adalah kemenangan tersendiri untuk mencapai putusan penting ini.

Ryosuke Kunimi, satu dari penggugat, mengatakan, “Ketua majelis hakim mengatakan bahwa diskriminasi berdasarkan perbedaan alamiah seksualitas merupakan pelanggaran dari Pasal 14. Saya tak bisa berhenti menangis.”

“Ini adalah kemenangan – tapi perjuangan masih panjang,” tulis Sakiko Shiraishi, BBC News, Japan.

Sejak 2015, sejumlah kota mengeluarkan sertifikat bagi pasangan sejenis. Tapi mereka tidak terikat secara hukum, dan tidak mendapat jaminan persamaan hak yang sama seperti pasangan yang menikah.

Tapi jajak pendapat terbaru mengindikasikan bahwa mayoritas anak muda di Jepang menyukai pernikahan sejenis.

 

Vatikan: Gereja Katolik tidak Dapat Memberkati Pernikahan Pasangan Sejenis

Sebelumnya, Departemen Doktrin Vatikan menghapus kemungkinan Gereja Katolik Roma memberkati pernikahan sesama jenis. Tetapi kaum gay harus diperlakukan “dengan hormat dan bermartabat”.

DW mewartakan, dalam sebuah pernyataan yang telah disetujui oleh Paus Fransiskus, kantor ortodoksi Vatikan mengumumkan pada hari Senin (15/03) bahwa Gereja Katolik Roma tidak dapat memberkati pernikahan sesama jenis.

Pernyataan tersebut datang dari Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) atau Kongregasi Doktrin Ajaran Iman Katolik, sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai kewenangan gereja untuk memberkati pernikahan sesama jenis.

“Negatif” adalah jawaban yang ditandatangani oleh Kardinal Luis Ladaria, yang mengepalai CDF, yang didirikan pada Abad Pertengahan sekitar tahun 1542 – untuk memerangi bidah.

Ladaria mengatakan pernikahan sesama jenis tidak mungkin terjadi, meskipun ada “elemen positif” tetapi Tuhan tidak dapat “memberkati dosa.”

Keputusan itu dikeluarkan kurang dari seminggu setelah Uni Eropa (UE) mendeklarasikan dirinya sebagai “zona kebebasan” LGBTQ +. [ ]

 

Penulis: A. Nicholas

Editor: –

Sumber: BBC.com | VOAIndonesia.com | DW.com

Komunitas Buddhis Samye Ling Minta Dukungan untuk Perdamaian

Jumat, 19 Maret 2021

 

Skotlandia – Komunitas Buddhis Samye Ling di Skotlandia adakan petisi online untuk menentang pembangunan lapang tembak demi menjaga perdamaian di wilayah sekitar kuil tersebut.

Hal ini diberitakan oleh Theguardian.com pada Minggu lalu (14/3).

Samye Ling terletak di desa Eskdalemuir di Dumfries dan Galloway yang dikelilingi padang rumput, lahan pertanian dan batu neolitik.

Namun, meskipun menjadi tempat yang biasanya dicirikan oleh kedamaian dan ketenangan, populasi monastik Eskdalemuir sekarang menjadi pusat perselisihan antara pedagang senjata api, klub menembak, dan militer Amerika Serikat.

Perselisihan tersebut menyangkut dua rencana berisiko oleh peternakan di sekitar untuk memperluas lapangan tembak di wilayah perbatasannya.

Pertama, di pertanian Over Cassock sekitar lima mil dari Samye Ling. Proyek ini berusaha untuk mengganti bangunan sementara dengan struktur permanen.  

Kedua, di pertanian Clerkhill yang hanya berjarak dua mil, untuk memperluas jarak tembak, yang dibuka Maret lalu tetapi ditutup delapan bulan kemudian jika tidak ada persetujuan perencanaan penuh.

Kedua rencana tersebut ditentang oleh penduduk Samye Ling atas dasar kekhawatiran kebisingan dan gangguan terhadap satwa liar, serta penggunaan satu jangkauan untuk pelatihan senapan mesin dan senapan Pasukan Khusus AS.

“Samye Ling telah berada di sini lebih dari 50 tahun dan kami selalu berusaha menjadi penganut Buddha yang baik dan terutama menjadi tetangga yang baik. Sekarang saya mendengar pasukan AS akan melakukan pelatihan tembak berkecepatan tinggi jarak jauh dalam jarak dua kilometer dari Samye Ling, di lahan kehutanan. Kami memiliki banyak burung yang sangat jinak di Samye Ling. Wilayah ini seperti tempat perlindungan yang damai bagi mereka. Mereka merasa aman di sini karena tidak ada yang menyakiti mereka. Ada sejumlah besar burung kecil dan burung besar juga. Mereka terbiasa dengan lingkungan kami yang damai dan suara tembakan akan menakutkan bagi mereka semua,” kata Kepala Biara Lama Yeshe Losal Rinpoche.

