Meneropong Indonesia Dari Gereja

Malang – Kegiatan traveling perdamaian dengan menggunakan kereta api yang kini memasuki gelaran ke 6 memilih kota dingin Malang sebagai destinasinya. Puluhan peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia diajak untuk mengunjungi tempat-tempat ibadah agama dan kepercayaan yang ada di Malang. Tujuannya adalah untuk mengenalkan dan membuka dialog dengan umat dari agama yang berbeda-beda.

Dikatakan oleh Khoirul Anam, salah satu panitia program, Peace Train  dimaksudkan sebagai wadah yang menyediakan ruang-ruang pertemuan antara orang-orang dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda-beda.

“Dengan berjumpa langsung, para peserta tak hanya dapat mempelajari, tetapi juga mengalami makna toleransi,” jelanya.

Dua destinasi pertama yang dikunjungi peserta Peace Train  6 adalah Gereja Katolik Paroki St. Albertus de Trapani dan GKJW Jemaat Sukun. Di dua gereja ini, para peserta belajar tentang kekristenan langsung dari jemaatnya. Yakni mereka yang mengimani dan mengalami iman kekristenan.

Menggali informasi agama melalui perjumpaan langsung dengan penganutnya memiliki nilai otentisias yang tinggi. Sehingga informasi yang didapat akan jauh dari sentiment dan stigma negatif.

Berkunjung ke Gereja rupanya juga menjadi pengalaman yang begitu mengesankan bagi peserta. Banyak dari peserta yang mengaku belum pernah berkunjung ke gereja sebelumnya. Karenanya, kesempatan ini mereka gunakan untuk benar-benar menggali informasi seputar gereja dan kekristenan langsung dari penganutnya.

Dari dalam gereja, peserta diajak untuk meneropong rupa Indonesia yang menawan lantaran beragam. Gereja, sebagaimana banyak rumah ibadah lainnya, menyajikan cuilan-cuilan Indonesia dalam berbagai rupa karya dan kesenian. Hal ini membei pesan kuat bahwa di atas segala perbedaan agama yang ada, kita semua adalah Indonesia.

Peace Train  6 di Malang difasilitasi oleh berbagai jaringan yang dimiliki tim Peace Train  Indonesia, salah satunya adalah jaringan Gusdurian di Malang.

Kini, usai mengunjungi dua gereja, para peserta diajak untuk berkunjung ke Pondok Pesantren al Hidayah di Malang.

Pendeta Sinung: Kami Tak Ingin Membuat Anda Menjadi Kristen

Malang – Di hadapan puluhan peserta Peace Train 6, Pendeta Sinung Mawanto dari Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jemaat Sukun Malang menegaskan bahwa ia dan jamaatnya tak pernah melakukan kristenisasi sebagaimana dicurigai oleh banyak pihak. Hal ini ia sampaikan saat menjamu rombongan Peace Train  6 yang berkunjung ke gerejanya.

Pendeta Sinung menjelaskan bahwa gerejanya dan masyarakat sekitar memiliki jalinan kerjasama dan keakraban yang sangat kuat di tengah perbedaan agama yang ada. Hal ini tampak dari kebiasaan masyarakat dan jemaat Gereja yang selalu bahu-membahu dalam setiap kegiatan sosial maupun acara-acara yang berlangsung di wilayahnya.

Warga desa misalnya, terbiasa menggunakan kursi dan peralatan gereja untuk hajatan atau perayaan hari besar warga. Meski berlatar belakangan agama yang berbeda, keakraban dan kekompakan masyarakat dan jemaat gereja di wilayah ini telah menjadi kekuatan yang terbangun sejak lama dan semakin kuat di tiap harinya.

Tentang ini, pendeta Sinung menyebut bahwa semangat utama yang dibawa oleh gerejanya adalah berkarya atas dasar kemanusiaan. Soal kecurigaan kristenisasi, ia menampiknya dengan menyebut bahwa pihaknya tak pernah berniat membuat orang menjadi penganut agama Kristen.

“Kami tak ingin membuat anda menjadi Kristen, kami hanya merasa perlu berkontribusi kepada masyarakat sebagai wujud dari berkat yang kami terima,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mbah Mardi. Sesepuh di gereja tersebut menyatakan bahwa kita semua sama, karenanya tak patut bagi kita untuk merasa paling benar sambil menyalahkan yang lain. “Lha wong kulit kita saja sama hitamnya,” ungkapnya.

