Wisata Alam Merajut Kebhinekaan

[dropcap]K[/dropcap]ajian Salam merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi lintas iman di Jakarta, Indonesian Conference on Religion and peace (ICRP) sebagai respon atas ide-ide dan tindakan intoleran yang marak terjadi di Indonesia. Wacana yang dibangun dan hendak dibumikan adalah tentang Islam yang ramah, toleran dan mengayomi semua makhluk Tuhan.

Kali ini Kelompok Kajian Salam mengadakan edutrip ke Banten (7/03). Para peserta tidak hanya dari kelompok kajian, tetapi terbuka untuk siapa saja yang tertarik mengikuti. Lintas golongan,usia dan juga keyakinan.

Diawali dengan kunjungan ke Museum Multatuli di daerah Rangkas Bitung, para peserta mengenal dan melihat jejak Multatuli, seorang tokoh Belanda yang menentang kolonialisme pada masa penjajahan. Karyanya yang terkenal dan banyak mempengaruhi tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia adalah Max Havelaar.

Setelah dari Rangkas Bitung, kami bertolak menuju Malingping untuk menikmati makanan khasnya, yaitu Ceu Bay. Bakso ikan tenggiri dengan kuah yang khas. Setelah itu, perjalanan berlanjut menuju desa Sawarna, desa yang cukup terkenal akan keindahan pantainya.

Selain jalan-jalan, yang tidak kalah penting dari acara ini adalah sesi tausiyah keagamaan yang diisi oleh Musdah Mulia, pembina ICRP. Para peserta menyimak dengan seksama.

Musdah menyampaikan tentang misi penciptaan manusia. Bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah fil ardh, yakni leader dan manager untuk kehidupan di bumi. Misi utamanya adalah amar ma’ruf nahi munkar, yakni melakukan upaya-upaya transformasi untuk menyebarkan spirit kebaikan, memanusiakan manusia dan semua dimulai dari diri sendiri.

Pada akhirnya, perjalan ini membawa harapan, bahwa keindahan pantai Sawarna dan kekayaan alam Banten mampu mengingatkan kita semua akan Tuhan yang Maha Indah, Maha Penyayang. Menjadi tugas kita bersama untuk merawatnya. Para peserta pulang dengan hati yang damai dan penuh suka cita. (Amna)

Sikh bukan Hindu apalagi Agama yang Mengganggu

Oleh : Chris Poerba

“Tapi mereka-mereka bilang kalau rumah ibadah dibuka, maka akan kita bakar. Sekarang rumah ibadah sudah ada, tapi siapa yang berani membuka,” begitu keluh kesah dari Ben Rahal, salah seorang penganut ajaran agama Sikh. Beliau pula-lah yang merintis pembangunan rumah ibadah agama Sikh di beberapa lokasi. Dia pernah menceritakan keluh kesahnya pada Sekolah Agama ICRP sekitar pertengahan tahun ini. Sekolah Agama ini sebuah gawean yang rutin dilakukan oleh lembaga Indonesian Conference on Religion and Peace yang biasa disingkat dengan ICRP.


Kampung Sawah

Sekolah Agama merupakan aplikasi nyata dari sikap ICRP pada rumusan yang tertuang dalam pasal 29 ayat 2, UUD 1945, yang dengan tegas menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.“ Kebetulan pula pada seri ke-10 Sekolah Agama kali ini mengajak kita untuk diskusi dengan tema “Sikh; Sejarah, Ajaran, Aliran-alirannya di Indonesia serta kontribusinya bagi peradaban dunia”.

Agama Sikh sebenarnya sudah memiliki rumah ibadah di Ciputat, tepatnya di Kampung Sawah. Mereka mulai menempati lokasi itu sejak tahun 1993. Saat itu di Kampung Sawah masih belum banyak permukiman. Ben Rahal, salah seorang perintis rumah ibadah itu mengatakan, sejak tahun 1993 tidak ada tetangga di dekat rumah ibadahnya, ”Karena dulu Kampung Sawah masih tidak begitu ramai beda dengan sekarang yang sudah menjadi kelurahan. Di Kampung Sawah ini rumah ibadah Sikh berdiri. Tapi semenjak ada penolakan berberapa warga, selanjutnya rumah ibadah tersebut pindah”.

