Tanpa Kemanusiaan Agama Hanya Akan Menjadi Alat Kekerasan

Rabu, 31 Maret 2021

 

Review Buku: Mohd Syazreen Abdullah, Syahadah Kedua (2020)

Oleh Budhy Munawar Rahman

Problem utama umat manusia—meminjam istilah Nurcholish Madjid—ialah politeisme, bukan ateisme, maka program pokok al Quran ialah membebaskan manusia dari belenggu paham Tuhan banyak dengan mencanangkan dasar kepercayaan yang diungkapkan dalam kalimat “al-nafy wa al-issbat” atau “negasi-konformasi” yaitu La ilaha illallah yang disebut sebagai ”rumusan kepercayaan Muslim”.

Dengan negasi itu dimulai proses pembebasan yaitu pembebasan dari belenggu kepercayaan kepada hal-hal yang palsu. Tetapi demi kesempurnaan kebebasan itu manusia harus mempunyai kepercayaan kepada sesuatu yang benar. Sebab hidup tanpa kepercayaan sama sekali adalah sesuatu yang mustahil.

Kalimat La ilaha illallah merupakan kalimat persaksian. Mengucapkan dan meyakini syahadat adalah bagian dari aqidah, karena merupakan suatu yang fundamental. Kualitas seorang Muslim amat ditentukan oleh kadar kesaksian dan kedalaman pemahamannya terhadap kalimat syahadat itu. Dan sesungguhnya inilah tauhid yang benar. Oleh karena itu, manusia pada umumnya yang telah memiliki kepercayan kepada Tuhan, proses pembebasan itu tidak lain dengan melakukan pemurnian kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri.

Pertama melepaskan diri dari kepercayaan kepada sesuatu yang palsu, dan kedua dengan memusatkan kepercayaan hanya kepada yang benar. Semangat inilah yang sesunguhnya dikandung oleh kalimat syahadat, yang bagaikan suatu gerbang yang secara formal wajib diikrarkan bagi sesorang yang menyatakan diri memeluk Islam.

Pernyataan ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru dalam diri manusia, melainkan hanya menegaskan, mengingatkan dan mengungkapkan kembali benih monoteisme yang telah tertanam dalam diri manusia dan sesungguhnya merupakan fitrah manusia. Kalimat tersebut (kalimat tauhid) merupakan sekedar penegasan kembali, karena sebelum dilahirkan telah ada perjanjian antara manusia dengan Tuhan yang disebut sebagai perjanjian “primordial” dan karenanya dianggap bagian dari fitrah manusia itu sendiri.

Namun demikian, menjadi Muslim bukan sekadar mengucapkan La ilaha illallah – paham syahadah pertama. Hidup ini bukan sekadar ber-Tuhan saja. Sebaliknya hubungan dengan manusia, alam dan makhluk seisi dunia. Maka tidak pelik sekiranya sifat agama menjadi keras kerana terlalu fanatik terhadap Tuhan sehinggakan melupakan kehidupan kemanusiaan. Nabi mengajar kita bersikap sederhana. Menyantuni kemanusiaan lebih tinggi derajatnya berbanding munajat sepanjang malam. Nabi berpesan supaya kita tidak meminggirkan nilai kemanusiaan. Nabi diutus untuk menyempurnakan pesan tauhid universal.

Makna kata Muhammad Rasulullah menuntut kesediaan menjadikan Rasullullah sebagai teladan, sehingga bernilai disisi Allah. Kalimat ini menjadikan seorang Muslim memiliki rasa cinta, ridla dengan segala yang dicontohkan dari segi amal, perkataan dan semua tingkah laku beliau. Selain sifatnya yang dimaksud oleh Allah atau juga karena keteladanan Rasulullah dan juga pengorbanan yang sangat mulia kepada umatnya. Allah telah menganugerahkan syafaat dan derajat yang tinggi kepada Rasulullah, menunjuki manusia agar manusia mencintai beliau dan melandasi kehendak untuk mengikuti beliau karena cinta kepada Allah. Syahadat juga termasuk dalam misi atau prinsip gerakan dakwah Nabi Muhammad saw, yang dulunya bersifat monoteisme. Di dalam bacaan-bacaan awal lalu menjadi teologi dominan yang disebut sebagai pesan sosial. Mulai saat itulah dua sumber kalimat ini disebarkan secara massive dengan terang-terangan setelah bertahun-tahun pola dakwah yang digunakan adalah dengan secara sembunyi-sembunyi.

Buku Syahadah Kedua yang ditulis oleh Mohd Syazreen Abdullah, seorang intelektual muda Malaysia, mengurai dengan begitu dalam dan tajam tentang makna Islam dalam perspektif Kemanusiaan Universal. Buku Syahadah Kedua ini, betul-betul “revolusioner,” memberikan perubahan paradigmatik dalam pemahaman kita mengenai syahadah. Buku ini dapat memberi orientasi perubahan kesedaran keagamaan kita, daripada perspektif yang melulu teologi kepada etika. Masa depan umat Islam dalam dunia global dewasa ini, sangat tergantung pada bagaimana umat Islam bisa menyumbangkan dan mengembangkan etika global kepada kemanusiaan universal.

Menurut Syazreen, Muslim ialah gelaran bagi seorang yang beragama Islam. Seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah. Mereka berserah diri kepada Tuhan. Percaya terdapat hanya satu Tuhan. Namun, menurutnya, Muslim ada klasifikasinya. Ada yang baik dan sebaliknya. Sabda Nabi, Muslim terbagi kepada dua. Muslim yang pertama, setia dan amanah pada ajaran Tuhan. Manakala, Muslim yang kedua, mengkhianati amanah perjanjian ajaran Tuhan. Maka, Muslim yang patuh, Nabi sebut sebagai Muslim yang beriman. Mereka itu orang-orang yang memelihara kemulian agama dan mempunyai ketulusan hati dalam menyebarkan nilai-nilai beragama yang benar. Mereka ini layak digelar sebenar-benarnya Muslim.

Dengan kata lain, Muslim yang memanifestasi sikap kemanusiaan dengan kepatuhan sepenuhnya untuk Tuhan—yang ia sebut dengan penyerahan total “self-surrender to God”. Muslim yang merujuk daripada kata kerja aslama—seseorang yang menyerah diri, yang akhirnya melaksanakan ajaran kemanusiaan.
Mereka ini mengikat tali perjanjian amanah bagi tujuan menyempurnakan keberhutangan antara hamba dengan Tuhan. Mereka bertanggungjawab dengan amanahnya di atas bumi ini. Mereka ini Muslim yang mencintai keamanan sekaligus membenarkan ajaran Tuhan. Maka, manifestasi Tuhan dapat diterjemahkan daripada sikap orang-orang yang beriman seperti ini.

Baca juga: Cerita Tentang Agama-agama Dunia dalam World Religions Today

Syazreen, mengutip Saidina Ali sebagaimana dinukilkan dalam kitab Nahj Balaghah: “Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian. Kalian hidup pada satu zaman yang mana orang yang bercakap benar adalah sedikit. Ketika lidah mereka menjadi kelu untuk mengatakan kebenaran di hadapan kemungkaran, ketika orang-orang yang mau menegakkan hak direndah-rendahkan.”…. “Maka sesungguhnya penghuni di zaman ini tenggelam dengan kemaksiatan dan keasyikan dalam penderhakaan. Pemudanya berandal, manakala orang-orang tuanya berdosa. Orang-orang alim pula sikapnya munafik, pembicaraannya menjilat. Yang kecil tidak hormat yang besar, dan yang kaya tidak memelihara yang fakir.”

Khutbah ini, lanjut Syazreen, menegaskan betapa peranan Muslim itu tidak ada yang lebih besar melainkan membela nasib kemanusiaan. Seperti melawan kemungkaran. Muslim tidak boleh hipokrit di hadapan kemungkaran. Justeru, Muslim yang benar, tidak ada kompromi terhadap pengkhianatan, fasis, rasuah, gangguan seksual, dan keganasan dalam rumah tangga. Kelakuan mereka ini bertentangan dengan roh kemanusiaan dan keadilan dalam semangat agama. Sebagaimaan mereka putuskan ikatan suci amanah dengan Tuhan. Mereka tidak setia dengan janji Tuhan — untuk menjadi Muslim yang baik.

Dengan tajam, Syazreen, mengungkapkan banyak manusia menyangkakan bahawa amalan bersalat di hadapan pintu Ka’bah itu lebih mulia daripada memperdulikan tentang nasib saudaranya di Yaman yang sedang di bom. Ada dalam kalangan manusia menyangkakan bahwa amalan mengebomkan diri di gereja adalah jalan pintas menempah syahid. Banyak manusia menyangkakan amalan sunah Rasulullah adalah memakai jubah dan serban baginda berbanding sunah menghidupkan kemanusiaan sosial. Demikian semua itu, bahwa banyak manusia menyangkakan amalan-amalan tersebut dibalas ganjaran surga oleh Tuhan. Namun, adilkah Tuhan memberikan surga kepada mereka yang merelakan krisis pengorbanan kemanusiaan dan kekerasan? Hakikatnya, banyak orang tertipu di atas dunia ini atas nama agama. Tanpa mereka sadari telah mengobarkan kekerasan, dan menyumbangkan terhadap korban kemanusiaan.

Dogma agama sempit, dalam pandangan Syazreen, menjadikan manusia tidak waras. Kemunduran ini lahir karena pemahaman akidah yang sempit. Tauhid yang sempit. Bukan tauhid universal. Tanpa memahami falsafah tauhid universal, manusia pada hari ini hanya menyangka ibadahnya sudah sempurna dengan bertumpu pada ibadat khusus saja. Membaca Quran, setiap huruf dibaca, makin banyak pahala. Mudah masuk surga, semudah mengungkapkan lafaz syahadah dengan memeluk agama Islam. Tidak semudah itu.
Syazreen memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kesadaran nalar kritis kita: Apakah salat di kota suci itu pahala lebih agung berbanding mengutuk kekerasan terhadap pengorbanan kemanusiaan?

