Merayakan Perbedaan, Mensyukuri Keberagaman, GOI Adakan Imlek Indonesia Virtual

Jakarta Dalam rangka menebarkan optimisme dan merayakan perbedaan di tengah suasana pandemic,

Gerakan Optimisme Indonesia (GOI) menyelenggarakan Panggung Budaya Imlek Indonesia tahun 2572
Kongzili yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (26/2), setelah sebelumnya mengadakan Natal Virtual
2020.

Panggung Budaya tersebut mengusung tema “Menebarkan Optimisme untuk Indonesia” dengan
menghadirkan ucapan-ucapan sejumlah pejabat Kementerian, tokoh, penampilan budaya Tionghoa, musik religi, serta penampilan live musik.

Menurut ketua panitia, Michael Sebastian, tema yang diusung dalam Imlek GOI sangat relevan “Saat ini di tengah pandemi, di tengah masih ada keributan antarsesama anak bangsa, energi Optimisme indonesia kami lihat makin meredup. Padahal Indonesia punya energi yang sangat baik yang ini harus ditularkan,” lanjutnya.

Sementara itu, Tim Pengarah GOI Nia Sjarifudin mengungkapkan, kegiatan tersebut terselenggara atas
komitmen GOI untuk merayakan perbedaan serta mensyukurinya sebagai karunia Tuhan yang luar biasa.

“Karena keberagaman itu jati diri bangsa yang tak boleh dilemahkan apalagi dihilangkan. Maka penting kita merawat dan mempertahankan tradisi silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antarsesama anak bangsa,” lanjut Nia

“Ini juga sebagai strategi dalam mengelola keberagaman menjadi harmoni kehidupan yang tidak saja akan melahirkan toleransi semata, tapi juga mempertahankan karakter solidaritas atau gotong royong bangsa Indonesia,” tegasnya.

Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan MATAKIN dan BAKTI Keminfo RI yang juga mendapat
dukungan dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti Kementerian Agama RI, Ditjenbud Kemendikbud,

Deputi Moderasi Beragama Kemenko PMK, juga tokoh parlemen dan 80 organisasi atau komunitas
diantaranya ANBTI, Puan Amal Hayati, Duta Damai, GEMAKU, PGI, KWI, PHDI, MLKI, PERMABUDHI, ICRP, JAI,

Percik Salatiga, Jaringan NU, Jaringan Ahmadiyah Indonesia, PERADAH dan masih banyak lagi.
Sementara itu secara terpisah, Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sekaligus

Tim Pengarah GOI Pdt. Jimmy Sormin berharap dengan terselenggaranya acara tersebut, masyarakat
bersama-sama semakin solid dalam merajut persaudaraan, dan terbangun optimisme dalam menghadapi berbagai krisis yang melanda.

“Sehingga ke depan apapun yang akan kita hadapi, dengan semangat kebersamaan dan optimisme, kita
dapat menghadapinya dengan tangguh, juga semakin terdorong untuk memastikan keadilan dan perdamaian di masyarakat kita,” jelasnya.

Konsolidasi ini menurut Pdt. Jimmy merupakan salah satu upaya yang sangat baik dan perlu dikembangkan baik dalam berbagai kegiatan berikutnya maupun dalam hal-hal yang tidak langsung diperlihatkan kepada publik– demi kemajuan bangsa, keadilan dan perdamaian di negara kita.

Terakhir, GOI akan melanjutkan kegiatan dengan perayaan Nyepi Indonesia Virtual pada 20 Maret 2021
mendatang.

Gerakan Optimisme Indonesia, Hotline: +628164245749

Diseminasi Publik Paparan Hasil Asesmen dan Peluncuran Buku, Kisah Inspiratif Pemimpin Pesantren: Pembelajaran Rihlah Kiai/Nyai ke Negeri Sakura

JakartaIndonesia dan Jepang telah lama menjalin hubungan diplomatik dalam berbagai bidang, salah satunya melalui pertukaran budaya. Tiap tahunnya pemerintah Jepang memberi kesempatan Muslim Indonesia untuk berkunjung ke Negeri Sakura. Pesantren menjadi salah satu kelompok utama untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara komunitas Muslim Indonesia dan Jepang.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Jepang menginisiasi program “Pesantren Leaders Visit to Japan”. Program bergulir sejak 2004 hingga kini, dengan rata-rata pemberangkatan 10 orang tiap tahunnya. Sekitar 160-an pemimpin pesantren yang terdiri dari para kiai, nyai, ustadz, dan ustadzah yang tersebar dari berbagai pesantren di seluruh Indonesia telah mengikuti program yang berdurasi, kurang lebih, selama 2 pekan ini.

Selama program berlangsung, meskipun tidak selalu sama setiap tahunnya, para pemimpin pesantren mengunjungi sejumlah situs keagamaan, budaya, sejarah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan bangunan pemerintah di beberapa bagian di Jepang. Mereka mengalami kehidupan masyarakat Jepang dan hidup dalam komunitas non-Muslim ketika mendapatkan kesempatan home stay di rumah penduduk.