GKJW Jemaat Sukun menjadi destinasi kedua yang disambangi oleh puluhan peserta Peace Train  6. Sebelumnya, para peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ini mengunjungi Gereja Katolik St. Albertus de Trapani di Kota Malang. Di sana, peserta Peace Train  6 disambut oleh Frater Brian dan sejumlah orang muda Katolik yang memberi penjelasan seputar keimanan Katolik dan isu-isu terkini.

Salah satunya soal respon umat Katolik pasca serangan terorisme di Surabaya. “Tentu kami sempat khawatir dan takut hal itu (serangan, Red) terjadi di gereja kami, namun kami menanggap anda semua saudara kami. Kami yakin anda tidak akan menyakiti kami, saudara sendiri,” ungkap salah satu pengurus gereja.

Selain dua gereja di atas, di hari pertama ini rombongan Peace Train  6 dijadwalkan juga untuk mengunjungi pesantren Al Hidayah dan Vihara Dhammadipa Arama. Setiap peserta diwajibkan untuk membuat tulisan, vlog dan refleksi di setiap kunjungan untuk kemudian disebar di medsos masing-masing sebagai bagian dari masifikasi pesan-pesan toleransi dan perdamaian.

Siaran Pers Peace Train 6

Meningkatnya sentimen negatif dan kecenderungan untuk menolak atau bahkan memusuhi perbedaan yang terjadi belakangan ini tentu tak bisa terus dibiarkan. Kecurigaan yang tak segera diluruskan adalah benih untuk permusuhan dan kebencian yang bermuara pada kehancuran.

Dalam konteks Indonesia, sejarah telah tegas membuktikan bahwa bangsa ini besar bukan karena kekakuannya dalam menolak perbedaan, tetapi penghargaan dan dukungan penuh terhadap fakta bahwa kita berbeda-beda.  Bhinneka Tunggal Ika tak seharusnya dibiarkan hanya menjadi semangat tanpa upaya nyata untuk mewujudkannya.

Tergerak oleh semangat tersebut, ditambah dengan kesuksesan rentetan penyelenggaran Peace Train sebelumnya, tim Peace Train Indonesia kembali menggelar kegiatan serupa yang kali ini memasuki angkatan ke-6.

Tim yang terdiri dari gabungan aktivis Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Forum Bhinneka Nusantra, Sekolah Damai Indonesia, Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK), Demokrasi.id dan Narasi Damai Nusantara ini memilih Malang sebagai destinasi untuk mengajak para peserta Peace Train mempelajari dan mengalami keberagaman.

Nurhabibie, salah satu penyelenggara Peace Train 6 menyebut Malang dipilih lantaran keberagaman yang ada di masyarakatnya.

“Usai serangan terorisme di Surabaya, publik sempat khawatir dengan kondisi Jawa Timur. Padahal serangan tersebut tak mempengaruhi toleransi masyarakat. Malang menjadi salah satu bukti nyatanya,” jelasnya.

Tujuan utama dari penyelenggaraan Peace Train 6, sebagaimana dijelaskan oleh Pdt. Franky Tampubolon, adalah untuk melakukan kaderisasi anak-anak muda untuk menjadi juru damai.

“Anak-anak muda yang terlibat dalam Peace Train kali ini adalah anak-anak yang telah kami pilih dan kami siapkan untuk menjadi juru damai di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Meski begitu, Pdt. Franky mengatakan bahwa kegiatan ini dikemas dalam bentuk kegiatan yang fun dan bernuansa traveling. Hal ini dimaksudkan untuk memberi nuansa santai dan menyenangkan kepada para peserta saat mereka mempelajari dan mengalami toleransi.

Sesuai dengan namanya, Peace Train adalah kegiatan jalan-jalan damai dengan menggunakan moda transportasi kereta. Dalam setiap gelarannya, tim Peace Train Indonesia selalu melibatkan anak-anak muda dari berbagai latar belakang agama dan suku yang berbeda, termasuk dari kelompok penghayat kepercayaan.

Dikatakan oleh Anick HT, salah satu penggagas Peace Train, kelompok minoritas perlu terus dilibatkan, baik sebagai peserta maupun destinasi kunjungan. “Kita perlu menunjukkan bahwa di negeri ini ada banyak ragam kepercayaan; tak hanya terbatas pada agama-agama yang dianggap resmi yang umum dikenal,” tegasnya.

