Memperingati Hari Lahir Gus Dur

Bertepatan dengan hari lahir K.H Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal Gus Dur, yaitu pada  tanggal 7 September, Gusdurian Bersama dengan Temu Kebangsaan Orang Muda berkolaborasi dengan Ford Foundation memperingati hari besar tersebut dengan mengadakan webinar dengan tema “Peranan Anak Muda Dalam Perwujudan Sikap Anti-Diskriminasi dan Penghargaan Terhadap Keberagaman”. Webinar tersebut menjadi ruang refleksi pemikiran-pemikiran Gus Dur.

Webinar ini dibuka oleh Alexander Irwan sebagai Direktur Regional Ford Foundation Indonesia, dalam sambutannya ia mengatakan agar semangat pluralisme yang ada di Indonesia bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat tidak terpolarisasi, agar program-program Ford Foundation bisa dengan mudah menjangkau anak muda.

Dalam webinar tersebut ada tiga narasumber yang dihadirkan yang pertama Alissa Wahid yang merupakan putri dari Gus Dur dan juga sebagai Koordinator Jaringan Gus Dur, yang kedua Ernest Prakarsa seorang komika dan komedian, dan yang terakhir Thomas Albertin sebagai alumni Temu Kebangsaan Orang Muda tahun 2019.

Dalam webinar tersebut, Allisa Wahid mengatakan ada dua sikap yang terjadi di masyarakat yang menjadi tantangan keberagaman di Indonesia pada saat ini:

  1. Sikap Eksklusivisme, sebuah sikap yang maunya berteman dengan orang yang sepaham dengan dia atau dari kalangan dia, di luar itu jika ada yang berbeda dianggap sebagai musuh.
  2. Mayoritarianisme, sebuah pandangan atau sikap dimana orang yang merasa mayoritas hidup sesuai kehendak mayoritas, tidak menggunakan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip konstitusi.

Selain itu Allisa Wahid juga mengatakan bahwa Gus Dur sebagai manusia mempunyai tugas memakmurkan bumi, membawa kebaikan di bumi. Bagi Gus Dur manusia di muka bumi harus dijaga kemartabatannya sebagai manusia dimanapun ia berada dan sebagai sesama manusia harus saling mendukung, saling menjaga. Semua itu harus dilakukan sepanjang hidup kita sebagai manusia bukan hanya di waktu-waktu tertentu dan bukan untuk kepentingan sesaat.

Hal tersebut sejalan dengan yang Ernest sampaikan berdasarkan pengalaman dirinya sebagai etnis cina yang pernah mengalami diskriminasi. Ernest mengatakan bahwa Gusdur adalah simbol dari kemanusiaan, anomaly beliau berada di tempat tertinggi tapi kemanusiaan tetap menjadi kompasnya. Gus Dur adalah sebuah simbol kemanusiaan yang dalam gesture politik paling humanis dalam sejarah kita, termasuk untuk etnis cina di Indonesia.

Thomas Albertin sebagai perwakilan orang muda dalam webinar ini, mengajak orang muda untuk bergerak aktif bersama, melakukan kolaborasi untuk sebuah gerakan dalam menjaga dan merawat keberagaman. Menjadi bagian dari Temu Kebangsaan Orang Muda bagi Thomas merupakan bagian dari dirinya yang ingin aktif menjaga dan merawat keberagaman.

Temu Kebangsaan Orang Muda sendiri diinisiasi oleh lima Lembaga yakni Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jaringan Gusdurian (JGD), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), dan Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu (DPN PERADAH).

Menuju Indonesia Maju dan Bebas Radikalisme

Prof. Siti Musdah Mulia memberikan Kuliah Umum dengan tema, “Menuju Indonesia Maju dan Bebas Radikalisme” di Aula Kampus President University, Cikarang Jawa Barat (5/1).
Hadir di kegiatan tersebut rektor dan civitas akademia President University, khususnya mahasiswa dan pengajar dari Fak. Humaniora.

