Sinergi dalam Membangun Perdamaian

Ahmad Nurcholish

Upaya mewujudkan perdamaian sesungguhnya sudah dimulai sejak awal peradaban manusia diwarnai konflik, kekerasan, bahkan pembunuhan di antara umat manusia itu sendiri. Pada saat konflik dan kekerasan itu meletup, maka pasca itu pula usaha memulihkannya kepada kondisi damai nirkekerasan dilakukan. Itu artinya manusia sesungguhnya lebih menginginkan damai ketimbang sebaliknya.

Akan tetapi, setiap fase sejarah peradaban manusia justru tak pernah absen dari konflik, kekerasan, perang, dan pembunuhan yang telah merenggut jutaan nyawa secara sia-sia. Konflik dan perang tak hanya melibatkan manusia antar Negara yang berbeda, juga terjadi antar manusia di satu Negara, di satu daerah, bahkan di satu kampung paling kecil sekalipun. Di antara konflik dan perang tersebut agama tak jarang (di)-hadir-(kan) di dalamnya.

Oleh karena itu usaha-usaha nyata dalam membangun perdamaian masih terus dilakukan. Gerakan perdamaian modern yang  getol menentang perang telah dimulai sejak abad ke-19 setelah perang Napoleon, dimana pada saat itu telah terbentuk jajaran intelektual dan politisi progresif. Masyarakat, pada masa itu telah serius mempelajari akan adanya ancaman perang dan dampaknya bagi masyarakat. Tak hanya itu, mereka juga menyebarkan argument perlawanan terhadap kegiatan produksi senjata secara massal. Dari situlah mulai muncul organisasi yang bergiat dalam upaya-upaya perdamaian di Inggris, Belgia, dan Prancis (M. N. Ikhsan Saleh, 2012: 46).

Namun demikian, jauh sebelum itu upaya-upaya untuk mewujudkan kehidupan damai sudah dapat dijumpai pada masa awal peradaban Islam, yakni abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam memberikan pengajaran kepada para sahabat untuk menghormati pemeluk agama lain. Hal ini terlihat ketika Nabi tiba di Kota Madinah dan resmi menjadi pemimpin kota. Nabi Muhammad menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam.

Di Madinah, selain orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan Nasrani serta penganut agama nenek moyang mereka. Untuk menjaga stabilitas masyarakat agar terwujud, Nabi mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi penganut non-Islam. Dari situ dapat dilihat bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw di masa awal pertumbuhannya telah menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Jadi, pendidikan Islam di masa awal telah berada dalam perjuangan dan usaha untuk mencapai perdamaian (Ibid., 117-118).

Sayangnya, sepeninggal Nabi Muhammad ajaran perdamaian yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Muslim pada masa awal peradaban Islam tersebut seolah hilang seiring dengan terjadinya berbagai konflik dan perang yang melibatkan internal umat Islam sendiri maupun dengan kelompok non-Islam. Konflik dan pertikaian terjadi pada masa Khulafa ar-Rasyidin, masa Muawiyah serta masa-masa berikutnya bahkan hingga periode dewasa ini. Konflik dan perang masih terus kerap terjadi terutama di kawasan Islam Timur Tengah. Hal tersebut yang kemudian membuat seolah ajaran perdamaian dalam Islam hilang begitu saja. Hingga kemudian wacana pentingnya pendidikan perdamaian muncul pada era kontemporer pada abad 19 Masehi sebagaimana telah disinggung di atas.

Gelombang gerakan perdamaian abad ke-19 ini ada kaitan erat dengan asosiasi para pekerja social dan kelompok politik sosialis. Fase terakhir dari gerakan perdamaian abad kesembilan belas tersebut mendahului Perang Dunia Pertama yang terjadi mulai 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Organisasi perdamaian dibentuk di hampir seluruh Negara Eropa, yang selanjutnya menyebar ke Amerika Serikat dan Negara-negara yang baru terbentuk dari Italia hingga Jerman.

Ketika  abad 19 akan berakhir, kelompok pendidik, murid-murid sekolah, mahasiswa, dan professor di sejumlah kampus, berkomitmen membentuk masyarakat damai dengan cara mendidik masyarakat umum akan bahaya perang yang telah memakan banyak korban (Ian M. Harris, 2002: 679).

Dalam perkembangan selanjutnya, awal abad ke-20, orang Eropa dan Amerika meninisiasi gerakan perdamaian untuk melobi pemerintah mereka terhadap pameran kekuatan senjata yang akhirnya menyebabkan Perang Dunia I. Seorang Austria bernama Bertrha von Suttner, yang membantu menyakinkan Alfred Nobel untuk menghelat pemberian hadiah perdamaian, menulis novel menentang perang dan mengorganisasi konggres perdamaian internasional.

Konggres tersebut mengusung gagasan bahwa konflik internasional yang mewujud dalam peperangan harus diselesaikan melalui mediasi bukan adu senjata. Perhelatan konggres bertujuan untuk memengaruhi opini public terhadap pembangunan kekuatan dunia militer yang menandai Perang Dunia I. selain itu, juga ajang bagi para elit pemangku kekuasaan agar mereka dapat mengadopsi nilai-nilai perdamaian dalam kebijakan public yang lebih luas (Harris, 2008: 1).

Dalam ranah pendidikan, tahun 1912, School Peace League telah memiliki cabang di hampir seluruh  Negara bagian di Amerika Serikat yang mempromosikan perdamaian melalui sekolah, mengedepankan kepentingan keadilan internasional dan persaudaraan antar-umat manusia (D. Scanlon, 1959: 214).

Tak hanya kegiatan promosi, mereka juga memiliki rencana ambisius untuk memperkenalkan lebih dari 500.000 guru yang berkomitrmen untuk menyemai nilai-nilai perdamaian. Rentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II, guru mengajarkan perdamaian melalui mata pelajaran social dan materi hubungan internasional sehingga peserta didik tidak mudah terprovokasi untuk memerangi orang asing. Mereka berkeyakinan bahwa sekolah mampu berperan sebagai lokomotif untuk mendorong terwujudnya perdamaian dan menghindari perang, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme kebangsaan.

Pendidikan perdamaian memiliki kontribusi besar terhadap reformasi pendidikan yang mengarah kepada pendidikan progresif yang mana sekolah dipandang sebagai wahana untuk meningkatkan kemajuan social dan teknologi,  (Fred R. Von Der Mehden, 1986: 48) dengan membangun kesadaran peserta didik memiliki empati kemanusiaan. Dengan kesadaran itu mereka tak lagi berfikir untuk perang, melainkan lebih mengedepankan persaudaraan dan perdamaian.

Hingga penghujung abad ke-20. Pada era ini terjalin perkembangan yang cukup menggembirakan, dimana terjalin hubungan simbiosis penting antara gerakan perdamaian, peneliti perdamaian, dan pelaku peace education. Pengembangan strategi pun dilakukan oleh pemimpin aktivis untuk memperingatkan masyarakat tentang bahaya kekerasan, apoakah itu perang  antar Negara, kerusakan lingkungan, ancaman bencana pemusnah massal, kolonialisme, budaya kekerasan yang kian mengancam baik dalam ranah domestic atau kekerasan structural yang terjadi secara sistematik.

Kalangan akademik mempelajari perkembangan lebih lanjut bidang penelitian perdamaian. Pegiat  perdamaian memperluas pesan mereka dengan mengajar orang lain melalui pendidikan informal yang berbasis masyarakat melalui kegiatan peace education. Sedangkan para guru mengamati kegiatan, mempromosikan studi perdamaian, kursus, program-program di sekolah dan perguruan tinggi untuk memberikan kesadaran akan pentingnya perdamaian dan menentang keras peperangan dan kerusakan lingkungan. (Ikhsan Saleh, 52).

Hingga abad ke-21 upaya membangun perdamaian tak pernah redup, bahkan terus bergerak intens seiring dengan persoalan umat manusia yang kian kompleks, khususnya ketika berhadapan dengan dinamika kemajemukan yang ada. Studi-studi perdamaian pun dilakukan tidak hanya di lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian, tetapi juga dilakukan oleh sejumlah Non-Government Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di seantero dunia, termasuk Indonesia.

Pertanyaanya, mengapa perdamaian tak juga terwujud? Konflik dan kekerasan, bahkan perang masih terus berlangsung di sejumlah Negara dengan ciri dan warna yang berbeda. Pun di Indonesia, konflik dan kekerasan masih menjadi hantu laten bagi kehidupan bermasyarakat di Tanah Air. Adakah yang salah dengan kerja-kerjapeace-building selama ini?

Dalam analisis saya, bisa jadi karena kerja-kerja peace-building tersebut cenderung dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing kelompok sehingga daya manfaatnya tak menjawab atas persoalan yang begitu kompleks. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, sudah saatnya sejumlah kelompok kerja perdamaian (LSM, NGO, FBO (Faith Base Organization) duduk bersama membahas tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun  perdamaian sekaligus melakukan analisis social dan strategi kerja yang komprehensif, meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dari situlah kemudian diketahui apa saja akar persoalannya, apa saja tantangannya, bagaimana strategi mengatasinya, sekaligus merumuskan perencanaan dan ragam kerja secara bertahap dan simultan. Selain itu, juga melakukan pendataan kebutuhan baik meliputi sumber daya manusia maupun sumber dana operasionalnya.