Peace Train, lanjutnya, juga dimaksudkan sebagai wadah untuk berbagai perjumpaan. “Kami mendengar ada banyak keinginan dari masyarakat untuk melakukan perjumpaan dengan orang-orang lain yang berbeda dari mereka. Tujuannya tentu untuk saling mengenal dan belajar, Peace Train adalah wadah dan jembatan untuk memfasilitasi perjumpaan-perjumpaan itu,” jelasnya lagi.

Melalui perjumpaan langsung, beragam prejudice dan stigma dapat segera dihilangkan. Bahkan untuk orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam konflik kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban, perjumpaan kerap menjadi jalan keluar mereka untuk lepas dari dendam dan kebencian yang teramat dalam (Zainal Abidin Bagir, Dalam Keluar Dari Ekstremisme, PUSAD Paramadina, 2018).

Peace Train juga dimaksudkan sebagai cara kemas baru untuk menumbuhkan jiwa toleran kepada generasi muda. Mengenalkan keberagaman dengan program traveling terbukti mampu memikat minat anak-anak muda untuk bergabung dan merasakan langsung indahnya perbedaan.

Selama berada di Malang, tim Peace Train akan mengunjungi beberapa tempat ibadah dan komunitas agama dan kepercayaan, beberapa di antaranya adalah Vihara Dhammadipa Arama, Gereja Katolik Paroki St. Albertus de Trapani, GKJW Jemaat Sukun, Ponpes Al Hidayah, Pura Luhur Giri Arjuno, Klenteng Kwan Im Tong dan Sanggar Busana Sapta Darma Batu.

 

Narahubung

Khoirul Anam

(0856 9240 5768)

Laporan Kegiatan Seminar Nasional Penguatan Kelembagaan Demokrasi

 

Foto bersama sebelum mulai seminar

 

Seminar nasional ini diadakan sebagai salah satu bentuk kepedulian AIPI, khususnya dalam Komisi Kebudayaan. AIPI merasa perlu mengangkat tema tentang demokrasi di Indonesia mengingat akhir-akhir ini perkembangan demokrasi mengalami defisit dan ruang demokrasi dicemari oleh sejumlah aksi intoleran dan tindak kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti  hate speech, hoaks dan bahkan aksi teror di berbagai tempat.

Prof. Dr. Amin Abdullah mewakili Ketua AIPI membuka seminar

 

Sejumlah faktor ditengarai sebagai penyebab kemunduran demokrasi. Di antaranya, ketidakhadiran negara dan lemahnya penegakan hukum sehingga terjadi korupsi, penyalahgunaan wewenang, impunitas serta berbagai bentuk kekerasan dan kriminalitas yang berujung pada ketimpangan sosial yang begitu kasat mata. Faktor lain, buruknya kinerja ekonomi dan pelayanan publik sehingga melahirkan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. Faktor lain lagi yang juga tidak kurang pentingnya adalah konflik dan ketegangan etnik dan relijius; sistem akuntabilitas dan institusi politik yang lemah dan tidak efektif.

 

Tentu penyelenggaraan demokrasi bukan semata untuk demokrasi, tetapi demokrasi untuk good life. Demokrasi harus berujung pada kesejahteraan, kemashlahatan dan kedamaian seluruh anggota masyarakat, tanpa kecuali. Apa yang menjadi cita-cita Indonesia seperti tertera pada Pembukaan UUD 1945 harus dicapai dengan jalan demokrasi yang bukan sekedar masalah kebebasan dan prosedur, melainkan substansial.

Rektor UKSW, Dr. Neil Samuel Rupidara memberikan sambutan

 

Tujuan kegiatan seminar adalah: 1) Menggali masalah-masalah krusial yang dihadapi negara dalam upaya pengembangan demokrasi substansial berdasarkan etika demokrasi dan nilai-nilai keadaban; 2) Memetakan hambatan dan peluang dalam penegakan demokrasi, terutama di aras lokal di Indonesia; 3) Merumuskan rekomendasi konkret dan operasional bagi upaya penguatan kultur demokrasi dengan menekankan pada nilai-nilai keadaban berdasarkan Pancasila, Konstitusi dan prinsip HAM. Sebagai sebuah institusi yang bersipat nonstruktural, AIPI berkewajiban menyampaikan masukan pemikiran kepada pemerintah terkait pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya pengembangan demokrasi di Indonesia. Dalam setiap kegiatan AIPI selalu mengajak perguruan tinggi, dan kali ini AIPI menggandeng UKSW, Salatiga.