Ben Rahal yang mengenakan surban warna putih kembali mengisahkan bahwa sampai dengan tahun 2000 pendirian rumah ibadah Sikh juga masih mengalami penolakan yang sama. Saat Agama Sikh ini mulai menjajaki dan hendak membangun rumah ibadah di lokasi yang baru, di Tanah Kusir, juga terjadi penolakan dari warga setempat. ”Mereka bilang kalau kami adalah Hindu jadi silahkan balik saja ke Bali. Padahal saya sudah sering bilang kepada mereka, kalau agama Sikh ini bukan agama Hindu juga bukan agama yang mengganggu”.

Kirpan

Di Jakarta, bukan hanya rumah ibadah saja yang dilarang melainkan juga yayasan sosial yang dimiliki agama Sikh. Saat peresmian yayasan sosial yang bernama Yayasan Sosial Guru Nanak banyak warga sekitar yang menolaknya. ”Peresmian Yayasan Sosial Guru Nanak, pada tanggal 17 Agustus ini di jaga dengan pengawalan yang tidak terlihat, karena penjaganya, polisinya pake baju preman,” kembali Ben Rahal berkeluh kesah.

Agama Sikh adalah agama monotheisme yang berdiri di antara dua raksasa yaitu Hindu dan Islam. Agama Hindu yang kuat dengan sistem-nya dan Islam yang kebetulan menjadi penguasa pada saat itu. Saat ini banyak orang yang tidak tahu kalau Sikh termasuk agama tebesar ke-5 di dunia dengan jumlah penganut sekitar 20 juta jiwa. Sikh yang berasal dari agama Hindu ini tidak percaya kepada tahayul dan mempunyai pantangan untuk sembayang pada makam sesepuh juga pada tempat-tempat keramat meskipun tempat itu dianggap suci.

Sikh melakukan ibadah dengan dua kali sembayang dalam sehari. Selain itu mereka juga tidak boleh mencukur rambut namun menggunakan surban (kesh), menggunakan sisi rambut (kangha), memakai gelang (kara) dan memiliki senjata (kirpan) yang digunakan hanya untuk membela diri. Karena pada prinsipnya agama ini bukan agama yang agresif.


Mahatma Gandhi

Menurut Ben Rahal, yang nama aslinya adalah Bahluang Sing, beliau melihat kemunculan agama Sikh ini memang sudah sangat lama di tunggu-tunggu, terutama di India, karena banyak yang berharap agar setiap orang bisa melepaskan diri dari belenggu kasta. Puncaknya semua keinginan itu ”mendaging” pada diri Guru Nanak.

Guru Nanak yang dimaksud adalah pendiri sekaligus Guru Sikh yang pertama. Guru Nanak ini yang berupaya memutus mata rantai belenggu kasta itu. Beliau merumuskan ada 5 penyakit manusia yang harus dikendalikan dan jangan sampai justru penyakit itu yang mengendalikan kita. Penyakit manusia itu diantaranya adalah amarah, tamak, kesombongan dan penyakit yang paling terpenting dihindari adalah keterkaitan dengan duniawi, termasuk di dalamnya adalah sistem kasta yang di bawa sejak lahir. Semuanya harus dikendalikan oleh manusia. Kabarnya, Mahatma Gandhi juga terinspirasi dari ajaran-ajaran dari Guru Nanak.

Turun kasta

Menarik bila mengetahui siapa sebenarnya Guru Nanak sendiri, yang ternyata bukan berasal dari kasta rendah melainkan dari kasta yang cukup tinggi. ”Jadi Sikh ini bukan berasal dari kelas bawah sehingga bisa dikatakan sebagai agama revolusi”, ujar Ben Rahal. Turun kasta menjadi ide dasar yang diajarkan oleh para penganut agama ini.

Turun kasta ini bisa tercerminkan dalam penggunaan bahasa yang digunakan baik bahasa untuk keperluan sehari-hari maupun saat beribadah. Sikh menggunakan bahasa Punjabi sebagai bahasa yang memang biasa digunakan oleh semua orang, beda dengan Hindu yang selama ini menggunakan bahasa Sansekerta yang hanya bisa dipakai oleh para golongan pendeta saja.

Selain itu revolusi kasta ini bisa terlihat dengan jamuan makan bersama di langgar. Di langgar ini ada sebuah tempat yang masih berada di dalam rumah ibadah Sikh. Langgar ini biasanya digunakan sebagai jamuan untuk mengundang para umat Sikh dan tamu yang diundang. Ssemua oramg boleh hadir dan boleh turut serta makan di tempat ini.