Kedua, di antara kelompok kerja tersebut berbagi peran sesuai dengan core program masing-masing sebagaimana yang selama ini dilakukan. Masing-masing kelompok hanya focus pada segmen kerja sesuai sepesialisasinya tersebut sehingga dengan segala keterbatasan dan kelebihan relative dapat bekerja secara maksimal.

Ketiga, masing-masing kelompok kerja (organisasi atau lembaga) hendaknya juga menjalin jejaring kerja dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama dalam mewujudkan perdamaian. Mitra kerja tersebut bisa dari kalangan swasta maupun pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dari  kalangan swasta misalnya dapat bermitra dengan CSR (corporate social responsibility) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kategori menengah dan atas. Pun dari kalangan pemerintah dapat memanfaatkan sejumlah kementerian yang relevan serta pemerintah daerah yang kesemuanya menginginkan daerahnya dalam kondisi damai. Pengalaman selama ini memang tidak mudah bermitra dengan swasta maupun pemerintah. Karena itui diperlukan komunikasi intensif dan smart untuk dapat menyakinkan mereka bekerjasama membangun perdamaian.

Keempat, melakukan evaluasi secara berkala dan kemudian melakukan peninjauan ulang serta perbaikan jika ada yang mesti diperbaiki. Dengan begitu kita mengetahui tingkat keberhasilan dan efektifitas kerja yang telah dijalankan oleh masing-masing kelompok kerja. Evaluasi juga menyangkut sinergi yang telah diimplementasikan untuk mengetahui tingkat produktivitas dan visibilitasnya.

Kelima, kerja peace-building tidak hanya focus dalam ranah dialog antar umat beragama tetapi juga kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa radikalisme agama salah satunya dipicu oleh persoalan ekonomi yang membelit mereka. Oleh karena itu, di masa depan, dan harus dimulai dari sekarang, pengembangan atau peningkatan kapasitas masyarakat (community development) dan pemberdayaan/penguatan masyarakat (community empowering) harus menjadi focus utama.

Keenam, kita juga tidak bisa melupakan kemandirian para penggiat perdamaian di luar kerja-kerja yang mereka lakukan dalam ranah peace-building tersebut. Artinya, para penggiat perdamaian itu juga harus diperhatikan kebutuhan “amunisi”-nya dalam mencukupi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Tanpa itu, maka lambat laun para pekerja di bidang peace-building satu per satu akan “tumbang”. Kiranya perlu dipikirkan cara dan strategi untuk memenuhi aspek ini.

Ketujuh, perlunya melakukan proses kaderisasi. Kerja-kerja membangu  perdamaian memang tak hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu sebentar. Ia diperlukan sepanjang peradaban manusia masih diwarnai dengan konflik,  kekerasan dan perang. Karena itu keberadaan kader menjadi penting agar perjuangan dapat terus dilanjutkan. Faktanya memang hanya segelintir orang yang konsisten bekerja di ranah ini. Selebihnya seleksi alam akan mengeliminir mereka dan kembali pada persoalan domestic masing-masing.

Dengan demikian sinergi dalam kerja-kerja membangun perdamaian amat diperlukan bahkan akan menjadi kunci utama atas keberhasilan mewujudkan perdamaian yang entah kapan dapat kita wujudkan. Ini memang bukan pekerjaan sederhana! [ ]

Ahmad Nurcholish, Deputy Direktur ICRP, Ketua DPP Gerakan Pembumian Pancasila

Sumber Ilustrasi: https://www.kaj.or.id/read/2011/12/12/3582/ajakan-gerakan-hari-perdamaian-se-dunia-pada-januari-2012.php

Kebijakan Asimilasi Sistemik yang Gagal?

Catatan Terbunuhnya Seorang Guru di Perancis

Ridwan al-Makassary

Pengantar
Perancis menjadi pusat perhatian dunia akhir-akhir ini, oleh karena seruan boikot barang-barang Perancis berkumandang dan beresonansi kuat di sejumlah negara seperti Kuwait, Qatar, Turki, untuk menyebut beberapa. Seruan tersebut sebagai respon atas pembelaan secara terbuka yang dilakukan Presiden Perancis Emmanuel Macron, yang membela kartun Nabi Muhammad SAW, yang dinilai menista agama Islam. Macron menyampaikan pembelaannya pada sebuah acara penghormatan atas terbunuhnya Samuel Paty, guru Sekolah Menengah Pertama Conflans-Sainte-Honorine, yang dibunuh secara keji dalam perjalanan pulang usai mengajar di sebuah bagian kota Paris.

Paty dibunuh karena memperlihatkan gambar kartun Nabi Muhammad di kelasnya sebagai bagian dari diskusi tentang kebebasan berpendapat. Seorang pemuda asal Chechnya berusia 18 tahun, bernama Abdullakh Anzorov, yang marah atas tindakan tersebut memenggal kepala guru nahas tersebut. Usai melakukan tindakan keji tersebut, Abdullah mengunggah jasad tanpa kepala korban di Twitter. Tidak lama kemudian, Anzorov menemui ajal di tangan polisi. Sama halnya, kematian Paty membuka luka lama Perancis tentang pembantaian di kantor Charlie Hebdo tahun 2015, ketika 12 orang meregang nyawa usai dihujani peluru oleh para pelaku yang merupakan anggota kelompok teror Islamis.

Tidak diragukan, pembunuhan atas Paty memantik ketegangan antara sekularisme, Islamisme dan Islamophobia di Perancis, namun pembelaan Macron tersebut menjadikan isu ini berimbas pula pada sektor ekonomi, dengan diboikotnya barang-barang dari Perancis. Tulisan ini ingin mengkaji persoalan ini dari sebuah perspektif yang lebih luas mengenai apakah kebijakan asimilasi sistemik dan sekularisme di Perancis telah gagal menyatukan warga Muslim sebagai bagian dari warga Perancis yang utuh.

Kehadiran Muslim di Perancis
Secara historis, kehadiran Muslim di negeri Napoleon Bonaparte, Perancis, terjadi pada rentang abad ke 12 dan ke-14, pada masa era Andalusia. Bahkan, Muslim sejatinya telah menetap di Perancis Selatan sejak abad ke-8, terutama bermukim di wilayah Avignon. Namun, kehadiran Muslim kontemporer di Perancis baru terjadi kemudian tepatnya pada masa kekuasaan kolonisasi Perancis di bumi Afrika, dan juga kehadiran gelombang baru Muslim di Perancis, awalnya mereka tiba pada fajar abad ke-20, dan kemudian datang lagi mengikuti pembebasan perang Afika (1954-62).

Meskipun imigran Muslim telah tiba sejak akhir 1800-an, gelombang migrasi signifikan Muslim baru berlangsung setelah Perang Dunia II berakhir, khususnya pada masa 1950-an, hingga 1980-an.

Faktor pedorong gelombang imigrasi ini mencakup hancur lumatnya kekuasaan kolonial Perancis sekitar pungkasan 1950-an hingga 1960-an, dan juga kebutuhan kronis Perancis terhadap tenaga kerja akibat kehilangan banyak kelas pekerja selama perang dunai II berkecamuk. Saat itu, kebanyakan Muslim di Perancis berasal dari bekas negara koloni Perancis di Afrika Utara (Sub-Saharan Afrika).

Namun paska perang, imigran berasal dari Aljazair, Tunisia, Marokko di Utara dan Senegara, Mali dan Mauritania di Utara. Pada tahun 1960-an, Turki dan Perancis menandatangani perjanjian pekerja migran dan imigran Muslim Turki meningkat pesat di Perancis. Sebelum 1970-an, kebanyakan migran Muslim hanya pekerja lelaki single (jomblo) yang meninggalkan keluarga di negara asalnya, dan setelah 1970an ada aturan reunifikasi keluarga migran sehingga terjadi peningkatan jumlah perempuan dan anak-anak, dan juga kemudian memicu lahirnya anak-anak Muslim migran di Perancis.

Sekularisme dan dinamika Muslim di Perancis
France is all the French”, ujar Charles de Gaulle, Presiden Perancis, yang merujuk kekuatan penyatu dari sekularisme nasional. Namun, beberapa penduduk Perancis adalah Muslim. Karenanya, dalam menjaga idealitas Republik Perancis untuk keadilan dan kesetaraan bagi semua penduduk, sejak 1872, Perancis telah melarang pendataan penduduk berdasar latar- belakang ras, etnik dan agama. Akibatnya, sulit mengetahui jumlah pasti jumlah keseluruhan Muslim di Perancis, saat ini diperkirakan sekitar 8-10 juta jiwa.

Tidak seluruh Muslim Perancis adalah pendatang baru. Generasi pertama imigran Muslim masih memiliki ikatan yang kuat dengan negara asal (meskipun jarang balik) dan telah mengadopsi kewarganegaraan Perancis, namun situasi sedikit berbeda dengan generasi Muslim kedua, yang lahir di Perancis dan mendapatkan jus soli, kewarganegaran Perancis (birthright citizenship).