 

Seminar dibuka Ketua AIPI yang diwakili Ketua Komisi Kebudayaan, Prof. Dr. Amin Abdullah. Lalu diikuti sambutan Rektor UKSW, Dr. Neil Samuel Rupidara. Para pembicara terdiri dari Dr. Saiful Mujani dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof. Dr. Syarif Hidayat dari LIPI, Prof. Dr. Tonny Pariela dari Universitas Pattimura, Ambon, Dr. Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina, Jakarta dan Dr. Pamerdi Giri Wiloso, dari UKSW, Salatiga. Dilengkapi dengan dua moderator: Prof. Dr. Musdah Mulia dari AIPI dan Dr. Ishak Lattu dari UKSW.

Musdah Mulia selaku moderator seminar memberikan pengantar diskusi

 

Seminar dibuka oleh Ketua AIPI yang diwakili oleh Ketua Komisi Kebudayaan, Prof. Dr. Amin Abdullah. Sambutan oleh Rektor UKSW, Dr. Neil Samuel Rupidara. Para pembicara terdiri dari Dr. Saiful Mujani dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof. Dr. Syarif Hidayat dari LIPI, Prof. Dr. Tonny Pariela dari Universitas Pattimura, Ambon, Dr. Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina, Jakarta dan Dr. Pamerdi Giri Wiloso, UKSW, Salatiga. Dilengkapi dengan dua moderator: Prof. Dr. Musdah Mulia dari AIPI dan Dr. Ishak Lattu dari UKSW.

 

Seminar menyimpulkan antara lain, pertumbuhan demokrasi Indonesia akhir-akhir ini (sejak 2006) cenderung menurun, bahkan dalam banyak aspek mengalami defisit demokrasi. Istilah lain yang muncul dalam seminar adalah demokrasi transaksional, demokrasi simbolik atau demokrasi prosedural karena hanya mementingkan aspek-aspek yang bersipat prosedural, seperti terlaksananya proses Pemilu dan Pilkada. Kondisi yang memprihatinkan ini jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam bentuk demokrasi ilusif, hanya seolah-olah demokrasi.

Bertukar cendera mata AIPI dan UKSW

Salah satu indikator menurunnya demokrasi di Indonesia adalah menguatnya intoleransi. Fatalnya, intoleransi terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat yang tidak terpelajar, melainkan juga di kalangan profesional dan berpendidikan tinggi. Lebih fatal lagi, bahwa secara konstitusional, pendidikan kita yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila justru mengandung nilai-nilai intoleran, antara lain intoleran terhadap ideologi komunis.

 

Bagaimana pun demokrasi tetap harus menyediakan ruang bagi individu atau kelompok atau organisasi yang mempromosikan pandangan eksklusif atau bahkan anti demokrasi. Artinya, meski membawa ancaman laten terhadap demokrasi, namun prinsip demokrasi tidak memperbolehkan  adanya perlakuan semena-mena terhadap kelompok berbeda. Karena itu, tantangan besarnya adalah bagaimana masyarakat tetap bersikap demokratis menghadapi kelompok-kelompok yang mengusung agenda ekslusif atau anti-demokrasi.

Pemberian sertifikat kepada narasumber dan moderator

 

Di samping itu, pertumbuhan demokrasi juga tidak sinkron dengan pertumbuhan good governance. Kondisi tersebut terlihat dari maraknya korupsi, masih tingginya angka kemiskinan dan masih lebarnya kesenjangan sosial di masyarakat. Selain itu, tingginya partisipasi publik bukan jaminan dari membaiknya kualitas demokrasi.