Radikalisme merupakan musuh besar yang sering tidak disadari keberadaannya, terutama radikalisme yang bersembunyi dibalik jubah agama.

Mengapa radikalisme berbahaya? Paling tidak, karena dalam radikalisme diajarkan kebencian terhadap demokrasi, pluralisme, feminisme, nasionalisme dan Pancasila.

Dengan menggunakan topeng agama yang selalu terkesan suci, para radikalis ini menyebarkan virus kebencian dan permusuhan kepada yang berbeda dan tidak sejalan dengan ideologi mereka. Mudah sekali mereka menuduh orang lain yang berbeda dengan tuduhan sesat, murtad dan kafir.

  1. Perempuan seringkali menjadi sasaran dan target utama dalam gerakan radikalisme. Sebab bagi mereka, upaya permunian agama harus dimulai dengan mensucikan perempuan. Perempuan disucikan dengan busana yang tertutup, jika perlu seluruh tubuhnya, termasuk mata pun harus ditutup. Disucikan dengan mengontrol pikiran agar perempuan tidak lagi menggunakan akal sehatnya sebagai manusia utuh. Disucikan dengan menjadikan tubuh perempuan sebagai mesin reproduksi agar melahirkan anak sebanyak mungkin untuk menyiapkan jundullah, tentara Tuhan. Kelompok radikalis aktif mengampanyekan haram Keluarga Berencana (KB), menganjurkan perkawinan anak, wajib poligami, menerapkan sunat perempuan dan hal lain yang merusak tatanan sosial masyarakat.

Negara, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi dengan kuat membendung arus radikalisme yang sudah menyeruak ke seluruh sendi kehidupan bangsa dan negara. Yang pasti, radikalisme merupakan hambatan nyata bagi kemajuan Indonesia.

Kunjungan Gerakan Kebangsaan Indonesia ke kantor ICRP

Pengurus baru Gerakan Kebangsaan Indonesia (GKI) berkunjung ke kantor ICRP, dalam rangka silaturahmi dan pendalaman kerjasama kelambagaan, (Selasa, 18/12). Rombongan yang terdiri Pdt. Norman (Ketua GKI), Pdt. Tya (Sekretaris GKI) dan Benny Lumi penggiat gerakan kebangsaan, mendalami bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dimunculkan antara GKI dan ICRP.

Secara khusus, Pdt. Frangky Tampubolon – direktur ICRP memaparkan adanya gagasan pendirian Sekolah Kebangsaan Indonesia, yang telah mulai diperbincangkan dengan pengurus GKI sebelumnya dan dengan beberapa tokoh Sinode Wilayah Gereja Kristen Indonesia (GKI Jabar), yang adalah payung dari keberadaan lembaga Gerakan Kebangsaan. Gagasan Sekolah Kebangsaan ini adalah untuk menjawab kebutuhan akan pengembangan sekolah kader perdamaian dan toleransi yang berwawasan kebangsaan dan berkarakter di masa mendatang.

Pdt. Norman secara spesifik mendalami kerjasama dalam pelaksanaan program Peace Train, tentang model pelibatan peserta, target, kegiatan ikutan dan juga pendanaan. GKI dalam hal ini pernah melakukan kegiatan serupa dalam bentuk Peace Journey. Ke depan, diharapkan GKI dan ICRP dapat melaksakan kegiata ini dengan bersinergi agar dapat memperbesar dampak dari kegiatan interfaith yang dapat diciptakan melalui Peace Train ini.

Kegiatan lain yang juga digagas adalah kegiatan pengelolaan media perdamaian oleh anak muda. Secara mendalam Anick HT, Koordinator Bidang Media ICRP, memaparkan program-progam ICRP ke depan yang berbasis pada pengelolaan media sosial, jaringan konten maker perdamaian dan jaringan influencer yang berdampak bagi kampanye dan penyebaran narasi-narasi perdamaian yang mempunyai effek yang mendalam bagi kaum milenial.