MAARIF Institute bekerjasama dengan PPIM UIN Jakarta dan UNDP melakukan evaluasi dan studi dampak terhadap para alumni program. Menurut Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Abd Rohim Ghazali, buku yang diluncurkan merupakan salah satu luaran dari kegiatan ini. Di mana terdapat 4 hal utama yang ingin dilihat. “Pertama, kami ingin mengidentifikasi aktivitas kiai, nyai, ustadz, dan ustadzah alumni program pasca rihlah ke Jepang. Kedua, memeriksa dampak apa saja yang terjadi di pesantren, misalnya dalam kurikulum, metode pembelajaran, maupun aktivitas yang dikembangkan. Ketiga, menganalisis sejauhmana manfaat yang dirasakan pesantren. Dan terakhir atau keempat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam menerapkan pembelajaran yang didapat di Negeri Matahari Terbit,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta, Ismatu Ropi, mengungkapkan bahwa evaluasi dan studi dampak ini ingin melihat impact secara keseluruhan, baik yang bisa diukur maupun tidak. “Buku yang diluncurkan merupakan rekaman dari dampak-dampak yang tidak bisa diukur, yang perubahannya bersifat personal, ke dalam diri. Nanti kita juga akan mengikuti paparan dari dampak-dampak yang bisa diukur. Misalnya terkait kebersihan, metode pembelajaran, dan aktivitas yang dikembangkan,” terangnya.

Dalam acara peluncuran buku ini, MAARIF Institute juga akan memaparkan temuan-temuan dari asesmen yang dilakukan. Pemaparan hasil asesmen dan peluncuran buku akan diikuti oleh diskusi yang menghadirkan Zahroh (Ponpes Madrasah Wathoniyah Islamiyah Banyumas/Alumni Program tahun 2017) dan Ketut Imaduddin Djaman (Ponpes Bali Bina Insani/Alumni Program tahun 2007), yang akan ditanggapi oleh Debbie Affianty (Universitas Muhammadiyah Jakarta) dan Syafiq Hasyim (Universitas Islam Negeri Jakarta). Turut hadir dalam acara ini Abd Rohim Ghazali (Direktur Eksekutif MAARIF Institute), Siprianus Bate Soro (UNDP Indonesia), Waryono Abdul Ghafur (Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI), Mr. Tanaka Motoyasu (Ketua Bidang Politik Kedutaan Besar Jepang), dan Mr. Tamura Masami (Wakil Duta Besar Jepang). Acara berlangsung pada Rabu, 24 Februari 2021 pukul 09:00-12:00 WIB/10:00-13:00 WITA/11:00-14:00 WIT secara online melalui zoom meeting yang juga dapat diikuti di Channel Youtube MAARIF Institute.

Demikian siaran pers ini kami buat sebagai informasi kepada publik untuk turut menyebarluaskan inspirasi dari para pemimpin pesantren. Atas partisipasi kawan-kawan jurnalis, kami sampaikan terimakasih.

 

Salam hangat,

 

Pipit Aidul Fitriyana

Koordinator Program

 

Narahubung:

Pipit Aidul Fitriyana—0813 1136 7487

Supriadi—0811 8038 753

Kapusbimdik Khonghucu Tegaskan Pentingnya Moderasi Beragama

Jakarta – Dalam perayaan Imlek 2572 Kongzili, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan agama Khonghucu Kementerian Agama RI Dr. H. Wawan Djunaedi M.A tegaskan kembali pentingnya moderasi dan toleransi beragama.

Hal tersebut dia sampaikan dalam perayaan Imlek Virtual tingkat Provinsi Banten pada Minggu (21/2) malam, yang mengangkat tema “Keharmonian Kultur Budaya Bersinergi Membangkitkan Persaudaraan Sejati”.

“Moderasi beragama itu program nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama,” ungkap Wawan seperti dikutip matakin.or.id (22/2).

Menurut dia, sebagaimana diberitakan laman resmi Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, matakin.or.id, moderasi beragama menjadi spirit dari berbagai program Kemenag yang dicanangkan dalam program prioritas nasional.

Wawan mencontohkan seperti yang terjadi di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD), di mana terdapat tiga altar yang berbeda, yakni altar untuk agama Khonghucu, Buddha, dan Tao. Irisan tersebut menurut Wawan, menjadi sebuah lambang kerukunan umat beragama yang sangat luar biasa di Indonesia.

“Betapa tidak, tiga keyakinan, tiga iman, berada dalam satu atap. Yaitu rumah ibadah Tri Dharma. Mereka saling bahu membahu, saling melakukan keyakinannya masing-masing, di altarnya masing-masing, tanpa mengganggu satu sama lain dan dengan memberikan kenyamanan satu sama lain,” terang Wawan.

Menurut Wawan, ini merupakan wujud dari toleransi dan moderasi beragama yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kata dia, kondisi semacam ini harus bisa dipelihara sampai kapanpun.

“Sampai anak cucu kita nanti bahwa toleransi beragama berawal dari ritual-ritual semacam ini, di mana kita saling mengembangkan sikap toleransi dan moderasi beragama,” imbuhnya.

Dalam kesemlatan yang sama, Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat MATAKIN Xs. Budi Santoso Tanuwibowo menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Wawan. Menurut dia, kita harus bisa menjalankan agama secara moderat.

“Apapun agama atau kepercayaan yang kita anut, jadilah umat yang moderat,” tandas Budi yang juga salah satu pendiri Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini.

Pihaknya menambahkan, terlepas dari semua agama dan keyakinan yang kita miliki, kita bukan saja satu bangsa tetapi juga satu kemanusiaan.