Walaupun tidak dapat dimungkiri bahawa salat adalah kewajipan seorang Muslim, namun apakah artinya sekiranya kita berdiri menghadap kiblat, menggerakkan bibir dan gerakan tanpa pandangan Islam yang menyeluruh? Tuhan tidak suka hamba-Nya yang kuat memuji-Nya, tetapi meninggalkan pesan kemanusiaan, apalagi merelakan kezaliman, penindasan dan ketidakadilan.
Iman dibuktikan dengan perbuatan – suluhan jiwa dan akal pencerahan. Bukan perbuatan dibuktikan bahwa itu Iman. Malangnya, inilah kepercayaan mayortitas umat beragama. Mereka sangkakan perbuatan mereka itu panggilan iman. Sebaliknya mereka sendiri mengada-ngada mengatakan itu iman. Apalagi perbuatan itu didasari dengan sifat penuh prasangka, benci dan menindas kemanusiaan.
Sebagian agamawan menyebarkan kekerasan dan kebencian terhadap sesama manusia yang berlainan agama atas alasan untuk menjaga kemurniaan nilai agamanya. Kesannya, teologi jadi sempit. Kebenaran jadi tunggal. Agama jadi eksklusif.

Tanpa kemanusiaan, maraklah kekerasan atas nama agama. Setiap ajaran fikih ditandai simbol keimanan. Sebaliknya, perintah atau ajaran fikih, didasari dengan intipati keimanan. Iman menonjolkan fikih. Bukan fikih menonjolkan iman. Maka, jika fikih menonjolkan iman – fikih akan jadi sempit. Begitu juga teologi. Seperti, umat menyempitkan ibadah. Maka tidak pelik, dunia hari ini mengalami krisis kemanusiaan. Sebagian umat menganut ajaran fikih sempit – fikih tafsiran manusia dan aliran tertentu. Sebaliknya umat memerlukan fikih sosial – fikih kemanusiaan.

Dunia tidak akan aman seandainya dikuasai oleh emosi kemarahan dan dendam. Tuhan mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan perdamaian dan sikap terpuji. Tidak ada dalam sejarah Islam, Nabi memenggal kepala orang dan merusak rumah-rumah ibadat penganut agama lain. Karena Nabi mengajarkan kemanusiaan dan kedamaian. Jelas, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan pesan ketauhidan yang universal. Rasulullah SAW mengajar kita bahwa di Syahadah Kedua adalah tanggungjawab melawan segala kezaliman, korupsi sosial, ketidakadilan, dan penindasan yang mengorbankan kemanusiaan pada hari ini.

Betapa tidak sempurna akidah Muslim jika sekadar percaya “tiada Tuhan selain Allah”.
Mungkin inilah sebabnya mengapa manusia harus mengingat intisari perjanjian dengan Tuhannya “man’arafa nafsahu faqad’ arafa Rabbahu”. Agama menyantuni semua manusia dan bertindak adil terhadap setiap perkara. Keterbukaan dan kemanusiaan yang dia rasa paling benar itu, tidak boleh sama sekali dia bersikap merendahkan manusia lain di dunia ini. Kekeliruan ini kerana gagal menentukan di mana letaknya fungsi iman, fitrah juga akal dalam menuju kebaikan.

Sesungguhnya keimanan dan kemanusiaan adalah jantung setiap agama – membebaskan kebodohan yang bermaharaja di dalam diri. Sebagai contoh dalam agama Islam, seseorang harus menjiwai seruan salat, puasa, haji, dan zakat – supaya terbit nilai keimanan dan kemanusiaan dalam dirinya. Sifat kemanusiaan dalam diri dibina atas dasar takwa. Sebab itulah di dalam Islam ataupun di dalam semua agama besar di dunia ini, menyatakan bahwa ibadah tidak diarahkan hanya kepada kehidupan hamba dan Tuhan saja, atau urusan rahbaniyah. Sebaliknya berfungsi pada nilai-nilai kemanusiaan sosial. Agama adalah kemanusiaan.

“Lafaz syahadah adalah pesan kedamaian dan kemanusiaan. Syahadah melawan teroris harus didahulukan pada lafaz Muhammad berbanding lafaz Tuhan. Kerana umat sudah buta beragama dan bermati-matian membela lafaz pertama — Tuhan. Mereka begitu literal memahami syadahah. Maka apabila kita mengucapkan syahadah kita mendahulukan tauhid Muhammad sesekali tidak menafikan kalimah Tauhid Ilahi. Karena Tuhan tidak terikat pada susunan lafaz. Sebaliknya Tuhan Wujud pada pensaksian pertama dan kedua. Umat beragama hari ini gagal meletakkan fokus pensaksian Muhammad lalu gagal mengalihkan tumpuan umat dalam beragama — mengedepankan kemanusiaan. Syahadah adalah lafaz kemanusiaan yang diamanahkan Tuhan kepada Muhammad untuk menampakkan citra-Nya di dalam realitas — alam”, tulis Syazreen dalam buku ini.

Dalam buku ini, Syazreen mengajak kita untuk kembali mengevaluasi penafsiran kita terkait paruh kedua syahadah. Sebuah buku tentang masalah yang benar-benar aktual, ditinjau dari perspektif irfani yang segar. Di tengah situasi di mana perpecahan, kebencian dan intoleransi semakin menguat, kehadiran buku yang bermaksud merekatkan tali persaudaraan dan kemanusiaan ini perlu disambut gembira.

Mohd Syazreen Abdullah selain menulis buku “Syahadah Kedua” ini, juga menulis buku “Bercakap dengan Quran dan Membebaskan Allah dari Islam”. Beliau juga adalah seorang peneliti da;lam studi Islam, aktivis Islamic Renaissance Front (IRF) di Kuala Lumpur, Malaysia. Mendapat Pendidikan Studi Islam di Universitas Yarmouk, Yordania [BMR].

Dr. Budhy Munawar Rahman, dosen STF Driyarkara Jakarta

Dukung Tangani Perubahan Iklim, Kemenkeu Akan Uji Coba Regional Climate Budget Tagging

Rabu, 31 Maret 2021

 

Jakarta – Sebagai tindak lanjut komitmen dalam menangani perubahan iklim, pemerintah akan memulai program regional climate budget Tagging di level daerah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan daring bertajuk Pendanaan Publik Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC (Nationally Determined Contribution) di Jakarta, Selasa (30/3).

“Untuk memulihkan ekonomi, Indonesia menyadari juga ada tantangan di level global, yaitu perubahan iklim. Tantangan ini sama dengan Covid-19, akan mengancam seluruh dunia. Kita perlu untuk terus menjaga agar Indonesia yang merupakan negara dengan geografi, populasi dan ekonomi yang besar ikut serta mencegah pemburukan perubahan iklim ini karena dampaknya akan sangat luar biasa bagi ekonomi dan masyarakat,” ucap Menkeu.

Adapun climate budget tagging adalah mekanisme penandaan anggaran belanja untuk aktivitas hijau yang telah dimulai di level kementerian dan lembaga sejak 2016 dan buku laporan program ini diterbitkan setiap tahun.

Program tersebut akan diujicobakan pada tahun ini di 11 daerah. Yaitu, di tujuh provinsi, tiga kabupaten, dan satu kota.

Sebelas daerah tersebut meliputi Provinsi Gorontalo, Riau, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Kemudian, Kabupaten Gorontalo, Sumedang, Siak, dan Kota Pekanbaru.

“Belanja APBN ke Pemda melalui transfer darah ditujukan untuk mendukung program climate change. Kita harus terus memperbaiki formulasi kebijakan transfer ke daerah agar makin memberikan dukungan mengatasi tantangan perubahan iklim,” katanya.

Saat pelaksanaannya, ia juga berharap pemerintah daerah akan berkomitmen dan transparan.

“Bila daerah-daerah juga melakukan akuntabilitas dan transparansi keuangan untuk mendanai climate changes, Indonesia akan jadi negara yang mampu menjalankan komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim serta mengatasi bencana yang ditimbulkan,” tambahnya.

Baca juga: Program Kampung Iklim: Salah Satu Upaya Tangani Masalah Iklim

Pada 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi menyertakan perubahan iklim sebagai salah satu Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Prioritas Nasional terkait perubahan iklim dilakukan melalui tiga program prioritas, yakni program peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

Saat ini, penandaan anggaran telah melibatkan 18 Kementerian dan Lembaga (K/L). Untuk tahun 2016 – 2020, komposisi anggaran perubahan iklim dianggarkan sebesar 74% untuk mitigasi dan 26% untuk adaptasi.

Total belanja pemerintah pusat untuk mitigasi perubahan iklim sejak 2016 mencapai Rp256,7 triliun, sedangkan untuk adaptasi iklim mencapai Rp75,9 triliun.

Lima prioritas dalam program mitigasi, yaitu kehutanan dan lahan, energi dan transportasi, pertanian, Industrial Processes and Product Use (IPPU), dan limbah.

Sementara itu, bidang yang menjadi prioritas adaptasi, antara lain kesehatan pemukiman dan infrastruktur, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati ekosistem hutan, pesisir dan pulau – pulau kecil serta research and development.

 

Penulis: Hana Hanifah

Sumber: Tempo.co | Kemenkeu.go.id

Bom Bunuh Diri di Katedral Makassar 2021

Rabu, 31 Maret 2021

 

Oleh Ridwan al-Makassary

 

Kota Makassar berduka. Minggu, 28 Maret 2021, pukul 10.30 WITA, bom bunuh diri (suicide bombers) telah mengguncang gerbang Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa tragik tersebut terjadi pada perayaan Minggu Palma yang kudus, dalam tradisi Katolik, sebagai satu rangkaian Pekan Suci menunju Paskah pada 4 April 2021, dan pada saat Muslim bersiap menyambut malam Nisfu Sya’ban yang syahdu.