Generasi yang lahir di Perancis menjadikan Perancis sebagai bahasa ibu mereka dan juga budaya mereka. Namun dalam realitas, sebagian Muslim Perancis menemukan diri mereka sebagai warga yang tidak diangap sepenuhnya sebagai orang Perancis. Misalnya, Kebanyakan orang Afrika Utara terperangkap dalam labirin pengangguran, diskriminasi rasial dan pertentangan dengan polisi. Muslim yang tinggal di wilayah Ghetto di Perancis sedang mengalami apa yang dialami orang Afro-Amerika yang mengalami deprivasi dan frustasi di Ghetto perkotaan di Amerika Serikat. Beberapa peneliti mengkalim bahwa Perancis tidak pernah bisa menerima imigran Afrika Utara dan generasi kedua ini merasa mereka tidak diterima seutuhnya di Perancis seperti generasi pertama.

Perancis bersikukuh membela dan melestarikan sistem sekuler (pemisahan agama dari ruang publik), Muslim berusaha hidup dalam sebuah bangunan masyarakat yang mengalami relasi kuasa yang memperkuat kembali status ekonomi mereka yang lemah. Tampaknya gagasan inferioritas sebagai warga bekas terjajah masih kuat mengakar untuk beberapa derajat. Kenyataan ini menggugat konsep asimilasi yang diterapkan sebagai kebijakan negara Perancis. Asimilasi secara sederhana adalah kelompok minortas diharapkan menyesuaikan dengan satu budaya dominan dan mengadopsi nilai-nilai budaya dominan tersebut dalam tindakan dan prilakunya.

Praktik Muslim sebagai bagian dari kebebasan beragama seperti mengenakan hijab, pemakaman terpisah dan label makanan halal acap dipandanga akademisi dan pjabat di Perancis sebagai indikasi ekstremisme dan fundamentalisme atau bahkan memicu Islamophobia. Murungnya, pemakaman terpisah dan label makanan halal bagi Yahudi Perancis tidak berlaku sehingga memunculkan anggapan adanya standar ganda. Selain itu, ada pandangan umum bahwa populasi Muslim tidak berasimilasi dengan baik. Sehingga meskipun Perancis menganut multikulturalisme namun dalam praktik hal tersebut tidak terwujud, yang terjadi adalah subordinasi kelompok Muslim minoritas.

Meskipun Perancis dilihat sebagai satu negara Eropa yang menawarkan sebuah iklim yang kondusif bagi lintas Iman, namun Perancis juga kuat dipengaruhi oleh Kristen di Masa lalu. Di atas kertas, Perancis menghormati semua kelompok agama dan menerima semua bentuk peribadatan, tanpa secara resmi mendukung satu dari agama tertentu. Termasuk memberi ruang bagi kaum ateis. Akibatnya, karena perbedaan sejarah, politik, budaya dan agama, Kristen, Yahudi dan Muslim tidak menempati status setara dalam politik Perancis dan masyarakat. Ini menyisakan ruang pertanyaan dan kesangsian bagi kebijakan asimilasi resmi tersebut.

Sebagian peneliti Islam di Perancis mengkategorisasikan Islam di Perancis dalam beberapa kategori.

Pertama, pemuda Muslim yang memandang diri mereka secara total adalah Perancis, yang mengidetifikasi diri mereka dan menerima budaya Perancis dibandingkan generasi orang tua mereka.

Kedua, warga Muslim dan warga negara yang baik yang menilai adanya hubungan antara negara asal dan negara terkini dan menerima perancis dan segala nilai-nilainya sebagai realias yang diterima.

Ketiga, para individu sekuler Muslim yang berbicara Bahasa asal mereka namun melihat kebijakan kewargaan sebagai bagian dari budaya yang hidup di Perancis.

Keempat, para isolationist, mereka yang berasal dari minoritas yang lebih kecil dari Muslim di Perancis yang berpandangan merteka bukanlah orang Perancis, namun Muslim dalam pengertian budaya. Kebanyakan orang dari kategori ini mengisolasikan diri mereka dari pergaulan masyarakat dan juga budaya Perancis. Bahkan, mereka memandang terdapat satu konflik anatara Muslim dan Perancis yang tidak bisa direkonsiliasi.

Kematian Samuel Paty di tangan Abdullah sedang menggugat kemapanan sistem sekuler dan praktik asimilasi yang terjadi di Pernacis. Dalam hal ini, Abdullakh (dan mungkin masih banyak Abdullakh-Abdullakh lain) mungkin masuk dalam kategori isolationist, orang yang tidak bisa menerima sistem budaya Perancis atau justru dia termarjinalkan dan tidak tersertakan dalam sistem tersebut.

Penulis adalah: Peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) UWA di Australia.

Sumber ilustrasi: @ajenglish – Twitter

Pemerintah Perlu Lindungi Perempuan Rentan Terdampak KDRT Terutama Saat Pandemi

JAKARTA, 20 Oktober 2020 – Setelah sekitar 7 bulan melalui pandemi, beberapa lembaga mencatatkan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). LBH APIK, seperti dikutip di CNN Indonesia, mencatatkan bahwa angka KDRT semasa pandemi meningkat dan ditengarai oleh berbagai faktor. Idekonomi telah merilis episode podcast terkini untuk membahas isu ini dengan judul “Pilu Perempuan di Tengah Pandemi”. Episode ini dikemas dalam segmen CeritaPuan, rubrik Idekonomi yang ditujukan untuk membahas isu-isu gender dan demografi dalam perspektif Ilmu Ekonomi. Episode kali ni mengundang Niken Kusumawardhani, Peneliti Senior di SMERU Research Institute.

Kehadiran pandemi Covid-19 telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Jika mengacu pada indikator sosio-ekonomi, pandemi telah mengakibatkan peningkatan kemiskinan. Fenomena kemiskinan yang multidimensi tentunya tidak dapat dilihat sebatas oleh berkurangnya pendapatan, namun terdapat juga coping mechanism yang ditunjukkan oleh perubahan pola makan dan juga penurunan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak. Jika menilik lensa gender, dampak pandemi terasa lebih berat bagi perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan tingkat partisipasi kerja perempuan yang relatif signifikan ketimbang laki-laki.

Selain beban tersebut, perempuan juga rentan mengalami KDRT selama di rumah. KDRT yang dialami perempuan beragam mulai dari kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi, dimana kekerasan psikis dan ekonomi mendominasi kasus KDRT selama pandemi. Dalam membahas isu ini, Niken menekankan bahwa kasus KDRT akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah dalam bentuk peningkatan risiko kesehatan. “Sebagian perempuan memilih untuk menunda melaporkan kasus KDRT ke pihak berwajib kecuali apabila kondisi fisiknya sudah sangat parah. Studi SMERU menunjukkan bahwa tingkat pelaporan perempuan terhadap kasus KDRT cenderung rendah didorong oleh stigma yang melekat dari KDRT”, tambah Niken.

Pelaporan kasus KDRT selama pandemi juga terhambat karena adanya kebijakan PSBB yang mendorong isolasi dan gerakan diam di rumah. Observasi yang dilakukan menemukan bahwa perempuan yang ingin melaporkan kasus KDRT perlu membawa hasil tes negatif Covid-19 ke Puskesmas untuk keperluan visum. Padahal, melakukan tes tersebut juga memerlukan biaya dan proses yang cukup membebani perempuan. “Pada akhirnya, perempuan yang mengalami KDRT semakin berat untuk melaporkan kasus KDRT di saat mereka juga juga sudah menghadapi banyak rintangan (untuk melaporkan) ketika belum ada pandemi”, ujar Niken.

Semenjak pandemi, peran perempuan dalam mendukung keberlangsungan rumah tangga bertambah karena ada tuntutan untuk mengedukasi anak yang melakukan pembelajaran jarak jauh, merawat orang tua jika tinggal serumah, melakukan pekerjaan rumah tangga serta melakukan pekerjaan dari rumah. Perempuan yang kesulitan memenuhi seluruh kebutuhan ini, seperti misalnya menyediakan makan untuk keluarga, rentan terhadap KDRT. Hal ini cukup mengkhawatirkan, menimbang beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih mengutamakan anggota keluarga untuk bisa makan ketimbang dirinya sendiri di saat krisis. Semua hal ini tentunya akan mempengaruhi kesehatan perempuan dalam jangka panjang.

Dalam menghadapi tren peningkatan KDRT, pemerintah dan masyarakat luas perlu mengambil peran-peran strategis untuk mengurangi tren kasus tersebut. Niken merekomendasikan bagi pemerintah untuk mengklasifikasikan pelayanan perlindungan korban KDRT sebagai pelayanan dasar di masa pandemi, seiring dengan kasus-kasus Covid-19 yang telah menjadi perhatian pemerintah. Selain itu pemerintah juga dapat mendorong penambahan rumah singgah bagi perempuan serta layanan psikologis untuk menjadi tempat penampungan korban KDRT. “Saat ini pemerintah telah menyediakan konsultasi psikologi daring berbentuk hotline. Ini langkah bagus yang perlu diapresiasi. Akan lebih baik apabila layanan ini bisa mengikutsertakan ahli KDRT sehingga bisa menginstruksikan korban tentang apa saja yang bisa mereka lakukan”, tambah Niken.