 

Masalah lain adalah agenda reformasi lebih banyak diarahkan untuk reformasi kelembagaan, misalnya dengan amandemen UUD, perbaikan prosedur penyelenggaraan Pilpres, Pilkada dan seterusnya. Hal yang diprioritaskan hanyalah institusi, bukan esensi lembaga. Dengan ungkapan lain, arah demokrasi lebih mengedepankan perbaikan state institusional, bukan state capasity. Tidak heran jika yang ditonjolkan hanyalah pencitraan bukan kualitas dan kapasitas institusi demokrasi. Demokrasi baru sebatas menghasilkan vote belum mampu mengubah vote menjadi voice yang bermakna bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

 

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2006 juga mengkonfirmasi potrem buram demokrasi tersebut. IDI, antara lain melaporkan aspek civil liberties cenderung membaik, namun aspek kelembagaan politik mengalami stagnasi, belum terlihat sinyal pertumbuhan yang memuaskan. Kondisi ini diperparah pula oleh buruknya representasi lembaga demokrasi, seperti lembaga birokrasi, legislatif, peradilan, dan yang paling memprihatinkan adalah partai politik. Institusi ini cenderung oligarki dan tidak banyak memproduksi kader-kader handal karena minimnya proses kaderisasi. Institusi politik memburuk umumnya disebabkan oleh kinerja partai politik yang belum transparan dan masih sentralistik. Disarankan agar terhadap partai politik juga dilakukan proses desentralisasi dan akreditasi seperti halnya institusi lain.

Seminar dimeriahkan dengan tarian Papua dan persembahan band mahasiswa UKSW

 

Potret buram demokrasi juga diafirmasi oleh buruknya praktek demokrasi di aras lokal. Hal ini dinarasikan dengan baik oleh kedua narasumber, masing-masing mewakili bagian Timur, yakni Maluku dan bagian Barat, yakni Jawa. Menurut mereka praktek demokrasi di aras lokal masih diwarnai oleh proses-proses transaksional. Masyarakat sipil memang tumbuh, tetapi tidak disertai dengan tumbuhnya nilai-nilai keadaban (virtual values), kepatuhan pada hukum, ketertiban sosial dan keberadaban masyarakat. Kebebasan sipil yang dijamin konstitusi kurang bermakna bagi kelompok-kelompok minoritas yang rentan.

 

Peserta terdiri dari tokoh masyarakat, aktivis, pengurus parpol, dosen dan mahasiswa

Selain itu, demokrasi pun belum mampu mengelola kemajemukan dalam masyarakat sosial yang sangat heterogen. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya implementasi nilai-nilai demokrasi, dan yang paling esensial adalah nilai-nilai kesetaraan. Penerapan demokrasi tanpa implementasi nilai-nilai kesetaraan melahirkan segregasi dalam masyarakat. Intinya, demokrasi belum mampu menjamin penguatan identitas kebangsaan atau keindonesiaan. Terlihat jelas bahwa transformasi masyarakat plural yang tidak tuntas berdampak pada pembentukan konstelasi demokrasi di aras lokal.

 

Sesi 1 menampilkan 4 narasumber sekaligus. Meski lama, seluruh peserta tetap semangat

 

Buruknya praktek demokrasi di aras lokal antara lain juga disebabkan oleh perilaku elit yang cenderung pragmatis dan oportunis. Apakah hal ini bermakna bahwa yang bermasalah adalah para elit? Masih perlu pengkajian lebih dalam. Jika masalah demokrasi hanya terletak di tingkat elit sebetulnya tidak terlalu sulit memperbaikinya. Namun, jika masalah tersebut berada di tingkat masyarakat luas, maka tiada lain yang dibutuhkan adalah reformasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Masyarakat kita perlu pendidikan politik yang sitemik dan pendidikan kewarganegaraan yang dikemas secara holistik mulai dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi.

Kerjasama AIPI dan UKSW semoga terus berlanjut

 

Akhirnya, disepakati bahwa akar dari semua permasalahan terkait menurunnya kualitas demokrasi adalah lemahnya kultur demokrasi. Demokrasi yang dikembangkan nyaris tanpa nilai-nilai esensial yang merupakan jiwa demokrasi itu sendiri. Nilai-nilai demokrasi dimaksud tiada lain adalah nilai-nilai uiniversal kemanusiaan, dan yang paling esensial adalah nilai kesetaraan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Bicara tentang kultur, berarti bicara tentang penanaman nilai-nilai. Bicara tentang penanaman nilai, berarti bicara tentang pentingnya pendidikan.

 

Dalam konteks ini kita masih punya harapan dan optimisme. Untuk itu, direkomendasikan kepada AIPI untuk menggagas seminar berikut dengan tema pokok: pentingnya pendidikan. Yang dimaksud adalah pendidikan nilai-nilai demokrasi agar ke depan, demokrasi Indonesia bukan hanya bertumbuh pada aspek prosedural melainkan juga menukik pada aspek substansial. Hanya dengan demokrasi substantif, kita mampu mewujudkan masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.