Bom bunuh diri dipilih sepasang suami istri, yang dikenali sebagai Lukman dan Yogi Safitri Fortuna, berdasarkan identifikasi dari Tim INafis Polrestabes Makassar dan Tim labfor Mabes Polri. Mereka berdua yang baru menikah enam bulan dan istrinya diduga sedang hamil muda adalah kaum muda “millenial”, yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DD 5984 MD dalam menuntaskan aksinya.

Data awal yang terkumpul menyebutkan bahwa pelaku acap hadir dalam pengajian di Villa Mutiara, Cluster Biru, Makassar dan terpapar doktrin jihad yang ekstrem. Hal yang menarik dikaji adalah pelaku bom bunuh diri mendasari tindakan “heroik”nya  dengan jihad, satu doktrin dalam Islam yang melahirkan beragama interpretasi. Jihad dalam Islam tidak monolitik, mulai dari jihad dalam pengertian menuntut ilmu hingga mengangkat senjata melawan penguasa kafir.

Selain karena sibuk merevisi riset di Centre for Muslim States and Societies University of Western Australia, saya menahan diri untuk merespon peristiwa tragik tersebut sambil melihat perkembangan. Paska kejadian di pagi hari itu, dan mendapati media sosial, facebook terutama sore harinya, telah dipenuhi beragam surat pernyataan sikap lembaga yang rerata mengutuk, pelbagai komentar dan analisis dari berbagai pihak, termasuk sebagian teman-teman saya yang mendalami isu radikalisme agama dan teroris. Tidak ketinggalan beberapa host zoom seminar berlomba untuk menampilkan webinar tentang kejadian di Makassar itu dengan menghadirkan berbagai pembicara. Hal yang absah saja di tengah tuntutan zaman yang membutuhkan informasi cepat dan berlomba menampilkan citra diri dan lembaga yang diusung untuk eksistensi.   

Kota Makassar adalah sebuah kota yang istimewa, karena orang tua dan leluhur saya berasal dari kota Daeng. Masa remaja, dan cinta pertama saya, sebagai santri di salah satu pesantren di kota Makassar masih teringat di rerimbun ingatan. Bahkan, di ujung nama saya ada tambahan Al-Makassary, sehingga acap saya dikira cucu Syekh Yusuf Al-Makassary, yang terkenal itu. Karenanya, saya selalu merindukan kota ini, meskipun saya lebih banyak menghabiskan umur saya di Jawa, Papua dan beberapa negara manca.

Setahun yang lalu, pada fajar Maret 2020, dalam ancaman Covid-19, saya menjejak kaki di kota Makassar untuk mengkoordinir satu kegiatan “Pengarusutamaan Dialog Antar Agama untuk Perdamaian”, sebuah program yang dibiayai KAICIID Internasional yang berpusat di Austria. KFN Indonesia bekerjasama dengan YPMIC menggelar beberapa kegiatan, di antaranya seminar sehari tentang “Dialog Antar Agama untuk Perdamaian di kampus UIN Alauddin; Makan malam bersama para pegiat perdamaian dan Camping perdamaian bersama pemuda lintas iman di Malino. KFN Indonesia juga menerbitkan satu buku kompilasi para pegiat damai seIndonesia bertajuk “Menyalakan Lilin Dialog Antar Agama” (2020), yang saya edit bersama sahabat kandung Romo Yusuf Daud, yang saat ini sebagai ketua KFN Indonesia.

Pada saat itu, saya menaruh harapan yang besar bahwa kota Makassar menjadi pilot percontohan toleransi beragama di tanah air dengan melihat ghirah para pemuda Camping Perdamaian, pegiat damai kota Makassar, para penulis buku dari kota Daeng serta peserta seminar, dan juga berbagai kegiatan lintas iman berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin. Sebelumnya, saya juga pernah turut serta dalam pembuatan draft Modul perdamaian Dian Interfidei di kota ini beberapa tahun sebelumnya.  Namun, harapan saya tersebut hancur berkeping-keping dengan kejadian bom di kota Makassar tersebut.

Saya tidak mendalami perkembangan Islamisme di kota Makassar, kecuali mengetahui dari berbagai bacaan ilmiah bahwa masyarakat Muslim di kota Makassar termasuk fanatik dalam beragama. Sewaktu di pondok tersebut saya menyaksikan perkembangan Jemaah Tabligh dan animo pemberlakuan perda Syari’at Islam di Bulukumba paska reformasi. Belakangan saya tahu HTI dan kelompok-kelompok Salafy juga berkembang di kota Makassar. Namun, sejauh mana panetrasi gerakan Islam transnasional tersebut untuk pertumbuhan radikalisasi mungkin perlu diteliti lebih jauh. 

Tentang “Bom di Katedral Makassar”, saya hanya ingin mendiskusikan pandangan beberapa skolar yang tampaknya relevan dalam melihat persoalan Bom Makassar dari sebuah perspektif yang lebih luas. Strozier dkk (2010) berpandangan bahwa generasi baru jihadi global, khususnya setelah 11 September 2001, adalah orang modern, berorientasi internet, dan pemuda yang melek teknologi. Umumnya mereka ingin membalas dendam dengan kondisi penindasan Muslim di Afghanistan, Irak, Palestina dst. Elemen pembalasan dendam jihadism adalah penting. Pembalasan dendam berdasarkan sebuah psikologi  perlawanan serupa dengan  gagasan Nietzche: ia adalah sebuah reaksi ketimbang suatu aksi, berdasarkan suatu rasa kebencian yang mendistorsi realitas dan memandang musuh sebagai tidak bermoral.

Baca juga: PMKIT: Bom Bunuh Diri Bertentangan dengan Hukum, Hak-hak Asasi Manusia dan Agama

Lebih jauh, Strozier dkk menjelaskan bahwa jihadis memiliki dua dunia yang berbeda, dengan mana di dunia Islam dan dunia Barat terdapat perbedaan. Di Eropa, kebanyakan jihadis adalah orang Eropa, baik yang convert kepada Islam atau yang sudah menjadi bagian dari komunitas Islam, di mana mereka umumnya miskin dan tidak memiliki kerja yang mapan. Mereka merasa terasing dan tidak tersertakan dalam pembangunan di Eropa. Mereka merasa ditolak dan terstigmatisasi. Sebaliknya, dalam dunia Muslim, kebanyakan jihadis berasal dari golongan kelas menengah, meskipun dalam beberapa kasus mereka berasal dari golongan tradisional.

Pandangan di atas bisa menjelaskan bahwa pelaku Bom Katedral  adalah kaum milenial, yang tampaknya berasal dari kelas menengah, berpendidikan, melek teknologi karena bisa mengakses informasi tentang tutorial pembuatan bom melalalui internet. Selain itu, tampaknya pelaku memiliki sebuah kelompok pengajian di Makassar yang dari sana ajaran-ajaran jihad yang ekstrem, riba haram, non-Muslim kafir, dst, dipupuk. Tampaknya sejalan juga dengan sinyalemen Hwang and Schulze (2018) yang menyebutkan empat pintu masuk ke kelompok ekstremis Islam di Indonesia: pengajian, konflik lokal, kekerabatan, dan sekolah. Melalui pengajian tersebut narasi perlawanan atas ketertindasan Muslim acap dihidupkan, termasuk jihad yang berarti perang dan kekhalifahan sebagai sesuatu yang mesti perjuangkan. Sehingga tindakan jihadis di Makassar dapat diujarkan sebagai bagian dari jihad global.

Gambaran psikologis dari jihadi global dapat disingkat sebagai berikut. Pertama, internalisasi penindasan dan upaya untuk membalikkan situasi ketertindasan dengan cara yang tidak proporsional. Kedua adalah viktimisasi (merasa sebagai korban). Ketiga, keinginan untuk mendapatkan pengakuan narsistik melalui media dunia. Jihadis adalah produk dari sistem komunikasi global; proses pengakuan mereka, tidak seperti para jihadis nasional, didasarkan pada kemunculan gambar mereka di mana-mana di media di seluruh dunia.

Mengakhiri tulisan singkat ini, penulis ingin mengutip Salman Rusdhi dalam novelnya Shalimar bahwa ciri esensial orang yang melakukan teror adalah gagasan tentang kejantanan yang tidak dihormati (the idea of dishonored manhood). Karakternya Shalimar mengangkat senjatanya bukan hanya karena hatinya terluka, tetapi karena kehormatannya dihinakan dengan kehilangan wanita yang dia cintai. Dia harus membangun kembali rasa kejantanannya dengan jalan menyayat leher duta besar Amerika. Seperti halnya pasangan Lukman dan Safitri yang bercita-cita untuk menjadi mujahid melawan sebuah dunia yang menindas kaum Muslim dengan bom bunuh diri.

 

Ridwan Al-Makassary,  Pekerja perdamaian yang sedang meniti jalan sunyi intelektual di Perth, dan penulis buku “Terorisme Berjubah Agama”.

Perdamaian Aktif  ala Romo Yohanes Hariyanto (Bagian 1)

Rabu, 31 Maret 2021

 

Jakarta – Romo Yohanes Hariyanto, atau biasa disapa Romo Hari, adalah Sekertaris Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Beliau adalah alumni dari Innsbruck University dengan gelar Master of Theology.

Selama masa pandemi, Romo Hari bersyukur karena kegiatan di ICRP tetap berjalan. Ia mendukung seluruh kegiatan rutin ICRP dari jarak jauh. Meskipun ia tidak selalu berada di kantor ICRP, ia tetap membantu menjalankan kegiatan ICRP dengan caranya sendiri dan mengatur arahnya akan ke mana, termasuk apa yang harus diusahakan atau perlu diusahakan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahun lalu, Romo Hari melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ICRP berfokus pada pengelolaan bantuan kemanusiaan. Berbagai macam sumber dukungan yang diberikan untuk ICRP menunjukkan betapa luasnya tingkat kepercayaan yang diberikan kepada ICRP dari banyak pihak.

