Harian

Berikut Ini Alasan Nikah Beda Agama Masih Bisa Dilaksanakan di Indonesia

Jakarta, ICRP – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Jum’at (19/6/2015), telah menolak resmi permohonan uji materi (Judicial review) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 2 ayat 1 terkait nikah beda agama. Meskipun putusan ini diskriminatif, namun praktik nikah beda agama di Indonesia masih bisa dilaksanakan.

Konsultan pernikahan beda agama, Ahmad Nurcholish menyatakan pasca putusan MK pernikahan beda agama masih bida dilakukan sama seperti sebelum judicial review dilakukan.

“Masih tetap ada peluang untuk bisa dilaksanakan, sebab MK hanya menolak permohonan untuk memberikan kewenangan tafsir atas Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tersebut kepada mereka yang akan menikah. Artinya tafsir itu dikembalikan pada lembaga agama, seperti MUI, Muhammadiyah atau NU” ungkap Nurcholish.

Lantas bagaimana pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan beda agama?

Nurcholish menjelaskan, dalam UU No. 1/1974 hanya mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan menurut hukum dan agamanya masing2 (Pasal 2:1), tetapi tidak ada satupun pasal atau ayat yang melarang menikah karena berbeda agama. Jadi pasangan beda agama tetap bisa menikah, meski berbeda agama

Jadi pernikahan beda agama masih bisa dilaksanakan di Indonesia dengan alasan tidak ada UU atau peraturan yang  melarang nikah beda agama. Selain itu, meskipun secara kelembagaan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), termasuk Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) melarang pernikahan beda agama, namun sejumlah  agamawan di lembaga tersebut ada pula yang membolehkan.

“Ini akan menjadi peluang bagi mereka yang berbeda agama tetap bisa menikah” ungkap Nurcholish

Pernikahan NBA tetap bisa dilaksanakan dengan dua cara seperti yang selama ini dilakukan, hanya yg akan dicatat hanya salah satunya saja, yakni yang secara non-Islam, entah itu Kristen, Katolik, Buddha atau Khonghucu. Dan yang terpenting mereka bisa menikah dengan dua cara itu tanpa perlu pindah agama. Masing-masing tetap pada keyakinannya.

“Jadi putusan MK hy menutup pintu (sementara) bagi aspirasi untuk mengamandemen UU No. 1/1974 tersebut. Selanjutnya jika ada bukti-bukti baru terkait implementasi UU tersebut banyak merugikan warga negara tentu kita bisa mengajukan JR kembali” pungkas Ahmad Nurcholish

 

Tags
Show More

Related Articles

4 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close