FTSM se-Jakarta mengadakan konferensi pers dengan tema Menolak Politisasi Masjid “Upaya Mengembalikan Fungsi Masjid dan Merawat NKRI”, Sabtu (27/1/2018) di Jakarta.

Takmir Masjid Se-Jakarta Tolak Politisasi Masjid. Dukung!!!

Jakarta, ICRP – Nampaknya masyarakat sudah mulai jengah dengan digunakannya Masjid sebagai ajang kampanye politik. Sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Takmir Masjid (FTSM) se-Jakarta, Sabtu (27/1/2018) lalu melakukan konferensi pers dan menegaskan menolak politisasi masjid.

Koordinator FTSM Jakarta, Ustaz Muhammad Husni Mubarok mengatakan masjid sudah seharusnya dikembalikan kepada fungsinya, yaitu menyampaikan dakwah atau ajakan menjalankan ajaran agam secara sejuk dan damai, bukan dengan caci maki, ujaran kebencian hingga ajakan permusuhan.

Husni menyayangkan belakangan ini marak ceramah yang menghujat dan menghasut. Penuh nada-nada kebencian kepada pemerintah. Menurutnya hal tersebut dapat menjadi ancaman persatuan dan kesatuan kita sebagai negara yang beragam.

“Mereka biasanya menggunakan slogan dan simbol agama untuk menunjukkan kebencian dan permusuhan kepada pihak yang berbeda. Mereka berdalih bahwa itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan menggunakannya untuk mengelak dari tudingan sebagai kelompok antidemokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (26/1/2018).

Oleh sebab itu ia menolak penggunaan masjid yang seharusnya digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang sejuk justru digunakan untuk mengungkapkan khotbah permusuhan dan kebencian kepada pihak lain.

Ia juga berharap masyarakat dan negara turut aktif untuk mengikis pemanfaatan masjid sebagai tempat menyebarkan ujaran kebencian sehingga memecah belah persatuan bangsa.

“Dalam kaidah fiqih juga sesungguhnya ada istilah lebih baik mendahulukan menolak kerusakan dibandingkan mendatangkan kebaikan. Islam tidak menafikan gerakan politik yang dimulai dari masjid, tapi politik untuk membawa kemaslahatan bagi umat dan negara, bukan politik untuk memecah belah bangsa,” ungkapnya. [sumber: tribunnews.com]

KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus menerima penghargaan Yap Thiam Hien tahun 2017. Penghargaan diberikan dalam acara malam penganugerahan Yap Thiam Hien Award 2017 di Aula Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018). Dalam acara penganugerahan tersebut hadir Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Komisioner Komnas HAM Beka Hapsara dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta. (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Memperjuangkan HAM dengan Santun, Gus Mus Dianugerahi Yap Thiam Hien Award

Jakarta, ICRP – Untuk pertama kalinya Yap Thiam Hien Award, penghargaan untuk orang yang berdedikasasi dalam memperjuangkan HAM di Indonesia, memberikan penghargaan kepada Seorang Kyai. Kyai Musthofa Bisri atau Gus Mus, pengasuh pondok pesantren Raudlatut Tholibin, Rembang, dinilai memiliki perhatian yang besar terhadap perjuangan dan tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia.

Selama ini Gus Mus dikenal sebagai seorang Kyai Nahdlatul Ulama (NU), pimpinan pondok pesantren, dan budayawan. Tidak seperti para pejuang HAM lainnya yang sering turun ke jalan seperti Munir, Gus Dur,  atau Yap Thiam Hien sendiri.

“Namun buat saya, Gus Mus dengan semua karyanya, dengan semua sepak terjangnya, keterlibatannya, adalah seorang pejuang hak asasi manusia,” ujar Todung Mulya Lubis, Ketua Yayasan Yap Thiam Hien Award, seperti dilansir kompas.com.

Namun, Gus Mus melalui caranya sendiri secara tidak langsung telah menyemai dan menyuburkan nilai-nilai HAM di masyarakat. Pemikiran dan gagasan Gus Mus soal keberagaman melalui tulisan serta tutur kata yang ia sampaikan ke seluruh santrinya penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.

Yap Thiam Hien award merupakan penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Nama penghargaan ini diambil dari nama pengacara dan pejuang HAM, Yap Thiam Hien.

Proses penentuan peraih Yap Thiam Hien Award 2017 diawali dengan mengumpulkan kandidat yang dihimpun dari jaringan/komunitas dan masyarakat luas sejak Mei 2017.