“Penyaluran bantuan tersebut menjadi suatu hal yang mampu menumbuhkan kesadaran diantara kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama,” ujar Romo Hari saat diwawancari melalui Zoom.

 

Titik Temu

Bagi Romo Hari, masalah Covid-19 menjadi fokus yang paling mendominasi di tahun 2020, sebab berada di luar keinginan dan kontrol manusia. Dari situ, Romo Hari menyatakan bahwa ternyata ICRP dipercaya oleh begitu banyak lembaga.

Kepercayaan banyak lembaga pada ICRP berasal dari komunitas agama dan juga lembaga-lembaga yang lain. ICRP dipercaya untuk menyalurkan bantuan yang sifatnya tidak hanya untuk kelompok tertentu, tapi terbuka bagi semua yang membutuhkan dengan jangkauan yang luas dan dukungan yang besar.

Pada mulanya, Romo Hari tidak membayangkan ada banyak hal positif yang terjadi saat ICRP memberikan bantuan berupa sembako. Ternyata, ada satu hal yang bisa menjadi titik temu bagi banyak orang muda untuk ikut serta dan terlibat dalam menyalurkan bantuan.

Bagi Romo Hari, keterlibatan tersebut adalah sesuatu yang harus disyukuri sebab membuktikan bahwa orang muda ternyata bukan generasi yang tidak peduli terhadap situasi yang ada di dalam masyarakat.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa orang muda bisa menjadi penggerak yang luar biasa dan bisa dipercaya. Selain itu, keterlibatan orang muda juga menunjukkan kesadaran kebersamaan dalam konteks kebinekaan tidak memerlukan teori.

Romo Hari menceritakan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan tersebut dan merasakan adanya kebersamaan dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan. Ia berterima kasih sebab hal tersebut bisa terjadi dan menunjukkan bahwa anak muda ingin mengusahakan perdamaian dan kebinekaan di mana keduanya bukan hal yang mustahil, tetapi malah sudah ada.

Persoalan yang ada bukan tentang membangkitkan kebinekaan, tapi lebih mencari cara agar kebinekaan menjadi kekuatan, tidak menjadi ancaman, dan tidak disepelekan begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan. Sebab, ada banyak faktor lain yang juga menjadi unsur pemecah.

Mengelola usaha-usaha dan membantu orang-orang yang terdampak dalam konteks Covid-19 justru menjadi kekayaan. Keterlibatan orang muda muncul dan menjadi kekuatan.

 

Kekayaan Orang Muda

Saat membahas tentang kebinekaan, Romo Hari menyinggung tentang ciri khas orang muda. Baginya, orang muda bukan generasi atau angkatan atau kelompok orang yang mau menancapkan kukunya di suatu wilayah tertentu saja.

Pada prinsipnya, orang muda adalah explorer yang selalu merasa harus menjaga diri dan keluar dari dirinya sendiri. Dengan keluar dari dirinya sendiri, orang muda terpaksa bertemu dengan orang lain.

Pertemuan dengan orang lain inilah yang menyadarkan orang muda bahwa ternyata perbedaan bukanlah masalah. Selalu ada unsur pembeda. Selalu ada unsur yang menyatukan. Selalu ada titik temu.

Selain mengorganisir bantuan pada tahun 2019 sampai dengan 2021, ICRP juga menjalankan program Peace Train. Ternyata, Peace Train mempunyai multiplayer effect.

Romo Hari menjelaskan bahwa biasanya suatu kegiatan yang dilakukan hasilnya hanya dinikmati oleh yang ikut. Padahal, kesadaran akan kebinekaan dan perdamaian bukan menjadi suatu yang menakutkan, tapi menjadi suatu kekuatan bersama ketika dimiliki oleh para peserta Peace Train Indonesia.

Akhirnya, sedikit banyak orang mulai berani mengeksplor teritorial di daerah lain, padahal sebelumnya tidak terlalu tertarik dan masih takut mencoba. Tidak ada lagi kegamangan untuk keluar dari batas-batas yang sebelumnya ada.

Semua orang muda harus keluar dari daerahnya sendiri sehingga akan menemukan hal-hal baru yang memperluas cakrawala. Tentu saja hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik terutama untuk orang muda.

Ada proses secara psikologis yang berkembang saat orang muda keluar dari diri sendiri, keluarga, dan lain sebagainya. Proses yang terjadi mendobrak batas-batas. Sejak bayi, pertumbuhan manusia berkutat pada prose mendobrak batas fisik.

Mulai dari melakukan kegiatan fisik mengeksplor dirinya ketika kecil, lalu pada saat remaja mulai mendobrak batas-batasan lingkaran aman dalam keluarga, pertemanan di luar, dan lain-lain.

“Ada proses yang diulang yakni keluar dari zona nyaman masing-masing. Kita selalu hidup dalam zona nyaman. Kalau kita ingin berkembang, kita harus mendobrak zona nyaman kita lalu masuk ke wilayah  lainnya dan seterusnya.” Pesan Romo Hari orang muda.

Baca juga: Justina Rostiawati: Keberagaman Adalah Keniscayaan

Perdamaian Aktif

Perdamaian bisa dipahami secara pasif dan secara aktif. Demikian cara Romo Hari memaknai perdamaian. Orang bisa damai secara pasif dan terbenam dalam gawainya di kamar masing-masing.

Jika demikian, maka masalah yang timbul adalah perdamaian seolah-olah diterjemahkan dengan hanya tidak adanya konflik karena menganggap bahwa cara paling baik untuk mencapai perdamaian adalah mengisolasi diri.

Menurut Romo Hari, anggapan tersebut bukan ciri orang muda sebab pemikiran tersebut sejatinya tengah mengerdilkan diri orang muda. Perdamaian seharusnya diwujudkan secara aktif sebagai suatu perlindungan bersama.

Ketika orang keluar dari zona nyaman, ada risiko, “saya menemukan sesuatu yang baru” yang kemudian menjadi inspirasi dan kekuatan baru seorang manusia. Tapi, perlu diingat bahwa ada juga risiko “saya belajar dari orang lain dan orang lain belajar dari saya”.

Ada simbiosis mutualisme yang menjadikan sesama manusia harus saling belajar satu sama lain untuk memperkaya diri masing-masing. Keluar dari zona nyaman bisa menciptakan mindest yang berbeda dengan daerah-daerah asal seseorang.

Saat seserorang yang mengambil kebaikan dan membagikannya ke orang lain, bisa jadi orang lain malah merasa dirugikan. Hal ini bisa terjadi dan menyebabkan konflik.

Dalam cara komunikasi orang muda, bisa berarti bahwa ada semangat membuka diri tetapi di dalam hati justru tidak menyerap apa yang dia dapatkan. Di sana orang muda bergaul satu sama lain tetapi menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Hal tersebut jelas menimbulkan konflik.

Maka, berani keluar dari zona nyaman berarti harus ada satu semangat yang penting yaitu respect; menghormati dan menghargai pihak lain. Artinya, saat agama dikaitkan dengan perdamaian, agama seperti pisau bermata dua.

Agama bisa menjadi pembawa perdamaian dan sebaliknya, agama bisa menghasilkan konflik. “Jadi jangan sampai dengan sangat naif kita mengatakan, ‘Pokoknya kalau udah dengan agama, semuanya beres.’ Enggak,” tegas salah seorang pendiri ICRP ini.

Sejarah membuktikan bahwa agamalah yang justru membawa pertumpahan darah meskipun maksud kehadiran agama tidak seperti itu. Sebagai orang yang menyadari kalau di satu pihak memiliki kekayaan agama tapi di lain pihak juga mau membangun perdamaian, orang muda harus bisa melihat apa saja yang perlu diperhatikan terutama ketika agama yang satu berhadapan dengan agama yang lain.

Problem yang disebut dalam banyak dialog tersebut adalah Truth Claim yakni setiap agama mempunyai klaim kebenaran di mana masing-masing agama merasa bahwa hal tersebut adalah mutlak.

Agama mengatakan We Are The One and The Only sebagai pembawa kebenaran. Dalam konteks pemahaman filsafat, orang muda bisa melihat bahwa ada yang tidak beres. Letak ketidakberesannya adalah karena instrumen dalam agama dimutlakkan dengan ide dan gagasan agama.

Seolah-olah, instrumen tersebut sama dengan gagasan agama yang mutlak. Tuhan itu mutlak. Agama adalah instrumen. Ada banyak istilah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa agama adalah instrumen.

Sebagai misal, konsep Shirathal Mustaqim, jalan yang lurus, dalam Islam. Jalan bukan tujuan. Konflik yang sering terjadi antaragama juga terjadi dalam konflik dalam tafsir agama itu sendiri.

Masing-masing kelompok mengklaim “kami yang paling benar” sehingga kelompok yang lain masuk neraka. Pada prinsipnya, ide dasar agama sebenarnya sudah baik. Saat diterjemahkan di dalam cara, cara yang dipakai justru diidentikkan dengan ide tentang agama.

 

Agama Food Court

Merawat agama adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perdamaian. Pertama, cara dari internal agama sendiri yakni harus belajar untuk rendah hati. Ibarat menyewa rumah, pemeluk agama bukanlah pemilik rumah.

Artinya, manusia juga banyak menciptakan rumusan-rumusan, baik dalam bentuk kalimat dan dalam bentuk apapun yang merupakan bentuk lahiriyah tentang agama.

“Saya bisa mengucapkan kalimat syahadat dari semua agama tapi tidak mengubah keyakinan saya tentang agama saya. Apa susahnya sih mengucapkan kalimat?” tanya Romo Hari.