“Maka, meskipun sekarang kita sedang dipaksa untuk hidup lebih sederhana oleh covid-19, tapi mungkin ke depan saatnya kita untuk kembali kepada jati diri perayaan keagamaan yang memang harusnya sederhana,” kata Budi mengingatkan.

Turut hadir dalam forum ini, dewan pakar perhimpunan INTI Ir. Azmi Abu Bakar, Direktur Urusan dan Pendidikan agama Buddha Kemenag RI Dr. Supriyadi Adinata, M.Pd, Ketua MATAKIN Provinsi Banten, Ketua PHDI Provinsi Banten, Ketua Umum Atthasilani Theravada Indonesia, dan beberapa tokoh keagamaan lainnya. [AN/matakin.or.id]

Kunjungi GKJW Rejoagung, Santri PP Raudlah Darus Salam Bangun Toleransi

Jember – HM Misbahus Salam  mengajak puluhan mahasiswa yang magang maupun KKN di PP Raudlah Darus bersilahturahmi ke GKJW Rejoagung. Mereka berasal dari Universitas Jember (UJ), Universitas Islam Negeri Jember (UIN) KH Ahmad Sidiq, INAIFAS Kencong, dan IAI Al Qodiri Jember.

Ini merupakan kunjungan balasan, setelah kaum muda GKJW Rejoagung melakukan kunjungan kasih ke PP Raudlah Darus Salam Bangsalsari Jember, Minggu (14/2) lalu.

“Saya pertama kali berkunjung ke gereja, lihat keadaan gereja dan mulai lahir, ini pertama kali berkunjung ke gereja,” aku seorang mahasiswa yang sedang magang di Pondok Pesantren (PP) Raudlah Darus ketika berkunjung ke GKJW Rejoagung Jember pada Sabtu (20/2).

“Saat kami ke Pondok, Pak Kyai Misbah menyampaikan akan mengajak para Santri berkunjung ke Gereja  tetapi kami juga gak menyangka kalau kunjungan balasannya secepat ini,” kata Pdt. Rena seperti dikutip laman pgi.or.id (20/2).

Seperti diberitakan situs resmi PGI, kunjungan 30 orang dari Pesantren ke Gereja jni adalah wujud berseminya persaudaraan dan kerukunan.

“Kehadiran kami ke GKJW ini, selaku masyarakat adat ketimuran, ketika Pendeta Rena dan pemuda gereja datang ke Ponpes, kami menerima dengan sangat baik, pada saat itu terjalin silahturahim yang indah dan saat ini saatnya bagi kami untuk membalas kunjungan,” tutur Kiai Misbah.

Saat menerima rombongan, Pdt. Rena menyampaikan harapannya agar persaudaraan antar santri dan jemaat gereja bisa terus terjalin.

“Kiranya persaudaraan ini bisa terus terjalin, tidak berhenti di sini saja tapi bisa berlanjut dalam kegiatan selanjutnya, dan kiranya pertemuan kita saat ini benar-benar membawa berkat bagi kita semua,” harapnya.

Harapan tersebut nampaknya gayung bersambut saat interaksi antar para mahasiswa dan kaum muda gereja.  Mereka saling bercakap, ada keterbukaan serta tak ada prasangka negatif. Mereka bernyanyi bersama, berjalan melihat sekeliling gereja dan juga memasuki gedung gereja.

“Kunjungan seperti ini sangat mempererat persaudaraan. Saya sangat senang, seperti menemukan suasana baru dan teman baru,” ungkap salah seorang mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini.

Lewat kunjungan ini memperkuat komitmennya untuk membangun persaudaraan sebagai bangsa Indonesia.

“Perasaan saya sudah biasa dan tidak ada masalah, saya juga memiliki teman lintas agama, kami diajarkan untuk saling menjaga, jangan sampai saling bermusuhan,” imbuhnya.

Kunjungan Kyai Misbah dan rombongan ini tak hanya bermakna bagi GKJW Rejoagung tetapi juga bagi Desa Rejoagung sendiri.

Sungguh bangga ketika kami didatangi oleh Pak Kyai dan para santri. Inilah kami Desa Rejoagung memang hampir 100% kami beragama Kristen tapi kami tetap terbuka membangun persaudaraan dengan lintas agama,” ujar Kepala Desa Rejoagung Aryantoadi.

Pada kunjungan ini ditandai dengan penanaman pohon dan bunga di halaman gereja. Berbagai jenis pohon buah, seperti jeruk, kelengkeng dan bunga  dibawa oleh para santri sebagai simbol tertanamnya rasa persaudaraan dan persatuan.

“Kami ke sini membawa pohon dan bunga, harapannya bisa ditanam di halaman gereja sebagai sebuah simbol bahwa kita bersama menanam perdamaian dan persaudaraan,” tandas Kiyai Misbah. [AN/pgi.or.id]

Kader Hizbul Wathan Lakukan Penguatan Pancasila Melalui Pendidikan

Yogyakarta – Ketua Umum Kwartir Pusat Hizbul Wathan (Kwarpus HW) Endra Widyasarno menyampaikan bahwa Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah merupakan sebuah kesepakatan para founding father dan tidak perlu dibahas lagi asal-usulnya, apalagi ada pengurangan dan penambahan menjadi trisila atau dwisila.