Pelanggaran Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan 2017; FPI, Perluasan Wilayah, dan Pilkada

Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang baru saja diluncurkan oleh Wahid Foundation juga memunculkan fakta menarik; aktor non-negara kembali menjadi pelaku terbanyak pelanggaran hak KBB dan intoleransi, tren meluasnya “wilayah panas”, dan Pilkada.

Seperti diketahui, pada laporan kondisi KBB tahun 2015 dan 2016 terlihat adanya tren dimana negara sering digunakan sebagai perpanjangan tangan kelompok-kelompok di masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan seperti kriminalisasi atau pelarangan aktifitas keagamaan. pada tahun 2017 terjadi perubahan pola, dimana aktor pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan kembali melibatkan aktor-aktor masyarakat secara langsung. Perbandingan aktor pelanggaran oleh non-negara dan negara berskala antara 64% berbanding 36%.

Yang tidak berubah adalah bahwa FPI tetap menjadi pelaku pelanggaran tertinggi non-negara di tahun 2017. Fakta ini mengindikasikan bahwa peran organisasi ini dalam tindakan-tindakan pelanggaran KBB dan intoleransi selalu dominan dari tahun-ke tahun. Dominannya FPI dan warga masyarakat sebagai aktor pelanggaran ditengarai karena adanya pembiaran dan belum seriusnya aparat penegak hukum dari tahun ke tahun terhadap FPI. Fakta ini juga dapat menunjukkan bahwa FPI masih belum sepenuhnya tersentuh hukum. Meskipun tindakan-tindakan seperti sweeping pada bulan Ramadhan sudah jauh berkurang, namun tindakan-tindakan lain seperti ujaran kebencian dan intimidasi justru masih banyak dilakukan.

Fakta lain yang juga menarik adalah meluasnya wilayah “panas” dari Jawa Barat ke DKI Jakarta. Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran KBB tertinggi, mengalahkan Jawa Barat meskipun dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa yang terjadi adalah perluasa wilayah dan bukan pergeseran wilayah; pelanggaran KBB tetap banyak terjadi di Jawa Barat dan meluas ke DKI Jakarta. Indikasi ini juga terlihat dari laporan berbagai pihak yang menyebut gelombang massa aksi bela Islam yang menyuarakan penolakan terhadap Ahok, sebagian besar berasal dari daerah-daerah di Jawa Barat.

Laporan KBB 2017 oleh Wahid Foundation ini juga menyebut momen Pilkada sebagai faktor yang menentukan terjadinya pelanggaran KBB. Hal ini terlihat dari tingginya pelanggaran KBB di bulan Mei 2017 sebelum Pilkada DKI digelar. Temuan ini memberikan sinyalemen bahwa momen-momen politik seperti Pilkada sering mendorong meningkatnya pelanggaran dan intoleransi. Wahid Foundation mencatat tren pelanggaran KBB sejak Juni hingga Desember (7 bulan) jauh lebih rendah daripada pelanggaran KBB dari Januari hingga mei (5 bulan), yakni dengan jumlah 124 berbanding 141 peristiwa.

Wahid Foundation: Waspadai Politik Kebencian di Pilpres 2019

Fenomena politisasi agama seperti yang muncul dalam pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukan jika masalah utama bukan karena masyarakat alergi dengan perbedaan agama atau keyakinan. Masyarakat Indonesia umumnya menyadari jika perbedaan tersebut merupakan kenyataan bangsa Indonesia.

“Masalah terbesar dalam politisasi agama terjadi setidaknya karena dua hal. Pertama, penggunaan idiom atau simbol agama secara eksesif dan tidak tepat di ruang-ruang politik. Kedua, adanya usaha-usaha sebagian kelompok memanfaatkan perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda untuk meraih dukungan politik,” kata Direktur Wahid Foundation (WF) Yenny Zannuba Wahid di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/8). Yenny juga menambahkan jika analisis itu didukung dengan hasil Survei Nasional tahun 2017. Ketidaksukaan dan kebencian dalam survei itu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh langsung bagi aksi-aksi intoleransi.

Pernyataan di atas disampaikan Yenny yang juga penerima Duta Perdamaian dari Universal Peace Federation di hadapan lebih dari dua ratus undangan Peluncuran Laporan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan dan Politisasi Agama 2017. Mereka berasal dari perwakilan-perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.