Saat ini, kabar tentang seseorang yang pindah agama dari satu agama ke agama yang lain selalu menjadi berita yang super besar. Hal tersebut (pindah agama) sebetulnya biasa-biasa aja.

Setiap manusia memiliki hak untuk memilih memeluk agama apa saja. Pilihan tersebut mesti dilakukan dengan baik dan dengan penuh kesadaran agar menjadi rahmat.

Kesadaran tersebut berguna untuk mengikis pilihan agama seseroang yang hanya berdasarkan apa yang sedang “in” saat ini, mana yang proyeknya lebih banyak, kerjaan terjamin, atau demi pasangan hidup. Betapa mudahnya seorang manusia loncat sana-loncat sini.

Dalam perspektif keagamaan masing-masing, orang muda harus mulai melihat dan mendalami kayaannya sendiri. Jangan sampai orang muda beragama hanya sekadar seperti berkunjung di food court saja.

Mencoba ini dan itu. Semuanya enak, semuanya baik. Pada akhirnya, banyak orang tidak mendapatkan sesuatu yang sungguh-sungguh. Agama hanya dijadikan sebatas apa yang bisa dinikmati dengan enak ala makanan di food court.

“Kita tahu kalau yang namanya makanan di food court, jangan mengharapkan yang kompleks, yang sulit dibuat, yang sungguh-sungguh mewakili suatu seller. Rasa rata-rata harganya juga yang murah-murah. Nggak mungkin mahal banget,” tutur Romo Hari memberikan perumpamaan.

 

Merawat Agama

Dalam hal merawat perdamaian dan kebinekaan, Romo Hari mengimbau orang-orang muda agara perjumpaan dengan berbagai macam agama membuat masing-masing dari orang muda mulai menggali kekayaannya sendiri, apa pun itu.

Sebab, jika seseorang memiliki sesuatu yang berharga, maka orang tersebut akan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Seseorang bisa menemukan hal berharga dari orang lain. Jika seseorang tidak punya apa-apa, maka ia juga tidak akan mendapatkan apa-apa.

Selain menggali dengan dengan sungguh-sungguh kekayaan masing-masing, orang muda juga harus melihat–karena agama sebagai jalan–bahwa agama seharusnya menjadi cara untuk mencapai tujuan.

Setiap agama merumuskan tujuannya dengan berbagai macam cara dan undangan. Prinsipnya adalah bahwa sebagai seorang manusia, satu orang melalui jalan tersebut dan mau mencapai tujuan hidup. Secara sederhana, tujuan hidup tersebut harus menjadi tujuan bersama.

Romo Hari mengajukan pertanyaan: “Emangnya kamu mau masuk ke surga sendirian aja? Betapa kesepiannya berada di surga sendirian dan itu kesepian abadi. Sekarang, nggak ada wi-fi aja sudah bingung apalagi membayangkan kesepian abadi.”

Jika ingin mencapai tujuan, maka seseorang mesti menggandeng tangan yang lainnya dan berjalan bersama dengan yang lain sehingga kesadaran untuk menghormati yang lain bisa terlaksana.

Kebinekaan menunjukkan bahwa orang lain mempunyai makna bagi seseorang meskipun berbeda. Apabila setiap orang sama, hidup manusia hanya diibaratkan bertemu dengan fotokopian saja.

Orang muda harus menyadari kekayaan sendiri. Tapi, agar kekayaan berkembang, orang muda harus membuka diri dan menerima berka-berkah dari orang lain dan membagikan sesuatu kepada orang lain. Di sinilah kesadaran kemanusiaan dapat dimiliki bersama.[ ]

 

Penulis: Ayu Alfiah Jonas

Editor: Ahmad Nurcholish

Kemenag Gelar Mudzakarah, Gaungkan Moderasi Beragama di Masjid Pemerintah

Rabu, 31 Maret 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menggelar Mudzakarah Pembina Rohani Islam Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN.

Melansir laman resmi Kementerian Agama RI, mudzakarah ini merupakan sarana penting dalam pelaksanaan koordinasi antara program pemerintah dan Pembina Rohani Islam dan Pengelola Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN menuju pencapaian strategi pembangunan nasional di bidang agama.

Mudzakarah dibuka oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diwakili Stafsus Menag Nuruzzaman.

Direktur Penais Juraidi sekaligus Ketua Panitia menyatakan Kegiatan ini digelar aelama dua hari, 30 – 31 Maret 2021.

Hadir dalam pembukaan Mudzakarah Pembina Rohani Islam Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Sesditjen Fuad Nasar dan Direktur Penais Juraidi. Mewakili Menag, Stafsus Nuruzzaman mengawali sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf dari Gus Menteri karena tidak bisa hadir di pembukaan Mudzakarah.

“Gus Menteri menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir di pembukaan Mudzakarah karena di waktu bersamaan ada agenda yang harus dihadiri,” ujar Nuruzzaman di Jakarta, Selasa (30/03), kutip kemenag.go.id.

Nuruzzaman menambahkan, mudzakarah Pembina Rohani Islam Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN ini diharapkan dapat menjadi salah satu kegiatan untuk mewujudkan masjid yang mencerminkan Islam khas Indonesia. Yaitu, lanjutnya, Islam yang mengayomi dan ramah kepada semua orang, tanpa sentimen golongan dan juga masjid yang dapat memberikan kenyamanan kepada setiap jamaah dari berbagai golongan.

“Semua ini harus dimulai dari mindset para pengurus masjid untuk menciptakan iklim rumah ibadah agar lebih familier terhadap berbagai perbedaan. Beberapa contoh konkretnya adalah penyelenggaraan kajian-kajian terbuka, menelaah buku-buku yang mu’tabarah, dan menjadwalkan para da’i atau khatib yang memiliki pandangan Islam wasathiyyah,” ujarnya.

Menurutnya Ditjen Bimas Islam, satu-satunya Direktorat yang memikul amanat cukup berat, karena mengurusi permasalahan umat dari lahir sampai liang lahat.

“Kegiatan ini tidak lain adalah bentuk kepedulian Kementerian Agama terhadap masjid Kementerian/ Lembaga dan BUMN, untuk meningkatkan kualitas materi dakwah di lingkungan masjid tersebut,” tandasnya.

Hal itu, jelas Nuruzzaman, tidak akan terwujud tanpa adanya peningkatan kualitas para pengurus dan pendakwah itu sendiri.

Sejatinya, sambung Nuruzzaman fungsi masjid bukan hanya tempat untuk ibadah. Masjid juga dapat difungsikan sebagai sarana pembinaan umat.

Baca juga: Memahami Moderasi Beragama dan Apa Urgensinya?

Tanamkan Nilai-nilai Keislaman dalam Bingkai Kebangsaan

Fungsi masjid sebagai tempat ibadah tidak perlu dipertanyakan lagi, akan tetapi fungsi masjid sebagai sarana pembinaan umat memerlukan inisiatif, baik dari pengurus ataupun para pendakwah yang secara aktif memakmurkan masjid.

“Bahkan, masjid juga idealnya dapat dijadikan sarana menanamkan nilai-nilai keislaman dalam bingkai kebangsaan. Sehingga, ajaran-ajaran yang tertanam di dalam sanubari umat adalah ajaran Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.

“Materi-materi yang disampaikan di dalam masjid-masjid tersebut haruslah berbasis moderasi beragama dan tidak ada sentimen golongan dan paham keagamaan sehingga dapat membuat setiap jama’ah yang masuk ke dalam masjid tersebut merasakan kenyamanan,” harap Nuruzzaman.

Sesuai jadwal akan hadir sebagai Narasumber yaitu, Dirjen Bimas Islam, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Muhammad Jusuf Kalla.

Juraidi mengatakan, dengan kehadiran para narasumber tersebut ia berharap dapat memperkaya wawasan tentang perkembangan dakwah di Indonesia.

 

Urgensi Moderasi Beragama

Moderasi beragama diperlukan karena keragaman dalam beragama itu niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan.

Lukman Hakim Saefuddin ketika menjabat sebagai Menteri Agama, dalam buku Moderasi Beragama, Kementerian Agama RI, 2019, menyebut setidaknya tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama:

Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan.

Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan.

Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya.

Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya.

Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai. [ ]

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Editor: –

Sumber: kemenag.go.id

Yayasan Inklusif: UU Cipta Kerja Perlu Direvisi untuk Penuhi Hak KBB

Rabu, 31 Maret 2021

 

Jakarta – Tokoh agama dan aktivis kebebasan beragama kembali menyuarakan kritik dan rekomendasi atas beberapa pasal Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinilai mengancam Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Hak KBB) di Indonesia.

Kritik dan saran ini disampaikan dalam forum diskusi publik yang diselenggarakan oleh Yayasan Inklusif: Community for Islam, Diversity and Equality (CIDEQ) dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Selasa (30/3) siang secara virtual.

Subhi Azhari dari Yayasan Inklusif, narasumber forum ini, menyampaikan hasil kajian Yayasan Inklusif terhadap UU dan PP Cipta Kerja yang menemukan sejumlah pasal yang berpotensi mengancam, selain menyokong hak KBB warga negara.

Yayasan Inklusif sebagai lembaga non-pemerintah dengan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, setara dan bhineka, berkepentingan untuk memberikan masukan terhadap RPP UU Ciptaker sebagai bagian dari partisipasi publik.

“Kita tidak bermaksud menentang pemerintah tetapi kita wajib mengkritik sekaligus memberikan masukan bagi proses rancangan perarturan yang lebih baik dan tepat ke depannya,” ujarnya.

UU Ciptaker memang tidak secara langsung mengatur kehidupan keagamaan, namun ternyata terdapat sejumlah UU yang diubah dan berdampak pada pemenuhan hak kebebasan beragama/berkeyakinan (Hak KBB).

Hasil kajian oleh Yayasan Inklusif menemukan 22 pengaturan yang berpotensi mengancam hak KBB (15 padal UU Ciptaker dan 7 pasal RPP).