Ada 5 orang dewan juri Yap Thiam Hien Award pada tahun ini. Mereka adalah Makarim Wibisono (diplomat senior), Siti Musdah Mulia (Ketua Umum ICRP), Yoseph Stanley Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), Zumrotin K Susilo (aktivis perempuan dan anak), serta Todung Mulya Lubis.

Dalam acara penganugerahan tersebut hadir Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Komisioner Komnas HAM Beka Hapsara dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta.

Johanes Harijanto

Semangat Pluralisme Harus Terus Hidup

MESKI telah tiada, cita-cita dan semangat pluralisme mendiang Djohan Effendi dianggap masih terus perlu dilanjutkan oleh semua kalangan di Indonesia.

Pesan dan pemikiran mantan Menteri Sekretariat Negara di Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut, merupakan hal yang wajib untuk terus dihidupkan. Terutama di tengah kondisi Indonesia yang penuh gejolak sosial saat ini.

Tokoh Katolik Romo Johannes Hariyanto SJ dalam acara Djohan Effendi Memorial Lecture mengatakan, Djohan merupakan tokoh yang seakan menjadi jembatan untuk semua orang dari berbagai latar belakang. Hal utama yang dicita-citakan Djohan ialah menciptakan kehidupan yang plural, damai dan saling bertoleransi.

“Cita-cita beliau hanya itu. Dan itu yang memang sangat dibutuhkan Indonesia, toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/1).

Romo Hariyanto menuturkan, menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dapat terus melanjutkan dan mewujudkan mimpi sabahat dari mendiang Gus Dur tersebut. Agar bagaimana rasa saling menghargai, menghormati, dan kehangatan dalam kehidupan dapat terus hadir dalam setiap elemen bangsa Indonesia.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti di kesempatan yang sama mengatakan, penghormatan dan penghidupan pemikiran tokoh seperti Djohan Effendi sangat penting dilakukan. Tidak hanya dalam hal sosial di masyarakat, tetapi juga dalam upaya pengembangan pengetahuan ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia.

“Kami meneguhkan bahwa pluralisme itu harus terus dikumandangkan di negeri ini. Tidak boleh kita sangsikan betapa keberagaman sebenarnya ialah kekuatan kita, bukan kelemahan,” tegas Tri.

Tri menambahkan, akan terus memberikan dukungan untuk setiap kegiatan yang dilakukan guna menumbuhkan kesadaran dan semangat kebhinekaan di Indonesia. Hal itu menjadi semakin penting dilakukan karena saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik.

“Apa yang terjadi pada Pilkada DKI kemarin harus menjadi pelajaran berharga dan tidak boleh berulang atau semakin parah. Semangat multikulturalisme harus terus didengungkan,” papar Tri.

Djohan Effendi, Sosok Rendah Hati Pejuang Toleransi

Jakarta, ICRP – Djohan Effendi adalah nama yang tak asing di kalangan pemerhati dialog agama, bukan hanya di Indonesia melainkan juga di manca negara. Kegigihan dan ketekunannya merajut perdamaian melalui dialog di antara berbagai penganut agama dan kepercayaan membuat dirinya pantas disebut tokoh Pelintas Batas. Dialah yang membidani lahirnya sejumlah lembaga dialog agama, seperti Dian Interfidei (Yogyakarta), Masyarakat Dialog Antar-agama (MADIA), dan Indonesian Conference for Religions and Peace (ICRP).

 

Demikian kenang Musdah Mulia dalam acara Djohan Effendi Memorial Lecture yang dilaksanakan Rabu, 10 Januari 2017 di Gedung LIPI, Jakarta. Ketua Yayasan ICRP tersebut menegaskan Djohan Effendi adalah sosok yang sangat rendah hati, tidak banyak bicara, lebih suka mendengar. Dia bukanlah tokoh selebriti yang senang berada di depan, melainkan lebih suka menyembunyikan diri di belakang layar. Di sisi lain, beliau sangat terbuka, dan sangat perhatian serta dapat mudah akrab dengan siapa pun, khususnya dengan kalangan bawah.