Diberitakan situs resmi PP Muhammadiyah, penguatan nilai pancasila di kalangan generasi muda terutama anggota HW harus dilaksanakan secara simultan melalui pendidikan.

“Mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, harus ada sinergi untuk mengkokohkan nilai-nilai Pancasila yang mana nilai itu digali dari budaya adiluhung  bangsa Indonesia,” paparnya, seperti dikutip muhammadiyah.or.id  (21/2).

Di dalam kepanduan, lanjut Endra, pendidikan dilakukan secara kreatif dengan metode bermain, bernyanyi, bercerita dan berpetualang. Metode ini dipilih apabila subjek ajar tidak merasa diajar. Oleh sebab itu dilaksanakan dalam suasana menggembirakan serta menyenangkan.

Maka dari itu, HW sebagai organisasi gerakan kepanduan akan terus bergerak dan menggerakan sekaligus memandu sebagai ujung tombak Persyarikatan dalam memahami Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Hal itu seiring dengan tekadnya menghadirkan Islam berkemajuan dalam menyebarkan islam rahmatan lil alamin melauli amaliah nyata.

 

Jembatan Penyelamat Pancasila

Dalam kesempatan yang sama, Endra juga mengatakan permasalahan pendidikan untuk generasi muda tidak hanya terletak pada pendekatan yang dilakukan, namun juga pada konten yang disampaikan.

“Permasalahan yang kita hadapi di dunia pendidikan saat ini ialah, banyak guru hanya mentranformasikan pengetahuan, bukan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila,” kata dia dalam diskusi yang dihelat secara daring itu.

Sementara Ahmad Kanedi, mengatakan Persyarikatan sudah menerima dan sudah memberikan semuanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Muhammadiyah menjadi garda terdepan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah juga pencetus menjadi bagian yang melahirkan Pancasila. Tentunya tidak dapat dipungkiri dalam perjalanananya, saya merasakan sebagai senator tentunya menjadi hal yang memprihatinkan di masyarakat,” terang Ketua Kwarwil HW Bengkulu ini seperti dikutip muhamadiyah.or.id (22/2).

Ahmad yang juga Anggota DPR ini mengatakan generasi muda tentunya generasi paling dibutuhkan menjadi jembatan yang bisa menghubungkan dengan kondisi kekinian. Generasi muda sebagai titik tumpu harapan, supaya generasi muda diajak untuk menjadi generasi penyelamat nilai-nilai pancasila.

“Nilai-nilai pancasila yang semakin pudar telah menjadi kekhawatiran kita bersama. Maka oleh sebab itu Gerakan Kepanduan HW terus turun ke masyarakat untuk membumikan nilai-nilai pancasila melalui pendidikan yang menggembirakan,” sambungnya dalam diskusi bertema “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila untuk Generasi Penerus Bangsa” ini. [AN/muhamadiyah.or.id]

Rekomendasi KPAI Terkait Penanganan 36 Anak Korban Prostitusi di Jawa Timur

Jakarta – Peristiwa terungkapnya 36 anak-anak korban prostitusi melalui penyediaan kos-kosan “Dora Emon” di Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur 2 minggu lalu mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaksanakan pengawasan penanganan secara online pada 16 Februari 2021.

Dalam pertemuan tersebut KPAI mengundang Kepolisian Daerah Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Ketua Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, P2TP2A Provinsi Jawa Timur, Dinas PMD, P3A, KB Kabupaten Sidoharjo, DP3AKB Kota Mojokerto, Yayasan Plato Surabaya dan Yayasan Embun Surabaya untuk memiliki komitmen bersama bahwa praktik-praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Eksploitasi terhadap anak di daerah harus ditangani dengan serius.

“Terungkap dalam pertemuan tersebut, temuan baru bahwa Polda Jatim sudah menjangkau 18 anak korban, 2 diantaranya, serta 6 ABH yang diduga menjadi reseller (perekrut) sudah mendapatkan intervensi dari Psikolog P2TP2A Jawa timur. KPAI memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Timur yang sudah melakukan operasi cyber dan melanjutkan pengungkapan terhadap kasus ini,” demikian rilis siaran pers KPAI tertanggal 17 Februari 2021 yang diunggah dalam situs resmi KPAI kpai.go.id (19/2)/

Hasil-hasil pertemuan tersebut di atas menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Mendorong pencegahaan TPPO dan Eksploitasi pada anak (terutama kasus prostitusi pada anak) dengan melibatkan berbagai Stakeholder diantaranya DP3AKB Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas TPPO, Dinas Informatika dan Dinas Pendidikan untuk penyelenggaraan edukasi beserta seluruh unsur masyarakat. hal ini dimaksudkan menutup celah keberulangan peristiwa serupa, serta mengadvokasi anak-anak untuk tetap mendapatkan hak Pendidikan.
  2. Memastikan terselenggaranya penanganan anak korban, saksi dan pelaku yang membutuhkan perlindungan khusus untuk segera ditindak lanjuti oleh penyelengara layanan rehabilitasi sosial: UPTD P2TP2A dan Lembaga relevan lainnya.
  3. Dalam kasus tersebut di atas, proses hukum terhadap pelaku dewasa, KPAI dan Stakeholder mendorong Implementasi berdasarkan Undang-Undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (P-TPPO), dan untuk Proses Anak Berhadapan Hukum (ABH), mendorong Implementasi berdasarkan Undang-Undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
  4. KPAI memonitor peningkatan koordinasi para pemangku kepentingan secara berkala untuk penjangkauan kembali terhadap korban pada kasus ini dan mendorong partisispasi masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap praktik-praktik serupa yang terjadi di masyarakat selain kasus yang sedang ditangani.
  5. Merekomendasikan DP3AKB Provinsi Jawa Timur menjadi koordinator terselenggaranya koordinasi intensif penanganan 36 anak korban dan Anak Berhadapan Hukum untuk bersinergi dengan DP3A Kabupaten/Kota Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan.
  6. KPAI mendorong terselenggaranya koordinasi para Stakeholder untuk melakukan koordinasi dan evaluasi kembali dan evaluasi kembali dalam jangka waktu maksimal 2 minggu.