Idekonomi merupakan media yang bertekad untuk membumikan pemahaman mengenai isu ekonomi agar mudah dipahami melalui wawancara interaktif bersama ahli dan dikemas dalam bentuk siniar (podcast) serta wadah lainnya. Dengarkan secara lengkap pembahasan mengenai isu tersebut di sini. Sampaikan ide untuk pembahasan di episode berikutnya serta saran, masukan dan ajakan kolaborasi melalui kotak surel kami di contact.idekonomi@gmail.com (Ilman)

Relasi Kristen-Islam: Menyelesaikan PR Bersama!

Oleh Pdt. Albertus Patty

Pada Senin malam, 4 Februari 2019, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar, Sheikh Ahmed Al Tayeb melakukan langkah yang sangat bersejarah. Mereka menandatangani “Human Fraternity Document” atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan di Founder’s Memorital di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Penandatanganan dokumen ini menjadi momen bersejarah bagi  Al Azhar dan Vatikan, tetapi terutama bagi perbaikan hubungan antara umat Kristen dan umat Islam.  Paus Franciscus dan Sheikh Ahmed Al Tayeb  menjadi tokoh pertama yang mendapatkan penghargaan “Human Fraternity Award.”

Dokumen ini penting karena isinya mendukung perdamaian, persaudaraan sesama manusia dan menolong orang miskin dan yang paling membutuhkan.

Terkait hubungan Kristen dan Islam, dokumen ini bertujuan meningkatkan nilai toleransi dan koeksistensi di antara umat manusia, serta melawan kecenderungan ektrimisme agama. Melalui dokumen ini diharapkan ketegangan dan konflik bisa dihentikan, dan diganti dengan dialog dan kerjasama positif yang menghadirkan kebaikan bagi semua.

Penandatangan Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan adalah upaya menyelesaikan pekerjaan rumah (PR)  bersama yang sudah lama terabaikan. Dalam sejarah, kekristenan mengalami empat konflik besar. Pertama, konflik dengan umat Yahudi. Kedua, konflik internal yang mengakibatkan gereja terpecah menjadi gereja Barat dan gereja Timur. Ketiga, konflik antara Kristen dan Islam, dan terakhir perpecahan internal Kristen antara Katolik dan Protestan. Tiga konflik berhasil diselesaikan yaitu konflik dengan umat Yahudi, perpecahan gereja Barat dan gereja Timur, serta antara Katolik dan Protestan. Kini, konflik berubah menjadi persaudaraan.

Satu-satunya PR yang masih harus diperbaiki adalah hubungan Kristen dan Islam. Jumlah umat Kristen di dunia ini 2,4 milyar orang, umat Islam 1,8 milyar. Jadi, perdamaian Kristen dan Islam akan memberi dampak positif bagi kebaikan dunia.

Menurut Ibn Ishaq, seperti yang dituturkan oleh Hugh Goddard, sejak awal kemunculannya, Islam mengalami perjumpaan yang baik dan harmonis dengan kekristenan. Perjumpaan pertama terjadi pada masa pra-Islam. Saat itu Muhammad yang berusia 12 tahun dan pamannya, Abu Thalib berjumpa dengan Bahira, seorang pertapa Kristen di Suriah. Bahira melihat kelebihan yang ada pada diri Muhammad. Perjumpaan lain adalah antara Muhammad dengan Waraqah, seorang Kristen yang juga adalah sepupu Khadijah, istri Muhammad. Waraqah inilah yang meramalkan bahwa Muhammad akan menjadi seorang nabi.  Pertemuan ketiga terjadi saat Muhammad mendapatkan ancaman dari penguasa Mekkah. Muhammad mendapatkan perlindungan dari Najasi, Raja Abissinia yang Kristen. Pertemuan keempat sangat istimewa karena saat itu Nabi Muhammad mengijinkan orang-orang Kristen dari Najran untuk beribadah di dalam masjid.

Cerita-cerita indah dalam perjumpaan Kristen dan Islam inilah yang harus terus dibagikan demi perbaikan relasi antara Kristen dan Islam.

Memang, selain pertemuan yang baik dan harmonis di atas, perjumpaan Kristen dan Islam juga diwarnai dengan konflik dan pertikaian. Ada konflik karena kekuasaan politik. Ada konflik karena kepentingan ekonomi maupun perebutan daerah kekuasaan. Secara psikologis, keduanya saling curiga dan saling merasa terancam. Secara teologis karena adanya penghayatan teologis yang sempit dan sektarian. Ada juga karena trauma  perang salib yang terus diwariskan kepada generasi yang lebih muda.

Nah, langkah bersejarah yang dilakukan pemimpin gereja Katolik, Paus Franciscus dan  Imam Besar Al Azhar, Sheikh Ahmed Al Tayeb harus kita dukung bersama-sama. Mereka berdua telah membuat langkah sangat penting untuk menyelesaikan PR kita bersama.

Moga saja kita semua bersedia melanjutkan dan mengimplementasikannya. Bila tidak, kebangsaan dan kemanusiaan kitalah taruhannya.

Takwa: Perjumpaan Spiritual Agama-Agama

Ahmad Nurcholish

Sebagaimana agama Yahudi dan Kristen, Islam adalah “Agama Perjanjian”. Seluruh dasar perjanjian Allah-manusia itu terutama dalam kitab suci yang merupakan wahyu Allah kepada manusia. Dalam agama Islam, seperti dipaparkan Budhy Munawar-Rachman (2001: 16-17), dasar pemahaman mengenai wahyu itu adalah apa yang disebut “pesan keagamaan” atau “pesan dasar” (risalah asasiyah) Islam, yang pada pokoknya meliputi perjanjian dengan Allah (‘ahd, ‘aqd, mitsaq), sikap pasrah kepada-Nya (islam), dan kesadaran akan kehadiran-Nya dalam hidup (taqwa, rabbaniyah).

Pesan-pesan dasariah agama ini, menurut Budhy,  bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia, dan tidak terbatasi oleh pelembagaan formal agama-agama – justru karena memang agama-agama dengan caranya sendiri-sendiri mengajarkan soal-soal tersebut. Bahkan “sebagai hukum dasar dari Tuhan, pesan dasar itu meliputi seluruh alam raya ciptaan-Nya, di mana manusia hanyalah salah satu bagian saja.”

Mengenai ketiga pesan dasar tersebut, Cak Nur (Nurcholish Madjid) menjelaskan:

“Ketiga pesan dasar itu menuntut terjemahannya dalam tindakan social yang nyata, yang menyangkut masalah pengaturan tata hidup manusia dalam hubungan mereka satu sama lain dalam masyarakat, [dalam terjemahan ini] maka tidak ada manifestasinya yang lebih penting daripada nilai keadilan. Oleh karena itu tindakan menegakkan keadilan ditegaskan sebagai nilai yang paling mendekati taqwa. Dan sebagai wujud terpenting pemenuhan perjanjian dengan Allah dan pelaksanaan pesan dasar agama, maka ditegaskan bahwa menegakkan keadilan dalam masyarakat adalah amanat Allah kepada manusia.” (1991: 19)

Dalam pandangan teologi umat Islam, al-Qur’an itu adalah “pesan keagamaan” yang harus selalu dirujuk dalam kehidupan keagamaan seorang Muslim. Pandangan ini mengacu kepada sebuah hadits Nabi saw., al-diinu nashihah, “agama itu adalah nasihat” –agama adalah sebuah pesan. Dalam al-Qur’an pun ada penegasan, bahwa pesan keagamaan – merupakan pokok pandangan hidup Islam itu – sama untuk para pengikut Nabi Muhammad saw., dan mereka yang menerima Kitab Suci sebelumnya, yaitu pesan untuk bertakwa kepada Allah.

“Dan sungguh, telah Kami perintahkan kepada mereka, Ahli Kitab sebelum kamu, juga kepada kamu, supaya bertakwa kepada Allah…” (Qs. Al-Nisa’ (4): 131)

Ayat ini menegaskan bahwa pesan keagamaan itu adalah pesan untuk bertakwa (taqwa) kepada Tuhan. Yang menarik adalah, dari segi inklusif dan pluralis, al-Qur’an itu adalah ayat – yakni pertanda, perlambang atau simbol. Dalam hal ini Netton mengatakan, “Al-Qur’an itu penuh dengan rujukan kepada ayat-ayat (yakni, perlambang-perlambang) Tuhan.” (1989: 321).

Jika pesan keagamaan yang merupakan pokok pandangan hidup Islam itu, sama untuk para pengikut Nabi Muhammad saw., dan mereka yang menerima Kitab Suci sebelumnya, sebagaimana dikatakan di atas, maka dalam akidah Islam pada dasarnya semua agama adalah ayat Tuhan, yang hendak membawa setiap pengikutnya kepada kehidupan takwa, kehidupan dalam kehadiran dengan dan dalam Tuhan.