Baca juga: Bhiksu Dutavira Sthavira: Vaksin Jalan Keluar Memutus Pandemi Covid-19

 

Tak Ada Bukti Keuntungan Ekonomi

Samye Ling mendapat dukungan dari lebih dari 10.000 anggota masyarakat dalam petisi online, dewan komunitas Eskdalemuir dan Joan McAlpine, MSP (anggota parlemen) untuk Skotlandia Selatan, yang mengatakan kepada Observer bahwa Majelis Konstituante turut khawatir tentang rencana dan penggunaan lokasi Clerkhill oleh militer AS.

“Kami prihatin dan khawatir bila sebagian besar tanah di sekitar komunitas ini diberikan kepada sekolompok orang yang akan ‘bermain-main’ dengan amunisi kaliber tinggi. Ini tentu lebih dari sekadar masalah kebisingan. Penduduk setempat juga mengkhawatirkan keselamatan mereka dan implikasi dari pembangunan kamp militer, yang sama sekali tidak pantas di tempat yang damai. Tidak ada sedikitpun bukti bahwa rencana itu akan membawa keuntungan ekonomi. Rencana tersebut justru cenderung akan membuat pengunjung pergi,” katanya.

Seorang juru bicara pemilik pertanian Clerkhill dan Gardner Guns mengatakan penting untuk mendiversifikasi pendapatan setelah Brexit dan pandemi, dan rencana tersebut akan menghasilkan pekerjaan dan pendapatan.

Darren Bean dari Fifty Calibre Shooters Association, yang mengoperasikan Over Cassock, mengatakan, “Rencana ini akan beroperasi selama tiga tahun dengan cepat tanpa penduduk Samye Ling menyadari keberadaannya. Lokasinya berada di ujung lembah yang jauh dari semua area pemukiman.”

Seorang juru bicara dewan Dumfries dan Galloway mengatakan kedua pengajuan rencana tersebut akan dipertimbangkan oleh komite aplikasi perencanaan.

Bagi Rinpoche, rencana tersebut adalah puncak kekecewan pihaknya. Komunitas Samye Ling tidak pernah mengeluhkan dampak yang mereka terima dari polusi udara karena lalu lintas dan polusi suara dari kehutanan komersial dan perburuan yang tiap tahun terus meningkat.

Sekarang mereka meminta para pendukung dan simpatisannya untuk membantu menyampaikan suara keberatan mereka atas kedua rencana tersebut kepada pihak yang berwenang.

“Ribuan orang datang ke sini untuk kursus dan bermeditasi. Mereka semua merasa sangat menentang rencana ini, dan saya memiliki banyak teman dari seluruh dunia yang bertekad untuk bersuara menentangnya,” imbuh Rinpoche.

Samye Ling merupakan rumah bagi sekitar 60 biksu, biksuni, dan sukarelawan, dan dikunjungi oleh ribuan orang setiap tahunnya.

Kuil Buddha terbesar di Eropa Barat ini didirikan pada 1967 dan telah menerima figur-figur terkenal, termasuk Billy Connolly, Richard Gere, dan David Bowie.

David bahkan begitu tersentuh oleh waktunya di sana sehingga ia mempertimbangkan untuk menjadi seorang biksu sampai para pemimpin spiritual menyuruhnya untuk mengejar karir di bidang musik. [ ]

 

Penerjemah dan penyunting: Hana Hanifah

Editor: – A. Nurcholish

Sumber: The Guardian.com

Ordo Katolik Menjanjikan $100 Juta (AS) untuk Tebus Sejarah Perbudakan

Jumat, 19 Maret 2021

 

Amerika Serikat – Para pemimpin Konferensi Yesuit Kanada dan Amerika Serikat berjanji untuk mengumpulkan dana untuk memulai proses ‘pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.’

Mereka menjanjikan $ 100 juta (AS) sebagai ganti rugi kepada keturunan orang kulit hitam yang diperbudak dan dijual oleh gereja.

Mereka berjanji untuk mengumpulkan dana, yang akan dibayarkan ke yayasan yang didirikan bersama dengan sekelompok keturunan korban perbudakan dan untuk “memulai proses kebenaran dan rekonsiliasi yang sangat serius.”