Tertanda dalam rekomendasi tersebut Ketua KPAI Dr.Susanto, MA dan Anggota Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah, M.Si. [AN/kpai.go.id]

Dialog Stigma dan Agama, Cara SADAP Indonesia Ajak Pemuda Lebih Toleran

Pontianak – Sadar akan pentingnya menjaga toleransi utamanya bagi para pemuda, Komunitas Satu Dalam Perbedaan (SADAP) Indonesia bersama Yayasan Suar Asa Khatulistiwa dan Jaringan Pontianak Bhineka menyelenggarakan dialog dengan tema Stigma, Agama dan Pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring via zoom meeting di Pontianak. Sabtu, (20/2) siang.

Adapun peserta dari dialog ini ialah siswa Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang mewakili organisasinya. Sedangkan pemateri ialah Yeni Mada, Peneliti Balai Bahasa Kalimantan Barat dan Trio Kurniawan, Dosen STKIP Pamane Talino.

Tak hanya dialog, kegiatan ini juga diselingi dengan games hingga pembagian dan diskusi dalam kelompok kecil yang dipandu oleh peer sebaya dengan menganalisis studi kasus berdasarkan hasil survey tentang pola memilih pemimpin bagi masyarakat utamanya generasi muda.

Rio Pratama, Project Officer kegiatan menyatakan bahwa tujuan dari diselenggarakannya dialog ini ialah guna membuka stigma pemuda tentang moderasi dan toleransi beragama dan berkeyakinan.

“Kita tahu, saat ini agama tidak hanya sebagai pemersatu namun juga dapat dijadikan sebagai pemecah. Oleh karena itu, tentu ini sangat resisten. Terlebih dampaknya tidak hanya dirasakan orang-orang tua saja namun juga anak-anak muda. Kita ingin membuka pemikiran teman-teman muda agar stigma serupa tidak muncul dalam benaknya dan bersama tumbuh menjadi generasi yang toleran,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, dialog dan berkolaborasi merupakan cara Sadap sebagai komunitas anak muda yang bergerak dibidang keberagaman iman dan suku di Kalimantan Barat untuk mengkampanyekan toleransi. Oleh sebab itu, kegiatan serupa akan lebih sering dilakukan kedepannya.

“Sadap selalu berupaya melakukan kolaborasi dan belajar bersama dalam rangka terus mengkampanyekan isu-isu tentang keberagaman. Dialog semacam ini adalah salah satu caranya sehingga akan lebih rutin dilaksanakan. Tentu kita berharap kedepan, tidak ada lagi stigma buruk dan atau diskriminasi terjadi karena kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga keberagaman sudah benar-benar tertanam dalam diri masing-masing,” tambahnya.

Rocyntia da Sella, salah satu peserta dalam kegiatan dialog ini mengaku mendapatkan pelajaran baru terutama dalam mengelola stigma dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.

“Kegiatannya seru dan interaktif, ada games dan juga semua bebas berpendapat tanpa dibatasi sesuai perspektif masing-masing. Dapat banyak ilmu baru dalam mengelola prasangka,” tuturnya.

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan pada Pemberitaan Pernyataan Menkopolhukam tentang Restorative Justice (20 Februari 2021)

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan

pada Pemberitaan Pernyataan Menkopolhukam tentang Restorative Justice

 

Pastikan Pelaksanaan Restorative Justice Memenuhi Hak Korban Atas Kebenaran, Keadilan dan Pemulihan

Jakarta, 20 Februari 2021

Pemberitaan media massa terkait pernyataan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tentang Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dengan menggunakan contoh kasus perkosaan menuai kritik karena dinilai mencederai rasa keadilan korban. Menyikapi hal tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah meminta klarifikasi dan pada Jumat sore (19/02) telah dihubungi melalui telepon oleh Menkopolhukam. Dalam klarifikasi lisannya itu disampaikan bahwa:

  1. a)  Restorative Justiceadalah praktik yang sudah dikenali masyarakat Indonesia, dimana penekanan dalam penyelesaian kasus adalah membangun harmoni dan kebersamaan, bukan semata tentang pemidanaan pelaku;
  2. b)Contoh perkosaan dimaksudkannya untuk menangkap semangat Restorative Justice, dimana salah satu aspek yang juga diperhatikan adalah tentang pelindungan bagi korban. Contoh ini tidak dimaksudkan untuk mengarahkan penyelesaian di luar pengadilan pada kasus perkosaan, melainkan menangkap semangat untuk pelindungan korban selain pemidanaan pelaku;
  3. c)Arah penerapan Restorative Justice dengan penyelesaian di luar pengadilan hanya pada tindak pidana ringan, atau hal-hal yang sepele, dan bukan pada kasus perkosaan.