Perempuan

Jangan kuatir dengan agama Sikh, Ben Rahal mengatakan Sikh temasuk agama yang vegetarian, ”Jadi kalau kami mengundang teman-teman untuk berkunjung untuk makan di ”langgar”, maka jangan kuatir karena semua agama pasti bisa makan, karena tidak ada hewan daging yang ber-nyawa yang di makan karena kami semua vegetarian. Asalkan pakaian dan kepala semuanya tertutup kain yang berwarna putih”. Rahal juga menambahkan kalau dalam agama Sikh minum-minuman keras dan merokok adalah sesuatu yang dilarang.

Terkait dengan rokok, ternyata ini sudah sangat lama dilarang, ”Rokok dari 500 tahun yang lalu sudah diharamkan oleh Guru Nanak”, kata Ben Rahal. Dia juga menambahkan kalimatnya, kalau dari 500 tahun yang lalu agama Sikh juga tidak membedakan kaum laki-laki dan perempuan. Terkait dengan kesetaraan gender itu, dia mengambil contoh kalau di Ciputat, ketiga pemimpin ibadahnya adalah seorang perempuan dan ini baru pertama kalinya di Indonesia juga di dunia.

Medan

Bila anda mengenang saat sedang berjalan-jalan di sekitar kawasan Kampung Keling, di Medan, melihat ada beberapa orang-orang yang mengenakan jubah putih, memakai surban dan memelihara janggutnya, maka sekarang teman-teman sudah mengerti bila mereka bukanlah orang India yang beragama Hindu melainkan beragama Sikh. Ini pun senada yang dinyatakan Rahal, ”HS Dillon itu juga beragama Sikh dia teman saya”. HS Dillon yang beliau maksud-kan adalah seorang pakar pertanian di republik ini yang berasal dari Medan. Apakah Sikh lebih diterima di Medan ketimbang di Jakarta ? *)

Otonomi dalam Solidaritas

Oleh : Chris Poerba

KAPAL Perempuan sebuah lembaga yang terus mendukung dan mempromosikan kesetaraan gender menggelar seminar dan lokakarya nasional. Semiloka ini mengambil tema besar “Refleksi Keindonesiaan dalam 10 Tahun Desentralisasi: Indonesia Mau Ke Mana ?”. “Takbiran akbar“ ini dilangsungkan di gedung Binasentra, Jakarta, dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 November 2010. Titik tolak dari tajuk itu berangkat dari pemberlakuan sistem desentralisasi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun ini, melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang Undang No. 32 tahun 2004.

Elemen organik

Ibarat dua keping mata uang yang berbeda. Selain amandemen konstitusi itu pada akhirnya menjamin hak-hak pokok yang disertai dengan peningkatan fungsi kontrol, ternyata juga masih merupakan elemen organik dari rezim Orde Baru, yang masih bisa mengendalikan proses desentralisasi pada setiap tingkat baik di lokal maupun nasional. Hal itulah yang tengah disikapi dalam semiloka ini. Seberapa jauh dan masih berpengaruhkah elemen organik itu hingga masih bisa bertahan sampai saat ini.

Untuk itu maka KAPAL Perempuan mengundang berbagai aktivis dari lintas bidang dan kajian untuk duduk bersama, sebut saja diantaranya AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang selama ini bergulat untuk ruang bagi ulayat adat, Our Voice dan Bali Sruti yang menggagas kesetaraan gender dan kelompok marginal, LDP/ Lembaga Dayak Panarung dari Kalimantan Tengah, JAPESDA singkatan dari Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Alam dari Gorontalo. Mereka yang hadir sekitar 30 orang ini, meliputi organisasi yang terdapat di masyarakat, termasuk ICRP sendiri yang hingga kini berkecimpung di pluralisme agama dan etika tentang bagaimana seharusnya menjaga kebebasan antar umat beragama, bukan kebablasan. Nikolas Johannes Hariyanto SJ, yang biasa dipanggil dengan Romo Hari, selaku Sekjen ICRP juga didaulat sebagai narasumber pada sesi diskusi panel yang pertama. Beliau mengambil tema besar dengan makalah yang berjudul “Keindonesiaan dalam Konteks 10 Tahun Desentralisasi Indonesia.

Diskusi marginal

Pada workshop hari kedua, tanggal 24 November, maka beberapa peserta dibagi beberapa diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini untuk menyusun strategi mengadvokasikan keindonesiaan secara lebih nyata dalam ruang publik yang plural dan setara. Setelah disepakati maka terbagi empat kelompok diskusi yaitu ke-islaman/ agama, suku, masyarakat adat dan terakhir kelompok diskusi marginal dan perempuan.