Akhiri Sunat Perempuan!

Bertempat di Gedung Aksara di bilangan Kemang, Jakarta, beberapa organisasi seperti Rutgers, Yes I Do, dan NGO-NGO lainnya pada hari Kamis, 20 Desember 2018 lalu, mengadakan diskusi dalam rangka kampanye penghapusan Sunat Perempuan atau Female Genital Mutilation (FGM).

Musdah Mulia, salah seorang narasumber pada diskusi ini menegaskan bahwa sunat perempuan harus dihentikan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. “Pertama, itu (FGM) hanyalah tradisi kuno, dikenal juga dg tradisi fir’aun, yang secara medis tidak ada sedikit pun manfaatnya, jadi tidak layak untuk dipertahankan tanpa bertanya.”

Alasan kedua yang dikemukakan adalah bahwa masyarakat umumnya melakukan praktik FGM karena percaya pada mitos dan alasan tidak rasional lainnya. Musdah memberikan contoh “Misalnya, FGM dianggap salah satu kewajiban agama, bahkan ada yang meyakini FGM sebagai salah satu syarat menjadi Islam. Padahal tidak ada kewajiban untuk melakukan FGM di dalam ajaran Islam. FGM juga dianggap sebagai cara untuk mensucikan perempuan karena dipercaya dapat mengontrol seksualitas perempuan.”

Lebih lanjut, ulama perempuan yang juga adalah Ketua Umum Yayasan ICRP ini mengemukakan bahwa FGM sangat berbahaya untuk kondisi fisik perempuan. Sejumlah praktik FGM menyebabkan kerusakan organ reproduksi, seperti terjadinya peradangan pada area genital, perusakan vagina, dan bahkan membuat cacat dan sakit yang harus ditanggung seumur hidup.

Alasan keempat untuk menolak FGM adalah karena praktik ini menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan orgasme dan hasrat seksual dikarenakan tidak lengkapnya organ seksualnya. Tidak sedikit perempuan yang kemudian menderita gangguan kejiwaan karena merasa bersalah akibat tidak bisa orgasme dan sulit merasakan kenikmatan seksualnya.

Dalam diskusi ini juga terungkap bahwa FGM ternyata tidak dikenal di wilayah Saudi Arabia, Syria, Iran dan beberapa negara Islam lainnya. FGM berasal dari tradisi kuno Mesir dan di sana bukan hanya dilakukan oleh penganut Islam, melainkan juga oleh penganut Yahudi dan Kristen.

Mufti Mesir sejak 2003 membuat fatwa yang melarang praktik FGM. Alasannya jelas karena lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Kaidah hukum Islam: La dharara wa la dhirar. Segala yang mendatangkan kerugian dan bencana bagi umat harus ditinggalkan.

Praktik FGM jelas tidak punya landasan dalam Qur’an. Hanya ada hadis Nabi yg menyatakan kebolehannya. Tapi,  hadis itu lemah karena ada hadis lain yang lebih kuat mengabarkan bahwa FGM tidak dilakukan di masa Nabi.

Di lain pihak, WHO telah mendeklarasikan larangan FGM sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. FGM di seluruh dunia disetujui sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak.

“Mari hentikan FGM agar masa depan anak perempuan kita lebih baik dan berkualitas karena terjaga dari berbagai kemungkinan yang membahayakan kesehatan reproduksinya.” Pungkas Musdah Mulia.

Pelanggaran Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan 2017; FPI, Perluasan Wilayah, dan Pilkada

Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang baru saja diluncurkan oleh Wahid Foundation juga memunculkan fakta menarik; aktor non-negara kembali menjadi pelaku terbanyak pelanggaran hak KBB dan intoleransi, tren meluasnya “wilayah panas”, dan Pilkada.