Komnas Perempuan menyambut baik klarifikasi oleh Menkopolhukam dan mendorong agar klarifikasi disampaikan secara resmi guna mencegah salah persepsi lebih lanjut mengenai arah pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini genting karena praktik mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan ataupun mengusir korban dari komunitasnya masih banyak terjadi atas nama keharmonisan komunitas dan nama baik korban (dan keluarga). Praktik ini  ditengarai lebih untuk menghentikan proses hukum sehingga meneguhkan impunitas pelaku. Secara khusus, praktik mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan merupakan pemaksaan perkawinan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap  korban. Selain masih mengalami trauma sehingga  memerlukan proses pemulihan, praktik ini juga menempatkan korban terus dalam kerentanan pada kekerasan di dalam perkawinannya. Dengan demikian, praktik mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan menyumbang pada semakin tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mengenali bahwa Restorative Justice merupakan  penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, dan bukan pembalasan. Prinsip dasar Restorative Justice adalah pemulihan  korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang dialaminya.

Berkaitan dengan itu, Komnas Perempuan berpendapat bahwa Menkopolhukam perlu memberikan perhatian serius dalam mendorong penguatan pedoman pelaksanaan Restorative Justice oleh aparat penegak hukum, khususnya  kepolisian. Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, perlu diharmonisasi dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Umum. Harmonisasi termasuk mengenai jenis tindak pidana untuk mencegah celah multitafsir pada pelaksanaan Restorative Justice  saat penerimaan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan.

Selain itu, Menkopolhukam perlu mendorong Kepolisian untuk menyusun kebijakan yang memastikan akses keadilan bagi perempuan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai langkah memperkuat upaya dari Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Kejaksaan dan Mahkamah Agung ini menjadi pedoman sikap dan perilaku di institusi terkait dalam menangani perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban,  maupun tersangka/terdakwa.

Lebih lanjut, membangun akses keadilan bagi perempuan melalui kebijakan internal institusi penegak hukum di atas, merupakan upaya berbagai pihak untuk memenuhi hak-hak korban agar mendapatkan keadilan dan pemulihan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP). Karenanya upaya-upaya Kejaksaan dan Pengadilan penting dijadikan dasar untuk segera mendorong pembaharuan hukum acara pidana (RUU KUHAP) dengan memastikan kepentingan korban termasuk mekanisme Restorative Justice mendapatkan penguatan di dalamnya.

Komnas Perempuan juga menggarisbawahi bahwa klarifikasi ini adalah sekaligus menegaskan dukungan Menkopolhukam pada upaya penegakan hukum dalam kasus perkosaan dan  memastikan perlindungan bagi perempuan korban perkosaan, termasuk pemulihannya. Untuk itu, Menkopolhukam perlu turut mengawal pembahasan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas) hingga selesai, dimana upaya pelindungan dan pemulihan korban merupakan bagian dari 6 elemen kunci di dalam rancangan UU tersebut.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa RUU Pungkas akan berkontribusi pada penyelenggaraan tanggung jawab konstitusional negara, khususnya  jaminan hak atas perlindungan hukum, hak atas rasa aman dan hak atas kehidupan yang bermartabat (Pasal 28D Ayat 1 dan Pasal 28G Ayat 1 UUD NRI 1945). Juga menjadi langkah mewujudkan komitmen negara dalam meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), mengingat kekerasan seksual pada perempuan memiliki dimensi khas yang berakar pada diskriminasi berbasis gender.

Mengingat beragam praktik atas nama Restorative Justice dapat menempatkan perempuan korban kekerasan terpuruk dalam ketidakadilan berlapis, Komnas Perempuan mengajak Kemenkopolhukam dan semua pihak untuk terus melakukan pengawasan pada pelaksanaan Restorative Justice, baik yang diselenggarakan melalui institusi penegak hukum maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Juga, untuk bersama-sama melakukan kajian yang lebih menyeluruh  tentang Restorative Justice,  termasuk menyangkut upaya penanganan pelanggaran HAM masa lalu, untuk menguatkan konsep, kebijakan dan pedoman pelaksanaannya. Penguatan ini dibutuhkan agar dalam kerangka Restorative Justice, selain membangun keharmonisan warga, juga mengutamakan pemenuhan hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan, atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Narasumber:

Andy Yentriyani

Siti Aminah Tardi

Rainy M. Hutabarat

Theresia Iswarini

Mariana Amiruddin

Narahubung:
Chrismanto Purba (chris@komnasperempuan.go.id)

Sumber: https://komnasperempuan.go.id/

Pernyataan Sikap Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Pengaduan KDRT yang dialami oleh NA (19 Februari 2021)

Pernyataan Sikap Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Pengaduan KDRT yang dialami oleh NA (19 Februari 2021)

Dukung Korban Memutus Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jakarta, 19 Februari 2021

 

Pada Selasa 16 Februari 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan langsung dari NA. Dalam pengaduannya, korban menyampaikan pengalaman berulang Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya selama 9 tahun pernikahan. KDRT berulang ini menyebabkan ia memilih untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya, selain melaporkan kasus KDRT yang menimpanya.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dalam pengalaman KDRT, korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, secara berulang-ulang. Kerap pula korban terbenam dalam siklus KDRT, yaitu situasi yang meliputi rangkaian peristiwa: (1) Meningkatnya ketegangan antara suami-isteri; (2) Terjadi kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi); (3) Minta maaf dan masa ‘bulan madu’; (4) Hubungan kembali “membaik”. Siklus ini dapat berputar kembali ke 1-2-3 dan seterusnya. Yang perlu diwaspadai dari  siklus ini adalah bahwa kuantitas dan kualitas kekerasan akan terus meningkat dan bahkan dapat berakhir dengan kematian korban. KDRT berulang tak mengenal kelas sosial ekonomi, tingkat pendidikan maupun profesi, bahkan perempuan pesohor pun mengalaminya.