Terkait hal ini, hasil penemuan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu aturan yang multitafsir, membatasi hak sebagian kelompok, dan yang hanya berpihak kepada agama/kelompok tertentu.

 

Aturan multitafsir

  1. Dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja:

a. Pasal 34 yang mengatur perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang diubah antara lain Pasal 29 (4) yang di dalamnya menyebut istilah “ketertiban umum.”

Pada Penjelasan Pasal ini disebutkan, “Yang dimaksud dengan ‘tidak mengganggu ketertiban umum’ antara lain adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memerhatikan ‘kaidah agama’.”

b. Pada Pasal 67 yang mermengubah Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan adanya perubahan pada Pasal 26 (1) “Setiap pengusaha pariwisata wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.”

Pada bagian Penjelasan Pasal ini disebutkan cukup jelas tetapi pariwisata apa yang tidak menghormati norma agama?

c. Pasal 64 yang mengatur perubahan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, antara lain mengubah Pasal 1 (4) tentang definisi Ketahanan Pangan.

Disebutkan “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”

Sayangnya, tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan “tidak bertentangan dengan agama, keyakinan.”

d. Pasal 108 yang mengatur perubahan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satunya mengubah Pasal 20 (a) sehingga berbunyi, “Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.”

e. Pasal 67 yang mermengubah Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan adanya perubahan pada Pasal 26 (1) “Setiap pengusaha pariwisata wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.”

 

2. Dalam RPP Sektor Pertanian:

Pasal 75 menyebutkan “Varietas tananan yang penggunaannya bertentangan dengan: c. kesusilaan, d. norma agama, tidak dapat diberi PVT (Perlindungan Varietas Tanaman).”

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait pengaturan ini. Pasal ini dapat mendorong tindakan intoleran dan diskriminasi dengan alasan kesusilaan dan norma agama.

Pasal ini sangat multitafsir. Hal ini dikarenakan definisi “kesusilaan” dan “norma agama” selama ini sangat luas dan subjektif.

 

3. RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

a. Pasal 16 (1) dinyatakan bahwa perizinan berusaha sektor sebagaimana yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: m. keagamaan.

Pada ayat selanjutnya dinyatakan bahwa sektor keagamaan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya diselenggarakan di daerah terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

Sayangnya, tidak ada penjelasan perizinan apa saja yang dikategorikan sebagai sektor keagamaan.

 

Aturan yang membatasi sebagian hak kelompok

a. Pasal 106 yang mengatur perubahan UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal ini antara lain mengubah Pasal 54 tentang izin tinggal rohaniwan.

Pada penjelasan Pasal ini disebutkan, “Yang dimaksud dengan ‘rohaniwan’ adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia.

Baca juga: Komnas HAM: Membangun Masyarakat Inklusif Harus Tempatkan Setiap Individu Setara

 

RPP Bangunan Gedung

b. Pasal 4 ayat 2, salah satu fungsi bangunan gedung tempat manusia melakukan kegiatan keagamaan (Pasal 1 angka 1), tempat ibadah.

Dalam Penjelasan disebutkan bangunan tempat ibadah antara lain: f. bangunan  peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

 

c. Pasal 111 yang mengatur perubahan UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal ini antara lain mengubah Pasal 4 (3) sehingga berbunyi, “Yang dikecualikan dari objek pajak:  a.1.  …atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh.”

 

Aturan yang mengandung state favoritism

1.RPP Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

UU Cipta Kerja mengatur: “Untuk mendapatkan perizinan berusaha menjadi PIHK dan PPIU badan hukum harus memenuhi persyaratan: a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.”

Pada pasal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa pemilik PIHK harus beragama Islam.

 

2.RPP Jaminan Prduk Halal

a. Pasal 1 ayat 6 mengatur Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

b. Kemudian Pasal 76 ayat (1) mengatur Penetapan kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.

 

3.RPP Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUKKM)

Pasal 1 angka 7 RPP KUKMM dengan masih menggunakan dua alternatif rumusan. Yaitu:

 

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Selain menemukan kecacatan, hasil kajian juga menemukan 15 pengaturan yang inklusif dan memperkuat hak KBB. Beberapa di antaranya:

  1. RPP Sektor Kehutanan yang melibatkan tokoh agama dalam mengatasi kebakaran hutan, evakuasi, litigasi bencana dan pencegahannya,
  2. RPP tentang BUM Desa yang mencerminkan inklusifitas terhadap agama, dan adat istiadat dalam pendirian BUM Desa,
  3. RPP Sektor Kesehatan Pada Bidang Perumahsakitan yang menegaskan prinsip pelayanan publik yakni non- diskriminatif,
  4. RPP Sektor Transportasi yang menjamin penumpang berkebutuhan khusus memperoleh akses terhadap pelayanan angkutan udara tanpa ada diskriminasi dan memiliki hak untuk menyampaikan kebutuhannya selama penerbangan (pre-notification) dan melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial,
  5. RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memenuhi hak KBB adalah ketentuan prasarana dan sarana pemanfaatan Gedung yang harus menyediakan, diantaranya:

“a. ruang ibadah” yang merujuk sifat netral untuk semua pemeluk agama/keyakinan dan upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah termasuk peninggalan bangunan dan gedung yang memiliki makna dan nilai penting bagi pemeluk agama di Indonesia,

  1. RPP Bank Tanah yang menjamin dalam mendukung ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial diantaranya untuk kepentingan peribadatan, dlsb.

 

Rekomendasi

Dari hasil temuan di atas, Yayasan Inklusif merekomendasikan beberapa hal, seperti:

  1. Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja khususnya terhadap pasal-pasal yang masih mengandung ketentuan yang melanggar hak KBB dan diskriminatif, seperti penggunaan frase-frase yang multitafsir dan yang mengutamakan agama tertentu,
  2. Mengubah frasa “agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara” dalam penjelasan Pasal 4 RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dapat diganti dengan “agama dan/atau kepercayaan lainnya di Indonesia,”
  3. Menambahkan “sasana sarasehan atau sebutan lain” dalam penjelasan Pasal 4 RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
  4. Menghapus atau mengubah pasal-pasal yang mengutamakan agama atau kelompok agama tertentu.

 

Respon pemerintah atas kritik dan rekomendasi dari Yayasan Inklusif

Lebih lanjut, Subhi mengungkapkan bahwa rekomendasi di atas sudah disampaikan ke pihak pemerintah dan beberapa rekomendasi tersebut ada yang diakomodir dan ada juga yang tidak diakomodir.

 

Yang diakomodir

  1. RPP Sektor Perindustrian (PP No. 28 Th. 2021) menghapus frase ‘norma agama’.
  2. RPP Keimigrasian (PP No. 48 th. 2021), menghilangkan istilah ‘agama yang diakui negara’ pada definisi “rohaniwan.”
  3. RPP KUMKM (PP No. 7 th. 2021), menghapus kalimat ‘fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia’ pada definisi ‘Prinsip Syariah’ diganti menjadi ‘fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah’.
  4. RPP Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah (masih dibahas).

 

Yang tidak diakomodir

  1. RPP Pertanian (PP No. 26 Th. 2021), pertimbangan ‘kesusilaan’ dan ‘norma agama’ dalam pemberian Izin Varietas Tanaman, masih dipertahankan.
  2. RPP sektr PUPR (PP No. 16 Th. 2021 tentang Bangunan Gedung), frase “agama/kepercayaan lainnya yang diakui negara” pada penjelasan tentang ‘fungsi keagamaan”, masih dipertahankan.
  3. RPP Jaminan Produk Halal (PP No. 39 Th. 2021), masih mengistimewakan MUI sebagai satu-satunya Lembaga yang mengeluarkan fatwa halal.

Subhi mengakhiri presentasinya dengan mengajak berbagai pihak untuk terus mengadvokasi kebijakan yang bermasalah, mulai dari:

  1. Mendorong revisi pasal-pasal mengancam hak KBB dalam UU No. 11/2020 Ciptaker,
  2. Mendorong revisi PP yang masih memuat pasal-pasal bermasalah,
  3. Mengawal proses pembahasan RPP yang belum final,
  4. Mengawasi pelaksanaan PP yang sudah final,
  5. Meningkatkan pemahaman publik terutama kelompok minoritas tentang ancaman pelanggaran KBB dalam UU dan PP Ciptaker.

Nia Sjarifudin, pengurus ICRP, menanggapi bahwa pengawasan dan advokasi kebijakan perlu dilakukan dan diikuti oleh para pemuka agama sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak.

“Salah satu hal yang harus menjadi semangat bagi kita semua, Indonesia berpotensi menjadi inspirasi bagi dunia dalam mengelola keberagaman. Untuk itu, kritik dan advokasi semacam ini menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Para tokoh lintas agama yang hadir sebagai penanggap: Prof. Philip K. Widjaja (Ketua Permabudhi), Yanto Jaya, SH. (Ketua Bidang Hukum PHDI Pusat), Suhendi, SH (Wakil Bidang Hukum & Advokasi MATAKIN), Bpk Naen Suyono (Ketua MLKI), dan Rina Tjua Leena (Humas Baha’i Indonesia), mengapresiasi upaya advokasi revisi UU Ciptaker yang mengancam Hak KBB, khususnya bagi kelompok agama minoritas di Indonesia.

Advokasi terkait revisi kebijakan UU Ciptaker yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas sebelumnya sudah mulai disuarakan sejak Oktober 2020 lalu melalui Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

 

Informasi lebih lanjut terkait hasil rilis tersebut dapat dibaca di https://www.alinea.id/nasional/uu-cipta-kerja-dinilai-langgengkan-praktik-diskriminasi-b1ZVr9xX88 dan https://kbr.id/nasional/07-2020/omnibus_law_ruu_cipta_kerja_berpotensi_ancam_penganut_kepercayaan/103362.html.

