Harian

Aliansi Solidaritas Sampang: Hentikan Kriminalisasi Tajul Muluk

Penetapan Ulama Syiah K. H. Tajul Muluk sebagai tersangka tanpa didauhului proses hukum adalah sebuah tindakan pengabaian atas prinsip-prinsip keadilan. K. H. Tajul Muluk dan keluarganya sejatinya adalah korban yang menuntun keadilan atas tindakan kekerasan yang menghancurkan rumah dan tempat ibadah mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh Aliansi Solidaritas Sampang dalam siaran pers yang dilaksanakan di gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat Minggu (25/03/2012).

Aliansi ini terdiri dari beberapa LSM dan tokoh yang peduli terhadap persoalan warga Syiah di Sampang Madura. Diantara lain adalah Adnan Buyung Nasution (YLBHI), Usman Hamid (Kontras), Tantowi Anwari (Sejuk), Maskur Hasan (AMAN), Choirul Anam (HRWG), Zainal Abidin (Elsam), Dawam Rahardjo (LSAF), Rumadi (Wahid Institute), Uli Parulian Sihombing (ILRC), Nia (ANBTI), Hertasning Ichlas (YLBHU), dll. Serta Turut hadir Pula Ketua Umum ICRP Musdah Mulia, Intellektual Muslim Yudi Latif, dan wartawan senior Farid Gaban.

Terkait kriminalisasi K. H. Tajul Muluk, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menilai peran polisi sebagai agen pelindung masyarakat perlu untuk dipertanyakan. “Polisi harus tegas melawan segala bentuk kekerasan” tegasnya. Lanjutnya, peran polisi kita masih gamang. Polisi seharusnya tidak perlu tahu dan mencampuri urusan agama dan kepercayaan. Melainkan harus bersikap netral, dan yang paling penting adalah melindungi warga masyarakat dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Musdah Mulia juga mengungkapkan pola-pola penanganan yang dilakukan polisi masih menggunakan pola represif. Hal tersebut menurutnya menunjukkan tidak terjadinya perbaikan hukum. Reformasi yang telah berjalan selama 14 tahun juga tidak membawa dampak yang signifikan dalam kebebasan beragama. Oleh sabab itu, menurut Guru Besar UIN Jakarta ini, pemerintah harus serius menangani kasus seperti ini. “Pemerintah harus mencari upaya konkrit sampai keakar masalah, dan melakukan penanganan yang komprehensif terhadap warga Sampang.” Tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Intelektual Muslim Yudi Latif. Kondisi ini menurutnya menggambarkan kesesatan bernegara, demokrasi yang dibangun telah bergerak kearah demokrasi kriminal. “satu sisi negara telah gencar-gencarnya mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, tetapi perilaku aparat negara masih kriminal” ungkapnya. Yudi Latif juga mengatakan aparat negara saat ini telah buta-tuli dan tidak tahu menahu terhadap kasus-kasus seperti di Sampang ini.

Secara substantif demokrasi di Indonesia saat ini menurun. Perlindungan terhadap warga negara semakin minim,  keberpihakan negara juga semakin kentara. “Negara harus tegak berdiri dalam republikanisme, konstitusional, Human Right” kata Yudi Latif. Selain itu negara harus turun tangan terhadap persoalan-persoalan agama yang terjadi di daerah. Karena menurut Yudi Latif, negara akhir-akhir ini telah mangkir melindungi persoalan keagamaan yang terjadi di daerah dengan dalih otonomi daerah. “Secara Konstitusi, masalah agama adalah masalah pusat” tegas pria yang akrab di panggil kang Yudi ini.

Sedangkan menurut Farid Gaban wartawan Kantor Berita Pena Indonesia, media mempunyai peran penting dalam pemberitaan kasus Sampang. Wartawan harus menempatkan posisi yang strategis sebagai pemantau dan sekaligus pemberi informasi kepada masyarakat dengan mengedepankan etika, kejujuran, dan nurani. Selain itu wartawan harus memberikan ruang lebih kepada para korban. “wartawan harus punya peran untuk membela orang-orang yang terpinggirkan” simpulnya. [Mukhlisin]

Show More

Related Articles

One Comment

  1. Ketidak berpihakan aparat kepolisian terhadap KH.Tajul Muluk menandakan potret buram bangsa akan tidak adanya keadilan dinederi ini. Keadilan terhdp tajul Muluk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Close
Close