Komnas Perempuan mengapresiasi NA atas keberaniannya menyuarakan KDRT yang dialaminya. Gugatan cerai yang diajukannya merupakan upaya NA untuk memutus siklus KDRT yang dialaminya. Siklus kekerasan pada dasarnya  bertolak dari  harapan korban bahwa pernikahannya dapat diselamatkan dengan permintaan maaf dari pelaku dan korban memaafkan dengan harapan pelaku  memperbaiki diri, namun kenyataannya KDRT berulang. Siklus kekerasan inilah yang menyebabkan banyak korban KDRT  mempertahankan relasi yang tidak sehat, karena pelaku sudah meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki diri. Memilih memutus perkawinan juga bukan merupakan pilihan yang mudah bagi perempuan, baik karena pertimbangan anak, stigma terhadap  perempuan yang bercerai dan status sebagai janda cerai maupun pandangan keagamaan terkait perkawinan dan posisi perempuan dalam perkawinan.

Hingga November 2020, Komnas Perempuan telah menerima 2.026 pengaduan, dengan pengaduan terbanyak, yaitu 1.190 kasus, adalah KDRT/Relasi Personal lainnya. Pengaduan terkait KDRT /Relasi Personal, dengan mayoritas korban adalah istri. Kondisi  ini  tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh orang-orang  terdekat  yang mempunyai relasi personal dan sangat dikenal oleh korban. Kasus kekerasan ini terutama dilakukan oleh pasangan/suami.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa  KDRT terhadap istri adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan berbasis gender sebab KDRT terhadap istri berakar dari ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang dimanifestasikan dalam institusi perkawinan dan keluarga. NA menjadi gambaran situasi kekerasan yang dialami perempuan  dalam relasi yang seharusnya merupakan ruang aman dan pelindung bagi perempuan. Mengenai hal ini, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam Rekomendasi 35 CEDAW menggarisbawahi pentingnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ditanggani secara sistemik, bukan individual, sebab telah menjadi “alat sosial, politik dan ekonomi yang fundamental untuk menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan meneguhkan stereotipe peran-peran [gender].”

Oleh karena itu, Komnas Perempuan juga mengapresiasi sikap dari penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dan petugas Pengadilan Agama, yang menurut informasi NA bertindak profesional dalam menanggapi laporannya. Komnas Perempuan mendorong agar sikap ini juga dipastikan berlaku untuk  semua kasus, tanpa kecuali, sehingga memberikan penguatan akses perempuan korban pada keadilan. Penyikapan aparat penegak hukum yang profesional sesuai dengan standar hak asasi manusia dan perspektif keadilan gender akan berkontribusi secara signifikan pada pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara. Tanggung jawab konstitusional negara tersebut adalah pada pelindungan hak konstitusional warga, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat 1 dan 28G Ayat 1 UUD NRI 1945. Dalam kasus KDRT, jaminan perlindungan hukum ini juga memungkinkan warga, khususnya perempuan korban, menikmati hak konstitusionalnya atas hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI 1945).

Selanjutnya, Komnas Perempuan mendorong masyarakat, khususnya warganet  agar memahami kepelikan yang dihadapi korban KDRT dan siklus kekerasan yang dialaminya,  sehingga tidak menyalahkan  korban atas pilihannya untuk keluar dari kekerasan melainkan mendukung korban untuk memutus rantai kekerasan. Komnas Perempuan mengajak media massa dan warganet  untuk membantu  masyarakat  memahami korban  dan memberikan dukungan kepada korban KDRT dalam memutus siklus KDRT dan memulihkan diri dari kekerasan yang dialaminya.

 

Narasumber

  1. Andy Yentriyani
  2. Siti Aminah Tardi
  3. Theresia Iswarini
  4. Rainy Hutabarat

 

Narahubung

Chrismanto Purba (chris@komnasperempuan.go.id)

 

Sumber berita: https://komnasperempuan.go.id/

Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan-Tentang Definisi Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa

Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Tentang Definisi Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa

 

Pemutakhiran Definisi Perempuan Untuk Mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Jakarta, 18 Februari 2021

 

Menanggapi polemik definisi kata perempuan yang viral baru-baru ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penting peran bahasa termasuk kamus eka bahasa KBBI Pusat Bahasa, dalam membangun nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bahasa tidak bebas nilai, melainkan bagian dari budaya yang mengandung nilai-nilai tertentu dan turut membentuk pandangan dunia seseorang dan masyarakat. Bahasa juga berkembang dan arti kata bisa bergeser seturut dinamika masyarakatnya.