Seperti diketahui, pada laporan kondisi KBB tahun 2015 dan 2016 terlihat adanya tren dimana negara sering digunakan sebagai perpanjangan tangan kelompok-kelompok di masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan seperti kriminalisasi atau pelarangan aktifitas keagamaan. pada tahun 2017 terjadi perubahan pola, dimana aktor pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan kembali melibatkan aktor-aktor masyarakat secara langsung. Perbandingan aktor pelanggaran oleh non-negara dan negara berskala antara 64% berbanding 36%.

Yang tidak berubah adalah bahwa FPI tetap menjadi pelaku pelanggaran tertinggi non-negara di tahun 2017. Fakta ini mengindikasikan bahwa peran organisasi ini dalam tindakan-tindakan pelanggaran KBB dan intoleransi selalu dominan dari tahun-ke tahun. Dominannya FPI dan warga masyarakat sebagai aktor pelanggaran ditengarai karena adanya pembiaran dan belum seriusnya aparat penegak hukum dari tahun ke tahun terhadap FPI. Fakta ini juga dapat menunjukkan bahwa FPI masih belum sepenuhnya tersentuh hukum. Meskipun tindakan-tindakan seperti sweeping pada bulan Ramadhan sudah jauh berkurang, namun tindakan-tindakan lain seperti ujaran kebencian dan intimidasi justru masih banyak dilakukan.

Fakta lain yang juga menarik adalah meluasnya wilayah “panas” dari Jawa Barat ke DKI Jakarta. Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran KBB tertinggi, mengalahkan Jawa Barat meskipun dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa yang terjadi adalah perluasa wilayah dan bukan pergeseran wilayah; pelanggaran KBB tetap banyak terjadi di Jawa Barat dan meluas ke DKI Jakarta. Indikasi ini juga terlihat dari laporan berbagai pihak yang menyebut gelombang massa aksi bela Islam yang menyuarakan penolakan terhadap Ahok, sebagian besar berasal dari daerah-daerah di Jawa Barat.

Laporan KBB 2017 oleh Wahid Foundation ini juga menyebut momen Pilkada sebagai faktor yang menentukan terjadinya pelanggaran KBB. Hal ini terlihat dari tingginya pelanggaran KBB di bulan Mei 2017 sebelum Pilkada DKI digelar. Temuan ini memberikan sinyalemen bahwa momen-momen politik seperti Pilkada sering mendorong meningkatnya pelanggaran dan intoleransi. Wahid Foundation mencatat tren pelanggaran KBB sejak Juni hingga Desember (7 bulan) jauh lebih rendah daripada pelanggaran KBB dari Januari hingga mei (5 bulan), yakni dengan jumlah 124 berbanding 141 peristiwa.

Wahid Foundation: Waspadai Politik Kebencian di Pilpres 2019

Fenomena politisasi agama seperti yang muncul dalam pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukan jika masalah utama bukan karena masyarakat alergi dengan perbedaan agama atau keyakinan. Masyarakat Indonesia umumnya menyadari jika perbedaan tersebut merupakan kenyataan bangsa Indonesia.

“Masalah terbesar dalam politisasi agama terjadi setidaknya karena dua hal. Pertama, penggunaan idiom atau simbol agama secara eksesif dan tidak tepat di ruang-ruang politik. Kedua, adanya usaha-usaha sebagian kelompok memanfaatkan perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda untuk meraih dukungan politik,” kata Direktur Wahid Foundation (WF) Yenny Zannuba Wahid di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/8). Yenny juga menambahkan jika analisis itu didukung dengan hasil Survei Nasional tahun 2017. Ketidaksukaan dan kebencian dalam survei itu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh langsung bagi aksi-aksi intoleransi.

Pernyataan di atas disampaikan Yenny yang juga penerima Duta Perdamaian dari Universal Peace Federation di hadapan lebih dari dua ratus undangan Peluncuran Laporan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan dan Politisasi Agama 2017. Mereka berasal dari perwakilan-perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.