Jika kita mencermati pesan ketakwaan sebagaimana diuraikan di atas, maka, pada prinsipnya sama untuk semua umat manusia. Sehingga pesan kepada takwa ini dalam pandangan Islam, bersifat universal. Di sinilah, dalam argument keuniversalan pesan keagamaan tersebut, memunculkan arti kesamaan hakikat semua pesan Tuhan.

Akan tetapi arti “kesamaan agama” di sini bukan kesamaan dalam arti formal dalam aturan-aturan positif yang sering diacu sebagai istilah agama Islam syari’ah, bahkan tidak juga dalam pokok-pokok keyakinan tertentu. Sebab, Islam par exellance memiliki segi-segi perbedaan dengan misalnya agama Yahudi dan Kristiani, dua agama yang paling dekat karena sama-sama berasal dari millah Ibrahim. Beberapa ayat al-Qur’an menandaskan mengenai kesamaan hakikat ini, dan implikasi-implikasinya, sebagaimana tertuang dalam Qs. Al-Baqarah (2): 148 dan 256, al-Maidah (5): 48, dan Yunus (10): 99.

Jadi, pengertian “kesamaan” di sini adalah kesamaan dalam hal yang di atas disebut “pesan dasar”. Al-Qur’an menyebutnya dengan kata “washiyah” yaitu – seperti diistilahkan – “ajakan untuk menemukan dasar-dasar kepercayaan” yaitu sikap hidup yang hanif, atau lengkapnya al-hanifiyat al-samhah yang arti literalnya “semangat kebenaran yang toleran,” sebagaimana diungkapkan hadits berikut ini,

Ibn ‘Abbas menuturkan bahwa Nabi Saw., ditanya, “Agama mana yang paling dicintai Allah?” Nabi menjawab, “Semangat kebenaran yang toleran (al-hanifiyat al-samhah).” (HR. Imam Ahmad).

‘Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Hari ini pastilah kaum Yahudi tahu bahwa dalam agama kita ada kelapangan. Sesungguhnya aku ini diutus dengan semangat kebenaran yang toleran (al-hanifiyat al-samhah).” (HR. Imam Ahmad).

Maka dari itu, jika al-Qur’an – bahkan semua Kitab Suci – merupakan “pesan keagamaan,” maka al-Qur’an bagi seorang  Muslim, adalah pesan-Nya yang terakhir, dan dalam kaitannya dengan pesan-pesan sebelumnya dalam Kitab-kitab Suci masa lalu, al-Qur’an itu dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., yang dalam pandangan teologi Islam sebagai “penutup” (khatam) segala Nabi dan Rasul. Pengertian “penutup” di sini, berkaitan dengan klaim argument Islam sebagai “agama terakhir”.

Dalam al-Qur’an kata “khatam” secara harfiah berarti “cincin,” yaitu cincin pengesah dokumen (seal). Fungsi Nabi Muhammad Saw terhadap para Nabi dan Rasul sebelum beliau, memberi pengesahan kepada kebenaran Kitab-KItab Suci dan ajaran mereka. Al-Qur’an adalah pembenar (mushaddiq), penguji (muhaymin) dan pengoreksi (furqan) atas penyimpangan yang terjadi dari pada para pengikut kitab-kitab itu.

Harus diakui, bahwa kerap-kali umat Islam tidak tahan membaca pandangan al-Qur’an yang secara eksplisit jelas-jelas inklusif, bahkan malah pluralis, yang memberi tempat keselamatan sejajar dengan Islam sendiri. Dari segi iklusifnya, penafsiran terhadap ayat-ayat di atas yang menegaskan titik temu antar-agama menuntut dua hal penting.

Pertama, bahwa para penganut agama, dalam hal ini Yahudi dan Kristiani, harus menjalankan kebenaran yang diberikan Allah pada mereka, melalui Kitab-kitab mereka itu – dan kalau mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka adalah kafir da zalim. Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur’an, s. al-Maidah [5]: 44 dan 47.

Kedua, al-Qur’a jelas mendukung kebenaran dasar Kitab Suci itu, tetapi al-Qur’an juga akan mengujinya dari kemungkinan penyimpangan, termasuk kepada kaum Muslim sendiri atas ajaran-ajaran keislamannya. Karena itulah bagi kaum Muslim, al-Qur’an mengajarkan kontiunitas, dan sekaligus perkembangan dari agama-agama sebelum Islam.

Aspek  kebenaran yang didukung dan dilindungi al-Qur’an ini adalah kebenaran asasi yang menjadi inti semua agama Allah. Al-Qur’an member istilah al-din (ketundukan, kepatuhan, ketaatan) yang mengandung makna tidak hanya hukum agama tertentu, tetapi juga kebenaran-kebenaran spiritual asasi yang tidak berubah-ubah – yang merupakan hakikat primordial manusia. [ ]

Ahmad Nurcholish, Deputy Direktur ICRP, aktivis Kebinekaan dan Perdamaian

Siaran Pers Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Menyikapi Kekerasan terhadap Perempuan di Besipae, NTT

Siaran Pers

Diperlukan Mediasi bukan Kekerasan dalam Menyelesaikan Konflik Agraria di Besipae – NTT

Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indoenesia (MPH PGI) mengecam keras perilaku aparat yang mem-backup preman-preman dalam peristiwa kekerasan yang dialami oleh masyarakat pada Selasa (18/10) di Desa Besipae, Timor Tengah Selatan (NTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait masalah agrarian.

Peristiwa ini menambah rentetan panjang penyelesaian masalah agraria yang selalu berujung dengan kekerasan dan menempatkan rakyat sebagai korban. MPH PGI sangat menyesalkan bahwa kehadiran Negara yang seharusnya melindungi masyarakat, malah menghadirkan aparat keamanan yang cenderung bersikap represif mengintimidasi masyarakat demi kepentingan korporasi.

Terkait dengan hal ini, kami menyerukan beberapa hal sebagai berikut;

  1. Meminta tanggung jawab pemerintah Pusat dan Daerah untuk melindungi masyarakat dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk masyarakat Besipae – NTT.
  2. Menuntut pemerintah untuk menindak tegas para preman yang melakukan tindak kekerasan, serta memberikan sangksi tegas kepada aparat yang ada di tempat namun membiarkan kekerasan berlangsung yang menimbulkan penderitaan kepada perempuan dan anak yang berupaya mempertahankan hak-hak mereka.
  3. Sehubungan dengan pokok permasalahan agraria yang ada di Basipea, kami berharap Pemerintah Propinsi NTT dan instansi terkait dapat menyelesaikannya dengan jalan dialog yang lebih bermartabat, seturut dengan hukum yang berlaku.

Kami akan terus mendukung semua langkah dan upaya pemerintah untuk tetap berdiri di atas konstitusi Negara Republik Indonesia yang adil dan beradab, seraya terus mendukung upaya masyarakat memperjuangkan hak-haknya.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah konflik atas tanah yang terjadi di desa Besipae, NTT.

Jakarta, 16 Oktober 2020
Humas PGI,

Philip Situmorang
0821-1028-7160

Bagaimana Pendidikan Perdamaian Gus Dur Diimplementasikan?

Ahmad Nurcholish

Implementasi pendidikan erat kaitannya dengan kurikulum yang telah dirancang sebelumnya. Begitupun dengan kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum yang sesuai bagi masyarakat Indonesia yang majemuk adalah kurikulum yang dapat menunjang proses peserta didik mejadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan terhadap nilai-nilai kultural baik yang terkandung dalam ajaran agama maupun tradisi atau adat istiadat yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.

Kurikulum pendidikan juga harus mampu menghantarkan generasi muda yang tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan etis serta dapat hidup dalam suasana demokratis antara satu dengan yang lain, juga menghormati hak orang lain. (Syamsul Ma’arif, 2005: 9)

Selain itu, yang jauh lebih penting adalah, dalam implementasinya, kurikulum harus dipahami sebagai proses dalam pendidikan. oleh karena itu paling tidak ada empat hal yang perlu dipelu digarisbawahi oleh guru dalam mengembangkan kurikulum secabagi proses sebagaimana dimaksud, yaitu: 1). Posisi peserta didik sebagai subjek dalam belajar; 2). Cara belajar peserta didik yang ditentukan oleh latar belakang budayanya; 3). Lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi peserta didik adalah entry behavior kultur peserta didik; dan 4). Menjadikan lingkungan budaya peserta didik sebagai sumber belajar.

Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan mencakup subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, Hak Asazi Manusia (HAM), demokrasi dan pemahaman atas kemajemukan (pluralitas), kemanusia universal dan subjek-subjek lain yang relevan  dengan kebutuhan peserta didik.

Jika dicermati, maka poin-poin di atas merupakan subjek-subjek yang terdapat dalam pendidikan perdamaian (peace education) baik yang ada dalam pendidikan Islam maupun yang dirumuskan oleh Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, salah satu cara agar kurikulum tersebut dapat berjalan efektif, terutama dalam hal pendidikan perdamaian, maka harus dapat menunjang proses belajar peserta didik agar menjadi manusia yang demokratis dan  pluralis. Artinya, peserta didik dapat menerima dan mau mengembangkan semangat hidup bersama dalam kemajemukan yang dilandasi oleh kesadaran diri.