 

”Djohan Effendi secara tegas menyimpulkan, pembangunan kehidupan beragama di Indonesia belum memiliki konsep yang jelas. Bagi Djohan, tanpa penjelasan konseptual tentang apa yang dimaksud dengan kata agama agaknya tidak kalah kemungkinannya membawa bangsa Indonesia ke arah pembangunan yang kabur. Hal itu terlihat dari misalnya kebijakan keliru pemerintah mengakui hanya 5 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Akibatnya, menurut Djohan, menimbulkan masalah seperti peng-Hindu-an penganut agama Kaharingan, penganut agama terbesar kedua di Kalimantan Tengah. Demikian juga, sikap pemerintah yang membenarkan adanya agama diakui dan tidak diakui.” Tegas Musdah Mulia.

 

Kegiatan Djohan Effendi Memorial Lecture ini adalah kegiatan pertama yang dilakukan untuk mengenang pemikiran dan kiprah Djohan Effendi. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dengan LIPI, Sinarmas, Garuda Food, JAI, Kirin, Matakin, Kelenteng Kong Miao, dan Inti. Beberapa tokoh turut hadir dan memberikan testimoni dalam acara ini.

Ilustrasi - Bocah suku Baduy Luar bermain di balik tumpukan kayu hasil penebangan, di aliran Sungai Ciujung, Kanekes, Lebak, Banten. Kelompok masyarakat yang mendiami sekitar 5.100 hektare kawasan tanah hak ulayat di Pegunungan Kendeng itu hingga kini masih tetap menjaga dan mematuhi warisan tradisi nenek-moyang mereka yang berlandaskan sistem kepercayaan kuno, Sunda Wiwitan. (ANTARA/Ismar Patrizki)

Kabupaten ini siap masukkan aliran kepercayaan dalam kurikulum

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara siap memasukkan pelajaran aliran kepercayaan dalam kurikulum pendidikan apabila resmi diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kami masih menunggu edaran resmi dari Kemendikbud untuk penerapan aliran kepercayaan di dalam kurikulum pembelajaran,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara Marjani di Penajam, Kamis.

Marjani tidak terlalu sulit mendapatkan pengajara untuk aliran kepercayaan karena aliran kepercayaan hanya sebatas diketahui, bukan untuk dipahami peserta didik.

Namun demikian, Marjani menilai aliran kepercayaan lebih tepat jika digabung dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN.

“Kami siap menerapkan aliran kepercayaan di dalam kurikulum pendidikan jika ada surat edaran resmi dari Kemendikbud,” kata Marjani.

Kemendikbud sudah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan.

Regulasi ini mengatur layanan pendidikan kepercayaan Terhadap tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada peserta didik penghayat kepercayaan.

Sumber: Antara

Sarasehan Kebangsaan Lintas Agama di Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Sumber: Wartakota.tribunnews.com

Warga Kelapa Gading Gelar Sarasehan Kebangsaan

Kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, melaksanakan sarasehan kebangsaan lintas agama untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200-an orang, Minggu (7/1). Sejumlah tokoh agama dan masyarakat tampapk hadir dalam acara yang mengusung tema “Menjaga Bersama Keutuhan Bangsa” tersebut.

“Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan toleransi beragama untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Kita jadikan keberagaman umat beragama ini sebagai rahmat,” kata Camat Kelapa Gading, Manson Sinaga, Minggu (7/1) di Kantor Kecamatan Kelapa Gading.

Salah seorang tokoh agama, Laksamana Pertama TNI (Purn) KH Asep Saepudin mengatakan sedikitnya ada delapan hal yang menjadi ancaman serius terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Masing-masing ancaman itu adalah, teroris, narkoba, korupsi, berita hoax. Kemudian juga masih ada proxy war, separatisme, radikalisme hingga pasar bebas yang tidak terkendali.

“Upaya untuk menghadapi ancaman-ancaman itu di antaranya dengan menghayati dan memgamalkan Pancasila sebagai ideologi NKRI. Selain itu juga mematuhi UUD 1945 sebagai konstitusi,” kata Asep.

Manson menambahkan sarasehan ini juga sebagai ajang silaturahmi antara masyarakat dengan para tokoh lintas agama. Selain itu perwakilan dari ormas, FKDM, unsur tiga pilar dan unsur terkait lainnya.

“Sehingga dengan ini kerukunan antar umat beragama bisa semakin rukun lagi. Selain itu kepada semua pemuka agama juga kedepannya bisa berbuat kebaikan demi pembangunan bangsa dan saling menghargai satu sama lain,” papar Manson.

Sumber: WartaKota

Djohan Effendi Memorial Lecture