Sepanjang pilkada 2017 di Pulau Jawa, WF mencatat 28 peristiwa politisasi agama dengan 36 tindakan. Perbedaan jumlah dan tindakan ini mengandaikan jika dalam satu peristiwa terjadi beberapa tindakan. Peristiwa paling banyak terjadi di DKI Jakarta (24 peristiwa) menjelang putaran satu dan dua. Berikutnya Jawa Barat (3 peristiwa) dan Banten (1 peristiwa).

Seperti yang sudah diketahui, korban indvidu terbanyak di Jakarta adalah Basuki Tjahaya Purnama (10 tindakan). Setelah itu disusul Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Rano Karno di Banten. Anies Baswedan juga tercatat sebagai korban karena dituduh pengikut Syiah. Dari 28 peristiwa, hanya satu peristiwa yang dilakukan aktor negara. Sisanya, aktor non-negara (27 peristiwa). Front Pembela Islam (FPI) tercatat terlibat dalam 6 tindakan. Selebihnya para pengelola rumah ibadah (4 tindakan) dan aktor-aktor lain.

Untuk mencegah meningkatnya kasus-kasus politisasi agama menjelang Pemilihan Presiden 2019, WF memberi sejumlah rekomendasi. Salah satunya menyiapkan sistem deteksi dini untuk mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian menjelang pilpres dan pileg 2019. “Kepada organisasi masyarakat sipil, kami juga terus mendorong organisasi-organisasi keagamaan memperkuat semangat toleransi,” tegasnya.

Peluncuran Laporan KBB merupakan tradisi tahunan lembaga yang digagas Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid itu sejak 2008. Tahun ini, menginjak tahun kesepuluh. Yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Wahid secara khusus menganalisis kasus-kasus politisasi agama dalam pilkada serentak tahun 2017 di Pulau Jawa.

Acara ini juga diisi Seminar Publik bertajuk “Mengikis Politik Kebencian”. Sejumlah tokoh menjadi pembicara: Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Komisioner Komisi Nasional Perempuan Riri Khoriroh, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan pemudah Anshor Muhammad Nuruzzaman, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait, dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Ruben Hattari.

ICRP Terus Bergerak

Hari Senin, tanggal 7 Agustus 2018, ICRP telah mengambil jalan penting dalam menjamin kelangsungan organisasi. Langkah itu adalah Rapat Pendiri dan Pengurus Yayasan ICRP, yang dilaksanakan di Plaza BII, Jl. Thamrin, Jakarta.

Diantara para pendiri yg hadir antara lain adalah Sudhamek AWS, Chandra Setiawan, Michael Utama Purnama dan Ibu Musdah Mulia yang juga adalah Ketua Umum Yayasan ICRP. Sedangkan pengurus ada G. Sulistyanto yang mewakili Dewan Pengawas, juga turut hadir Imdadun Rahmat, William Kwan, dan Rahmi. Adapun jajaran staff yang hadir adalah Nurhabibie Rifai sebagai Direktur Eksekutif bersama Atik, Lucy, Eka.

Rapat ini memegang fungsi strategis karena membicarakan program penguatan kelembagaan Organisasi ICRP,  Persiapan Konferensi Tokoh Agama dan Pergantian Pengurus ICRP. Segenap Pendiri dan Pengurus Yayasan ICRP bersepakat bahwa ICRP saat ini makin relevan dengan kondisi terkini bangsa yang akhir-akhir ini diwarnai konflik horizontal dan aksi-aksi intoleran. Para peserta rapat juga menyepakati beberapa hal terkait pengembangan organisasi serta arah kebijakan organisasi ke depan. Rapat berjalan singkat tapi sangat fruitful dan produktif. Diantara kesepakatan yang dihasilkan adalah pelaksanaan Forum Tokoh-tokoh Agama di bulan Januari 2019. Acara ini sekaligus akan dirangkaikan dengan Musyawarah Besar ICRP yang akan membahas suksesi organisasi.

“Kita semua tentu berharap semoga semua keputusan rapat ini dapat dieksekusi dengan baik sesuai kebutuhan  organisasi dan ICRP dapat memberikan kontribusi yg maksimal bagi tegaknya perdamaian dan harmoni di Indonesia tercinta” pungkas Musdah Mulia.