Sepanjang pilkada 2017 di Pulau Jawa, WF mencatat 28 peristiwa politisasi agama dengan 36 tindakan. Perbedaan jumlah dan tindakan ini mengandaikan jika dalam satu peristiwa terjadi beberapa tindakan. Peristiwa paling banyak terjadi di DKI Jakarta (24 peristiwa) menjelang putaran satu dan dua. Berikutnya Jawa Barat (3 peristiwa) dan Banten (1 peristiwa).

Seperti yang sudah diketahui, korban indvidu terbanyak di Jakarta adalah Basuki Tjahaya Purnama (10 tindakan). Setelah itu disusul Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Rano Karno di Banten. Anies Baswedan juga tercatat sebagai korban karena dituduh pengikut Syiah. Dari 28 peristiwa, hanya satu peristiwa yang dilakukan aktor negara. Sisanya, aktor non-negara (27 peristiwa). Front Pembela Islam (FPI) tercatat terlibat dalam 6 tindakan. Selebihnya para pengelola rumah ibadah (4 tindakan) dan aktor-aktor lain.

Untuk mencegah meningkatnya kasus-kasus politisasi agama menjelang Pemilihan Presiden 2019, WF memberi sejumlah rekomendasi. Salah satunya menyiapkan sistem deteksi dini untuk mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian menjelang pilpres dan pileg 2019. “Kepada organisasi masyarakat sipil, kami juga terus mendorong organisasi-organisasi keagamaan memperkuat semangat toleransi,” tegasnya.

Peluncuran Laporan KBB merupakan tradisi tahunan lembaga yang digagas Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid itu sejak 2008. Tahun ini, menginjak tahun kesepuluh. Yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Wahid secara khusus menganalisis kasus-kasus politisasi agama dalam pilkada serentak tahun 2017 di Pulau Jawa.

Acara ini juga diisi Seminar Publik bertajuk “Mengikis Politik Kebencian”. Sejumlah tokoh menjadi pembicara: Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Komisioner Komisi Nasional Perempuan Riri Khoriroh, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan pemudah Anshor Muhammad Nuruzzaman, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait, dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Ruben Hattari.

ICRP Terus Bergerak

Hari Senin, tanggal 7 Agustus 2018, ICRP telah mengambil jalan penting dalam menjamin kelangsungan organisasi. Langkah itu adalah Rapat Pendiri dan Pengurus Yayasan ICRP, yang dilaksanakan di Plaza BII, Jl. Thamrin, Jakarta.

Diantara para pendiri yg hadir antara lain adalah Sudhamek AWS, Chandra Setiawan, Michael Utama Purnama dan Ibu Musdah Mulia yang juga adalah Ketua Umum Yayasan ICRP. Sedangkan pengurus ada G. Sulistyanto yang mewakili Dewan Pengawas, juga turut hadir Imdadun Rahmat, William Kwan, dan Rahmi. Adapun jajaran staff yang hadir adalah Nurhabibie Rifai sebagai Direktur Eksekutif bersama Atik, Lucy, Eka.

Rapat ini memegang fungsi strategis karena membicarakan program penguatan kelembagaan Organisasi ICRP,  Persiapan Konferensi Tokoh Agama dan Pergantian Pengurus ICRP. Segenap Pendiri dan Pengurus Yayasan ICRP bersepakat bahwa ICRP saat ini makin relevan dengan kondisi terkini bangsa yang akhir-akhir ini diwarnai konflik horizontal dan aksi-aksi intoleran. Para peserta rapat juga menyepakati beberapa hal terkait pengembangan organisasi serta arah kebijakan organisasi ke depan. Rapat berjalan singkat tapi sangat fruitful dan produktif. Diantara kesepakatan yang dihasilkan adalah pelaksanaan Forum Tokoh-tokoh Agama di bulan Januari 2019. Acara ini sekaligus akan dirangkaikan dengan Musyawarah Besar ICRP yang akan membahas suksesi organisasi.