 

Penulis: Hana Hanifah

Editor: Ahmad Nurcholish

FKUB dan Jaringan Pontianak Bhineka Rancang Konsep Usulan Perda Kerukunan Masyarakat

Rabu, 31 Maret 2021

 

Pontianak – Sebagai kota dengan beragam suku, agama, dan tenis, kerukunan di Kota Pontianak perlu untuk dípelihara. Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni dengan adanya dukungan kebijakan yang bisa menjadi payung hukum yang menjamin kerukunan masyarakat. Hal Ini yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak dengan Jaringan Pontianak Bhineka.

Ketua FKUB Kota Pontianak, Abdul Syukur mengatakan, saat ini pihaknya bersama Jaringan Pontianak Bhineka sedang merancang konsep usulan Peraturan Daerah (perda)  tentang kerukunan masyarakat. “FKUB yang mengusulkan (perda) tentang pengelolaan toleransi kehidupan masyarakat dan saat ini sedang dibuat konsepnya,” ungkapnya.

Jaringan Pontianak Bhinneka, terdiri dari lima organisasi, yakin Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Mitra Sekolah Masyarakat (MISEM), Satu dalam Keberagaman (SADAP) Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA). Abdul Syukur menjelaskan, usulan perda ini pada intinya adalah mengatur tentang kerukunan masyarakat.

“Bagaimana supaya toleransi dalam hidup bermasyarakat, agama, dan budaya itu dapat diwujudkan,” tuturnya.

Salah satu yang diusulkan itu, adalah soal legalitas pembangunan rumah ibadah. Dia menilai, seluruh tempat ibadah harus mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebab, apabila sudah punya IMB, maka rumah ibadah punya legalitas. “Persyaratan itu (IMB) melalui rekomendasi FKUB. Nah, nanti FKUB akan menyederhanakan dulu persyaratannya, sehingga mereka bisa mengurus IMB,” tuturnya.

Selain itu, juga terkait hukum adat. Dia menilai, harus ada payung hukum yang jelas terkait hal Ini, misalnya siapa yang berhak menentukan hakum adat, penunjukannya atas pengetahun siapa, dan pelaksanaannya bagaimana. “Negara ini perlu membuat rombu-rambunya, sebab yang namanya negara hukum harus ada yang memayunginya,” katanya.

Akan usulan tersebut, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan DPRD Kota Pontianak. Beberapa waktu yang lalu, FKUB bersama Jaringan Pontianak Bhineka telah melakukan audiensi, yang diterima secara langsung oleh Firdaus Zar’in, selaku Wakil Ketua.

“Sebelumnya sudah kami tawarkan, apakah menjadi inisiatif dewan atau Pemkot (Pontianak). Kami berharap ini menjadi inisiatif dewan karena lebih mudah dikontrol,” katanya.

Baca juga: Tugu Kerukunan Umat Beragama: Simbol Perdamaian di Bandar Lampung

Asas Keterbukaan

Hamdani, Dosen Hukum Untan menilai, dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah Asas Keterbukaan. Adapun yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

“Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ucapnya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo UU Nomor 15 Tahun 2019 juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96. Sehingga masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Subandri Simbolon, Periset Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA) menilai pembangunan toleransi di Kota Pontianak memiliki sejarah yang panjang yang diwarnai dengan berbagai konflik dan juga kisah-kisah damai yang ada dalam masyarakat. Itulah sebabnya, kondisi toleransi mendapatkan tantangan berat dari berbagai elemen.

Adapun salah satu upaya untuk mewujudkan Kota Pontianak menjadi kota toleransi adalah dengan adanya kebijakan.

Dia menilai, partisipasi masyarakat untuk meninjau kebijakan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan.

“Hanya saja, partisipasi ini perlu didukung oleh keterbukaan pemerintah, sebagai penyusun kebijakan, untuk membuka ruang dan akses terhadap kebijakan yang sedang disusun dan yang sudah diundangkan,” tutur Subandri. [ ]

 

Penulis: Aseanty Pahlevi

Editor: Ahmad Nurcholish

Wajah Ganda Agama

Rabu, 31 Maret 2021

 

Jika ada sebagian orang yang menilai agama sebagai fenomena yang berwajah garang dan menakutkan, maka kita tidak bisa menyalahkahkan sepenuhnya. Di mata mereka, agama hanya menjadi biang kekacauan, kebencian, percekcokan, permusuhan, konflik, bahkan peperangan. Tindakan terror, seperti bom bunuh diri di Makassar belum lama ini kian memperkokoh tesis tersebut.

Konon Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria al-Razi (863-925), seorang dokter dan filsuf di dunia Islam, sebagaimana dinukil Kautsar Azhari Noer (2008:91), mengkritik agama dan memandangnya sebagai bencana. Ia menolak kenabian. Baginya, akal sudah cukup untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Dengan akal manusia mampu mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan dan mengatur segala persoalan hidup.

Tuhan tidak mungkin menetapkan kenabian pada sekelompok manusia tertentu, yang mempunyai kelebihan atas kelompok manusia yang lain. Padahal semua manusia dilahirkan dengan akal dan kemampuan yang sama. Lagi pula, ajaran-ajaran para nabi itu saling bertentangan yang membuat para pendukungnya saling mendustakan, memusuhi, menilainya sesat, dan lalu membunuh.

Banyak manusia binasa karena perseteruan dan peperangan atas nama agama. Dan itu terjadi bukan hanya antar umat yang berbeda agama, tetapi juga antar penganut di dalam satu agama tertentu. Sejarah agama-agama betul-betul diwarnai dengan semangat kebencian dan pertikaian serta dilumuri darah berceceran pada setiap peperangan. Nyawa pun melayang tidak hanya ribuan, bahkan mungkin jutaan.

Fakta itulah yang membuat seorang anggota Gereja Anglikan Jonathan Swift, meskipun ia adalah penganut suatu agama, tetapi mengakui secara jujur dengan mengatakan, “Kita memunyai agama yang memadai untuk membuat kita saling membenci, tetapi tidak memadai untuk membuat kita saling mencintai.”(Ibid.) Betapapun agama memang telah menampilkan sosoknya yang memiliki wajah ganda. Di satu sisi ia mengajarkan cinta, kasih-sayang, perdamaian dan toleransi, di sisi lain ia juga telah menjelma menjadi sosok mengerikan sekaligus menakutkan.

Karena itu kritik pedas juga dilontarkan oleh A.N. Wilson, seorang novelis dan jurnalis asal Inggris. Di mata Wilson, cinta pada Tuhan adalah akar segala kejahatan. Agama adalah tragedy umat manusia. Tidak ada suatu agama yang tidak ikut bertanggung jawab atas berbagai perang, tirani dan penindasan kebenaran. Agama mendorong para penganutnya untuk menganiaya satu sama lain, untuk menggunakan perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain, dan untuk mengklaim diri mereka sendiri sebagai pemilik kebenaran.

Baca juga: Ketua PBNU: Kekerasan dan Teror Bukan Ajaran Agama

Dengan tandas Wilson mengatakan:

“Dikatakan dalam Bible bahwa cinta pada uang adalah akar seluruh kejahatan. Mungkin lebih benar untuk mengatakan bahwa cinta pada Tuhan adalah akar seluruh kejahatan. Agama adalah tragedy umat manusia. Ia mengajak kepada apa yang paling mulia, paling murni, paling tinggi pada ruh manusia, namun hampir tidak ada sebuah agama yang tidak betrtanggung jawab atas banyak perang, tirani dan penindasan kebenaran. Marx melukiskan agama sebagai candu rakyat; tetapi agama jauh lebih berbahaya daripada candu. Agama tidak membuat rakyat tertidur. Agama mendorong mereka untuk menganiaya satu sama lain, untuk memuji-muji perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain, untuk mengklaim bagi diri mereka sendiri kepemilikan kebenaran”. (Wilson, 1992: 1).

Apa yang dikatakan Wilson lebih dari 20-an tahun lalu ini bukan saja berdasarkan pada realitas empiris yang sudah terjadi sebelumnya, namun hingga detik ini pun agama kerap-kali menjelma menjadi alat untuk membenci, mencaci,  bahkan mengenyahkan yang lain. Di negeri kita tercinta Indonesia hal itu pun benar-benar nyata. Kasus penutupan (penyegelan),  pembongkaran gereja dan masjid serta pembakaran rumah ibadah lainnya telah menjadi pemandangan menyesakkan nurani bagi yang menyakini bahwa agama sejatinya tidak memiliki ajaran demikian.

Betapapun menyakitkannya kritik keras terhadap agama bagi kita, tetapi tak seharusnya kita berang apalagi meradang. Profesor Kautsar Azhari Noer (dan sejumlah tokoh lintas agama lainnya) selalu mengajak kita untuk menanggapi kritik itu dengan bijaksana. Menurutnya, mungkin ada yang keliru dengan pemahaman dan penafsiran kita tentang agama yang membuatnya berwajah menakutkan. Mungkin juga ada yang perlu diperbaiki.

Sekelompok pemikir kristis mengusulkan agar teologi agama-agama perlu diubah dari eksklusivme menjadi pluralisme. Alasan mereka adalah bahwa eksklusivisme tidak toleran terhadap perbedaan, monopoli kebenaran (mengaku hanya dirinya sendiri yang benar), memandang yang lain sesat dan kafir, dan cenderung memaksanakan keinginannya kepada yang lain. Eksklusivisme yang sempit, kaku dan tidak terkendali cenderung menjadi sumber kebencian dan permusuhan bagi para penganutnya terhadap yang lain.