Hal demikian yang oleh Gus Dur, peserta didik hendaknya mampu belajar dari penerimaan secara terbuka terhadap perbedaan. Peserta didik harus memahami secara penuh realitas kemajemukan sebagai rahmat Tuhan yang harus didayagunakan untuk kemajuan bangsa dan menciptakan kehidupan damai nirkekerasan.

Dalam mengimplementasikan pendidikan perdamaian, Gus Dur tak sekedar berhenti pada tataran wacana. Wahid secara konsisten menerapkannya dalam kehidupan nyata, meski kadang-kadang langkah-langkah yang dilakukannya banyak mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Secara garis besar, gagasan pendidikan perdamaian Gus Dur diimplementasikan dalam dua ranah utama, yaitu (1) deseminasi wacana; dan (2) praktek atau aktualisasi nyata di tengah masyarakat.

Dalam poin pertama, Gus Dur merupakan pegiat perdamaian yang tak pernah berhenti dalam mewacanakan gagasan dan mengkomunikasikannya secara terbuka, baik melalui tulisan-tulisan di media massa maupun melalui diskusi-diskusi baik formal maupun non-formal. Ini menunjukkan bahwa pemikiran pendidikan perdamaian bagi Gus Dur tak cukup hanya sekedar digagas sendirian tetapi harus dikomunikasikan di ruang public agar mendapatkan respon balik dan pengkayaan gagasan dari individu-individu lain yang memiliki perhatian yang sama.

Pada poin kedua, Gus Dur tak mau hanya berhenti pada tataran wacana yang melangit, tetapi juga mengimplementasikannya dalam ranah kehidupan masyarakat yang bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, bagi Gus Dur, antara konsep dan implementasi ia laksanakan secara beriringan, bahkan kerap dilakukannya secara bersamaan. Hal ini dapat kita lihat dalam sejumlah isu berikut.

Pertama, toleransi. Toleransi sebagai fondasi utama dalam pendidikan perdamaian yang diajarkan dan dipraktekkan Gus Dur tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama atau keyakinan yang berbeda, tetapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain. Dalam sebuah tulisannya berjudul Intelektual di Tengah Eksklusifisme, Wahid memaparkan:

“…Saya membaca, menguasai, menerapkan al-Qur’an, al-Hadis, dan kitab-kitab Kuning tidak dikhususkan bagi orang Islam. Saya bersedia memakai yang mana pun asal benar dan cocok dan sesuai hati nurani. Saya tidak mempedulikan apakah kutipan dari Injil, Bhagawad Gita, kalau bernas kita terima. Dalam masalah bangsa, ayat al-Qur’an kita pakai secara fungsional, bukannya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dikapai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi adalah soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis, melainkan sudah menjadi masalah pemikiran.” (Gus Dur, 2002: 204)

Dalam pidato perayaan Natal pada tanggal 27 Desember 1999 di Jakarta, Wahid juga menyampaikan hal berikut:

“Saya adalah seorang yang menyakini kebenaran agama saya, tapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara dengan orang yang beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesama umat beragama. Sejak kecil itu saya rasakan. Walaupun saya tinggal di lingkungan pesantren, hidup di kalangan keluarga kiai, tak pernah sedikitpun saya merasa berbeda dengan yang lain.” (Rumadi, 2010: 144)

Perbedaan keyakinan, bagi Gus Dur tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia.

Kedua, dialog antaragama. Bagi Gus Dur, penerimaan Islam akan kerjasama itu tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan jika ada dialog antaragama. Dengan kata lain, prinsip pemenuhan kebutuhan berlaku dalam hal ini, seperti kaidah ushul fiqh/ teori legal hokum Islam: “sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula (Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun)”. Dengan demikian kerjasama tidak terlaksana tanpa dialog. Oleh karena itu dialog antaragama juga menjadi kewajiban. (Gus Dur, 2002: 133-134)

Ketiga, kerjasama antar-umat beragama. Ini merupakan lanjutan implementasi dari dialog antaragama. Mengapa demikian? Dialog bagi Gus Dur hanyalah medium untuk mengkomunikasikan ajaran dan gagasan serta dinamika yang ada di setiap orang atau komunitras agama dan kultural yang berbeda. Melalui dialog tersebut diharapkan tercipta kesalingpahaman terhadap kepelbagaian dan perbedaan yang ada di masing-masing orang dan komunitas agama maupun kultur-budaya. Pada ranah kerjasama menjadi realisasi nyata dari dialog itu, sehingga tidak sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang berimplikasi terhadap kemaslahatan umat bersama.

Untuk mencapai kemaslahatan bersama itulah diperlukan pemahaman yang tepat tentang pluralitas (kemajemukan, kebhinekaan) yang ada dalam kehidupan kita. Tentang pluralitas itu, sebagai terdapat dalam al-Qur’an surat al-Hujarat: 13, menurut Wahid, ayat tersebut menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan keterpisahan. Kedua hal itu pula yang kontraproduktif dengan tujuan dari pendidikan perdamaian dalam persepektif Gus Dur.

Melalui pendidikan perdamaian seorang peserta didik bisa diantarkan untuk dapat memandang pluralitas, multikultur dalam berbagai aspek social, ekonomi, politik, dan agama sebagai kekayaan spiritual bangsa yang harus dijaga keberadaannya.

Paling tidak ada enam kerangka orientasi untuk menopang terwujudnya implementasi pendidikan perdamaian, yakni: orientasi kemanusiaan, orientasi kebersamaan, orientasi kesejahteraan, orientasi proporsional, orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas, dan orientasi anti hegemoni dan anti dominasi.

Keenam orientasi tersebut tidak pernah lepas dari kerangka berfikir dan bertindak Gus Dur ketika mengimplementasikan pemikiran social-keagamannya, termasuk dalam hal pendidikan perdamaian. Tentu tidak semua orientasi berjalan beriringan ketika ia menerapkan dalam satu masalah atau kasus yang ia hadapi atau advokasi.

Namun kita dapat melihat implemetasi secara praksis yang telah dijalankan oleh Gus Dur terhadap kasus-kasus baik local maupun internasional. Sebagian dari kasus-kasus tersebut kemudian memantik kontroversi, di antaranya ide agar Indonesia menjalin hubungan dengan Israel, kasus kekerasan etnik dan keagamaan serta kasus yang berkaitan dengan HAM dan upaya-upaya penegakan demokrasi di Indonesia. [ ]

Ahmad Nurcholish, penulis buku “Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur” (Elexmedia, 2015), Deputy Direktur ICRP.

Sumber ilustrasi: https://karitur.blogspot.com/2018/09/68-gambar-ilustrasi-karikatur-gus-dur.html

Ensiklik Paus Fransiskus “Fratteli Tutti” Bagian dari Kerja Kemanusiaan

Melihat dunia sebelum datangnya pandemi Covid-19 sudah memperhatinkan. Perang, bencana alam, kelaparan terjadi berbagai belahan dunia. Kerusakan alam karena ulah manusia memperparah kondisi dunia. Namun, cobaan bagi dunia belum selesai pandemi Covid-19 datang, the world is dying. Dunia sedang sekarat, kacau dari berbagai sisi, kesehatannya, mentalnya, ekonominya, dsb.

Dunia membutuhkan lawatan dari penghuninya dengan segera. Manusia yang melakukan klaim bahwa ia adalah makhluk hidup yang paling sempurna di dunia ini harus segera memberikan lawatan itu, bukan cuma sekedar memberi lawatan tapi juga berbenah diri. Memperhatikan sesama, lebih ramah kepada alam adalah kerja-kerja kemanusiaan yang urgent untuk dilakukan.

Ensiklik ketiga Paus Fransiskus, “Fratteli Tutti” dalam Bahasa Italia yang berarti “Kita semua adalah saudara dan saudari” di bagikan pada tanggal 4 Oktober 2020 di lapangan Santo Petrus di Vatikan. Ensiklik itu mengangkat tema persaudaraan dan solidaritas sosial yang diilhami oleh Santo Fransiskus.

Ensiklik “Fratelli Tutti” menyerukan solidaritas kemanusiaan yang lebih besar untuk mengatasi berbagai masalah global, seperti perubahan iklim atau ketidakadilan yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Ensiklik ini adalah bagian kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin agama ditengah dunia yang sedang sekarat ini.

Menurut Profesor Anna Rowlands ensiklik “Fratteli Tutti” berbicara tentang cinta dan merupakan bentuk perhatian. Ensiklik tersebut dapat mengajak manusia di berbagai belahan dunia untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan sehingga dunia yang sedang sekarat ini kembali sehat, segera pulih, dan tersenyum kembali.

Terbukti bahwa surat Ensiklik  “Fratteli Tutti” memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk membangun rasa persaudaraan dan persahabatan sosial.

Jaringan Lintas Iman Tanggap Bencana Covid 19 (JIC) telah membuktikannya. JIC adalah sebuah komunitas yang di dalamnya tergabung 20 lembaga keagamaan telah mendistribusikan paket sembako kepada 25.000 keluarga di Jakarta dan Jawa Barat, serta mendistribusikan 500.000 masker ke rumah sakit di wilayah Jawa, Sumatera, NTT, dan Papua.