“Kita semua tentu berharap semoga semua keputusan rapat ini dapat dieksekusi dengan baik sesuai kebutuhan  organisasi dan ICRP dapat memberikan kontribusi yg maksimal bagi tegaknya perdamaian dan harmoni di Indonesia tercinta” pungkas Musdah Mulia.

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dalam diskusi bertajuk "Islam Rahmatan Lil Alamin: Antara Ajaran dan Budaya" yang digelar Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara (LPN) di Jakarta, Kamis (5/7/2018). (ANTARA News/HO)

Suhardi Alius: Perempuan Berperan Penting Deteksi Dini radikalisme

Jakarta, ICRP –  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan perempuan berperan penting dalam pencegahan radikalisme dan terorisme sejak dini.

“Seorang ibu harus bisa mendidik anaknya agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, serta mengawasi mereka dari pengaruh radikalisme dan terorisme,” kata Suhardi dalam diskusi bertajuk “Islam Rahmatan Lil Alamin: Antara Ajaran dan Budaya” yang digelar Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara (LPN) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjut Suhardi, perempuan juga bisa berperan dalam deteksi dini paham radikal yang memiliki ciri intoleran, anti-NKRI, anti- Pancasila, serta suka mengafirkan orang lain.

“Hal ini perlu dijelaskan agar para perempuan bisa memiliki pemahaman yang sama terkait radikalisme dan terorisme ini,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Menurut Suhardi, sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota adalah generasi muda karena mereka masih dalam proses mencari jati diri.

“Emosional anak muda masih belum stabil, sementara di satu sisi pengetahuannya ingin maju terus sehingga sangat rentan disusupi paham-paham semacam itu,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Namun, Suhardi juga tidak memungkiri bahwa belakangan ini kaum perempuan dan anak-anak pun mudah terpengaruh paham radikal yang berujung pada tindakan terorisme. Teror bom Surabaya beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata.

“Ternyata orang (kelompok teroris) juga melirik wanita. Modus operandi itu bergerak dinamis sekali melihat kultur kita, perempuan dan anak-anak sudah mulai didekati,” katanya.

Sumber: ANTARA

Diskusi Diaspora Indonesia di Wuppertal, Jerman: Siapkah Indonesia dengan Demokrasi?

Sebuah diskusi diadakan oleh UEM semacam PGI di Indonesia bertempat di kantor UEM di Wuppertal, Jerman tgl 23 Juni 2018. Hadir para diaspora Indonesia di Wuppertal dan kota sekitarnya.

Diskusi berfokus pada masalah keindonesiaan, isu-isu politik menjelang 2019 dan bagaimana kalangan masyarakat sipil harus tetap mengedepankan persatuan dan perdamaian untuk kejayaan NKRI.

Salah satu pertanyaan menggelitik dari peserta, seberapa siapkah bangsa Indonesia mempraktekkan demokrasi?

Pertanyaan kritis itu sangat penting mengingat sebagian orang Indonesia hanya memahami demokrasi sebatas keputusan politik mayoritas. Itulah sebabnya mengapa nilai indeks demokrasi Indonesia sejak 2009 belum bisa membaik atau meningkat ke level “baik”, hanya berkutat di level “sedang.”

Salah satu faktor yg mengemuka adalah karena demokrasi yg kita terapkan baru sebatas prosedural, belum menukik pada aspek substansial dimana nilai-nilai demokrasi (virtual values) diaplikasikan secara serius dlm kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara nilai-nilai dimaksud adalah nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas dan kebersamaan sebagai bangsa yg satu.

Musdah Mulia yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi menegaskan bahwa nilai demokrasi sebetulnya sudah terangkum dengan baik dalam Pancasila dan Konstitusi 45.  Masalahnya, belum ada political will yang kuat dari negara untuk mengaplikasikan nilai-nilai moral tersebut dalam seluruh kebijakan publik sehingga tidak ada lagi ketimpangan sosial dan politik, tidak ada lagi diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap warga negara utk alasan apa pun.