Peserta diskusi kelompok masyarakat adat ini terdiri dari wakil eksponen dari ICRP, MADIA, LDP/ Lembaga Dayak Panarung dan AMAN ini difasilitasi oleh Yanti Muchtar. Hasil ter-arah dari diskusi ini ternyata selagi belum ada undang undang negara tentang masyarakat adat yang diakui pemerintah, yang berisikan peraturan daerah tentang penguatan masyarakat adat, maka pemerintah enggan untuk memberikan pengakuannya. Ambu Naptamis, wakil dari LDP Kalimantan Tengah mengatakan, “Isu masyarakat adat sekarang adalah diperlukannya sebuah pengakuan karena tidak adanya pengakuan maka tidak adanya redistribusi”.

Seorang Ibu yang datang dari Nusa Tenggara Timur juga mengungkapkan keluh kesahnya di diskusi ini. Ibu yang smenyanyikan kidung malam kudus saat rehatnya diskusi ini juga mengatakan hal yang sama. Karena belum adanya undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur maka di kampung halamannya terdapat marmer dan industri mangan yang tidak arif terhadap lingkungan. Sehingga isu besar dalam kontekstual masyarakat adat adalah seberapa batas intervensi pemerintah yang seharusnya dalam ruang-ruang adat. Terlebih-lebih adat juga tidak statis namun dinamis karena memiliki kearifan lokal. Selama ini tanpa disadari kearifan-kearifan lokal ini telah digerus oleh hukum–hukum negara.

Injury time

Dulu adat berkorelasi dengan raja dan kekuasaannya, ketika raja mangkat dan sistem kerajaan habis maka masuk-lah Undang-Undang Agraria. Inilah problematiknya. Tanah adat yang sekiranya hanya untuk ulayat adat dijual ke orang lain dengan dalih aturan negara yang ujungnya disedot oleh korporasi asing. Seorang bapak dari Pulau Dewata, mengatakan bisa saja diberlakukan kedua aturan baik aturan yang berasal dari adat maupun pemerintah, “Di Bali itu ada dua undang-undang. Jadi undang-undang dari negara untuk desa yang dinamakan desa Negara, sedangkan ada juga desa adat yang di atur dengan undang-undang adat”.

Untuk itu Yanti Muchtar yang juga Direktur dari KAPAL Perempuan mengatakan agar diskusi kelompok lebih tematik lagi dengan membagi yang mana yang lebih bisa langsung diterapkan ke lokasinya masing-masing. Jadi tidak hanya saran untuk nation building tapi juga dengan penekanan bagaimana nantinya nilai-nilai ini bisa “ditanamkan” sekembalinya para peserta semiloka ini ke kampung halamannya, ke “rahim” komunitasnya sendiri.

Saat memasuki injury time, hari ketiga dan hari terakhir dari semiloka ini maka tersaringlah beberapa agenda besar yang bisa dilakukan secara bersama-sama, yaitu 1) Melakukan advokasi terkait dalam dua hal yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Undang-Undang bagi Masyarakat Adat 2) Melakukan publikasi media seperti membuat website bersama atau jejaring sosial bertema pluralisme 3) KAPAL Perempuan sendiri akan menggagas dibentuknya tim gender pluralisme 4) Membangun penguatan jaringan antar daerah 5) Membuat TOT atau Training Of Trainer untuk penggunaan kartu penilaian bersama pluralisme. Semua agenda besar ini bukan-lah beban namun sebuah tanggung jawab yang berupaya terus di raih. Diperlukan keprihatinan kita akan ketidakadilan bersama, dan otonomi dalam solidaritas adalah titik temu dari semuanya itu *)

Surga

Menonton film The beach (yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio), saya jadi teringat dengan bebarapa pertanyaan. Pertanyaan yang sepertinya pernah muncul dalam benak kita semua, “Apa itu surga?”….
The Beach menceritakan kisah sekelompok orang yang menikmati “surga”.Surga yang mereka batasi penghuninya.Membatasi surga agar tidak merusak keindahan dan mengotori kesuciannya.Dan bagi mereka yang menjadi penghuni surga yang eksklusif. Surga yang indah dan suci yang tidak bias dinikmati oleh orang lainnya.
Tetapi mereka lupa, ketika mereka meng-eksklusif-kan surga, justru mereka telah merendahkan (makna) surga.Mereka telah menjaadikan keindahan surga terasa hambar.
Silakan mengirim email berisi judul artikel ke redaksi@icrp-online.org untuk membaca artikel ini lebih lanjut.