Pendistribusian paket sembako dan masker tersebut adalah bentuk dialog nyata dalam hubungan sosial dan solidaritas untuk kemanusiaan” ungkap Ahmad Nurcholish, koordinator JIC. Hal tersebut sejalan dengan surat Ensiklik  “Fratteli Tutti” Paus Fransiskus.

Biarlah bentuk-bentuk dialog nyata yang serupa dengan hal tersebut menjadi kerja-kerja kemanusiaan yang terus berlanjut dan tiada henti hingga dunia pulih kembali.

Sumber ilustrasi: https://twitter.com/Pontifex/status/1312426524847542273/photo/1

Gus Dur dan Pendidikan Perdamaian

Ahmad Nurcholish

Mencermati pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memang menarik sekaligus menyulitkan. Menarik karena gagasan-gagasannya sangat sederhana, tetapi dinilai banyak kalangan mampu memberikan wawasan tersediri dalam menganalisis persoalan, baik di Indonesia maupun di ranah internasional. Menyulitkan karena pemikirannya terkadang keluar dari kultur lingkungan yang membesarkannya, yakni NU dan pesantren.

Namun  demikian, secara umum ide-ide Gus Dur telah menjadi wacana public yang terus menggulir dan dipahami serta ditafsir oleh sejumlah kalangan sesuai latar belakang disiplin intelektual mereka. Kai ini, saya tertarik untuk mengulas Gus Dur dan gagasan pendidikan perdamaiannya.

Indonesia merupakan Negara dan bangsa yang majemuk (plural, bhineka). Kondisi tersebut menuntut sikap toleran yang tinggi dari setiap warga Negara. Sikap toleransi tersebut harus dapat diwujudkan oleh semua anggota dan lapisan masyarakat sehingga terbentuk sebuah tatanan masyarakat yang kompak, bersatu dalam keragaman sehingga kaya akan gagasan-gagasan baru.  Toleransi inilah yang menjadi dasar utama bagi terwujudnya perdamaian dalam sebuah masyarakat, bangsa dan Negara.

Toleransi yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Gus Dur tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tetapi juga disertai adanya kesediaan menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain. Dalam sebuah tulisannya berjudul Intelektual di Tengah Eksklusifisme, Wahid memaparkan:

“…Saya membaca, menguasai, menerapkan al-Qur’an, al-Hadits, dan kitab-kitab Kuning tidak dikhususkan bagi orang Islam. Saya bersedia memakai yang mana pun asal benar dan cocok sesuai hati nurani. Saya tidak memedulikan apakah kutipan dari Injil, Bhagawad Gita, kalau bernas kita terima. Dalam masalah bangsa, ayat al-Qur’an kita pakai secara fungsional, bukannya untuk diyakini secar teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi adalah soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis, melainkan sudah menjadi masalah pemikiran.” (Gus Dur, 2010: 2014)

Wahid tidak hanya dapat menerima kebenaran yang berasal dari ajaran agama lain, tetapi juga menganggap penganutnya sebagai saudara. Persaudaraan sesame manusia meski berbeda agama inilah yang menjadi salah satu pilar perdamaian. Dalam pidato perayaan Natal pada tanggal 27 Desember 1999 di Balai Sidang Senayan Jakarta, misalnya, Gus Dur menuturkan:

“Saya adalah seorang yang menyakini kebenaran agama saya, tapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara dengan orang yang beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesame umat beragama. Sejak kecil itu saya rasakan. Walaupun saya tinggal di lingkungan pesantren, hidup di kalangan keluarga kiai, tak pernah sedikitpun saya merasa berbeda dengan yang lain.” (Rumadi, 2002: 144)

Pernyataan Gus Dur tersebut menandaskan bahwa dirinya tak pernah merasakan berbeda dengan penganut agama lain. Bagi Wahid, perbedaan keyakinan seyogyanya tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antar-agama.

Dengan ungkapan lain, prinsip pemenuhan klebutuhan berlaku dalam hal ini, seperti adagium ushul fiqh (teori legal hukum Islam): “Sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula (Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun)”. Kerjasama tidak akan terlaksana tanpa didahului dengan adanya dialog. Oleh karena itu dialog antar agama juga menjadi kewajiban. (Gus Dur, 2002: 133-134)

Dalam hal kemajemukan, kebhinekaan atau pluralitas, aebagai tercantum dalam QS. Al-Hujarat [49]: 13, menurut Wahid, ayat tersebut menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah hal yang diakui dalam Islam. Sebaliknya, yang dilarang adalah adanya perpecahan dan keterpisahan yang dibarengi sikap permusuhan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa definisi sekaligus konsepsi pendidikan perdamaian menurut Gus Dur adalah adanya toleransi yang ditandai dengan penerimaan atas keberadaan orang atau peganut agama lain yang berbeda dibarengi dengan sikap menghormati dan menghargai sebagai sesama manusia. Konsep inilah yang dapat direalisasikan dan diaplikasikan dalam pembelajaran baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal agar peserta didik saling toleransi, menghargai dan menghormati antar umat beragama sehingga terwujud perdamaian.

Jika ditelusuri secara mendalam, konsep pendidikan perdamaian Gus Dur yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang humanis adalah pengaruh para kiai yang mendidik dan membimbingnya sejak ia remaja hingga dewasa. Ia meneladani kisah tentang Kiai Fatah dari Tambak Beras, KH. Ali Ma’sum dari Krapyak dan Kiai Chudhori dari Tegalrejo telah membuat pribadi Gus Dur menjadi orang yang sangat peka pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Seseorang dapat menjunjung perdamaian karena memiliki sikap humanitarian, kecintaan kepada manusia yang membuatnya memunyai sikap menghormati kepada yang lain yang berbeda.

Dari lacakan epistimologis, Gus Dur bukanlah seorang yang eksistensialis, melainkan seorang yang beragama dan percaya pada konsep wahyu, tetapi ia gabungkan dengan pemikiran modern. Ia menyakini adanya Tuhan Allah Sang Pencipta semesta, menyakini adanya wahyu dan kitab suci, tetapi juga menyakini adanya pengetahuan obyektif yang lahir dari beragam disiplin ilmu pengetahuan. Kebebasan, toleransi, serta persamaan antar manusia menjadi kata kunci bagi bangunan pemikiran pendidikan perdamaian dalam persepektif Gus Dur.

Toleransi yang menjadi basis utama pendidikan perdamaian Gus Dur tidak lahir dengan mudah begitu saja. Ia terbentuk oleh ekspedisi intelektualnya yang panjang. Wahid tumbuh di lingkungan pesantrenm tradisional Tebuireng Jombang, Krapyak Yogyakarta, dan Tegalrejo Magelang. Dari ketiga pesantren tersebut, Gus Dur menimba disiplin keilmuan Islam tradisional seperti fiqih, tafsir al-Qur’an, hadits, tasawuf, dan sebagainya. Dalam pendidikan pesantren Nahdlatul Ulama (NU) pada umumnya, toleransi merupakan ajaran yang kerap disuguhkan oleh para kiai sehingga tertanam di hati para santri sebagai peserta didik. (Irwan Masduqi, 2011: 135)

Wahid menemukan prinsip toleransi yang diserap dari hadits Nabi bahwa pencari kebenaran hukum akan mendapatkan dua pahala jika benar dan mendapatkan satu pahala jika salah (man ijtahada fa asaaba fa lahu ajrani fa man ijtahada fa akhta’a fa lahu ajrun wahidan). Pencari kebenaran diberika reward oleh Tuhan meskipun dia salah. Oleh karena itu, semua pendapat atau pemahaman keagamaan harus dihargai dan tidak boleh diberangus, apalagi dinilai sesat dan menyesatkan.

Pendidikan pesantren mengajarkan kepada Gus Dur jargon toleransi Al-Syaf’i: “Pendapat kami benar tetapi mungkin salah, sedangkan pendapat kalian salah tetapi mungkin benar.” (ra’yuna sawabun yahtamilu al-khata’ wa ra’yu ghayrina khata’un yahtamilu al-sawab). Ungkapan Imam Syafi’I ini menandaskan bahwa kebenaran pemikiran manusia tidaklah absolut, karena itu tidak boleh merasa benar sendiri sembari menyesatkan pendapat orang lain. Gus Dur sangat tidak suka dengan sikap dogmatis dan fanatic yang – meminjam istilahnya – sering “main mutlak-mutlakan”.

Nampaknya Gus Dur belajar banyak dari Al-Syafi’i tentang prinsip toleransi yang terbangun dari kerendahan hati yang di dalamnya terdapat pengakuan kemungkinan salah pada diri sendiri.

Selain disiplin fiqih, sufisme juga menempati posisi sentral yang mengajarkan budaya toleransi di lingkungan pesantren. Nuansa sufistik yang kental di pesantren juga memengaruhi pandangan pluralistic dan toleran Wahid. Sufisme mengajarkan toleransi, moderatisme, koeksistensi, dan nilai-nilai humanistic lainnya. Hal ini karena pandangan metafisik dalam sufieme mengimplikasikan bahwa terdapat kesatuan di antara semua hal yang eksis.