“Sejarah memalukan kita tentang penahanan budak yesuit di Amerika Serikat telah terungkap dan tidak akan pernah bias ditutupi lagi. Rasisme akan bertahan di Amerika jika kita terus berpaling dari kebenaran masa lalu dan bagaimana hal itu mempengaruhi kita semua hari ini. Efek abadi dari perbudakan memanggil nurani kita untuk melakukan pekerjaan kebenaran dan rekonsiliasi. Tanpa penyatuan hati dan tangan dalam kesatuan sejati, siklus kebencian dan ketidaksetaraan di Amerika tidak akan pernah berakhir,” kata Pastor Timothy P. Kesicki, Presiden Konferensi Yesuit.

Gereja Yesuit menggunakan tenaga kerja budak dan menjual budak selama lebih dari satu abad demi kepentingan pendeta, gereja dan sekolah, termasuk apa yang sekarang dikenal sebagai Universitas Georgetown di Washington DC.

Upaya tersebut dianggap sebagai salah satu upaya terbesar untuk menebus dosa perbudakan yang dilakukan oleh institusi yang paling substansial, yakni gereja Katolik. Janji tersebut terbentuk di tengah meningkatnya seruan untuk perbaikan di seluruh institusi AS termasuk gereja, perguruan tinggi, dan Kongres.

Keturunan dari korban perbudakan menuntut kenaikan ganti rugi hingga $1 miliar (AS), setelah menemukan bahwa nenek moyang mereka, termasuk di antara 272 laki-laki, perempuan dan anak-anak, diperbudak dan dijual pada 1838 kepada pemilik perkebunan di Louisiana oleh pemilik Yesuit di Georgetown.

Pastor Kensicki dan Joseph M. Stewart, pejabat presiden Descendants Truth & Reconciliation Foundation mengatakan bahwa $1 miliar adalah tujuan jangka panjang. Sementara ini, pihak Ordo berkomitmen pada nilai $100 juta untuk tiga hingga lima tahun.

Baca juga: Awal Mula Kedatangan Katolik di Indonesia

“Kami sekarang memiliki jalan ke depan yang belum pernah kami tempuh sebelumnya. Mereka tidak datang kepada kami, tetapi karena kami mendatangi mereka dengan tangan terbuka dan hati terbuka, mereka menanggapi. Mereka telah menerima visi kami,” kata Stewart kepada New York Times.

Setiap tahun, sekitar setengah dari dana yayasan akan dihibahkan kepada organisasi yang bekerja untuk rekonsiliasi rasial, sekitar seperempat akan mendanai beasiswa dan hibah pendidikan kepada keturunan mereka, dan beberapa akan dialokasikan untuk kebutuhan darurat keturunan yang sudah tua atau sakit.

Georgetown Memory Project, sebuah organisasi nirlaba, mengidentifikasi bahwa ada sekitar 5.000 keturunan yang masih hidup dari orang-orang yang diperbudak oleh para Yesuit.

Shannen Dee Williams, asisten profesor sejarah di Universitas Villanova, mengatakan langkah itu merupakan langkah maju yang penting dan upaya berkelanjutan untuk mencari penebusan atas sejarah dosa yang mengerikan ini patut diapresiasi.

Ia juga kemudian menambahkan, “Mudah-mudahan, pengumuman terbaru ini tidak akan menjadi akhir bagi komunitas religius yang selama lebih dari 400 tahun secara aktif berpartisipasi dan memperoleh keuntungan finansial dari perdagangan budak, penjajahan, perbudakan dan segregasi.”

Sebagai perusahaan pemegang budak perusahaan pertama dan terbesar di Amerika dan pendukung segregasi Kristen terbesar di AS, gereja Katolik “tidak akan pernah dapat membayar sepenuhnya hutang atas jutaan nyawa orang kulit hitam yang diperbudaknya,” imbuh Williams.

Sejarawan itu juga berharap ordo religius lainnya, uskup AS dan Vatikan akan mengikuti jejak Yesuit dan meminta mereka untuk secara resmi mengakui dan meminta maaf atas sejarah perbudakan, segregasi, dan pengucilan rasial oleh gereja; kemudian untuk melembagakan pengajaran sejarah Katolik Hitam dan Kelompok Kulit Hitam; dan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan keturunan para korbannya untuk mewujudkan keadilan dan rekonsiliasi rasial yang sejati.

Rashawn Ray, seorang rekan di Brookings Institution dan seorang profesor sosiologi di Universitas Maryland, mengatakan langkah tersebut ‘memberikan sinyal’ kepada lembaga agama lain [untuk mengikuti langkah tersebut] tetapi masih ‘tidak mendekatkan’ untuk menjembatani kesenjangan kekayaan rasial.

“$100 juta itu terpuji dan penting dan tuntutan kenaikan hingga $1 miliar harus tetap diperhatikan dan dipertimbangkan karena kita tahu bahwa kesenjangan kekayaan rasial, warisan perbudakan di Amerika Serikat dan apa arti menjual budak untuk membangun kekayaan, terutama kekayaan bagi kulit putih dan kekayaan institusional dalam pendidikan tinggi, nilai $100 juta itu masih belum mendekati untuk menutup celah rasial itu,” pungkasnya.