Penelusuran Komnas Perempuan terhadap pertumbuhan kamus eka bahasa Indonesia mencatat bahwa Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) yang disusun oleh WJS Poerwadarminta dan diterbitkan pertama kalinya pada 1953 dan dicetak ulang sepuluh kali sampai tahun 1989 merupakan kamus eka bahasa Indonesia yang pertama. KUBI kemudian dikembangkan oleh Pusat Bahasa menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang edisi pertamanya terbit tahun 1988. Hingga kini, penerbitan KBBI Pusat Bahasa sudah memasuki edisi kelima.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa sebuah kata di dalam kamus mengalami perluasan dan atau pergeseran arti, penambahan lema (bentuk baku dari sebuah kata) dan sublema seturut perkembangan bahasa dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Tim Penyusun dalam rilisnya bahwa kata perempuan terdaftar dalam KBBI sejak edisi pertama (1988). Saat itu, kata perempuan diberi padanan kata saja, yaitu ‘wanita’ dan ‘bini’. Pada edisi pertama sudah dicantumkan beberapa gabungan kata berinduk kata perempuan, seperti: “perempuan geladak”, “perempuan jahat”, “perempuan jalan”, “perempuan jalang”, “perempuan jangak”, “perempuan leach”, dan “perempuan nakal”. Baru dalam edisi-edisi selanjutnya, arti kata ditambahkan sebagai “orang (manusia) yang memiliki puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui”. Kata ‘wanita’ dan ‘bini’ dipertahankan sebagai padanan.

Sejak edisi kedua sampai seterusnya, definisi kata ini ditambah lagi dengan ‘betina’ yang dilengkapi penjelasan ‘khusus untuk hewan’. ‘Perempuan lacur’ masuk dalam KBBI edisi kedua dan ‘perempuan simpanan’ dalam KBBI edisi ketiga. Sampai KBBI edisi kelima tidak ada lagi penambahan gabungan kata untuk lema perempuan. Namun, penyesuaian beberapa kali dilakukan terutama penggantian kata pendefinisi pada lema ini, yaitu ‘puki’ yang terekam dalam edisi I dan II diubah menjadi vagina pada edisi III dan selanjutnya. Pengertian dan penggabungan kata perempuan tersebut tidak memiliki ungkapan yang positif  dan belum mengalami pemutakhiran sesuai dengan situasi Indonesia yang semakin demokratis dan memahami kesetaraan serta hak-hak asasi perempuan. Bandingkan dengan lema dan sublema laki-laki yang positif semua, baik definisi maupun gabungan kata berinduk laki-laki, seperti laki-laki jemputan, yang artinya “laki-laki yang dipilih dan diambil menjadi menantu”, atau arti positif lain seperti “orang yang mempunyai keberanian dan kegagahan.”

Mandat utama Komnas Perempuan adalah membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu upayanya adalah dengan menyusun Tesaurus Kekerasan Terhadap Perempuan. Tesaurus menjadi sarana atau alat yang digunakan untuk mengawasi kosa kata dalam proses penyusunan indeks dokumen yang memuat khasanah kata maupun singkatan/akronim terkait kekerasan terhadap perempuan, penjelasannya maupun kontruksi kata-kata baru dan tafsir yang mendukung hak-hak asasi perempuan. Sebagai contoh, istilah “sunat perempuan” yang mengandung aspek normalisasi praktik kekerasan terhadap perempuan diganti dengan kata-kata “Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan” (P2GP) sering dengan gerakan hak-hak perempuan global yang mengganti istilah female circumcision dengan female genital mutilation untuk menggarisbawahi aspek kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mengakui bahwa arti kata dalam sebuah kamus mengalami perjalanan yang menunjukkan penafsiran atas kata, baik kata pinjaman dari bahasa asing maupun yang berasal dari khasanah budaya-budaya Nusantara sendiri. Selain itu, sebuah kamus juga disusun berdasarkan sumber-sumber data bahasa yang kriterianya telah ditetapkan oleh Tim Penyusun. Pada dasarnya, sebuah edisi kamus tak pernah selesai karena masyarakat pengguna bahasa juga berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, agar memutakhirkan arti kata “perempuan” melalui antara lain, penambahan sublema perempuan dan memperluas arti.  Juga memperluas sumber-sumber data bahasa dengan menyertakan publikasi yang relevan antara lain dari lembaga-lembaga hak asasi manusia;
  2. Organisasi Masyarakat Sipil agar turut mensosialisasikan kata-kata yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap asasi perempuan serta inklusif (disabilitas, minoritas seksual, suku, agama dan ras, lansia, dll);
  3. Media massa turut mendukung dengan membangun narasi dan memilih ungkapan yang mendukung kesetaraan dan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
  4. Organisasi-organisasi agama agar membangun narasi dan menggunakan kosakata yang menjunjung kesetaraan dan keadilan gender serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
  5. Pekerja seni budaya baik individu maupun organisasi agar terus memantau konstruksi teks-teks kultural yang bias gender maupun bias lainnya di lingkungan industri kreatif. Komnas Perempuan mengapresiasi upaya  memviralkan  kritik terhadap definisi lema  perempuan yang bias serta sublemanya yang negatif semua di media sosial.

 

Narasumber:

Rainy Hutabarat

Siti Aminah Tardi

Mariana Amiruddin

Andy Yentriyani

 

Narahubung

Chrismanto Purba (chris@komnasperempuan.go.id)

Sumber: https://komnasperempuan.go.id/