Sedangkan perbedaan, kebhinekaan, dan pertentangan antara kelompok manusia dan semua hal yang eksis hanyalah ilusi. Jika keragaman hanyalah ilusi, maka perbedaan di antara manusia, adat sistiadat, dan budaya juga bersifat superfisial. Oleh sebab itu, sufisme mengajarkan sikap rendah hati dan menghormati perbedaan.  (Masduqi: 135-136). Penghormatan terhadap perbedaan inilah yang menjadi basis kedua dalam pendidikan perdamaian ala Gus Dur.

Sikap-sikap toleran dan pluralis Gus Dur berakar dari penghayatan terhadap teks-teks inklusif al-Qur’an, Allah berfirman bahwa “Tidak ada paksaan dalam agama.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256). “Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun [109]: 6). “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.” (QS. Hud [11]: 119). Ayat-ayat toleransi ini kerap dikutip oleh Gus Dur dalam esai-esai dan ceramah-ceramahnya.

Dalam hal pendidikan perdamaian itu sendiri ayat paling fundamental yang kerap dikutip oleh Gus Dur adalah QS. Al-Hujarat [49]: 13 yang juga menjadi spirit multikulturalisme dalam al-Qur’an. Entah sudah berapa kali Gus Dur mengulang-ulang ayat ini dalam berbagai ceramahnya. Ia begitu menghayati ayat ini secara mendalam dan semakin yakin bahwa kebhinekaan suku dan bangsa bukan untuk saling berperang, melainkan untuk saling mengenal dalam dialog antarbudaya dan peradaban.

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Gus Dur sebagai prinsip Bhineka Tunggal Ika. Prinsip ini pulalah yang menjadi basis ketiga bagi pendidikan perdamaian KH. Abdurrahman Wahid. [ ]

Ahmad Nurcholish, penulis buku “Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur” (Elexmedia, 2015), Deputy Direktur ICRP

Pernyataan Sikap Keluarga Besar dan Mitra ICRP Atas Penetapan UU CIPTAKER

PERNYATAAN SIKAP KELUARGA BESAR DAN MITRA ICRP
ATAS PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menuai beragam reaksi dari masyarakat. Demonstrasi yang terjadi masif di negeri ini menunjukkan ada persoalan yang harus direspons secara bijak oleh pemerintah agar tidak berkepanjangan dan semakin menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Kami menyadari serta mengapresiasi niat baik pemerintah melalui UU Ciptaker agar negara kita tercinta ini memiliki iklim investasi yang kondusif dan segera melewati masa resesi ekonomi. Namun, proses pembahasan RUU Ciptaker yang memiliki cakupan luas dan menyangkut harkat hidup orang banyak ini terkesan terburu-buru di tengah konsentrasi kita bersama untuk selamat dari ancaman Covid-19. Demikian pula kondisi dan harapan masyarakat agar UU yang kompleks ini ditunda pengesahannya seakan tidak diindahkan. Gelombang demonstrasi dan kritik dari berbagai penjuru tanah air perlu dilihat dalam konteks akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas abainya pemerintah terhadap suara serta harapan tersebut.

Sebagai anak-anak bangsa, kami memandang penting bagi pemerintah untuk mengedepankan aspirasi publik atau partisipasi masyarakat luas dalam membahas berbagai produk legislasi. Pendekatan yang humanis di tengah perjuangan kita menghadapi masa darurat keselamatan jiwa ini sangatlah dibutuhkan ketimbang pemenuhan prosedur-prosedur administratif maupun mekanisme yang ada di
pemerintah.

Pada sisi lain, kami juga memandang bahwa demokrasi memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menyampaikan hak berpendapatnya secara bebas, namun tentu tidak dengan anarkis dan merugikan anak-anak bangsa lainnya. Tindakan represif, kekerasan dan anarkis dari pihak manapun tentu tidak akan menghasilkan hal yang positif, melainkan sebaliknya.

Selain aksi demonstrasi, petisi dan/atau kritik yang bisa disampaikan, kita juga memiliki jalur hukum untuk melakukan Judicial Review dengan membawa UU yang dipandang bermasalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, kami berharap sekaligus mengundang seluruh warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa dan duduk bersama mengupayakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara yang bermartabat. Pada saat yang sama pemerintah juga diminta agar semakin membuka hati dan ruang untuk berdialog dengan masyarakat.

Terhadap situasi bangsa pasca penetapan UU Ciptaker, dari hati nurani kami menyampaikan beberapa pokok yang menjadi sikap keluarga besar dan mitra ICRP.

  1. Kami memahami sikap penolakan dari banyak pihak terhadap UU Ciptaker. Meskipun demikian, kita semua juga harus waspada terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat menunggangi situasi ini demi kepentingan jangka pendek mereka. Jangan biarkan para “penumpang gelap” demokrasi menyalahgunakan kondisi ini untuk kepentingan yang justru antidemokrasi dan kesatuan bangsa.
  2. Unjuk rasa atau demonstrasi sah dilakukan di negera demokrasi ini, namun tetap harus disesali pelaksanaan demonstrasi yang mengeksploitasi anak-anak berusia sekolah. Kita perlu mengecam setiap demonstrasi yang dilakukan secara anarkis, semua demonstrasi yang direkayasa demi kepentingan segelintir orang. Demikian pula kita mengecam sikap kepolisian yang represif dalam menangani aksi unjuk rasa masyarakat di beberapa tempat. Pembiaran atas benturan dan kekerasan telah membuktikan bahwa lingkaran kekerasan dapat terus berulang dan menimbulkan korban yang sia-sia dari masyarakat maupun kepolisian.
  3. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara patut mengedepankan empati terhadap masyarakat serta upaya persuasif dalam rangka meredam aksi penolakan yang dapat menyebabkan krisis yang lebih buruk. Kami menghargai respons Presiden terhadap situasi bangsa pasca penetapan UU Ciptaker–melalui media, pada Jumat, 9 Oktober 2020. Sebagai tindak lanjutnya, kami sangat mengharapkan kebesaran hati Presiden untuk membuka ruang-ruang dialog solutif dan komunikasi lebih luas dengan pihak-pihak terkait. Untuk maksud tersebut, diharapkan pula pemberlakuan UU Ciptaker ini dapat ditunda oleh Presiden dengan mekanisme yang berlaku–sampai terlaksananya proses dialog dimaksud dan situasi menjadi lebih kondusif
  4. DPR RI dan seluruh Pemangku Kebijakan hendaknya lebih membuka diri, melakukan refleksi dan introspeksi terhadap berbagai kebijakan diskriminatif dan eksploitatif. Sikap mendengar dan kerendahan hati sangat dibutuhkan dalam setiap proses pembuatan peraturan atau kebijakan yang berlaku untuk seluruh rakyat. Kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia harus selalu menjadi prioritas utama para wakil rakyat yang dipercaya untuk memimpin negara ini. Dalam hal rencana sinkronisasi UU Ciptaker terhadap berbagai masukan, perubahan serta peraturan lainnya, sepatutnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan transparansi agar dapat diterima oleh rakyat secara luas.
  5. Dengan semakin meningkatnya angka penderita Covid-19, kami memandang semestinya pemerintah lebih fokus dan mendorong percepatan penanggulangan masalah pandemi yang belum menunjukkan penurunan signifikan.
  6. Kami mengajak seluruh tokoh agama dan masyarakat untuk tidak terjebak pada gerakan yang ekstrem ke kanan ataupun ke kiri. Sebagai anak-anak bangsa yang dikaruniai kepemimpinan dan kemampuan untuk memengaruhi banyak umat dan masyarakat, hendaknya para tokoh dapat mengedepankan sikap kritis-prinsipil dan moderasi demi terwujudnya keutuhan, kedamaian dan kesejahteraan bangsa.

Demikian penyampaian kami sebagai anak-anak bangsa. Semoga bangsa kita terhindar dari segala musibah, dan mimpi-mimpi kita untuk perubahan yang lebih baik ke depan bagi pemerintah, rakyat, dan seluruh sumber daya Indonesia dapat terwujud.

Jakarta, 10 Oktober 2020

Keluarga Besar dan Mitra ICRP

Prof. Musdah Mulia
Ulil Abshar Abdalla
Pdt. Gomar Gultom
Prof. Philip K. Wijaya
Mgr. Yohanes Harun Yuwono
Budi Santoso Tanuwibowo
Johannes Hariyanto, SJ
H. Denny Sanusi
Pdt. Jimmy Sormin
Astono Chandra Dana
Endang Retno Lastani
dr. Rahmi Alfiah Nur Alam
Naen Soeryono, SH. MH.
Engkus Ruswana
Pdt. Frenki Tampubolon
Ust. Ahmad Nurcholish

Narahubung:
Pdt. Jimmy Sormin (085228385610)
Pdt. Frenki Tampubolon (0811138816)

 

Unduh file PDF:

https://tinyurl.com/pernyataansikapICRP