 

Penerjemah/penyunting: Hana Hanifah

Editor: –

Sumber: Theguardian.com

We Make Change Indonesia: Komunitas Pemuda untuk SDGs

Jumat, 19 Maret 2021

 

Jakarta – We Make Change Indonesia atau WMCI merupakan salah satu komunitas nasional yag dibentuk oleh We Make Change, Social Enterprise yang terdaftar dan berdomisili di Britania Raya.

We Make Change didirikan di awal tahun 2017 oleh James Sancto, seorang konsultan NGO dan Social Enterprise.

Inti utama visi gerakan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja menggunakan keterampilannya untuk membuat perubahan di dunia, terutama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Sampai saat ini, ada 22 National Communities We Make Change yang sudah terbentuk, beberapa di antaranya yaitu Kanada, Kolumbia, Mesir, Georgia, India, Kazakhstan, Mali, Nigeria, Pakistan, Filipina, Qatar, Sierra Leone, Madagaskar, Afrika Selatan, Tanzania, Britania Raya, Amerika Serikat, Ghana, South Sudan, Belanda, Indonesia, dan Turki.

Setiap komunitas nasional memiliki fokus visi misi yang berbeda, sesuai dengan konteks negaranya masing-masing.

Adapun We Make Change Indonesia, terbentuk pada Juni 2019, memiliki fokus utama untuk mengkampanyekan empat dari 17 SDGs, yaitu:

  1. SDG 13 – Climate Action (respon dan aksi terhadap perubahan iklim)
  2. SDG 11 – Sustainable cities and communities (membangun kota dan masyarakat yang berkelanjutan)
  3. SDG 4 – Quality Education (peningkatan kualitas pendidikan)
  4. SDG 2 – Zero Hunger (penanganan kelaparan)

 

We Make Change Indonesia dipimpin oleh Sharon Shimamora. Ia terpilih menjadi leader WMCI dari peserta yang mengajukan diri untuk menjadi national community leader, yang diseleksi langsung oleh CEO We Make Change.

Sharon merasa dirinya perlu mengajukan diri jika ia ingin turut berkontribusi dalam membawa perubahan di Indonesia, khususnya melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Ini adalah panggilan hati dan saya ingin memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, perubahan akan semakin terdengar jika dilakukan secara bersama-sama. Karenanya, saya juga sadar akan perlunya teamwork dengan visi misi yang sama dan ini tentu akan memerlukan pikiran, tenaga, dan waktu. Saya juga sudah mempersiapkan diri akan konsekuensi tersebut,” jelas Sharon.

Kegiatan utama WMCI adalah aktif mengkampanyekan pentingnya SDGs secara daring melalui kanal media sosialnya, baik melalui narasi teks langsung ataupun dengan cara berkolaborasi dengan berbagai influencer maupun komunitas pemuda yang sama-sama memiliki perhatian terhadap SDGs di Indonesia.

Di pertengahan pandemi tahun lalu, WMCI juga melakukan penggalangan dana untuk adakan #warteggratis untuk membantu teman-teman terdampak Covid-19 di Jakarta.

Beberapa kegiatan lainnya, yaitu menyorot suara masyarakat terkait hak-hak mereka, melakukan pungut sampah di Kampung Akuarium bersama relawan yang terdiri dari Gen Z dan milenial.

WMCI juga adakan webinar dan acara rutin ngobrol santai di Instagram Live dan Podcast (Chit Change) tentang berbagai tema, seperti terkait perkembangan SDGs di Indonesia, kepemimpinan (leadership), pendidikan seks dan kesehatan mental, bahaya plastik, kesenjangan sosial, dialog kebangsaan, dan akan masih banyak lagi.

Selain itu, WMCI juga rutin memposting profil para pemuda, dengan berbagai keterampilannya, yang memberikan pengaruh dan dampak baik di masyarakat. Para pemuda tersebut dan semua relawan kemudian disebut sebagai National ChangeMakers.

Dengan berbagai dialog dan paparan role-model dari berbagai bidang, bahkan yang bukan dari kalangan selebgram atau jajaran orang terkenal, diharapkan dapat mendorong dan mempengaruhi masyarakat, khususnya pemuda, untuk mau ikut melek terkait pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Untuk melihat dan mengikuti kegiatan WMCI bisa dicek ke akun Instagramnya @wemakechangeindonesia, Twitter: @wemakechange_id, dan laman Facebook: We Make Change Indonesia.

 

Penulis: Hana Hanifah