Sedangkan pluralisme bukan hanya menghargai perbedaan tetapi juga mengakui bahwa kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh satu agama. Pluralisme mendorong para penganutnya untuk bersikap toleran, berdialog, bersahabat, kerjasama dan setiakawan dengan orang lain. Dalam sejarah Islam, banyak sufi adalah pluralis. Mereka adalah kelompok Islam yang paling toleran, paling simpatik, paling terbuka, dan paling ramah terhadap agama-agama lain. Kaum Sufi memandang bahwa tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama cinta dan kerinduan kepada Tuhan. Cinta adalah esensi segala kepercayaan.

Dengan demikian yang perlu kita kedepankan adalah sikap humanis. Agama yang dibutuhkan oleh setiap manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi adalah agama yang humanis. Agama yang menampakkan wajah ramahnya dan bukan marahnya. Agama yang menunjukkan sikap kelemah-lembutan dan bukan karakter garangnya. Agama yang selalu mengedepankan cinta-kasih dan bukan yang membawa semangat kebencian.

Sejatinya, sebagaimana pernah disampaikan Mulyadhi Kartanegara, secara ideal dan normative, semua agama bertujuan untuk kemanusiaan, dalam arti untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Semua agama memproklamirkan dirinya sebagai pembela nilai-nilai kemanusiaan seperti kebajikan, kedamaian, cinta, kasih sayang, kedermawanan, persaudaraan, solidaritas, persamaan, dan keadilan. (1986: 82).

Oleh karena itu, sudah saatnya kita tinggalkan wajah agama yang garang. Mari kita kembali beragama dengan semangat saling mengenal secara mendalam, menebar kasih-sayang, toleran  dan mewujudkan sepirit salam, yakni memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi sesama umat manusia, apapun etnis dan agamanya. Dengan begitu agama tak lagi berwajah ganda. [ ]

 

Ahmad Nurcholish, Pemimpin Redaksi Kabar Damai, Deputy Direktur ICRP

Pernyataan Pers Said Aqil Siroj Institute (SAS Institute)

Selasa, 29 Maret 2021

Bangsa Indonesia terus menghadapi ujian. Di tengah upaya bersama menyelamatkan bangsa dari ancaman pandemic Covid 19 dan dampak-dampak ikutannya, terdapat sejumlah orang yang justru menyebar petaka kejahatan terorisme di tengah masyarakat. Beberapa waktu lalu, terjadi peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katederal Kota Makassar.

Sebelumnya, kepolisian telah menangkap kurang lebih 20 orang terduga teroris di beberapa provinsi berbeda dan berhasil menyita beberapa bom siap ledak.

Baca juga: Bertemu Uskup Agung Makassar, Menag: Umat Katolik tidak Sendiri

Berkaitan dengan fenomena maraknya aksi terorisme di tengah Pandemi Covid 19 ini SAS Institute menyatakan:

  1. Mengutuk kejahatan terorisme tersebut, karena terorisme adalah tindakan tidak beradab yang menjadi musuh umat manusia. Tindakan terorisme bertentangan dengan ajaran Islam dan ajaran agama manapun. Terorisme sendiri adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), apalagi dilakukan di tengah bencana pandemic Covid 19.
  2. Mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak takut, tidak panik dan tidak terprovokasi ke arah kebencian antar agama. Bangsa Indonesia harus semakin menguatkan ikatan-ikatan kerukunan, persaudaraan, persatuan dan bersama-sama menggagalkan tujuan para teroris yakni menyebarkan ketakutan, ketidakamanan, ketidakpercayaan kepada para pemimpin dan pemerintah serta kebencian antar penganut agama-agama. Bangsa Indonesia harus tetap kuat dan semakin tangguh untuk menghadapi bencana Covid 19 dan tidak kalah oleh terorisme.
  3. Mendukung upaya pemerintah Presiden Jokowi untuk menangkap para pelaku dan jaringannya, menindaknya, serta memberantas terorisme hingga ke akar-akarnya. Upaya bersama-sama pemerintah dan civil society sangat diperlukan karena ancaman terorisme masih sangat membahayakan kehidupan bangsa. Para pelaku terorisme, organisasi dan jaringannya masih eksis dan menjalankan kegiatannya di sekitar kita. Akar-akarnya masih kuat yakni ideologi ekstrim berbasis kekerasan. Ideologinya terus diajarkan dan disebarkan oleh jaringan mereka dan simpatisansimpatisannya.
  4. Mendukung aparat keamanan untuk menggunakan seluruh kewenangannya sebagaimana diatur oleh UU Anti Terorisme, mengefektifkan sumberdaya aparatur, pengetahuan serta peralatan (teknologi) untuk membongkar rencana jahat terorisme, menangkap pelaku dan jaringan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat. Perluasan kewenangan bagi apparat penegak hukum yang diatur dalam UU Anti terorisme yang baru diharapkan oleh public memberi dampak positif bagi efektivitas aparat keamanan untuk menangkal dan menindak kejahatan terorisme. Memberikan perlindungan kepada warga negara dari ancaman terorisme adalah pelaksanaan Konstitusi, Undang-Undang, dan Hak Asasi Manusia. Dukungan public dan legitimasi sosialnya tidak perlu diragukan lagi. Jerih payah dan pengorbanan untuk menjalankan kewajiban ini berdimensi moral, spiritual, bernilai ibadah, amal soleh dalam kerangka amar makruf dan nahi munkar.
  5. Mendukung pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang untuk percepatan upaya preventif yakni Kesiapsiagaan Nasional untuk menangkal kejahatann terorisme terutama kontra radikalisasi. Agenda pemberdayaan masyarakat agar imun dari pengaruh ideologi radikal kekerasan, peningkatan kemampuan aparatur untuk membendung penyebaran virus ideologi terorisme dan menangkal serangan teror, peningkatan sarana-prasarana bagi lembaga-lembaga yang berwenang perlu segera dilakukan. Demikian pula agenda pengembangan kajian terorisme dan pemetaan wilayah yang rentan penyebaran ideologi teror, basis rekrutmen jaringan teror, dan target-target serangan teror.
  6. Upaya kontra radikalisasi untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme dan deradikalisasi perlu dilakukan secara terencana dan terkoordinasi antar kementerian dan lembaga negara dengan melibatkan masyarakat. Kontra radikalisasi berupa pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan yang moderat, pendidikan kewirausahaan bagi kelompok rentan harus diintegrasikan dalam program-program pemerintah. Demikian juga agenda deradikalisasi baik assessment, rehabilitasi, reedukasi, maupun reintegrasi social. Kehadiran kementerian dan lembaga-lembaga negara ditunggu public. Kritik masyarakat bahwa kementerian dan lembaga-lembaga negara abai terhadap fenomena radikalisasi masyarakat bahkan di dalam kalangan internal pemerintah sendiri perlu disikapi secara positif dengan percepatan Kesiapsiagaan Nasional.
  7. Mendorong dan mendukung pemerintah untuk melakukan percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (Perpres tentang RAN PE). Rencana Aksi Nasional ini sangat strategis untuk memandu kerja bersama yang terintegrasi baik antar institusi pemerintah maupun keterlibatan unsur masyarakat dan civil society. Dengan adanya RAN PE, tidak ada lagi alasan ketiadaan payung hukum untuk betul-betul bekerja secara terprogram, terkoordinasi, dan terintegrasi lintas institusi, terutama kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendidikan, pembinaan kebangsaan dan pembinaan keagamaan.
  8. Mendorong dan mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan yang sehat dalam kurikulum dan seluruh aktifitas pendidikan. Mendukung Kementerian Agama untuk segera merealisasikan program Moderasi Beragama yang telah dicanangkan beberapa waktu yang lalu. Peran nyata dua kementerian yang terkait product knowledge generasi bangsa ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
  9. Memohon kepada para ulama, kiai, ajengan, tengku, abuya dan seluruh pemimpin agama untuk senantiasa mendoakan bangsa ini selamat dari bencana apapun bentuknya.

Direktur SAS Institute

Dr. H.M. Imdadun Rahmat

Ribuan Tokoh Agama di NTB dan Batam Mulai Divaksinasi

Selasa, 29 Maret 2021

 

NTB – Batam | Mulai Senin kemarin (29/3) hingga hari ini (30/3), Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Batam melangsungkan vaksinasi tahap pertama bagi ribuan tokoh agama dan masyarakat.

Total yang divaksinasi di masing-masing wilayah: NTB, terdapat total 1.400 tokoh agama dan masyarakat, sedangkan di Batam, terdapat 1.760 imam dan mubalig.

“Di Ramadhan nanti, para imam dan mubaligh akan bertugas se-Kota Batam. Kami ingin mereka bebas dari Covid19,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Di NTB, vaksinasi diselenggarakan di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center dan bekerjasama dengan tiga rumah sakit, yaitu RSUP, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB sebagai fasilitas kesehatan sekunder. Stakeholders turut dilibatkan, seperti Baznas, Islamic Center, dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa.

“Ini adalah yang pertama vaksinasi dilakukan di masjid. Saya berharap semua tempat ibadah nantinya juga bisa menggelar vaksinasi. Saya mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut dalam vaksinasi hari ini. Kita berharap segera keluar dari pandemi dan mulai membangun ekonomi,” kata Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Baca juga: MUI: Vaksinasi Covid-19 Tak Batalkan Puasa saat Ramadan

Dilansir dari Antaranews.com, vaksinasi kedua setelah 14 hari, mereka yang kemarin Senin divaksin di Islamic Center akan mendapatkan vaksin kedua di fasilitas kesehatan setempat bekerja sama dengan kabupaten dan kota.

Di NTB terdapat sekitar tiga juta masyarakat yang menjadi target vaksinasi dan masih banyak yang belum divaksin. Pemprov, kabupaten, kota, dan faskes sekunder terus bersinergi agar proses vaksinasi dapat dilakukan lebih cepat.

Baik Wali Kota Batam maupun Wakil Gubernur NTB, sama-sama menghimbau kepada para tokoh agama untuk tetap rajin menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin.

 

Penulis: Hana Hanifah

Sumber: Antaranews.com